Peraturan Menteri Nomor 1144-menkes-per-viii-2010 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

(1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan.

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Kementerian Kesehatan terdiri atas : a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; c. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; j. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat; k. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan; l. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi; m. Staf Ahli Bidang Mediko Legal; n. Pusat Data dan Informasi; o. Pusat Kerja Sama Luar Negeri;

p. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan; q. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; r. Pusat Komunikasi Publik; s. Pusat Promosi Kesehatan; t. Pusat Inteligensia Kesehatan; dan u. Pusat Kesehatan Haji.

(1) Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kesehatan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.

Sekretariat Jenderal terdiri atas : a. Biro Perencanaan dan Anggaran; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Biro Hukum dan Organisasi; dan e. Biro Umum.

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana strategis, anggaran, kebijakan, dan sinkronisasi, serta keterpaduan program kegiatan prioritas; dan b. penyiapan penyusunan rencana dan penganggaran APBN di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, serta program.

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas : a. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program; b. Bagian APBN I ;

c. Bagian APBN II ; d. Bagian APBN III ; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan penyusunan rencana dan anggaran, serta sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan prioritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program menyelenggarakan fungsi : a. penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan serta evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan; b. penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belanja transfer; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran, serta pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas.

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan; b. Subbagian Program Pembangunan Kesehatan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program kegiatan prioritas bidang kesehatan serta evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan. (2) Subbagian Program Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belanja transfer.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran, pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah, dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas, serta pembuatan nota keuangan dan lampiran pidato PRESIDEN.

Bagian APBN I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan program-program yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian APBN I menyelenggarakan fungsi : a. penelaahan dan penyusunan rencana; b. penelaahan dan penyusunan anggaran; dan c. evaluasi dan pelaporan.

Bagian APBN I terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah / Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah / Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah / Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Bagian APBN II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan program-program yang ada di bawah tanggung jawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian APBN II menyelenggarakan fungsi : a. penelaahan dan penyusunan rencana; b. penelaahan dan penyusunan anggaran; dan c. evaluasi dan pelaporan.

Bagian APBN II terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Bagian APBN III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan program-program yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian APBN III menyelenggarakan fungsi : a. penelaahan dan penyusunan rencana; b. penelaahan dan penyusunan anggaran; dan c. evaluasi dan pelaporan.

Bagian APBN III terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengadaan pegawai; b. pengelolaan urusan mutasi pegawai; c. pengembangan pegawai; dan d. pelaksanaan urusan umum dan kesejahteraan pegawai.

Biro Kepegawaian terdiri atas : a. Bagian Pengadaan Pegawai; b. Bagian Mutasi Pegawai; c. Bagian Pengembangan Pegawai; d. Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pengadaan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan formasi dan evaluasi penempatan pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan penugasan khusus; b. pelaksanaan urusan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil; dan c. pelaksanaan urusan pengangkatan pegawai tidak tetap dan penugasan khusus.

Bagian Pengadaan Pegawai terdiri atas : a. Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai; b. Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan c. Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus.

(1) Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan penugasan khusus, serta evaluasi penempatan. (2) Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil. (3) Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan pegawai tidak tetap dan penugasan khusus.

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat; b. pelaksanaan pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai; dan c. pengelolaan informasi dan tata naskah kepegawaian.

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas : a. Subbagian Kenaikan Pangkat; b. Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian; dan c. Subbagian Informasi dan Tata Naskah.

(1) Subbagian Kenaikan Pangkat mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat. (2) Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyelesaian pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai. (3) Subbagian Informasi dan Tata Naskah mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan tata naskah kepegawaian.

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas, dan pengisian jabatan struktural; b. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional; dan c. pelaksanaan administrasi tenaga kesehatan strategis.

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas : a. Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Administrasi Tenaga Strategis.

(1) Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja, kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, tugas dan izin belajar, ujian dinas, dan pengisian jabatan struktural. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan verifikasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Administrasi Tenaga Strategis mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kesehatan strategis.

Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan peraturan kepegawaian, pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, dan kesehatan pegawai, serta tata usaha Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai dan pemeriksaan kesehatan pegawai; c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan Biro; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas : a. Subbagian Peraturan Kepegawaian; b. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan dokumentasi peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian. (2) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, adminitrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil serta poliklinik kesehatan pegawai. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; c. pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan; dan d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas : a. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan; b. Bagian Penyusunan Laporan Keuangan; c. Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan; d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, urusan perbendaharaan, dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan terdiri atas : a. Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

(1) Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan. (3) Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Penyusunan Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran; b. pelaksanaan penyusunan laporan kekayaan bersih dalam neraca; dan c. pelaksanaan penyusunan catatan atas laporan keuangan.

Bagian Penyusunan Laporan Keuangan terdiri atas : a. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan I; b. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan II; dan c. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan III.

(1) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Inspektorat Jenderal.

(3) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kesehatan.

Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan; b. pelaksanaan urusan penatausahaan penyimpanan; c. penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan terdiri atas : a. Subbagian Pengadaan; b. Subbagian Penyimpanan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penatausahaan pengadaan. (2) Subbagian Penyimpanan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penatausahaan penyimpanan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara; b. pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara; dan c. pelaksanaan penghapusan barang milik negara.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas : a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; b. Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penatausahaan barang milik negara. (2) Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pemanfaatan barang milik negara. (3) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penghapusan barang milik negara.

