Peraturan Menteri Nomor 240-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat pusat maupun cabang.

5. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal.

6. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

7. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.

8. Chanelling adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.

9. Risk sharing adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan dimana pemerintah dan perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan berbagi risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.

10. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing, yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara.

11. Penanggung Hutang adalah badan dan/atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang.

12. Penjamin Hutang adalah badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.

13. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut SP3N, adalah surat yang diterbitkan oleh Panitia, berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.

14. Pernyataan Bersama adalah kesepakatan antara Panitia Cabang dengan Penanggung Hutang tentang jumlah hutang yang wajib dilunasi, cara-cara penyelesaiannya, dan sanksi.

15. Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Panitia, yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.

16. Pencegahan adalah larangan bepergian ke luar dari wilayah Republik INDONESIA.

17. Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.

18. Juru Sita Piutang Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kejurusitaan.

19. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.

20. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang.

21. Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal, adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.

22. Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat

menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan. 23. Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya. 24. Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan barang dalam Lelang. 25. Nilai Pembebanan adalah nilai yang tercantum dalam akta hipotek/crediet verband/hak tanggungan/fidusia. 26. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 27. Penjualan Tanpa Melalui Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan oleh Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang dengan persetujuan Panitia Cabang. 28. Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan oleh Penjamin Hutang untuk mengambil kembali Barang Jaminan. 29. Pemeriksaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa Piutang Negara guna memperoleh informasi dan/atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara. 30. Pemeriksa Piutang Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Pemeriksaan. 31. Paksa Badan adalah penyanderaan (gijzeling) sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yaitu pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap diri pribadi Penanggung Hutang atau pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggung jawab. 32. Tempat Paksa Badan adalah tempat tertentu yang tertutup, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai

sistem pengamanan serta pengawasan memadai, yang digunakan untuk pelaksanaan Paksa Badan.

Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.

(1) Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang.

(2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (1), dalam hal: a. tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang dimaksud; b. domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan harus dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian dimaksud; atau c. domisili Penanggung Hutang berbeda dengan kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili Penanggung Hutang dimaksud.

(1) Resume berkas kasus Piutang Negara yang diserahkan memuat informasi: a. identitas Penyerah Piutang; b. identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; c. bidang usaha Penanggung Hutang; d. keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan; e. dasar hukum terjadinya piutang; f. jenis Piutang Negara; g. penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit; h. sebab-sebab kredit atau piutang dinyatakan macet; i. tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank INDONESIA dalam hal Piutang

Negara berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari nonperbankan; j. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya; k. daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan; l. daftar Harta Kekayaan Lain; m. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan n. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang. (2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut: a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang; b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang; c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya; d. surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal pada waktu yang bersamaan Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) berkas kasus, setiap berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri. (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), terhadap piutang pasien rumah sakit, Penyerah Piutang dapat menyampaikan satu surat penyerahan untuk lebih dari satu Penanggung Hutang disertai rincian jumlah tagihan per Penanggung Hutang. (3) Panitia Cabang/Kantor Pelayanan menerbitkan satu surat/produk hukum untuk tiap satu Penanggung Hutang.

Kantor Pelayanan dapat meminta kelengkapan data kepada Penyerah Piutang dalam hal: a. berkas kasus yang diserahkan belum lengkap; atau b. Kantor Pelayanan membutuhkan informasi lebih lanjut sebagai bahan pengurusan.

Dalam kasus-kasus tertentu, Kantor Pelayanan dapat meminta bantuan Penyerah Piutang untuk memberikan penjelasan (ekspose) atas kasus yang diserahkan.

Dalam hal piutang berasal dari kredit sindikasi/konsorsium, sepanjang terdapat Piutang Negara yang harus diselesaikan, pengurusannya dapat diserahkan kepada Panitia Cabang.

(1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh agen atau anggota sindikasi yang berasal dari Instansi Pemerintah. (2) Dalam hal Instansi Pemerintah berkedudukan sebagai anggota sindikasi/konsorsium, penyerahan pengurusan Piutang Negara harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari agen anggota sindikasi/konsorsium.

(1) Jumlah Piutang Negara yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebesar piutang dari anggota sindikasi/konsorsium yang berasal dari Instansi Pemerintah. (2) Penyerahan Piutang Negara dengan jumlah sebesar seluruh piutang sindikasi/konsorsium hanya boleh dilakukan oleh: a. agen sindikasi/konsorsium yang berasal dari Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota sindikasi/konsorsium; b. anggota sindikasi/konsorsium yang berasal dari Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari agen dan seluruh anggota sindikasi/ konsorsium yang lain.

(1) Kantor Pelayanan meneliti surat penyerahan pengurusan Piutang Negara berikut lampirannya. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus.

Berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, Kantor Pelayanan menghitung besarnya Piutang Negara.

(1) Piutang Negara terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya sesuai perjanjian atau peraturan atau putusan pengadilan. (2) Terhadap piutang yang pengurusannya diserahkan oleh BUMN/BUMD yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing, dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan setelah kredit atau piutang dikategorikan macet atau jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Terhadap piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa denda, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Terhadap piutang bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam menghitung besarnya Piutang Negara: a. polis asuransi, biaya pembebanan hak tanggungan atau fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan, diperhitungkan sebagai penambahan. b. Piutang Negara dalam satuan mata uang asing tetap dihitung dalam satuan mata uang asing yang bersangkutan.

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Piutang Negara dapat dihitung dan ditetapkan dalam satuan mata uang Rupiah dalam hal sebelum pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada Panitia telah ada kesepakatan antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang atau telah ada persetujuan dari Penyerah Piutang. (2) Dalam hal mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sudah tidak berlaku, piutang negara dihitung dalam mata uang asing pengganti yang masih berlaku.

(1) Dalam hal Penyerah Piutang tidak dapat menyampaikan rekening koran, prima nota, atau data mutasi keuangan, Kantor Pelayanan dapat menghitung sendiri besarnya

Piutang Negara berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian atau peraturan atau putusan pengadilan. (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonfirmasikan kepada Penyerah Piutang.

(1) Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan SP3N. (2) Dalam hal berkas penyerahan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2), yang disebabkan keadaan kahar, penyerahan dapat diterima dengan ketentuan penyerahan dilampiri: a. dokumen pengganti, daftar nominatif atau rekapitulasi dan/atau data pendukung yang menunjukkan adanya dan besarnya piutang; dan b. laporan kepada Kepolisian atau keterangan dari pejabat yang berwenang tentang dokumen yang hilang atau musnah karena keadaan kahar. (3) Dalam hal Kantor Pelayanan menghitung sendiri besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hasil perhitungan Kantor Pelayanan yang telah mendapat konfirmasi secara tertulis dari Penyerah Piutang, digunakan sebagai dasar MENETAPKAN besarnya Piutang Negara dalam SP3N.

SP3N memuat paling kurang: a. nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;

b. identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang; c. pernyataan menerima pengurusan Piutang Negara; d. rincian dan jumlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18; e. uraian barang jaminan, jika ada; f. klausula bahwa piutang dimaksud tetap dicatat dalam neraca Penyerah Piutang; dan g. tanda tangan Panitia Cabang.

Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang atas piutang yang terjadi atau diperjanjikan di luar negeri dalam hal: a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan b. Penanggung Hutang berstatus Warga Negara INDONESIA atau Badan Hukum INDONESIA; atau c. terdapat kewenangan Penyerah Piutang untuk memilih yurisdiksi hukum di INDONESIA.

(1) Dalam hal Penanggung Hutang adalah Instansi Pemerintah, pengurusan Piutang Negara dilaksanakan secara khusus dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai pengurusan Piutang Negara dengan Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Sejak SP3N diterbitkan, pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Cabang dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan. (2) Dalam hal piutang didukung dengan Barang Jaminan, sejak SP3N diterbitkan Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli Barang Jaminan.

Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara dalam hal: a. kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara; b. Penyerah Piutang dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak memberikan tanggapan; atau c. Penyerah Piutang bukan berasal dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dalam hal setelah diterbitkan SP3N, Penyerah Piutang belum menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan dan pembebanannya, Kantor Pelayanan menerbitkan surat permintaan kepada Penyerah Piutang.

(1) Koreksi besaran Piutang Negara hanya dapat dilakukan jika terdapat:

a. pembayaran yang tidak tercatat; b. kesalahan perhitungan oleh Penyerah Piutang; dan/atau c. sebab lain yang sah. (2) Koreksi besaran Piutang Negara tidak dapat dilakukan terhadap perhitungan pembebanan bunga, denda dan/atau ongkos atau beban lainnya yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Koreksi besaran Piutang Negara tidak boleh dilakukan dengan maksud memberikan keringanan hutang.

Ketentuan mengenai koreksi besaran Piutang Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Perubahan besaran Piutang Negara hanya dapat dilakukan, jika terdapat: a. pembebanan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a; dan/atau b. persetujuan keringanan jumlah hutang.

Dalam hal kasus Piutang Negara telah diterbitkan SP3N, perubahan besaran Piutang Negara tidak boleh dilakukan dengan cara menerbitkan SP3N kembali.

Koreksi besaran Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau perubahan besaran Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a harus didasarkan pada penelitian atas bukti-bukti, baik yang bersumber dari Penyerah Piutang maupun dari Penanggung Hutang.

Pengembalian pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan oleh Panitia Cabang dalam hal: a. terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena Penanggung Hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan; b. piutang terkait dengan perkara pidana; c. Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif; d. terdapat putusan lembaga peradilan dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan penyerahan pengurusan Piutang Negara; e. Piutang Negara yang diserahkan, terjadi atau disalurkan di eks Provinsi Timor-Timur; f. Penyerah Piutang meminta kembali pengurusan Piutang Negara yang bersumber dari perjanjian penerusan pinjaman luar negeri, rekening pembangunan daerah, dan rekening dana investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum; atau g. Penyerah Piutang meminta kembali pengurusan Piutang Negara eks PT Jamsostek (Persero) yang telah berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan guna perhitungan kembali hak piutang

BPJS Ketenagakerjaan.

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena kekeliruan Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi kekeliruan.

(1) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan perkara yang terkait dengan penyalahgunaan penggunaan kredit atau menyangkut proses pemberian kredit. (2) Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena terkait dengan perkara pidana dapat dilakukan pada tahap penyidikan. (3) Piutang Negara yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diserahkan kembali kepada Panitia Cabang apabila: a. dalam putusan pidana tidak terdapat kerugian negara yang harus diganti; atau b. dalam putusan pidana Penanggung Hutang dibebaskan dari segala tuntutan.

(1) Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dapat dilakukan apabila: a. Penyerah Piutang tidak bersedia menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan berikut pengikatannya kepada Kantor Pelayanan, setelah diminta secara tertulis; atau b. Penyerah Piutang tidak menanggapi surat atau tidak bersedia memenuhi permintaan tertulis dari Kantor Pelayanan.

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis kepada Penyerah Piutang.

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena adanya putusan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d harus berdasarkan bukti salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, hanya dapat dilaksanakan apabila: a. terdapat permintaan secara tertulis dari Penyerah Piutang; dan b. pengembalian dilaksanakan untuk keperluan penghapusan secara bersyarat dan/atau penghapusan secara mutlak.

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f , hanya dapat dilaksanakan apabila: a. terdapat permintaan secara tertulis dari Penyerah Piutang; dan b. dipergunakan untuk penyelesaian Piutang Negara oleh Penyerah Piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari perjanjian penerusan pinjaman luar negeri, rekening pembangunan daerah, dan rekening dana investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, hanya dapat

dilaksanakan apabila: a. Piutang tersebut berasal dari penyerahan PT Jamsostek; b. terdapat permintaan secara tertulis dari Penyerah Piutang, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan c. dipergunakan untuk perhitungan kembali hak piutang BPJS Ketenagakerjaan agar tidak tercampur dengan hak piutang lainnya

(1) Pengembalian pengurusan Piutang Negara dituangkan dalam Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara yang ditandatangani oleh Panitia Cabang. (2) Surat Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyerah Piutang dengan disertai semua dokumen yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan.

Kantor Pelayanan melakukan panggilan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.

Dalam hal Penanggung Hutang adalah: a. perorangan, panggilan ditujukan kepada diri pribadi Penanggung Hutang; b. badan hukum berbentuk perseroan terbatas, panggilan ditujukan kepada direksi dan komisaris yang melakukan kegiatan pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan hukum;

c. badan hukum koperasi atau yayasan, panggilan ditujukan kepada pengurus koperasi atau yayasan; d. firma, panggilan ditujukan kepada salah seorang firman; atau e. commanditer vennootschap, panggilan ditujukan kepada pesero pengurus.

Tenggang waktu antara tanggal surat panggilan dan tanggal menghadap disesuaikan dengan perkiraan lamanya surat sampai di alamat Penanggung Hutang ditambah waktu yang diperlukan untuk datang menghadap ke Kantor Pelayanan.

Dalam hal Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan, Kantor Pelayanan melakukan panggilan terakhir secara tertulis paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan.

Surat panggilan dan surat panggilan terakhir disampaikan oleh kurir atau menggunakan jasa pos.

Ketentuan mengenai panggilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal Penanggung Hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal/tempat kediaman yang dikenal di INDONESIA, Kantor Pelayanan melakukan pengumuman panggilan melalui: a. surat kabar harian; b. media elektronik;

c. papan pengumuman di Kantor Pelayanan; dan/atau d. media massa lainnya: (2) Dalam hal dianggap perlu, panggilan, panggilan terakhir atau panggilan lain-lain dapat dilakukan melalui surat kabar dan/atau media massa lainnya.

Pengumuman panggilan memuat identitas Penanggung Hutang dan kewajiban Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutangnya kepada Negara.

(1) Dalam hal Penanggung Hutang diwakili oleh pihak ketiga, pihak yang mewakili harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus yang dibuat dengan akta notaris atau dilegalisasi oleh notaris. (2) Dalam hal jenis piutang adalah Kredit Usaha Kecil dan Menengah atau yang sejenis, surat kuasa khusus dapat dibuat dengan surat kuasa di bawah tangan, dengan ketentuan: a. surat kuasa khusus dibuat di atas kertas bermeterai cukup dan diketahui kepala desa atau lurah setempat; b. dilampiri fotokopi kartu identitas pemberi dan penerima kuasa; dan c. pada saat menghadap, penerima kuasa menunjukkan kartu identitas asli pemberi dan penerima kuasa.

Dalam hal Penanggung Hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, Kantor Pelayanan melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara- cara penyelesaiannya.

Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab, yang ditandatangani oleh: a. Penanggung Hutang; b. Kepala Kantor Pelayanan atau pejabat yang ditunjuk; dan c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Berdasarkan berita acara tanya jawab dibuat Pernyataan Bersama, yang ditandatangani oleh: a. Panitia Cabang; b. Penanggung Hutang; dan c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Dalam hal Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang dan sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dibuat Pernyataan Bersama yang memuat sekurang-kurangnya: a. irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; b. identitas Penanggung Hutang; c. identitas Penyerah Piutang; d. besarnya Piutang Negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan/atau ongkos/beban lain; e. besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara; f. pengakuan hutang oleh Penanggung Hutang; g. kesanggupan Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya; h. sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang; i. tanggal penandatanganan Pernyataan Bersama; j. tanda tangan Panitia Cabang; k. tanda tangan Penanggung Hutang di atas meterai cukup; dan l. tanda tangan para saksi.

(1) Dalam hal Penanggung Hutang meninggal dunia, Pernyataan Bersama dibuat dengan ahli waris Penanggung Hutang. (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fatwa waris, penetapan dari pengadilan, atau Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang.

Dalam hal Penanggung Hutang diwakili oleh kuasanya, Pernyataan Bersama dibuat dengan kuasa Penanggung Hutang.

Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Bersama ditandatangani.

(1) Pembayaran Piutang Negara yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. (2) Dalam hal pembayaran ditetapkan secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu angsuran tidak boleh melebihi triwulanan.

(1) Dalam hal Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pernyataan Bersama tetap dibuat. (2) Pernyataan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pengakuan hutang; dan b. pernyataan Penanggung Hutang tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan.

(1) Dalam hal Penanggung Hutang tidak membayar angsuran sesuai ketentuan dalam Pernyataan Bersama, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penanggung Hutang untuk memenuhi kewajibannya. (2) Dalam hal Penanggung Hutang memenuhi kewajiban sesuai dengan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jadwal angsuran yang ditetapkan dalam

Pernyataan Bersama tetap berlaku.

Surat peringatan Pernyataan Bersama dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali, dalam hal Penanggung Hutang memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat peringatan Pernyataan Bersama, namun pada jadwal angsuran berikutnya Penanggung Hutang melakukan tunggakan.

(1) Dalam hal setelah Pernyataan Bersama dibuat terdapat perubahan besaran Piutang Negara sebagai akibat penambahan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Panitia Cabang menerbitkan surat pemberitahuan perubahan besaran Piutang Negara kepada Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang. (2) Surat pemberitahuan perubahan besaran Piutang Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Bersama.

(1) Panitia cabang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena: a. Penanggung Hutang tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak dapat membuktikan;

b. Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah; atau c. Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan dan/atau pengumuman panggilan. (2) Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara memuat sekurang-kurangnya: a. berkepala "Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara" tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara; b. pertimbangan diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara; c. dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara; d. besarnya Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi Penanggung Hutang; e. tanggal penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara; dan f. tanda tangan Panitia cabang.

(1) Dalam hal setelah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara terdapat koreksi/perubahan besaran Piutang Negara, tidak perlu dibuat Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara yang baru, tetapi cukup diterbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara kepada Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang yang ditandatangani oleh Panitia Cabang. (2) Surat Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan Jumlah Piutang Negara.

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan diberi kewenangan untuk memberikan keringanan hutang dalam bentuk: a. keringanan jumlah hutang yang menyangkut bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya; b. keringanan jangka waktu penyelesaian hutang; c. keringanan jumlah hutang yang menyangkut bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya sekaligus keringanan jangka waktu; atau d. konversi satuan mata uang asing ke dalam satuan mata uang rupiah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Kantor Wilayah berwenang untuk: a. menyetujui permohonan keringanan hutang, dalam hal pokok kredit/hutang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pokok kredit/hutang dalam satuan mata uang asing yang setara berupa keringanan hutang:

1. bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen);
2. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk pokok kredit/hutang paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun untuk pokok kredit/hutang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen) sekaligus

keringanan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk pokok kredit/hutang paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau 5. bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen) sekaligus keringanan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun untuk pokok kredit/hutang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau b. menolak permohonan keringanan hutang.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Kantor Pelayanan berwenang untuk: a. menyetujui permohonan keringanan hutang, dalam hal pokok kredit/hutang paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pokok kredit/hutang dalam satuan mata uang asing yang setara berupa keringanan hutang:

1. bunga, denda, dan/atau ongkos atau beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen);
2. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; atau
3. bunga, denda, dan/atau ongkos atau beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen) sekaligus keringanan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. b. menolak permohonan keringanan hutang; atau c. memberikan pertimbangan keringanan hutang kepada Kepala Kantor Wilayah.

(1) Pokok kredit/hutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dan Pasal 66 adalah pokok kredit/hutang yang tercantum dalam perjanjian kredit, perjanjian lain yang sejenis, atau keputusan pejabat yang berwenang. (2) Persetujuan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, dalam hal Piutang Negara merupakan piutang yang berasal dari:

a. Instansi Pemerintah Pusat, pemberian keringanan hutang dalam bentuk keringanan jumlah hutang atau keringanan jumlah hutang sekaligus keringanan jangka waktu, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan besarnya keringanan hutang paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan b. Instansi Pemerintah Daerah, pemberian keringanan hutang dalam bentuk keringanan jumlah hutang atau keringanan jumlah hutang sekaligus keringanan jangka waktu, hanya dapat dilakukan setelah Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan atau menyerahkan keputusan kepada Kantor Pelayanan dan besarnya keringanan hutang paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(1) Keringanan hutang atas piutang dalam satuan mata uang asing diberikan dengan ketentuan. a. piutang terjadi sebelum Januari 1998 dan macet sebagai akibat krisis moneter; b. sumber utama penghasilan Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang dalam satuan mata uang rupiah; dan c. pelunasan hutang dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan persetujuan keringanan hutang diterbitkan Kantor Pelayanan. (2) Keringanan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai kurs pada saat terjadinya hutang dan nilai kurs pada saat persetujuan keringanan hutang ditetapkan. (3) Besarnya keringanan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(4) Pemberian keringanan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disertai dengan pemberian keringanan jumlah hutang berupa bunga, denda, dan/atau ongkos atau beban lainnya dan/atau jangka waktu penyelesaian hutang.

(1) Permohonan keringanan hutang diajukan oleh Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang kepada Kepala Kantor Pelayanan disertai proposal atau alasan- alasannya. (2) Permohonan keringanan hutang dapat juga diajukan Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang melalui Penyerah Piutang.

(1) Dalam hal permohonan keringanan hutang yang diajukan melebihi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 atau berkas/data yang disampaikan tidak lengkap, Kantor Pelayanan dapat menolak permohonan karena tidak dapat diproses lebih lanjut. (2) Permohonan kembali keringanan hutang dapat dilakukan terhadap kasus Piutang Negara yang telah pernah ditolak dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Permohonan keringanan hutang atau permohonan kembali keringanan hutang diajukan selambat- lambatnya sebelum pengumuman Lelang. (2) Dalam hal Lelang pernah dilaksanakan, permohonan keringanan hutang atau permohonan kembali keringanan hutang dapat diajukan dengan ketentuan selambat- lambatnya sebelum pengumuman Lelang berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan keringanan hutang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Persetujuan, penolakan, dan pemberian pertimbangan atas permohonan keringanan hutang harus berdasarkan hasil analisis.

Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang masih berjalan dan permohonan keringanan berupa keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah hutang sekaligus keringanan jangka waktu, analisis permohonan keringanan hutang meliputi sekurang-kurangnya: a. latar belakang permohonan keringanan hutang; b. itikad baik Penanggung Hutang; c. kemampuan/usaha Penanggung Hutang; d. nilai dan daya laku barang jaminan; dan e. rencana pelunasan hutang.

Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak berjalan/tidak ada, atau usaha masih berjalan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan jumlah hutang, analisis permohonan keringanan hutang meliputi sekurang- kurangnya: a. latar belakang permohonan keringanan hutang; b. itikad baik Penanggung Hutang; c. nilai dan daya laku barang jaminan; dan d. rencana dan sumber pelunasan hutang.

Analisis terhadap nilai dan daya laku Barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c tidak dilakukan dengan ketentuan pada saat keringanan hutang diajukan: a. sisa hutang pokok paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. sisa hutang pokok lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pengurusan telah lebih dari 5 (lima) tahun sejak SP3N diterbitkan; c. sisa hutang pokok lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pengurusan telah lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak SP3N diterbitkan; d. sisa hutang pokok lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan pengurusan telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak SP3N diterbitkan; atau e. sisa hutang pokok lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan pengurusan telah lebih dari 15 (lima belas) tahun sejak SP3N diterbitkan.