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum serta penyusunan rumusan perjanjian; c. pembinaan dan penataan kelembagaan; d. penyusunan analisis jabatan; e. pembinaan ketatalaksanaan;

f. koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. koordinasi dan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan; h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas : a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan; b. Bagian Pelayanan Hukum; c. Bagian Kelembagaan; d. Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan analisis peraturan perundang-undangan; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan c. pelaksanaan urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I; b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II; dan c. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang upaya kesehatan dan kesekretariatan jenderal.

(2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang gizi dan kesehatan ibu dan anak, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. (3) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan internal, dan peraturan perundang-undangan bidang umum lainnya.

Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum, dan penyusunan rumusan perjanjian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum; b. penyiapan koordinasi dan pemberian bantuan hukum; dan c. penyiapan penyusunan rumusan perjanjian.

Bagian Pelayanan Hukum terdiri atas : a. Subbagian Pertimbangan Hukum; b. Subbagian Bantuan Hukum; dan c. Subbagian Penyusunan Perjanjian.

(1) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan penyuluhan hukum. (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum. (3) Subbagian Penyusunan Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan rumusan perjanjian.

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan kelembagaan, penyusunan analisis jabatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penataan kelembagaan; b. penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan beban kerja, dan susunan serta uraian jabatan; c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kelembagaan terdiri atas : a. Subbagian Penataan Kelembagaan; b. Subbagian Analisis Jabatan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Penataan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan kelembagaan. (2) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan beban kerja, dan susunan serta uraian jabatan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan tata laksana, koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, dan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan tata laksana; b. pelaksanaan penataan jabatan fungsional; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik; dan e. fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan.

Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas : a. Subbagian Tata Laksana; b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik; dan c. Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan.

(1) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan tata laksana dan penataan jabatan fungsional. (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik. (3) Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan, dan gaji Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; b. pengelolaan urusan tata usaha Kementerian; c. pengelolaan urusan rumah tangga; dan d. pelaksanaan keuangan dan gaji Sekretariat Jenderal.

Biro Umum terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; b. Bagian Tata Usaha Kementerian ; c. Bagian Rumah Tangga; d. Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli, Sekretaris Jenderal, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli; b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; dan c. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan c. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat, kearsipan Kementerian dan urusan tata usaha Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat; b. pelaksanaan urusan kearsipan; c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat; b. Subbagian Kearsipan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro

(1) Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat. (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan dalam, pemeliharaan, dan pengamanan sarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan dalam; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana; dan c. pelaksanaan urusan pengamanan sarana.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas : a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Pemeliharaan; dan c. Subbagian Pengamanan.

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam. (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana. (3) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan sarana.

Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan keuangan Biro; b. pelaksanaan pengelolaan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan c. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal terdiri atas : a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Gaji; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan anggaran, verifikasi dan akuntansi keuangan Biro. (2) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan evaluasi dan penyusunan laporan.

(1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan upaya kesehatan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan upaya kesehatan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri atas : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar; c. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan; d. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik; e. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; dan f. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi; c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas : a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas : a. Subbagian Program; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan urusan hukum; b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan; dan c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas : a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Organisasi; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum. (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan anggaran; b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas : a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan dan akuntansi.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 123, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji; dan c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas : a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c. Subbagian Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan. (2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina upaya kesehatan dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar terdiri atas : a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar; b. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut; c. Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga; d. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah; e. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan dasar; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan dasar; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan dasar. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan dasar.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kedokteran keluarga. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kedokteran keluarga.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina upaya kesehatan rujukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan terdiri atas : a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Publik; b. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Privat; c. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain; d. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan;

e. Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas kesehatan lain; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.

Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain terdiri atas: a. Seksi Bimbingan; dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Bimbingan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan keperawatan dan keteknisian medik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik terdiri atas : a. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar; b. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum; c. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus; d. Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan; e. Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan dasar; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan dasar; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keperawatan dasar.

(2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan dasar.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit umum. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus

Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kebidanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kebidanan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kebidanan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kebidanan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kebidanan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kebidanan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kebidanan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik.

Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan terdiri atas: a. Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi; b. Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi; c. Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi; d. Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan;

e. Subdirektorat Bina Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan mikrobiologi dan imunologi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan mikrobiologi dan imunologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi; dan d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan patologi dan toksikologi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang patologi dan toksikologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan radiologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan radiologi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina pelayanan radiologi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan radiologi; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan radiologi.

Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan radiologi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan radiologi.

Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan;

c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan.

Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana kesehatan.

Subdirektorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang bina kesehatan jiwa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasililitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasililitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan

penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasililitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasililitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasililitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa terdiri atas : a. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasililitas Pelayanan Kesehatan; c. Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa; d. Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Rokok, dan alkohol; e. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Bina kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.

Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.

Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.

Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok, dan alkohol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok, dan alkohol menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.

Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok, dan alkohol terdiri dari: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko terdiri dari : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang kesehatan jiwa pada kelompok berisiko. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra; c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung; d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan f. Direktorat Penyehatan Lingkungan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi; c. penyiapan bahan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan hukum; b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan ketatalaksanaan; dan c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat. Pasal 260 Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Organisasi; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum. (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan anggaran; b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas : a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji; dan c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c. Subbagian Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan. (2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; b. pelaksanaan kegiatan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis serta kerjasama/kemitraan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra terdiri atas : a. Subdirektorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB); b. Subdirektorat Imunisasi; c. Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan; d. Subdirektorat Kesehatan Matra; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Surveilans dan Respon KLB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Surveilans dan respon KLB menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB; d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini, dan respon KLB; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Subdirektorat Surveilans dan respon KLB terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB.