(1) Pembayaran hutang yang diterima sejak SP3N diterbitkan, diperhitungkan sebagai pembayaran hutang pokok. (2) Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran yang dilaksanakan sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara sampai dengan saat pengajuan permohonan keringanan hutang. (3) Pembayaran hutang yang dilaksanakan sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang

Pengurusan Piutang Negara dimintakan konfirmasi kepada Penyerah Piutang mengenai alokasi pembayaran yang telah dilakukan Penanggung Hutang.

Besar keringanan jumlah hutang dihitung dari sisa hutang bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya pada saat keputusan persetujuan permohonan keringanan hutang diterbitkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis keringanan hutang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Keputusan keringanan hutang dapat berupa menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan keringanan yang diajukan.

(1) Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak ada, atau tidak mendukung penyelesaian hutang secara bertahap, atau permohonan diajukan oleh Penjamin Hutang, keringanan hutang yang dapat dipertimbangkan hanya dalam bentuk keringanan jumlah hutang. (2) Dalam hal dari hasil analisis menunjukkan kegiatan usaha Penanggung Hutang mendukung penyelesaian seluruh hutang secara bertahap, keringanan hutang yang dapat dipertimbangkan hanya dalam bentuk keringanan jangka waktu. (3) Dalam hal dari hasil analisis menunjukkan kegiatan usaha Penanggung Hutang mendukung penyelesaian sebagian hutang secara bertahap, keringanan hutang dapat dipertimbangkan dalam bentuk keringanan jumlah

hutang sekaligus keringanan jangka waktu. (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), keringanan hutang dalam bentuk keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah hutang sekaligus keringanan jangka waktu dapat dipertimbangkan dalam hal : a. Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang bersedia menyerahkan jaminan tambahan dan melakukan pengikatan; b. sumber pembayaran yang digunakan merupakan kegiatan usaha yang masih berjalan dan mendukung penyelesaian hutang; dan c. Pengurus dari badan usaha dan badan usaha yang digunakan sebagai sumber pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diikat sebagai Penjamin Hutang.

(1) Dalam hal permohonan keringanan hutang dapat disetujui dalam bentuk keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah hutang sekaligus keringanan jangka waktu, pembayaran secara angsuran tidak boleh ditetapkan melebihi triwulanan. (2) Dalam hal permohonan keringanan hutang dapat disetujui dalam bentuk keringanan jumlah hutang, pelunasan hutang harus dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan persetujuan permohonan keringanan hutang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan.

(1) Dalam hal permohonan keringanan hutang dapat disetujui, keputusan persetujuan permohonan keringanan hutang dituangkan dalam surat persetujuan permohonan.keringanan hutang. (2) Dalam hal permohonan keringanan hutang tidak dapat disetujui, keputusan penolakan permohonan keringanan hutang dituangkan dalam surat penolakan permohonan

keringanan hutang.

(1) Penanggung Hutang yang pernah diberikan persetujuan keringanan hutang namun wanprestasi, pada prinsipnya tidak dapat lagi diberikan persetujuan keringanan hutang kecuali apabila cara penyelesaian tersebut lebih baik/menguntungkan dibandingkan cara penyelesaian lainnya atau telah dilakukan lelang namun tidak terjual/tidak lunas. (2) Persetujuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal pada keputusan terdahulu terdapat keringanan jumlah hutang, besaran keringanan jumlah hutang yang dapat ditetapkan sama dengan keputusan terdahulu: b. dalam hal pada keputusan terdahulu tidak terdapat keringanan jumlah hutang, dapat diberikan keringanan jumlah hutang; c. pembayaran hutang yang telah dilakukan sejak keputusan terdahulu dihitung sebagai pengurang hutang pokok dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77; dan d. pembayaran bersifat tunai paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. (3) Persetujuan kembali keringanan hutang dapat dilakukan untuk mengubah jadwal pembayaran dan besarnya angsuran hutang apabila cara penyelesaian tersebut berdasarkan hasil analisis merupakan cara penyelesaian yang lebih baik/menguntungkan, dengan ketentuan: a. Penanggung Hutang belum dinyatakan wanprestasi; b. tidak boleh mengurangi jumlah hutang yang ditetapkan dalam persetujuan keringanan hutang sebelumnya; dan c. tidak boleh memperpanjang jangka waktu penyelesaian hutang sesuai dengan persetujuan keringanan hutang sebelumnya.

(4) Persetujuan kembali keringanan hutang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

(1) Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan keringanan hutang diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Pelayanan kepada Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang. (2) Sejak permohonan keringanan hutang diterima Kantor Pelayanan secara lengkap sampai terbitnya keputusan permohonan keringanan hutang, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keputusan keringanan hutang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Barang Jaminan untuk menjamin kredit selain Kredit Usaha Kecil atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Bank INDONESIA yang pembebanannya masih dalam tahap pemberian SKMH/SKMHT dan belum ditingkatkan menjadi Hipotik/Hak Tanggungan, dalam hal: a. milik Penanggung Hutang, merupakan Harta Kekayaan Lain yang dapat digunakan sebagai pembayaran hutang; b. milik Penjamin Hutang, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.

Ruang lingkup pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain meliputi kegiatan: a. penatausahaan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain; b. pengamanan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain; dan c. pendayagunaan Barang Jaminan.

Kantor Pelayanan melakukan pengelolaan Barang Jaminan dan/ atau Harta Kekayaan Lain dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Dalam rangka penatausahaan dilakukan tindakan meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran atau penyerahan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

Kepala Kantor Pelayanan menunjuk petugas khusus di unit kerjanya yang bertanggung jawab dalam kegiatan penatausahaan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

Ketentuan mengenai penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran atau penyerahan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam rangka pengamanan dapat dilakukan kegiatan: a. penelitian terhadap keaslian, kebenaran atau jangka waktu berlakunya hak atas dokumen Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain beserta pembebanannya; b. penelitian lapangan; dan/atau c. pemblokiran Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

Dalam hal jangka waktu berlakunya dokumen Barang Jaminan akan segera berakhir atau dokumen asli Barang Jaminan rusak atau hilang, Kantor Pelayanan melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk mengurus kepada instansi yang berwenang.

(1) Dalam hal barang yang akan diteliti berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan tempat barang yang akan diteliti berada. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian lapangan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal barang yang akan diteliti berada di kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan.

Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c wajib dilakukan terhadap barang milik Penanggung Hutang yang tidak dibebani hak tanggungan atau fidusia.

Pemblokiran terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dilaksanakan dengan menerbitkan surat pemblokiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan ditujukan kepada instansi yang berwenang.

(1) Pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Lain yang tersimpan pada bank dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan untuk mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal atau Panitia Pusat berdasarkan usulan Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah.

(1) Pemblokiran terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan untuk mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal atau Panitia Pusat berdasarkan usulan Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah.

(1) Kantor Pelayanan mencabut pemblokiran dalam hal: a. Piutang Negara dinyatakan lunas atau selesai; b. Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain bukan atau bukan lagi merupakan jaminan penyelesaian hutang; c. Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain telah disita lebih dahulu oleh instansi lain yang berwenang; atau d. Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain diketahui mengandung cacat hukum berdasarkan

keputusan instansi yang berwenang. (2) Surat pencabutan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kantor Pelayanan kepada instansi yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian lapangan dan pemblokiran Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam rangka pendayagunaan Barang Jaminan, dapat dilakukan sewa menyewa/kontrak yang hasilnya digunakan untuk pembayaran hutang.

Pendayagunaan Barang Jaminan dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian dalam bentuk sewa-menyewa Barang jaminan dengan ketentuan a. permohonan sewa-menyewa diajukan oleh Penanggung Hutang, dan/atau pemilik Barang Jaminan; b. sewa-menyewa disepakati oleh Kantor Pelayanan, Penyerah Piutang, Penanggung Hutang, dan Pemilik Barang Jaminan; c. jangka waktu sewa-menyewa ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun; d. tidak menghalangi proses pengurusan Piutang Negara terhadap Barang jaminan lainnya dan/atau Harta Kekayaan Lain; dan e. perjanjian sewa-menyewa antara pemilik Barang Jaminan dengan penyewa dibuat dengan akta notaris.

Perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103.

(1) Objek Pemeriksaan adalah: a. Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, atau pemegang saham; b. kemampuan Penanggung Hutang; c. Harta Kekayaan Lain; dan/atau d. fisik Barang Jaminan. (2) Dalam hal Penanggung Hutang meninggal dunia, Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap diri ahli waris, harta kekayaan yang diwarisi, dan/atau kemampuan ahli waris.

(1) Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a yaitu: a. orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang atau orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara; b. badan hukum, yang diwakili oleh:

1. direksi atau pengurus perusahaan atau koperasi; dan/ atau
2. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas perusahaan atau koperasi; atau

c. salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari badan usaha dalam hal Penanggung Hutang adalah firma, commanditer vennootschap, atau persekutuan perdata. (2) Penjamin Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a yaitu: a. penjamin hutang pribadi (borgtocht atau personal guarantee); b. penjamin atas pembayaran wesel (avalist); atau c. pengurus badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin (corporate guarantee). (3) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, yaitu pemegang saham yang sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas dapat diminta tanggung jawab pribadi.

Kemampuan Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b meliputi: a. penghasilan Penanggung Hutang; dan/atau b. hasil usaha dari Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c meliputi: a. barang tidak bergerak, antara lain tanah, tanah berikut bangunan, kapal dengan isi kotor lebih dari 20 m3 ( dua puluh meter kubik); b. barang bergerak, antara lain kendaraan bermotor, perhiasan, furnitur, peralatan elektronik; c. surat berharga, antara lain saham, obligasi, bukti piutang, penyertaan modal; d. barang tidak berwujud, antara lain hak cipta, hak paten, hak merek; dan /atau e. uang atau harta kekayaan yang tersimpan di bank.

Fisik Barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d meliputi Barang Jaminan yang: a. belum ditemukan; dan/atau b. terdapat permasalahan hukum.

(1) Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Piutang Negara dari Kantor Pelayanan. (2) Dalam hal pada Kantor Pelayanan belum terdapat Pemeriksa Piutang Negara, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pemeriksa Piutang Negara pada Kantor Wilayah setelah Kepala Kantor Pelayanan meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah. (3) Dalam hal pada Kantor Pelayanan jumlah Pemeriksa Piutang Negara tidak cukup, pemeriksaan dapat melibatkan Pemeriksa Piutang Negara pada Kantor Wilayah setelah Kepala Kantor Pelayanan meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah. (4) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang.

(1) Pemeriksa Piutang Negara diangkat, dibebastugaskan, atau diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Sebelum menjalankan tugasnya, Pemeriksa Piutang Negara terlebih dahulu mengangkat sumpah jabatan menurut agamanya atau kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Pemeriksa Piutang Negara yang bersangkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, sumpah jabatan, pembebastugasan, dan pemberhentian

Pemeriksa Piutang Negara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksa Piutang Negara bertugas: a. mencari, meneliti, dan mengumpulkan keterangan atau bukti-bukti yang berhubungan dengan objek Pemeriksaan; dan/atau b. melakukan wawancara atau meminta penjelasan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksa Piutang Negara berwenang meminta keterangan kepada Penanggung Hutang dan/atau pihak lain, yang berkaitan dengan : a. tempat kediaman/rumah, kantor, tempat usaha/tempat kegiatan milik atau diduga milik Penanggung Hutang; b. usaha dan/atau Harta Kekayaan Lain; dan/atau c. catatan dan pembukuan dari usaha milik atau diduga milik Penanggung Hutang.

Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan setelah SP3N diterbitkan.

Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksa Piutang Negara: a. wajib didampingi sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi; b. dapat meminta bantuan dan bekerja sama dengan aparat kepolisian, aparat pemerintah daerah, Penyerah Piutang, instansi lain yang terkait, dan/atau masyarakat sekitar; dan c. harus memberitahukan maksud Pemeriksaan kepada Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, dan/atau aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

(1) Dalam hal Pemeriksa Piutang Negara memasuki rumah, kantor, dan/atau tempat usaha/kegiatan yang diduga milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, Pemeriksaan harus diketahui oleh Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak berada di tempat, Pemeriksaan harus diketahui oleh: a. anggota keluarga dari Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, yang telah dewasa; b. pegawai senior pada kantor dan/atau tempat usaha/kegiatan; dan/ atau c. aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

(1) Dalam hal objek Pemeriksaan berupa tanah dan bangunan dalam keadaan kosong atau terkunci, Pemeriksaan harus didampingi oleh aparat pemerintah desa/kelurahan dan/atau aparat kepolisian setempat. (2) Dalam hal objek Pemeriksaan berupa tanah kosong, Pemeriksaan dilaksanakan dengan diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

(1) Pelaksanaan Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan. (2) Berita acara Pemeriksaan ditandatangani oleh: a. Pemeriksa Piutang Negara; b. saksi-saksi; dan c. Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, ahli warisnya, penghuni, atau penanggung jawab objek Pemeriksaan.

Dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang menolak atau keberatan menandatangani berita acara Pemeriksaan, Pemeriksa Piutang Negara mencatat dalam berita acara Pemeriksaan.

(1) Berita acara Pemeriksaan tetap sah meskipun Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang: a. menolak atau keberatan menandatangani berita acara Pemeriksaan; atau b. tidak berada di tempat objek Pemeriksaan. (2) Berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh aparat pemerintah desa/ kelurahan setempat.

(1) Dalam hal objek Pemeriksaan berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan tempat objek Pemeriksaan berada. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal objek Pemeriksaan berada di kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Objek Pencegahan adalah: a. Penanggung Hutang, yang terdiri dari:

1. orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang, atau orang yang berdasarkan UNDANG-UNDANG atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara;

2. pengurus badan hukum termasuk yayasan yang sesuai dengan akte pendirian badan hukum, diwakili oleh : a) direksi atau pengurus perusahaan/yayasan/ koperasi; dan/atau b) anggota dewan komisaris/dewan pengawas; c) salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari badan hukum dalam hal Penanggung Hutang adalah firma, commanditer vennootschap, atau persekutuan perdata; b. Penjamin Hutang, terdiri dari:

3. penjamin hutang pribadi (borgtocht atau personal guarantee);

4. penjamin atas pembayaran wesel (avalist); atau

5. pengurus dari badan usaha atau badan hukum yang mengikat diri sebagai penjamin (corporate guarantee). c. Pemegang saham dalam hal;

6. secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

7. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan; atau

8. secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan; dan/atau d. ahli waris yang telah menerima warisan dari Penanggung Hutang.

(1) Objek Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat dicegah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(1) Pencegahan hanya dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan. (2) Pencegahan dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Pencegahan dapat dilakukan dalam hal: a. sisa hutang:

1. lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
2. kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi objek pencegahan sering bepergian keluar Wilayah Republik INDONESIA; dan b. objek Pencegahan beritikad tidak baik.

(1) Objek Pencegahan dapat dikategorikan sering ke luar wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a angka 2, jika selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan objek Pencegahan paling sedikit 2 (dua) kali keluar wilayah Republik INDONESIA. (2) Kesimpulan bahwa objek Pencegahan sering bepergian ke luar wilayah Republik INDONESIA dapat diperoleh Kantor Pelayanan dari paspor objek Pencegahan, pengakuan objek Pencegahan, informasi dari instansi berwenang, Penyerah Piutang dan/atau dari sumber lainnya.

(1) Objek Pencegahan dapat dikategorikan beritikad tidak baik dalam hal: a. tidak pernah atau jarang memenuhi panggilan Kantor Pelayanan; b. belum pernah membayar atau pernah membayar dalam jumlah relatif kecil dibanding sisa hutangnya; c. menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah; dan/atau d. bergaya hidup mewah. (2) Kesimpulan objek Pencegahan bergaya hidup mewah dapat diperoleh dari hasil penelitian lapangan, informasi dari Penyerah Piutang, dan/atau informasi dari pihak lain.

Dalam hal objek pencegahan mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang lebih dari satu kasus Piutang Negara dan telah dicegah pada salah satu kasus, tidak dilakukan pencegahan kembali untuk kasus yang lain sepanjang jangka waktu pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan masih berlaku.

Dalam hal jangka waktu pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan telah berakhir, objek pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain.

(1) Izin ke luar wilayah Republik INDONESIA dalam jangka waktu Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan dapat diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dengan tidak mengurangi masa pencegahan. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh objek Pencegahan dengan dilengkapi bukti- bukti yang mendukung alasan ke luar wilayah Republik INDONESIA.

(1) Izin ke luar wilayah

diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa objek Pencegahan: a. menjalankan tugas negara atau mewakili kepentingan negara di forum internasional; b. menjalankan ibadah haji; c. memerlukan perawatan atau pengobatan kesehatan ke luar wilayah Republik INDONESIA yang didukung oleh rekomendasi dokter ahli di INDONESIA; d. melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri untuk kegiatan usaha dalam rangka menyelesaikan hutangnya; atau e. memerlukan pergi ke luar wilayah Republik INDONESIA karena alasan kemanusiaan. (2) Alasan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain objek Pencegahan membesuk atau mendampingi orang tua/suami/istri/anak yang memerlukan pengobatan/perawatan.

Masa Pencegahan berakhir dalam hal: a. Pencegahan dicabut; b. Pencegahan berakhir demi hukum.

(1) Pencabutan Pencegahan terhadap objek Pencegahan dilakukan dalam hal: a. Piutang Negara dinyatakan lunas; b. Pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai atau dikembalikan; atau c. objek Pencegahan telah meninggal dunia. (2) Pencegahan berakhir demi hukum dalam hal: a. jangka waktu Pencegahan berakhir dan tidak ada perpanjangan; atau b. terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan.

(1) Pencabutan Pencegahan atau masa Pencegahan tidak diperpanjang dapat dilakukan dalam hal: a. terdapat perubahan susunan kepengurusan perusahaan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. objek Pencegahan telah menunjukkan itikad baik dengan:

1. melakukan pembayaran paling sedikit 50% dari sisa hutang; dan
2. membuat pernyataan tertulis untuk melunasi sisa hutangnya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Pencegahan dicabut;

c. pencabutan Pencegahan dilakukan setelah pembayaran dan pengajuan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang. (2) Perubahan susunan kepengurusan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan Penyerah Piutang. (3) Dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak melunasi sisa hutangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan Pencegahan kembali terhadap objek Pencegahan. (4) Pencabutan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Usul penetapan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, atau, pemberian izin ke luar wilayah Republik INDONESIA diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai usul Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, atau pemberian izin ke luar wilayah Republik INDONESIA diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, dan pencabutan Pencegahan ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

(2) Keputusan mengenai perpanjangan Pencegahan ditetapkan sebelum jangka waktu Pencegahan berakhir. (3) Keputusan mengenai pemberian izin ke luar wilayah

dalam jangka waktu Pencegahan dilakukan dengan MENETAPKAN keputusan tentang perubahan keputusan Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan.

(1) Keputusan Pencegahan dan perpanjangan Pencegahan memuat sekurang-kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan; b. alasan Pencegahan; dan c. jangka waktu Pencegahan. (2) Keputusan pencabutan Pencegahan memuat sekurang- kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan; dan b. alasan pencabutan Pencegahan.

Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, dan izin ke luar wilayah Republik INDONESIA disampaikan antara lain kepada Menteri Hukum dan HAM dan objek Pencegahan.

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal:

a. Penanggung Hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis; b. Penanggung Hutang menandatangani Pernyataan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; atau c. telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara.

(1) Panitia Cabang menerbitkan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Panitia Cabang. (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; b. identitas Penyerah Piutang serta nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara; c. identitas Penanggung Hutang; d. sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara; e. alasan yang menjadi dasar penagihan; f. dasar hukum penerbitan Surat Paksa; g. perintah kepada Penanggung Hutang untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa; h. tempat dan tanggal penetapan; dan i. tanda tangan Panitia Cabang.

(1) Dalam hal Penanggung Hutang telah meninggal dunia lewat waktu 6 (enam) bulan, Surat Paksa dibuat atas nama para ahli warisnya tiap orang secara pro rata parte sebagai Penanggung Hutang kepada negara. (2) Dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dicantumkan nama Penanggung Hutang yang telah meninggal dunia.

(3) Dalam hal ahli waris Penanggung Hutang belum diketahui atau belum ditetapkan, Surat Paksa diterbitkan atas nama "Ahli Waris Almarhum Penanggung Hutang".

(1) Juru Sita Piutang Negara diangkat, dibebastugaskan, atau diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. (2) Sebelum menjalankan tugasnya, Juru Sita Piutang Negara terlebih dahulu mengangkat sumpah jabatan menurut agamanya atau kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Juru Sita Piutang Negara yang bersangkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, sumpah jabatan, pembebastugasan dan pemberhentian Juru Sita Piutang Negara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Piutang Negara dengan membacakan dan menyerahkan salinan Surat Paksa. (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa.

(1) Berita acara pemberitahuan Surat Paksa memuat sekurang-kurangnya: a. hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Paksa; b. identitas Juru Sita Piutang Negara, penerima Surat Paksa, dan saksi¬saksi; dan c. tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Juru Sita Piutang Negara; b. saksi-saksi; dan c. Penanggung Hutang atau penerima Surat Paksa.

(1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan kepada Penanggung Hutang di tempat tinggal, kantor/tempat usahanya, atau di tempat lain yang memungkinkan. (2) Dalam hal Penanggung Hutang tidak dijumpai, Surat Paksa diberitahukan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Hutang untuk disampaikan kepada Penanggung Hutang. (3) Dalam hal Penanggung Hutang datang ke Kantor Pelayanan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147.

(1) Dalam hal Penanggung Hutang meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, Surat Paksa diberitahukan kepada salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya. (2) Dalam hal Penanggung Hutang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi, Surat Paksa diberitahukan kepada para ahli waris.

(1) Surat Paksa terhadap: a. badan hukum berbentuk perseroan terbatas diberitahukan kepada salah seorang direksi atau salah seorang komisaris di tempat kedudukan perseroan terbatas yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan;

b. badan hukum berbentuk koperasi atau yayasan diberitahukan kepada salah seorang pengurus di tempat kedudukan koperasi atau yayasan yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan; c. badan usaha berbentuk firma diberitahukan kepada salah seorang firman di tempat kedudukan firma yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan; atau d. badan usaha berbentuk commanditer venootschap diberitahukan kepada salah seorang pesero pengurus di tempat kedudukan commanditer venootschap yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan. (2) Dalam hal Juru Sita Piutang Negara tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Surat Paksa diberitahukan kepada salah seorang karyawan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan hukum atau badan usaha untuk disampaikan kepada penanggung jawab badan hukum atau badan usaha yang bersangkutan.

(1) Surat Paksa diberitahukan melalui aparat pemerintah desa/kelurahan setempat, dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 150: a. tidak dapat dilaksanakan; atau b. di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain yang memungkinkan tidak ditemui seseorang. (2) Dalam melaksanakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Sita Piutang Negara melakukan hal sebagai berikut:

a. menyerahkan salinan Surat Paksa; b. meminta kesediaan untuk menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Hutang; c. mencatat hal-hal yang dilakukan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa; dan d. meminta menandatangani berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagai tanda mengetahui.

Dalam hal Penanggung Hutang dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator/Balai Harta Peninggalan atau Hakim Pengawas.

Dalam hal badan hukum/badan usaha dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Dalam hal Penanggung Hutang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus yang dituangkan dalam akta notaris, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.

(1) Pemberitahuan Surat Paksa tetap dilaksanakan dalam hal Penanggung Hutang tidak mempunyai tempat tinggal/kediaman yang dikenal di INDONESIA atau menghilang. (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. menempelkan

Surat Paksa di papan pengumuman yang ada di Kantor Pelayanan yang menerbitkannya; dan/atau b. dimuat dalam surat kabar harian.

(1) Dalam hal Penanggung Hutang menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Piutang Negara meninggalkan salinan Surat Paksa dan mencatat dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa. (2) Pemberitahuan Surat Paksa tetap sah meskipun Penanggung Hutang atau penerima Surat Paksa menolak menandatangani berita acara pemberitahuan Surat Paksa.

(1) Dalam hal tempat pemberitahuan Surat Paksa berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pemberitahuan Surat Paksa dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemberitahuan Surat Paksa. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberitahuan Surat Paksa dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal: a. tempat pemberitahuan Surat Paksa berada dalam wilayah kerja Ketua Panitia cabang yang bersangkutan; dan b. tempat pemberitahuan Surat Paksa berada di Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan yang bersangkutan.

Surat Paksa tidak boleh diberitahukan kepada Penanggung Hutang di: a. tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan; b. tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan; c. bursa selama waktu bursa; atau d. tempat pemilihan umum selama waktu pemilihan umum.

Ketentuan mengenai pemberitahuan Surat Paksa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sedang dalam proses kepailitan di lembaga peradilan, pengurusan Piutang Negara tetap dilaksanakan.

Dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah dinyatakan pailit, proses pengurusan Piutang Negara dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan UNDANG-UNDANG Kepailitan.

Ketentuan mengenai pengurusan Piutang Negara atas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam hal setelah lewat waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya, Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.

Surat Perintah Penyitaan memuat sekurang-kurangnya: a. pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan; b. dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan; c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara melakukan penyitaan; d. uraian barang yang disita; e. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penyitaan; dan f. tanda tangan Panitia Cabang.

(1) Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang. (2) Dalam hal Barang Jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lain. (3) Penyitaan terhadap harta kekayaan milik Penjamin Hutang dapat dilakukan terlebih dahulu dalam hal Penjamin Hutang telah melepaskan hak istimewanya.

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk: a. barang dalam penguasaan pihak lain; b. barang c. dibebani dengan hak tanggungan/fidusia; d. uang dan/atau harta kekayaan yang tersimpan di bank; dan/atau e. surat-surat berharga.

Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain tidak boleh dilaksanakan terhadap barang-barang sebagai berikut: a. tempat tidur beserta perlengkapannya dari Penanggung Hutang dan anak-anaknya, demikian pula pakaian- pakaian mereka; b. perlengkapan Penanggung Hutang yang bersifat dinas pada anggota Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Republik INDONESIA, Pegawai Negeri Sipil menurut dinas dan pangkatnya; c. alat-alat pertukangan yang termasuk usaha Penanggung Hutang; d. persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan yang berada di rumah Penanggung Hutang; e. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Hutang atas pilihannya, demikian pula perkakas-perkakas dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, maupun untuk kebudayaan dan keilmuan; dan/atau f. ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan usaha Penanggung Hutang.

(1) Penyitaan terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dilakukan oleh Juru Sita Piutang Negara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan. (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dikenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Juru Sita Piutang Negara.

(1) Juru Sita Piutang Negara wajib memberitahukan secara lisan maksud penyitaan dan menyampaikan

Surat Perintah Penyitaan kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang selaku pemilik barang yang

disita, pada saat pelaksanaan penyitaan. (2) Dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, tempat tinggal tidak diketahui, atau tempat tinggal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang berbeda dengan lokasi objek penyitaan, penyitaan diberitahukan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat dan/atau: a. anggota keluarga/orang yang dipercaya Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, yang telah dewasa dan:

1. bertempat tinggal sama dengan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; atau
2. berada di lokasi objek penyitaan; b. pegawai senior yang berada di kantor/tempat usaha Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; atau c. penyewa, penggarap, atau pihak yang menguasai secara fisik objek penyitaan.

(1) Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam berita acara Penyitaan. (2) Berita acara Penyitaan ditandatangani oleh: a. Juru Sita Piutang Negara; b. saksi-saksi; dan c. Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; (3) Berita acara Penyitaan diketahui dan ditandatangani oleh: a. aparat pemerintahan desa/kelurahan, dalam hal barang yang disita tanah dan/atau bangunan; b. syahbandar, dalam hal barang yang disita berupa kapal dengan isi lebih dari 20 m3 (dua puluh meter kubik); atau c. pengelola bandara dalam hal barang yang disita berupa pesawat terbang.

(4) Berita acara Penyitaan memuat sekurang-kurangnya: a. nomor berita acara Penyitaan; b. hari, tanggal dan jam pelaksanaan penyitaan; c. identitas Juru Sita Piutang Negara dan saksi-saksi; d. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyitaan; dan e. uraian barang yang disita. (5) Selembar salinan berita acara Penyitaan disampaikan kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang.

Dalam hal barang yang disita berupa tanah atau tanah beserta bangunannya, dalam berita acara Penyitaan dicantumkan batas-batas tanah yang disita.

Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan berita acara penyitaan mempunyai kekuatan mengikat, meskipun: a. Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang menolak menandatangani berita acara penyitaan atau tidak berada di tempat objek penyitaan; dan/atau b. aparat pemerintah desa/kelurahan, syahbandar atau pengelola bandara menolak menandatangani berita acara penyitaan.

Dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak berada di tempat objek penyitaan, penyitaan dilaksanakan dengan ketentuan: a. salah seorang saksi berasal dari aparat pemerintah desa/kelurahan setempat; b. dalam berita acara penyitaan dicantumkan alasan ketidakhadiran Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; dan c. berita acara penyitaan ditandatangani Juru Sita Piutang Negara dan saksi-saksi.

Juru Sita Piutang Negara meminta bantuan kepada aparat kepolisian dan/atau aparat pemerintah desa/kelurahan untuk menyaksikan dan memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan penyitaan dalam hal Juru Sita Piutang Negara: a. memasuki tempat barang yang disita dan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memperbolehkan atau menghalang¬halangi Juru Sita Piutang Negara memasuki tempat barang yang akan disita; b. membuka secara paksa ruangan yang terkunci dan barang yang akan disita berada di dalamnya; atau c. memasuki secara paksa bangunan yang akan disita dan dalam keadaan tidak berpenghuni.

(1) Barang yang telah disita pada prinsipnya dititipkan untuk dijaga dan diawasi kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang selaku pemilik barang yang disita. (2) Dalam hal barang sitaan berupa barang tidak bergerak dan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak bersedia menandatangani berita acara penyitaan, pengawasan barang sitaan dapat dititipkan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat atau dalam pengawasan Kantor Pelayanan; atau b. tidak berada di tempat pelaksanaan penyitaan, pengawasan barang sitaan dapat dititipkan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat, anggota keluarga, penghuni, penyewa atau dalam pengawasan Kantor Pelayanan. (3) Dalam hal barang sitaan berupa barang bergerak dan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani berita acara penyitaan atau tidak berada di tempat

pelaksanaan penyitaan, barang sitaan dapat disimpan oleh Kantor Pelayanan atau dititipkan di tempat penitipan yang baik.

Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan Juru Sita Piutang Negara dengan: a. meminta bantuan tanaga ahli untuk melakukan penaksiran; dan b. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan berat perhiasan yang disita.

(1) Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek hanya dapat dilaksanakan setelah pemblokiran. (2) Salinan berita acara penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pengelola Bursa Efek, dan Kustodian. (3) Penyitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan terlebih dahulu meneliti keaslian, menghitung jumlah surat berharga dan nilai surat berharga yang disita.

Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan: a. membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam berita acara Penyitaan; dan b. membuat persetujuan pengalihan hak tagihan (cessie) dari Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang kepada Panitia Cabang, dan menyampaikan salinannya kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dan pihak yang berkewajiban membayar hutang.

Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain berupa uang tunai dilaksanakan dengan: a. meneliti keaslian uang; b. menghitung uang yangdisita sesuai dengan sisa hutang; dan c. menyetorkan uang hasil penyitaan ke rekening bendaharawan penerima Kantor Pelayanan.

(1) Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain yang tersimpan pada bank hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan pemblokiran. (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. mencantumkan jumlah uang yang disita sesuai dengan sisa hutang dalam berita acara penyitaan; dan b. mentransfer uang hasil penyitaan ke rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan.

(1) Dalam hal tempat barang yang akan disita berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan tempat barang yang akan disita berada. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penyitaan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal: a. tempat barang yang akan disita berada di wilayah kerja Ketua Panitia cabang yang bersangkutan; dan b. tempat barang yang akan disita berada di Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan yang bersangkutan.

Penyitaan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Piutang Negara merupakan sita eksekusi.

Pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Instansi Pajak, atau instansi lain yang berwenang.

Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Juru Sita Piutang Negara menyampaikan

Surat Paksa kepada instansi yang lebih dahulu melakukan penyitaan disertai surat permintaan agar penyitaan yang telah dilakukan oleh instansi tersebut diberlakukan juga untuk pemenuhan Surat Paksa.

(1) Salinan berita acara penyitaan ditempelkan pada barang yang disita, di tempat barang yang disita berada, tempat- tempat umum, dan/atau tempat pengumuman di Kantor Pelayanan. (2) Pada barang yang disita dapat ditempel atau dipasang tanda penyitaan yang memuat sekurang-kurangnya: a. kata-kata "DALAM PENYITAAN NEGARA q.q PUPN CABANG ............/KPKNL............"; b. nomor dan tanggal Berita Acara Penyitaan; c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, menyewakan, mengubah bentuk, merusak barang sitaan; d. larangan untuk merusak tanda penyitaan; dan

e. sanksi jika melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d. (3) Penempelan atau pemasangan

berita acara penyitaan dan tanda penyitaan dimaksudkan sebagai pengumuman penyitaan agar penyitaan diketahui masyarakat.

Penyitaan yang telah dilaksanakan didaftarkan kepada instansi yang berwenang, sepanjang barang yang disita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib didaftarkan.

Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan dalam hal: a. Piutang Negara dinyatakan lunas/selesai; b. pengurusan Piutang Negara dikembalikan kepada Penyerah Piutang; c. Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain tidak atau tidak lagi menjadi jaminan hutang; d. barang yang disita telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Instansi Pajak, atau instansi lain yang berwenang; atau e. pelaksanaan penyitaan mengandung cacat hukum.

Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan memuat sekurang- kurangnya: a. pertimbangan pengangkatan sita; b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan;

c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk mengangkat penyitaan; d. uraian barang yang akan diangkat sitanya; e. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan; dan f. tanda tangan Panitia Cabang.

Berdasarkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan Kantor Pelayanan membuat Surat Pemberitahuan Pengangkatan Sita yang ditujukan kepada instansi yang menerima salinan berita acara penyitaan dan/atau instansi yang menerima pendaftaran penyitaan.