Subdirektorat Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang imunisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Subdirektorat Imunisasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang imunisasi; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi.

Subdirektorat Imunisasi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi.

Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Subdirektorat Kesehatan Matra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesehatan matra.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Kesehatan Matra menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan matra; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan matra; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang kesehatan matra; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan matra.

Subdirektorat Kesehatan Matra terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan matra. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan matra.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit menular langsung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdiri atas : a. Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis; b. Subdirektorat Pengendalian Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan Penyakit Menular Seksual; c. Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut; d. Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan; e. Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.

Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.

Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.

Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.

Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut.

Subdirektorat Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernapasan akut.

Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan.

Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan.

Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia;

c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia.

Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit bersumber binatang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang terdiri atas : a. Subdirektorat Pengendalian Malaria; b. Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis; c. Subdirektorat Pengendalian Zoonosis; d. Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan; e. Subdirektorat Pengendalian Vektor; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengendalian Malaria mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian malaria.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Pengendalian Malaria menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit malaria; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit malaria;

c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit malaria; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit malaria.

Subdirektorat Pengendalian Malaria terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit malaria. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit malaria.

Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian arbovirosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis.

Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirosis.

Subdirektorat Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian zoonosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Pengendalian Zoonosis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis; dan d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis.

Subdirektorat Pengendalian Zoonosis terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis.

Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian filariasis dan kecacingan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan.

Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kacacingan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan.

(2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan.

Subdirektorat Pengendalian Vektor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat Pengendalian Vektor menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian vektor; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian vektor; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian vektor; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian vektor.

Subdirektorat Pengendalian Vektor terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian vektor. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian vektor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit tidak menular.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular terdiri atas : a. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah; b. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik; c. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker; d. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif; e. Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung, dan pembuluh darah; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit jantung, dan pembuluh darah; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit jantung, dan pembuluh darah; dan d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung, dan pembuluh darah.

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah.

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik.

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik.

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kanker.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kanker; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kanker; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit kanker; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kanker.

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kanker.

(2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kanker.

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif.

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif.

Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang penyehatan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Direktorat Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi; b. pelaksanaan kegiatan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat- tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan, serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat- tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan, serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi; e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penyehatan Lingkungan terdiri atas : a. Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar; b. Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum;

c. Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat; d. Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan; e. Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar.

Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar.

Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan permukiman dan tempat- tempat umum.

Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan permukiman dan tempat- tempat umum. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penyehatan permukiman dan tempat- tempat umum.

Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat.

Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat.

Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang higiene sanitasi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi pangan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene sanitasi pangan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang higiene sanitasi pangan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi pangan.

Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene sanitasi pangan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi pangan.

Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi.

Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak terdiri atas : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Gizi; c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu; d. Direktorat Bina Kesehatan Anak; e. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer; dan f. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi; c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

(2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan hukum; b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan; dan c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Organisasi; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum. (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan anggaran; b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; dan c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c. Subbagian Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan. (2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, dan urusan gaji. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Bina Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina gizi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Bina Gizi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Gizi terdiri atas: a. Subdirektorat Bina Gizi Makro; b. Subdirektorat Bina Gizi Mikro;

c. Subdirektorat Bina Gizi Klinik; d. Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan; e. Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Gizi Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina gizi makro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Bina Gizi Makro menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi makro; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi makro; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina gizi makro; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi makro.

Subdirektorat Bina Gizi Makro terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang gizi makro. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang gizi makro.

Subdirektorat Bina Gizi Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina gizi mikro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Bina Gizi Mikro menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi mikro; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi mikro; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina gizi mikro; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi mikro.

Subdirektorat Bina Gizi Mikro terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang gizi mikro. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang gizi mikro.

Subdirektorat Bina Gizi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina gizi klinik dan dietetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Subdirektorat Bina Gizi Klinik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi klinik dan dietetik; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi klinik dan dietetik; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina gizi klinik dan dietetik; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi klinik dan dietetik.

Subdirektorat Bina Gizi Klinik terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang gizi klinik dan dietetik. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang gizi klinik dan dietetik.

Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan.

Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi makanan dan jasa makanan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang konsumsi makanan dan jasa makanan.

Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kewaspadaan gizi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kewaspadaan gizi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kewaspadaan gizi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kewaspadaan gizi; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kewaspadaan gizi.

Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan gizi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kewaspadaan gizi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Kesehatan Ibu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan ibu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Direktorat Bina Kesehatan Ibu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi;

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Kesehatan Ibu terdiri atas: a. Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil; b. Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas; c. Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi; d. Subdirektorat Bina Keluarga Berencana; e. Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan ibu hamil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan ibu hamil; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan ibu hamil; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil.

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan ibu hamil. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan ibu hamil.

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan ibu bersalin dan nifas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu bersalin dan nifas; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan ibu bersalin dan nifas; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas.

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas.

Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi.

Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi.