Objek Paksa Badan adalah: a. Penanggung Hutang yang terdiri dari:

1. orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang, atau orang yang berdasarkan UNDANG-UNDANG atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara;

2. pengurus badan hukum termasuk yayasan yang sesuai dengan akte pendirian badan hukum, diwakili oleh: a) direksi atau pengurus perusahaan atau yayasan atau koperasi; dan/atau b) anggota dewan komisaris atau dewan pengawas;

3. salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari badan hukum dalam hal Penanggung Hutang adalah firma, commanditer vennootschap, atau persekutuan perdata; b. Penjamin Hutang, terdiri dari:

4. penjamin hutang pribadi (borgtocht atau personal guarantee);

5. penjamin atas pembayaran wesel (avalist); atau

6. pengurus badan usaha atau badan hukum yang mengikat diri sebagai penjamin (corporate guarantee); c. pemegang saham, dalam hal:

7. secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perseroan untukkepentingan pribadi;

8. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan; atau

9. secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan; dan/atau d. ahli waris yang telah menerima warisan dari Penanggung Hutang.

(1) Surat Perintah Paksa Badan diterbitkan dalam hal: a. Penanggung Hutang tidak memenuhi Surat Paksa; b. sisa hutang Penanggung Hutang paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); c. Barang Jaminan tidak ada atau tidak menutup sisa hutang; d. Penanggung Hutang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan; dan

e. objek Paksa Badan yang belum berumur 80 (delapan puluh) tahun. (2) Dalam hal informasi mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan/atau huruf e tidak ada atau tidak mencukupi, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Surat Perintah Paksa Badan dapat diterbitkan terhadap objek Paksa Badan: a. yang telah atau sedang dilakukan pencegahan; dan/atau b. yang telah dipaksa badan untuk hutang yang lain.

(1) Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan setelah memperoleh izin dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. (2) Permohonan izin Paksa Badan diajukan oleh Panitia Cabang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat setelah rencana Paksa Badan disetujui oleh Ketua Panitia Pusat.

Surat Perintah Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya: a. pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Paksa Badan; b. dasar Hukum penerbitan Surat Perintah Paksa Badan; c. nomor dan tanggal:

1. surat izin Kepala Kejaksaan Tinggi setempat; dan
2. surat persetujuan Ketua Panitia Pusat; d. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara melaksanakan Paksa Badan; e. identitas objek Paksa Badan; f. jangka waktu Paksa Badan; g. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Paksa Badan; dan h. tanda tangan Panitia Cabang.

Surat Perintah Paksa Badan dapat ditangguhkan pelaksanaannya dalam hal terdapat: a. penetapan penangguhan Paksa Badan dari pengadilan; atau b. pembayaran hutang lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari sisa hutang.

Penangguhan pelaksanaan Surat Perintah Paksa Badan diberikan: a. secara tertulis oleh Panitia Cabang; dan b. berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Jangka waktu Paksa Badan Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak objek Paksa Badan ditempatkan dalam tempat Paksa Badan.

Jangka waktu Paksa Badan dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.

(1) Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan sesuai ketentuan mengenai pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 sampai dengan

(2) Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan.

(1) Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya: a. hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan; b. identitas Juru Sita Piutang Negara, penerima Surat Perintah Paksa Badan dan saksi-saksi; dan c. tempat pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Juru Sita Piutang Negara; b. saksi-saksi; dan c. objek Paksa Badan atau penerima Surat Perintah Paksa Badan.

Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan tetap sah meskipun objek Paksa Badan atau penerima Surat Perintah Paksa Badan menolak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan.

(1) Paksa Badan dilaksanakan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan dalam hal : a. Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya; dan b. objek Paksa Badan belum berumur 80 (delapan puluh) tahun.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paksa Badan dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari namun telah lewat waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan, dalam hal terdapat izin tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat dengan alasan untuk kepentingan umum.

(1) Paksa Badan dilaksanakan oleh Juru Sita Piutang Negara dibantu oleh dua orang saksi penduduk INDONESIA, yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan dikenal oleh Juru Sita Piutang Negara sebagai orang yang dipercaya. (2) Dalam melaksanakan Paksa Badan, Kepala Kantor Pelayanan dan/atau Juru Sita Piutang Negara dapat meminta bantuan aparat kepolisian dan/atau kejaksaan setempat.

(1) Juru Sita Piutang Negara membuat Berita Acara Paksa Badan pada saat objek Paksa Badan ditempatkan di Tempat Paksa Badan. (2) Berita Acara Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya: a. nomor Berita Acara Paksa Badan; b. hari, tanggal dan jam pelaksanaan Paksa Badan; c. identitas Juru Sita Piutang Negara dan saksi-saksi; d. nomor dan tanggal Surat Perintah Paksa Badan; dan e. hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Paksa Badan. (3) Berita Acara Paksa Badan ditandatangani oleh: a. Juru Sita Piutang Negara; b. saksi-saksi; dan c. objek Paksa Badan. (4) Salinan Surat Perintah Paksa Badan dan salinan Berita Acara Paksa Badan disampaikan oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau

penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

Paksa Badan tetap sah meskipun objek Paksa Badan menolak menandatangani Berita Acara Paksa Badan.

Paksa Badan yang telah dilaksanakan tidak menghilangkan atau mengurangi: a. kewajiban Penanggung Hutang untuk melunasi hutang; dan b. Status Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain sebagai tanggungan atas hutang Penanggung Hutang.

(1) Paksa Badan dilaksanakan di rumah Paksa Badan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal. (2) Dalam hal rumah Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diadakan, Paksa Badan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Dalam hal Tempat Paksa Badan yang akan digunakan adalah rumah Paksa Badan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal, Kantor Pelayanan membentuk satuan tugas Paksa Badan yang bertugas untuk mengawasi objek Paksa Badan selama dalam pelaksanaan Paksa Badan.

Dalam hal Tempat Paksa Badan yang akan digunakan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, Kantor Pelayanan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.

(1) Biaya pelaksanaan Paksa Badan termasuk biaya keperluan hidup objek Paksa Badan di tempat Paksa Badan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal, untuk selanjutnya menjadi penambah jumlah hutang Penanggung Hutang. (3) Penambahan jumlah hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dipungut Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

(1) Selama pelaksanaan Paksa Badan di Tempat Paksa Badan, objek Paksa Badan berhak: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. memperoleh pelayanan kesehatan; c. mendapatkan makanan; d. memperoleh bahan bacaan atas biaya sendiri; dan e. menerima kunjungan pada waktu tertentu dari:

1. keluarga dan sahabat;
2. dokter pribadi atas biaya sendiri; dan/atau
3. rohaniwan. (2) Dalam hal hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh atas biaya sendiri dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

(1) Objek Paksa Badan yang sedang menjalankan Paksa Badan dapat diizinkan keluar dari Tempat Paksa Badan dalam hal objek Paksa Badan akan: a. melaksanakan ibadah di tempat ibadah; b. menghadiri sidang di pengadilan; c. mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum; d. menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit; e. menghadiri pemakaman orang tua, suami/isteri, dan/atau anak; atau f. menjadi wali nikah. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan objek Paksa Badan.

Dalam hal dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf d diketahui bahwa objek Paksa Badan harus menjalani pengobatan secara rawat inap, masa perawatan tidak mengurangi jangka waktu Paksa Badan.

(1) Persetujuan atau penolakan izin keluar dari Tempat Paksa Badan diterbitkan oleh Panitia Cabang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan izin diterima dan disampaikan kepada objek Paksa Badan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. (2) Dalam hal Tempat Paksa Badan yang digunakan adalah lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, persetujuan atau penolakan izin keluar dari Tempat Paksa Badan disampaikan kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggungjawab Tempat Paksa Badan.

Jangka waktu izin keluar dari Tempat Paksa Badan ditetapkan paling lama 2 x 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk izin menjalani pengobatan secara rawat inap.

Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan diterbitkan oleh Panitia Cabang dalam jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Paksa Badan berakhir.

Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan memuat sekurang- kurangnya: a. pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan; b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan; c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara untuk melaksanakan perpanjangan Paksa Badan; d. identitas objek Paksa Badan; e. jangka waktu perpanjangan Paksa Badan; f. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Badan; dan g. tanda tangan Panitia Cabang.

(1) Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan diberitahukah oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)

orang saksi. (2) Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan.

(1) Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan, Paksa Badan memuat sekurang- kurangnya: a. hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan; b. identitas Juru Sita Piutang Negara, objek Paksa Badan, dan saksi-saksi; dan c. tempat pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Juru Sita Piutang Negara; b. saksi-saksi; dan c. objek Paksa Badan. (3) Salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan dan salinan Berita Acara Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan disampaikan oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan tetap sah meskipun objek Paksa Badan menolak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan.

(1) Objek Paksa Badan yang melarikan diri dari tempat Paksa Badan, dapat segera dilaksanakan Paksa Badan kembali berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan/atau Surat Perintah Perpanjangan PaksaBadan yang telah diterbitkan. (2) Pelaksanaan Paksa Badan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya sama dengan masa pelaksanaan Paksa Badan menurut Surat Perintah Paksa Badan atau Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan yang telah diterbitkan, tanpa memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan yangtelah dijalani sebelum objek Paksa Badan melarikan diri.

(1) Objek Paksa Badan berkewajiban membayar ganti kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian. (2) Ganti kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian meliputi biaya: a. pelaksanaan Paksa Badan sebelum objek Paksa Badan melarikan diri; dan b. untuk mencari objek Paksa Badan. (3) Ganti kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pelaksanaan Paksa Badan terhadap objek Paksa Badan yang dibatalkan oleh pengadilan, hanya dapat dipaksa badan lagi untuk hutang yang sama setelah lampau waktu 8 (delapan) hari sejak dibebaskan.

Paksa Badan yang telah, dijalankan sebelum dibatalkan oleh pengadilan, diperhitungkan dengan pelaksanaan Paksa Badan berikutnya.

(1) Objek Paksa Badan harus dibebaskan dalam hal: a. Piutang Negara dinyatakan lunas; b. pengurusan Piutang Negara ditarik oleh atau dikembalikan kepada Penyerah Piutang; c. objek Paksa Badan telah berumur 80 (delapan puluh) tahun; d. objek Paksa Badan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum; atau e. Jangka waktu Paksa Badan berakhir. (2) Objek Paksa Badan dapat dibebaskan dalam hal: a. terdapat pembayaran hutang paling sedikit 50% (lima puluh persen ) dari sisa hutang; atau b. terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi demi kepentingan umum. (3) Dalam hal Penanggung Hutang tidak menyelesaikan kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam waktu yang ditentukan, objek Paksa Badan dapat dikenakan Paksa Badan kembali untuk sisa waktu pelaksanaan Paksa Badan yang belum dijalani.

Keterangan bahwa objek Paksa Badan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Panitia Cabang.

Dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk membebaskan objek Paksa Badan dari Tempat Paksa Badan demi kepentingan umum, Panitia Cabang terlebih dahulu secara tertulis meminta persetujuan dari ketua Panitia Pusat.

(1) Pembebasan Paksa Badan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan yang ditandatangani oleh Panitia Cabang. (2) Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya: a. pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan; b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan; c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara membebaskan objek Paksa Badan; d. identitas objek Paksa Badan; e. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan; dan f. tanda tangan Panitia Cabang.

Dalam hal objek Paksa Badan akan dibebaskan dari Tempat Paksa Badan, Panitia Cabang memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

(1) Pembebasan objek Paksa Badan dari Tempat Paksa Badan dilaksanakan oleh juru Sita Piutang Negara

dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (2) Pembebasan objek Paksa Badan dari Tempat Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Pembebasan Paksa Badan.

(1) Berita Acara Pembebasan Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya: a. hari, tanggal, dan jam pembebasan objek Paksa Badan; dan b. identitas Juru Sita Piutang Negara, objek Paksa Badan, dan saksi-saksi. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Juru Sita Piutang Negara; b. saksi-saksi; dan c. objek Paksa Badan. (3) Salinan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan dan

Berita Acara Pembebasan Paksa Badan disampaikan oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Paksa Badan, Direktur Jenderal atau Ketua Panitia Pusat dapat melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik INDONESIA, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penyerah Piutang, dan/atau instansi lain yang terkait.

(1) Objek penilaian adalah Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain. (2) Penilaian dilakukan dalam rangka penjualan melalui Lelang, Penjualan Tanpa Melalui Lelang, Penebusan dengan nilai di bawah nilai pengikatan, atau keringanan hutang.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam hal objek penilaian yang akan dinilai berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan tempat objek penilaian berada. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal objek penilaian berada di kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan.

(1) Hasil penilaian dituangkan dalam laporan penilaian yang memuat kesimpulan mengenai Nilai Pasar atau Nilai Pasar dengan Nilai Likuidasi. (2) Nilai Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan cara mengurangi Nilai Pasar dengan risiko-risiko penjualan melalui lelang. (3) Risiko-risiko penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Pasar.

(1) Laporan penilaian yang disampaikan Penyerah Piutang dapat digunakan sebagai pedoman dalam MENETAPKAN nilai penjualan melalui Lelang, Penebusan dengan nilai di bawah nilai pengikatan, Penjualan Tanpa Melalui Lelang, atau keringanan hutang, dengan ketentuan: a. penilai yang ditunjuk Penyerah Piutang adalah penilai atau perusahaan penilai yang independen; b. penilai atau perusahaan penilai memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian (appraisal) di INDONESIA; c. laporan penilaian harus ditandatangani oleh penilai yang lulus Ujian Sertifikasi Penilai (USP) dan telah mempunyai izin penilaian dari Menteri Keuangan; d. laporan penilaian masih sesuai dengan kondisi barang atau kondisi pasar yang ada; dan e. laporan penilaian masih berlaku. (2) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penilai atau perusahaan penilai yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan atau afiliasi dengan Penyerah Piutang atau tidak mempunyai kepentingan dengan objek penilaian.

Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan dalam hal setelah dilakukan penyitaan, Penanggung Hutang tidak menyelesaikan hutangnya.

(1) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan sekurang- kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk melaksanakan Lelang; d. uraian barang sitaan yang akan dilelang; e. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; dan f. tanda tangan Panitia Cabang. (2) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang.

Pengumuman lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai Limit barang yang akan dilelang ditetapkan: a. oleh Panitia Cabang; dan b. berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku.

(1) Nilai Limit ditetapkan paling rendah sama dengan Nilai Likuidasi yang dibuat oleh Penilai Direktorat Jenderal. (2) Dalam hal laporan penilaian dibuat oleh penilai publik, Nilai Limit ditetapkan paling rendah sama dengan Nilai Pasar dikurangi risiko-risiko penjualan melalui Lelang paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

(1) Nilai Limit untuk Lelang kedua dan berikutnya ditetapkan: a. paling rendah sama dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 dan nilai penawaran tertinggi pada pelaksanaan Lelang sebelumnya; b. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, dalam hal pada pelaksanaan lelang sebelumnya tidak terdapat penawaran. (2) Penawaran tertinggi yang terjadi pada Lelang sebelumnya tidak dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan Nilai Limit dalam hal penawaran dilakukan oleh pemenang lelang yang wanprestasi.

Pemberitahuan Nilai Limit dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai Limit diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Kantor Pelayanan melakukan: a. persiapan dokumen persyaratan lelang; dan b. pemberitahuan rencana lelang secara tertulis kepada Penyerah Piutang, Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan.

(1) Kantor Pelayanan memberikan penjelasan kepada calon peserta lelang yang meminta penjelasan mengenai barang-barang yang akan dilelang. (2) Kantor Pelayanan dapat mengundang dan memberikan penjelasan (aanwijzing) mengenai barang-barang yang akan dilelang dan hal lain yang terkait dengan Lelang kepada calon peserta lelang.

Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang selaku pemilik barang yang dilelang dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan guna

menentukan urutan barang yang akan dilelang.

Kepala Kantor Pelayanan menentukan urutan barang yang akan dilelang dalam hal: a. Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248; atau b. barang maupun pemilik barang yang akan dilelang lebih dari 1 (satu) dan masing-masing pemilik mengajukan permohonan urutan barang yang akan dilelang.

(1) Setiap barang yang akan dilelang ditetapkan uang jaminan Lelang. (2) Besarnya uang jaminan Lelang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal barang yang akan dilelang berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, Kantor Pelayanan meminta bantuan pelaksanaan Lelang secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat barang yang akan dilelang berada.

(1) Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat ditunda kecuali: a. adanya putusan atau penetapan Pengadilan; b. persyaratan Lelang tidak dipenuhi; atau c. adanya pembayaran hutang. (2) Ketentuan mengenai penundaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan kecuali: a. Penanggung Hutang melunasi hutang; b. barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara pidana; c. barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang telah musnah; d. barang yang akan dilelang telah dijual tidak melaiui lelang; atau e. barang yang akan dilelang telah ditebus. (2) Dalam hal atas 1 (satu) berkas kasus Piutang Negara terdapat beberapa barang yang akan dilelang, pembatalan rencana Lelang hanya berlaku atas objek Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, sedangkan terhadap barang lainnya, tetap dilaksanakan Lelang.

Penundaan atau pembatalan rencana Lelang diumumkan oleh: a. Kantor Pelayanan melalui:

1. surat kabar harian;

2. selebaran

3. tempelan yang mudah dibaca oleh umum di tempat Lelang dilaksanakan; dan/atau

4. surat kabar harian; b. pejabat penjual pada saat Lelang.

(1) Dalam hal terdapat kelebihan hasil Lelang setelah diperhitungkan dengan pelunasan hutang Penanggung Hutang, kelebihan hasil Lelang diserahkan kepada: a. Penanggung Hutang; b. Penjamin Hutang, dalam hal barang yang dilelang adalah milik pihak ketiga; c. ahli waris, dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia; d. Balai Harta Peninggalan, dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris; e. likuidator, dalam hal Penanggung Hutang adalah badan hukum yang telah dibubarkan; atau f. Pengadilan Niaga atau kurator, dalam hal Penanggung Hutang dinyatakan pailit. (2) Dalam hal Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, dan ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak bersedia menerima kelebihan hasil lelang, kelebihan hasil Lelang disetorkan ke Kas Negara. (3) Dalam hal kelebihan hasil Lelang telah disetor ke Kas Negara dan Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, dan ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meminta hasil kelebihan Lelang dimaksud, Kantor Pelayanan menyerahkan kelebihan hasil Lelang setelah dilakukan restitusi dari Kas Negara.

Dalam hal hasil Lelang barang milik pihak ketiga melebihi Nilai Pembebanan hipotik/hak tanggungan/fidusia, hasil Lelang yang digunakan untuk pembayaran hutang sebesar Nilai Pembebanan hipotik/hak tanggungan/fidusia ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan hasil Lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang selaku pemilik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dapat mengajukan permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang untuk penyelesaian hutang. (2) Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang diajukan secara tertulis oleh: a. Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang dan dilampiri Surat Penawaran Pembelian dari calon Pembeli; atau b. calon pembeli dengan persetujuan Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang. (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Penjamin Hutang, permohonan harus disetujui oleh Penanggung Hutang. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya: a. uraian barang yang akan dijual atau dibeli dengan disertai nilai penjualan atau nilai pembelian; b. identitas calon pembeli;

c. kesediaan menyerahkan

akta jual beli maupun bukti penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; dan d. cara pembayaran. (5) Dalam hal Barang Jaminan yang dijual tanpa melalui lelang milik Penanggung Hutang, permohonan harus dilampiri surat pernyataan yang disetujui calon pembeli untuk bersedia dilakukan penyitaan kembali oleh Kantor Pelayanan apabila tidak menyerahkan salinan akta jual beli maupun bukti penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam hal Penanggung Hutang telah meninggal dunia, permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang dapat diajukan oleh ahli warisnya.

(1) Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat sebelum pengumuman Lelang. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang dapat diajukan setelah pengumuman lelang dalam hal nilai permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang yang diajukan lebih tinggi dari nilai limit yang tertera pada pengumuman lelang. (3) Dalam hal Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan telah dilelang tetapi belum laku, permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang dapat diajukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang ditetapkan oleh Panitia Cabang dengan ketentuan: a. berpedoman pada laporan penilaian yang masih berlaku; dan b. nilai persetujuan paling sedikit sama dengan Nilai Pasar. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang yang diajukan setelah pengumuman Lelang dapat disetujui dalam hal nilai Penjualan Tanpa Melalui Lelang yang diajukan lebih tinggi dari nilai limit yang tertera pada pengumuman lelang. (3) Persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang atas saham/obligasi yang diperjualbelikan di bursa efek dapat dilakukan tanpa berpedoman pada laporan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Ketentuan mengenai persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang atas saham/obligasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. (5) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 233 dan Pasal 261 ayat (1), persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat disetujui tanpa dilakukan penilaian lebih dulu; dalam hal: a. Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau menyerahkan keputusan penjualan kepada Panitia Cabang/Kantor Pelayanan; dan b. nilai persetujuan tidak lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(1) Dalam hal Nilai Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) huruf b di bawah Nilai Pembebanan

hak tanggungan atau fidusia atau tidak ada pembebanan hak tanggungan atau fidusia, Kantor Pelayanan wajib meminta persetujuan kepada Penyerah Piutang. (2) Penjualan Tanpa Melalui Lelang dengan Nilai Pasar di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan atau fidusia, atau tidak ada pembebanan hak tanggungan atau fidusia dapat dilaksanakan setelah Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau menyerahkan keputusan penjualan kepada Panitia Cabang atau Kantor Pelayanan.

(1) Tanggapan atas surat permintaan persetujuan wajib disampaikan oleh Penyerah Piutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh Penyerah Piutang. (2) Dalam hal Penyerah Piutang keberatan atas rencana penjualan dengan Nilai Pasar di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia, Penyerah Piutang wajib menyampaikan alasan keberatan secara tertulis. (3) Dalam hal Penyerah Piutang tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjualan Tanpa Melalui Lelang tetap dapat dilaksanakan.

Nilai persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang yang ditetapkan: a. termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara; b. tidak termasuk beban pajak dan beban lainnya.

(1) Sejak permohonan penjualan diterima Kantor Pelayanan sampai terbitnya keputusan Panitia Cabang tentang Penjualan Tanpa Melalui Lelang, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara

lebih lanjut. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana Lelang yang telah diumumkan atas Barang Jaminan yang dimohonkan untuk dijual tanpa melalui Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) tetap berlaku sampai dengan diterimanya hasil penjualan tanpa melalui Lelang di rekening bendahara penerimaan Kantor Pelayanan (3) Tindakan hukum pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk dijual.

(1) Pembayaran Penjualan Tanpa Melalui Lelang dilakukan secara tunai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sejak mendapat persetujuan. (2) Dalam hal pembeli wanprestasi terhadap syarat pembayaran, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis. (3) Dalam hal pembeli tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan penjualan menjadi batal. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pembayaran atas Penjualan Tanpa Melalui Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) harus sudah efektif diterima di rekening bendahara penerimaan Kantor Pelayanan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang. (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak efektif diterima di rekening bendahara penerimaan Kantor Pelayanan, persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang menjadi batal dan rencana Lelang dilanjutkan.

(1) Penanggung Hutang dapat mengajukan kembali permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang atas Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan yang telah dibatalkan persetujuan penjualannya. (2) Penjualan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi calon pembeli yang telah wanprestasi. (3) Permohonan pengajuan kembali dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 sampai dengan Pasal 260. (4) Pengajuan permohonan penjualan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku satu kali untuk barang yang sama.