Subdirektorat Bina Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Subdirektorat Bina Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina keluarga berencana; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina keluarga berencana; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina keluarga berencana; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina keluarga berencana.

Subdirektorat Bina Keluarga Berencana terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang keluarga berencana.

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi.

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kesehatan reproduksi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang perlindungan kesehatan reproduksi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Kesehatan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Direktorat Bina Kesehatan Anak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Kesehatan Anak terdiri atas: a. Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi; b. Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah; c. Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko ; d. Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja; e. Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kelangsungan hidup bayi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kelangsungan hidup bayi; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kelangsungan hidup bayi; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi.

Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelangsungan hidup bayi. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kelangsungan hidup bayi.

Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah.

Subdirektorat Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah.

Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko.

Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan penanganan balita berisiko. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kewaspadaan penanganan balita berisiko.

Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja;

c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja.

Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja.

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina perlindungan kesehatan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina perlindungan kesehatan anak; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina perlindungan kesehatan anak; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina perlindungan kesehatan anak; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina perlindungan kesehatan anak.

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kesehatan anak. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang perlindungan kesehatan anak.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer terdiri atas: a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan; b. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan; c. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif Dan Komplementer; d. Subdirektorat Bina Penapisan Dan Kemitraan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional keterampilan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di pelayanan kesehatan tradisional keterampilan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional ramuan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional ramuan.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer.

Subdirektorat Bina Penapisan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdirektorat Bina Penapisan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.

Subdirektorat Bina Penapisan dan Kemitraan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan kerja dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga;

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri atas: a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja; b. Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja; c. Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja; d. Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja; e. Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga; f. Sub Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan kerja; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan kerja; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja.

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan kerja. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan kerja.

Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kapasitas kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kapasitas kerja; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kapasitas kerja; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kapasitas kerja; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kapasitas kerja.

Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kapasitas kerja. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang kapasitas kerja.

Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang lingkungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina lingkungan kerja; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina lingkungan kerja; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina lingkungan kerja; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina lingkungan kerja.

Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi .

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lingkungan kerja. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang lingkungan kerja.

Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kemitraan kesehatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kemitraan kesehatan kerja; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kemitraan kesehatan kerja; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kemitraan kesehatan kerja; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kemitraan kesehatan kerja.

Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan kesehatan kerja. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang kemitraan kesehatan kerja.

Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga;

c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga; dan d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga.

Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga terdiri atas: a. Seksi Standardisasi; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan perkotaan dan olahraga. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang kesehatan perkotaan dan olahraga.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; c. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian; d. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; dan e. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi; c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan keuangan;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas : a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan hukum; b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan; dan c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Organisasi; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum. (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan anggaran; b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; dan c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas : a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan c. Subbagian Rumah Tangga.

a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan. b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, dan urusan gaji. c. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; b. pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas :

a. Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat; b. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; c. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisis dan standardisasi harga obat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat ; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang analisis dan standardisasi harga obat; d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat.

Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat terdiri atas : a. Seksi Analisis Harga Obat; dan b. Seksi Standardisasi Harga Obat .

(1) Seksi Analisis Harga Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan analisis, kajian, dan pemantauan harga obat.

(2) Seksi Standardisasi Harga Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria harga obat.

Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; dan b. Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan .

(1) Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; (2) Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; dan b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

(1) Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; (2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang program obat publik dan perbekalan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang program obat publik dan perbekalan kesehatan; dan b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang program obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; dan b. Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

(1) Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program obat publik dan perbekalan kesehatan. (2) Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional; b. pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional; e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian terdiri atas : a. Subdirektorat Standardisasi; b. Subdirektorat Farmasi Komunitas; c. Subdirektorat Farmasi Klinik; d. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Subdirektorat Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional; dan c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.

Subdirektorat Standardisasi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian; dan b. Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional.

(1) Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kefarmasian. (2) Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan obat rasional.

Subdirektorat Farmasi Komunitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Subdirektorat Farmasi Komunitas menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi komunitas; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang farmasi komunitas; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi komunitas; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.

Subdirektorat Farmasi Komunitas terdiri atas : a. Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas.

(1) Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang farmasi komunitas. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.

Subdirektorat Farmasi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Subdirektorat Farmasi Klinik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi klinik; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang farmasi klinik; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi klinik; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.

Subdirektorat Farmasi Klinik terdiri atas : a. Seksi Pelayanan Farmasi Klinik; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik.

(1) Seksi Pelayanan Farmasi Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang farmasi klinik.

(2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.

Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat rasional; b. penyiapan bahan bimbingan teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang penggunaan obat rasional; c. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional terdiri atas : a. Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional.

(1) Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang penggunaan obat rasional. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan terdiri atas : a. Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan; b. Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; c. Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; d. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan di bidang penilaian alat kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian alat kesehatan; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penilaian alat kesehatan; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan.

Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan terdiri atas : a. Seksi Alat Kesehatan Elektromedik ; dan b. Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik

(1) Seksi Alat Kesehatan Elektromedik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian alat kesehatan elektromedik. (2) Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian alat kesehatan non elektromedik.

Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas : a. Seksi Produk Diagnostik Invitro; dan b. Seksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

(1) Seksi Produk Diagnostik Invitro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian produk diagnostik invitro. (2) Seksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang inspeksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi produk, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi produk, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang inspeksi produk, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi produk, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas : a. Seksi Inspeksi Produk; dan b. Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi.

(1) Seksi Inspeksi Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang inspeksi produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

(2) Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi terdiri atas : a. Seksi Standardisasi Produk; dan b. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi.

(1) Seksi Standardisasi Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang standardisasi produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

(2) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang standardisasi dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; b. pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, kajian, dan analisis di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; f. pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas : a. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional; b. Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan;

c. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus; d. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional; c. pelaksanaan pemberian izin sarana produksi dan distribusi obat dan obat tradisional; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional terdiri atas : a. Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi; dan b. Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi.

(1) Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.

(2) Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sarana produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.

Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi kosmetika dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi kosmetika dan makanan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi kosmetika dan makanan; c. pelaksanaan pemberian izin sarana produksi kosmetika; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang produksi kosmetika dan makanan; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi kosmetika dan makanan.

Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan terdiri atas : a. Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan; dan b. Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika.

(1) Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi kosmetika dan makanan. (2) Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sarana produksi kosmetika.

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan; c. pelaksanaan perizinan produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan; d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan perizinan produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan.

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus terdiri atas : a. Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; dan b. Seksi Sediaan Farmasi Khusus.

(1) Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan

teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. (2) Seksi Sediaan Farmasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sediaan farmasi khusus dan makanan.

Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat; c. penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektor di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat; d. penyiapan bimbingan teknis di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.

Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat terdiri atas : a. Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat; dan b. Seksi Kerjasama.

(1) Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektor, pengendalian serta evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal terdiri atas : a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I; c. Inspektorat II; d. Inspektorat III; e. Inspektorat IV; f. Inspektorat Investigasi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan penyajian informasi hasil pengawasan dan dokumentasi; b. analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas : a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan; d. Bagian Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan b. penyajian data dan informasi hasil pengawasan dan dokumentasi.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas : a. Subbagian Program; dan b. Subbagian Informasi dan Dokumentasi.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pelayanan informasi pengawasan, serta dokumentasi.

Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. analisis laporan hasil pengawasan; dan b. pengumpulan, pengolahan, evaluasi, penyajian data hasil pengawasan, penyajian laporan hasil pengawasan, dan memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas : a. Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I; dan b. Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II.

(1) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan berkas, analisis, evaluasi, dan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, serta penyajian laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan berkas, analisis, evaluasi, dan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, serta penyajian laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di luar Inspektorat Jenderal.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji; dan. b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas : a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pembayaran gaji. (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan b. pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

Bagian Umum terdiri atas : a. Subbagian Kepegawaian; dan b. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I

Inspektorat I terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat I.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat II.

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Inspektorat III terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat III mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat III.

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Inspektorat IV terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat IV.

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan investigasi; b. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; c. pengawasan investigasi dan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat Investigasi.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. (4) Jumlah tenaga fungsional auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Badan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan kesehatan; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; dan d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri atas : a. Sekretariat Badan; b. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan; c. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik; d. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat; dan e. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan; b. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, pengelolaan kepegawaian dan pengembangan pegawai;

c. pengelolaan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, promosi, diseminasi, utilisasi, kerja sama, dan penunjang pembinaan profesi; dan d. pelaksanaan urusan keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan, termasuk pengelolaan laboratorium nasional dan internasional penelitian dan pengembangan.

Sekretariat Badan terdiri atas : a. Bagian Perencanaan dan Anggaran; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian; c. Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi; d. Bagian Keuangan dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program; b. penyusunan anggaran; dan c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri atas : a. Subbagian Program; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, penataan organisasi, pengelolaan kepegawaian, dan pengembangan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan hukum dan organisasi; b. pelaksanaan pengadaan dan mutasi pegawai; dan c. pelaksanaan pengembangan pegawai.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian terdiri atas : a. Subbagian Hukum dan Organisasi; b. Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai; dan c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

(1) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan hukum, etika, disiplin, penataan organisasi, dan pelayanan hak atas kekayaan intelektual. (2) Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, pensiun pegawai, jabatan fungsional non peneliti, kesejahteraan pegawai, dan ketatausahaan pegawai. (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tugas dan izin belajar, pengembangan karir, jabatan fungsional peneliti, pengelolaan lintas kontinum keahlian dan metodologi penelitian, serta pembinaan profesi peneliti.

Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan informasi ilmu pengetahuan, promosi, diseminasi, utilisasi, kerja sama, dan penunjang pembinaan profesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 687, Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi, penyediaan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerja sama; b. pelaksanaan dokumentasi, penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan museum penelitian dan pengembangan, dan perpustakaan; dan c. pelaksanaan diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, dan hubungan masyarakat.

Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi terdiri atas : a. Subbagian Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kerja Sama; b. Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Perpustakaan; dan c. Subbagian Diseminasi dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, layanan konsultasi penggunaan piranti keras dan lunak, pengelolaan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, pengelolaan kegiatan forum lintas lembaga, dan kerja sama. (2) Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan dokumentasi, penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan museum penelitian dan pengembangan, dan pelayanan perpustakaan. (3) Subbagian Diseminasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, dan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan keuangan ; b. pelaksanaan urusan tata usaha; dan c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas : a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan, pembinaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, gaji, dan evaluasi keuangan. (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, protokol, dan pelayanan pimpinan. (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan;

c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; dan d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Biomedis; dan c. Bidang Teknologi Dasar Kesehatan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, laporan, dan tata usaha, serta rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; dan c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

(1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan, diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengelolaan laboratorium penunjang dan perpustakaan.

(2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, umum, tata persuratan, protokol, pelayanan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan administrasi dan sarana penelitian dan pengembangan, serta gaji.

Bidang Biomedis mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis manusia dan biomedis non manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Bidang Biomedis menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis manusia, meliputi biologi kedokteran, biokimia, fisiologi, patologi, parasitologi, mikrobiologi, imunologi, biomolekuler dan farmakologi, genomik dan proteomik, sel punca (stem cells), nutrigenomik dan nutrigenetik, bioinformatika; dan b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis non manusia.

Bidang Biomedis terdiri atas : a. Subbidang Biomedis Manusia; dan b. Subbidang Biomedis Non Manusia.

(1) Subbidang Biomedis Manusia mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis manusia, meliputi biologi kedokteran, biokimia, fisiologi, patologi, parasitologi, mikrobiologi, imunologi, biomolekuler dan farmakologi, genomik dan proteomik, sel punca (stem cells), nutrigenomik dan nutrigenetik, bioinformatika serta penelitian dan pengembangan biomedis manusia lainnya. (2) Subbidang Biomedis Non Manusia mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan serta

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis non manusia, meliputi biomedis reservoir dan vektor, agen serta biomedis non manusia lainnya.

Bidang Teknologi Dasar Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi dasar kesehatan, serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi diagnostik, pengobatan dan pencegahan, teknologi rekayasa lingkungan, teknologi farmasi, dan teknologi gizi dan makanan serta bidang teknologi dasar kesehatan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bidang Teknologi Dasar Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi dasar kesehatan serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dasar pengendalian penyakit; dan b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi dasar kesehatan serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dasar farmasi, perbekalan kesehatan, gizi, dan makanan.

Bidang Teknologi Dasar Kesehatan terdiri atas : a. Subbidang Teknologi Dasar Pengendalian Penyakit; dan b. Subbidang Teknologi Dasar Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Gizi, dan Makanan;

(1) Subbidang Teknologi Dasar Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dasar pengendalian penyakit. (2) Subbidang Teknologi Dasar Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Gizi dan Makanan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dasar farmasi, perbekalan kesehatan, gizi, dan makanan.

Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik; c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik; dan d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat .

Pusat Teknologi Terapan kesehatan dan Epidemiologi Klinik terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Teknologi Terapan Kesehatan; dan c. Bidang Epidemiologi Klinik.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, laporan, dan tata usaha serta rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik; dan c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

(1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengelolaan laboratorium penunjang dan perpustakaan. (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, umum, tata persuratan, protokol, pelayanan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan administrasi dan sarana penelitian dan pengembangan, dan gaji.

Bidang Teknologi Terapan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan serta penyiapan perumusan dan pelaksaan kebijakan di bidang teknologi terapan kesehatan meliputi farmasi, gizi, makanan, kedokteran klinik, pengkajian dan penapisan teknologi kesehatan (Health Technology Assessment), uji obat dan vaksin, dan uji obat bahan alam, serta bidang teknologi terapan kesehatan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Bidang Teknologi Terapan kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi terapan farmasi dan kedokteran; dan b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi terapan gizi dan makanan.

Bidang Teknologi Terapan Kesehatan terdiri atas : a. Subbidang Teknologi Terapan Farmasi dan Kedokteran; dan b. Subbidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan.

(1) Subbidang Teknologi Terapan Farmasi dan Kedokteran mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan, dan kedokteran klinik. (2) Subbidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang gizi dan makanan.

Bidang Epidemiologi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi klinik penyakit menular dan penyakit tidak menular serta epidemiologi klinik lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Bidang Epidemiologi Klinik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi klinik penyakit menular; b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi klinik penyakit tidak menular; dan c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi klinik lainnya.

Bidang Epidemiologi Klinik terdiri atas : a. Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Menular; dan b. Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular.

(1) Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang. (2) Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan metabolik lainnya, kanker, penyakit kronis dan degeneratif lainnya, gangguan kecelakaan dan cidera serta penyakit tidak menular lainnya.

Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat; c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat; d. pelaksanaan kajian daerah bermasalah kesehatan; dan e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat .

Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Upaya Kesehatan; dan c. Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, laporan, dan tata usaha, serta rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat; dan c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

(1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat, diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengelolaan laboratorium penunjang dan perpustakaan. (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, umum, tata persuratan, protokol, pelayanan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan administrasi dan sarana penelitian dan pengembangan, dan gaji.

Bidang Upaya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang upaya kesehatan kelompok rentan dan upaya kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Bidang Upaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya kesehatan kelompok rentan; dan b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya kesehatan masyarakat.

Bidang Upaya Kesehatan terdiri atas : a. Subbidang Upaya Kesehatan Kelompok Rentan; dan b. Subbidang Upaya Kesehatan Masyarakat.

(1) Subbidang Upaya Kesehatan Kelompok Rentan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada kelompok penduduk rentan dari faktor biologis, sosial ekonomi, geografi, demografi dan/atau karena keterpaparan terhadap faktor risiko tertentu, serta faktor lainnya. (2) Subbidang Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan tradisional, komplementer dan alternatif, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, kesehatan kerja, kesehatan matra, gizi dan makanan, kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, kesehatan jiwa, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit, serta bidang kesehatan masyarakat lainnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia, fasilitas dan perbekalan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan; b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas meliputi fasilitas kesehatan dan fasilitas non kesehatan; dan c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbekalan kesehatan meliputi bahan dan alat kesehatan.

Bidang Sumberdaya Kesehatan terdiri atas : a. Subbidang Sumber Daya Manusia. b. Subbidang Fasilitas dan Perbekalan.

(1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. (2) Subidang Fasilitas dan Perbekalan dan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bahan dan alat kesehatan, fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, praktik tenaga kesehatan, klinik pelayanan kesehatan, balai pengobatan, rumah bersalin, dan fasilitas non kesehatan yang meliputi industri/pabrik, permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum serta fasilitas lainnya.

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 740, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; d. pelaksanaan kajian desentralisasi; dan e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Humaniora Kesehatan; dan c. Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, laporan, dan tata usaha, serta rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; b. pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

(1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengelolaan laboratorium penunjang dan perpustakaan. (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, umum, tata persuratan, protokol, pelayanan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan administrasi dan sarana penelitian dan pengembangan, dan gaji.

Bidang Humaniora Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang humaniora kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Bidang Humaniora Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu sosial, ekonomi, demografi, psikologi, dan budaya; b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, etika, filsafat, pertahanan dan keamanan; dan c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang humaniora lainnya.

Bidang Humaniora Kesehatan terdiri atas : a. Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan b. Subidang Hukum dan Etika.

(1) Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu sosial, ekonomi, demografi, psikologi, budaya, dan ilmu terkait lainnya. (2) Subbidang Hukum dan Etika mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu hukum, etika, filsafat, pertahanan dan keamanan dan ilmu terkait lainnya.

Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan, perilaku, dan peran serta masyarakat, serta kajian desentralisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan kesehatan; b. pelaksanaan kajian desentralisasi; dan c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang perilaku dan peran serta masyarakat.

Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas : a. Subbidang Analisis Kebijakan; dan b. Subbidang Perilaku dan Peran Serta Masyarakat.

(1) Subbidang Analisis Kebijakan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan kesehatan dan kajian desentralisasi. (2) Subbidang Perilaku dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perilaku dan peran serta masyarakat.

(1) Badan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan; dan e. Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi; c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, jabatan fungsional; f. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; dan g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Sekretariat Badan terdiri atas : a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan d. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan hukum; b. pelaksanaan penataan, evaluasi organisasi, dan ketatalaksanaan; dan c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Organisasi; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan urusan hukum. (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penataan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 770, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan anggaran; b. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan; c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran dan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi. (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi. (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, jabatan fungsional, tata persuratan, kearsipan, dan gaji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pengembangan pegawai dan jabatan fungsional; b. pengelolaan perencanaan dan mutasi pegawai; dan c. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Pegawai; b. Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha dan Gaji.

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, serta jabatan fungsional. (2) Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemberhentian, pensiun, dan mutasi pegawai. (3) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji.

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan INDONESIA di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di INDONESIA; b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan INDONESIA di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di INDONESIA; c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan INDONESIA di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di INDONESIA; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; b. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri; c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan bahan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kebutuhan; dan b. Subbidang Program dan Pelaporan.

(1) Subbidang Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan .

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi sumber daya manusia kesehatan dalam negeri; dan b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri terdiri atas: a. Subbidang Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(1) Subbidang Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan termasuk pendidikan pengembangan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan INDONESIA ke luar negeri, dan sumberdaya manusia kesehatan asing di INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan INDONESIA ke luar negeri; dan b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di INDONESIA.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri terdiri atas: a. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan INDONESIA ke Luar Negeri; dan b. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Asing di INDONESIA.

(1) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan INDONESIA ke Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan INDONESIA ke luar negeri temasuk tenaga pengobat ramuan tradisional.

(2) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Asing di INDONESIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di INDONESIA termasuk tenaga pengobat ramuan tradisional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri atas:

a. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu; b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan; c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan; dan b. penyiapan bahan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan, pengembangan, dan pengendalian mutu pelatihan.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan; dan b. Subbidang Pengendalian Mutu.

(1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan pengembangan program di bidang perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan. (2) Subbidang Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan, evaluasi, dan laporan serta pengendalian mutu pelatihan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen kesehatan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; dan b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kesehatan.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen kesehatan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan; dan b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional kesehatan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan; dan b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kesehatan.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional Kesehatan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang program dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang program dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;

c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang program dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan terdiri atas: a. Bidang Program dan Pengembangan; b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Pengendalian Mutu; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang program dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bidang Program dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Bidang Program dan Pengembangan terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Pengembangan.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

(2) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan tenaga kesehatan; dan b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan tenaga kesehatan termasuk masyarakat.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan; dan b. Subbidang Pelatihan.

(1) Subbidang Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan tenaga kesehatan. (2) Subbidang Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan tenaga kesehatan termasuk masyarakat.

Bidang Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Bidang Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan

b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Bidang Pengendalian Mutu, terdiri atas: a. Subbidang Standardisasi; dan b. Subbidang Pemantauan.

(1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. (2) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Pusat.

Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan program, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan program, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan program, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan dan Program; b. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; c. Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan dan program standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829, Bidang Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan bahan penyusunan program di bidang program standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Perencanaan dan Program, terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan; dan b. Subbidang Program.

(1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan di bidang standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi, sertifikasi, dan registrasi sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833, Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan registrasi sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Standardisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan b. Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(1) Subbidang Standardisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi sumber daya manusia kesehatan.

(2) Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan registrasi sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan berkelanjutan; dan b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tugas belajar jenjang pendidikan diploma dan strata.

Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan Berkelanjutan; dan b. Subbidang Tugas Belajar Pendidikan Diploma dan Strata.

(1) Subbidang Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan berkelanjutan termasuk Internship Dokter. (2) Subbidang Tugas Belajar Pendidikan Diploma dan Strata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tugas belajar jenjang pendidikan diploma dan strata termasuk pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Pusat.

(1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah- masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Staf Ahli terdiri atas : a. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; b. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan; d. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi; dan e. Staf Ahli Bidang Mediko Legal. (2) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai koordinator Staf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal.

(1) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah teknologi kesehatan dan globalisasi. (2) Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat. (3) Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah perlindungan terhadap faktor risiko kesehatan. (4) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi. (5) Staf Ahli Bidang Mediko Legal mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah mediko legal.

(1) Pusat Data dan Informasi adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan statistik kesehatan, analisis dan diseminasi informasi, serta pengembangan sistem informasi dan bank data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 846, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang data dan informasi kesehatan; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik kesehatan; c. analisis dan diseminasi informasi; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi; e. pengembangan sistem informasi dan bank data; dan f. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Data dan Informasi terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Statistik Kesehatan;

c. Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi; d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan serta administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan; b. pengelolaan urusan keuangan; dan c. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Program dan Evaluasi; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bidang Statistik Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan statistik kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, Bidang Statistik Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik derajat kesehatan dan upaya kesehatan; dan b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik lingkungan dan sumber daya kesehatan.

Bidang Statistik Kesehatan terdiri atas : a. Subbidang Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan; dan b. Subbidang Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan.

(1) Subbidang Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik derajat kesehatan dan upaya kesehatan. (2) Subbidang Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik lingkungan dan sumber daya kesehatan.

Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan diseminasi informasi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. analisis data kesehatan; dan b. diseminasi informasi kesehatan.

Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi terdiri atas : a. Subbidang Analisis Data Kesehatan; dan b. Subbidang Diseminasi Informasi.

(1) Subbidang Analisis Data Kesehatan mempunyai tugas melakukan analisis data kesehatan. (2) Subbidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melakukan diseminasi informasi kesehatan.

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan bank data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data menyelenggarakan fungsi : a. pengembangan sistem informasi kesehatan; dan b. pengelolaan bank data kesehatan.

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data terdiri atas : a. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan b. Subbidang Bank Data.

(1) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem informasi kesehatan. (2) Subbidang Bank Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan bank data kesehatan dan sistem jaringan.

(1) Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang kerja sama luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Kerja Sama Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866, Pusat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program di bidang kerja sama luar negeri; b. pelaksanaan tugas di bidang kerja sama luar negeri; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama luar negeri; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral; c. Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan administrasi hubungan luar negeri; b. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan laporan; dan c. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Hubungan Luar Negeri; b. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan c. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum

(1) Subbagian Administrasi Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi hubungan luar negeri. (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan. (3) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.

Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan monitoring kerja sama kesehatan bilateral dan multilateral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873, Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan monitoring kerja sama luar negeri bilateral di bidang kesehatan; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan monitoring kerja sama luar negeri multilateral bidang kesehatan.

Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral; dan b. Subbidang Kerja Sama Kesehatan Multilateral.

(1) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama bilateral bidang kesehatan. (2) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama multilateral dan pinjaman hibah luar negeri yang didanai dari multilateral.

Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama kesehatan regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877, Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama luar negeri regional I di bidang kesehatan; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama luar negeri regional II di bidang kesehatan.

Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional I; dan b. Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional II.

(1) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terkait dengan kerja sama regional I. (2) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terkait dengan kerja sama regional II.

(1) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang penanggulangan krisis kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penanggulangan krisis kesehatan; b. pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan; d. koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan; e. koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan f. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Penanggulangan Krisis terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan; c. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan; d. Bidang Pemantauan dan Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan; b. pengelolaan urusan keuangan; dan c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Program dan Evaluasi; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi dan penyusunan laporan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, pembayaran gaji, dan rumah tangga.

Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan upaya pencegahan dan mitigasi dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan terdiri atas : a. Subbidang Pencegahan dan Mitigasi; dan b. Subbidang Kesiapsiagaan.

(1) Subbidang Pencegahan dan Mitigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya pencegahan dan mitigasi dalam penanggulangan krisis kesehatan. (2) Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893, Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan pemulihan penanggulangan krisis kesehatan.

Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan terdiri atas : a. Subbidang Tanggap Darurat; dan b. Subbidang Pemulihan.

(1) Subbidang Tanggap Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan. (2) Subbidang Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemulihan penanggulangan krisis kesehatan.

Bidang Pemantauan dan Informasi melaksanakan pemantauan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897, Bidang Pemantauan dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan dan melakukan pemantauan dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan b. penyusunan laporan dan penyajian informasi yang berkenaan dengan penanggulangan krisis kesehatan.

Bidang Pemantauan dan Informasi terdiri atas : a