(1) Penjamin Hutang dapat mengajukan permohonan untuk menebus Barang Jaminan miliknya. (2) Permohonan Penebusan diajukan oleh Penjamin Hutang secara tertulis. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya: a. uraian barang yang akan ditebus; b. nilai penebusan; dan c. cara pembayaran.

Dalam hal Penjamin Hutang telah meninggal dunia, permohonan Penebusan dapat diajukan oleh ahli warisnya.

(1) Permohonan Penebusan sebesar Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Lelang. (2) Dalam hal Barang Jaminan telah dilelang tetapi belum laku, pengajuan permohonan Penebusan dengan nilai sebesar Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia tetap dapat dilakukan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Lelang berikutnya.

(1) Permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat sebelum pelaksanaan Lelang. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan atau fidusia dapat diajukan setelah pengumuman lelang dalam hal nilai permohonan Penebusan yang diajukan lebih tinggi dari Nilai Limit yang tertera pada pengumuman lelang. (3) Dalam hal Barang Jaminan telah dilelang tetapi belum laku, pengajuan permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan atau fidusia tetap dapat dilakukan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat sebelum pengumuman lelang berikutnya.

Penebusan tidak boleh diajukan oleh Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang yang menjamin seluruh hutang Penanggung Hutang.

Persetujuan Penebusan ditetapkan oleh Panitia Cabang dengan ketentuan paling sedikit sama dengan Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia.

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia yang diajukan sebelum pengumuman lelang, dapat disetujui dengan ketentuan: a. Nilai Pasar barang yang akan ditebus berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia; b. Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau menyerahkan keputusan penebusan kepada Panitia cabang/Kantor Pelayanan; dan c. mendapat persetujuan Penanggung Hutang. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Penebusan dengan nilai di bawah nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia yang diajukan setelah pengumuman lelang dapat disetujui dalam hal nilai Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia yang diajukan lebih tinggi dari Nilai Limit yang tertera pada pengumuman lelang. (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 233 dan Pasal 274 ayat (1), Penebusan dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat disetujui tanpa dilakukan penilaian lebih dulu, dalam hal : a. Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau menyerahkan keputusan Penebusan kepada Panitia Cabang atau Kantor Pelayanan;

b. mendapat persetujuan Penanggung Hutang; dan c. nilai persetujuan tidak lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(1) Permintaan persetujuan dari Kantor Pelayanan atas rencana Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan atau fidusia harus mendapat tanggapan dari Penyerah Piutang paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh Penyerah Piutang. (2) Dalam hal Penyerah Piutang keberatan atas rencana Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan atau fidusia, Penyerah Piutang wajib menyampaikan alasan keberatan secara tertulis. (3) Dalam hal Penyerah Piutang tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan atau fidusia tetap dapat dilaksanakan.

Nilai Penebusan yang ditetapkan ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

(1) Sejak permohonan Penebusan diterima Kantor Pelayanan sampai terbitnya keputusan Panitia Cabang tentang Penebusan, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana Lelang yang telah diumumkan atas Barang Jaminan yang dimohonkan untuk ditebus dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) tetap berlaku sampai dengan diterimanya hasil Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia di rekening bendahara

penerimaan Kantor Pelayanan. (3) Tindakan hukum pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk ditebus.

(1) Pembayaran Penebusan dilakukan secara tunai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui. (2) Dalam hal Penjamin Hutang wanprestasi terhadap pembayaran penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis. (3) Dalam hal Penjamin Hutang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan Penebusan menjadi batal.

(1) Dalam hal permohonan Penebusan yang diajukan nilainya lebih tinggi dari Nilai Limit yang tertera pada pengumuman lelang, maka pembayaran atas Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia harus sudah efektif diterima di rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang. (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif diterima di rekening bendahara penerimaan Kantor Pelayanan, persetujuan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan hak tanggungan/fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 274 ayat (2) menjadi batal dan rencana Lelang dilanjutkan.

(1) Penjamin Hutang dapat mengajukan kembali permohonan Penebusan atas Barang Jaminan yang telah dibatalkan persetujuan penebusannya. (2) Permohonan Penebusan kembali dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 sampai dengan Pasal 272. (3) Pengajuan permohonan penebusan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku satu kali untuk barang yang sama.

(1) Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun: a. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan b. Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. (2) Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Surat Paksa disampaikan. (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan penilaian bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih harus dilakukan Pemeriksaan terlebih dahulu, dalam hal sisa hutang paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih tidak didahului dengan kegiatan Pemeriksaan namun dilakukan penelitian lapangan, dalam hal: a. sisa hutang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari laporan hasil penelitian lapangan oleh petugas Kantor Pelayanan diketahui bahwa:

1. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya; atau
2. tidak diketahui tempat tinggalnya; atau b. sisa hutang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah diperoleh:
3. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan: a) Penanggung Hutang tidak mempunyai kemam- puan untuk menyelesaikan hutangnya; atau b) tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
4. laporan hasil penelitian lapangan oleh petugas Kantor Pelayanan terhadap kemampuan dan keberadaan Penanggung Hutang.

(1) Dikecualikan dari kegiatan Pemeriksaan dimaksud Pasal 282 dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan terhadap piutang negara dengan sisa hutang sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya SP3N. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap piutang negara yang berasal dari piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks PT Perusahaan Pengelola Aset, eks bank dalam likuidasi, dan piutang tuntutan ganti rugi.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2), Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan tanpa adanya Surat Paksa/sebelum Surat Paksa disampaikan serta tanpa dilakukan Pemeriksaan dan penelitian lapangan, dalam hal memenuhi salah satu syarat berikut: a. Piutang Negara berasal dari Instansi Pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan. b. Piutang Negara dengan sisa hutang paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dilengkapi dokumen berupa:

1. Kartu Keluarga Miskin;
2. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya;
3. surat keterangan/pernyataan pimpinan Penyerah Piutang yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya; atau
4. bukti penerima asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin. c. Piutang BUMN yang selanjutnya berubah menjadi piutang Instansi Pemerintah dan telah dilakukan penelitian bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panitia Cabang MENETAPKAN dan memberitahukan secara tertulis Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih kepada Penyerah Piutang.

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Penyerah Piutang untuk mengusulkan/melakukan penghapusbukuan atau penghapustagihan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengurusan Piutang Negara yang telah diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dilanjutkan dalam hal pada perkembangan selanjutnya Penanggung Hutang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutang. (2) Dalam hal pengurusan Piutang Negara dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Cabang MENETAPKAN dan memberitahukan secara tertulis Pencabutan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang telah diterbitkan. (3) Dalam hal pernah diterbitkan Pencabutan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, Surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang baru dapat diterbitkan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 286

(1) Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara. (2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dibebankan kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dan dikenakan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SP3N.

(1) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dikenakan dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penanggung Hutang. (2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara tidak dikenakan dalam hal: a. terdapat biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang timbul setelah SP3N diterbitkan; b. terjadi Pengembalian pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40; atau c. terdapat bagian dari kredit sindikasi yang tidak ikut diserahkan pengurusannya kepada Panitia Cabang.

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dipungut secara proporsional dari setiap pembayaran hutang yang diterima.

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembayaran hutang termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan atau Penyerah Piutang.

(1) Dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan, pembayaran hutang dapat diterima oleh Bendahara Penerimaan melalui rekening Bendahara Penerima dan/atau secara tunai. (2) Dalam hal pembayaran diterima secara tunai, besarnya pembayaran yang dapat diterima oleh Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(1) Dalam hal Piutang Negara berupa satuan mata uang asing dan pembayaran hutang ke rekening Kantor Pelayanan dalam mata uang rupiah, perhitungan pembayaran menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA yang berlaku pada saat dana efektif diterima. (2) Dalam hal Piutang Negara berupa satuan mata uang rupiah dan satuan mata uang asing dan terdapat pembayaran dalam satuan mata uang tertentu, perhitungan pembayaran didahulukan terhadap satuan mata uang yang sama. (3) Dalam hal kurs tengah Bank INDONESIA tidak tersedia untuk satuan mata uang asing tertentu, nilai kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah kurs valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat dan dikalikan kurs tengah Bank INDONESIA atas rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku untuk kurun waktu yang sama.

Dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui Penyerah Piutang, Penyerah Piutang wajib segera memberitahukan data pembayaran hutang kepada Kantor Pelayanan dan wajib segera melimpahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ke rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayananan.

(1) Kantor Pelayanan menatausahakan penerimaan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan penerimaan pembayaran diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Direktorat Jenderal dapat melakukan kerjasama dengan: a. Penyerah Piutang; b. perusahaan penjamin kredit; c. pihak-pihak yang mempunyai keahlian di bidang pengelolaan aset, restrukturisasi hutang, peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau d. instansi lain yang terkait dengan pengurusan Piutang Negara. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama, biaya-biaya yang timbul dapat dibebankan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1), dan/atau Direktorat

Jenderal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Penyerah Piutang dapat mengajukan usul penarikan pengurusan Piutang Negara untuk keperluan restrukturisasi hutang. (2) Usul penarikan disampaikan secara tertulis oleh Penyerah Piutang. (3) Usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum pengumuman lelang.

Restrukturisasi hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 dilakukan oleh Penyerah Piutang berdasarkan pedoman restrukturisasi hutang yang diterbitkan oleh Penyerah Piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan segera meneliti rencana pelaksanaan restrukturisasi hutang yang disampaikan oleh Penyerah Piutang.

Dalam hal usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat disetujui, Panitia Cabang menerbitkan Surat Persetujuan

Penarikan Pengurusan Piutang Negara.

Dalam hal usul penarikan pengurusan Piutang Negara tidak dapat disetujui, Panitia cabang menerbitkan Surat Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara.

(1) Dalam hal setelah lewat waktu 14 (hari) sejak tanggal terbitnya Surat Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara tidak diselesaikan, Kantor Pelayanan memberikan surat teguran kepada Penyerah Piutang. (2) Dalam hal setelah lewat 14 (hari) hari sejak tanggal terbitnya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara tetap tidak diselesaikan, Panitia Cabang menerbitkan Surat Pembatalan Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara. (3) Penyerah Piutang dapat mengajukan permohonan penarikan kembali terhadap pengurusan Piutang Negara yang telah dibatalkan persetujuan penarikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Permohonan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

(1) Dalam hal usul penarikan disetujui dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara atas penarikan pengurusan, Piutang Negara telah diselesaikan, Panitia Cabang menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai.

(2) Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi dan bukti pembayaran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang menunjukkan Piutang Negara telah selesai.

Kantor Pelayanan menyampaikan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai kepada Penyerah Piutang disertai semua dokumen asli yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan.

(1) Dalam hal hutang Penanggung Hutang telah lunas, Panitia Cabang menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas. (2) Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi.

Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas disampaikan kepada Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang.

Penyerah Piutang wajib mengajukan permohonan roya, dalam hal: a. Barang Jaminan telah terjual atau ditebus; atau b. Piutang Negara dinyatakan lunas.

Ketentuan mengenai prosedur kerja dan bentuk surat pengurusan Piutang Negara yang diperlukan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Kasus Piutang Negara yang diurus berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara dan belum lunas/selesai, tahap selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal Penanggung Hutang berstatus BUMN/BUMD dan: a. telah dilaksanakan mediasi namun belum tercapai kesepakatan penyelesaian, selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dimulai dengan Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; atau b. telah dilaksanakan tindakan pengurusan Piutang Negara, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan dengan melanjutkan tindakan pengurusan Piutang Negara menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 21/PMK.06/2016, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA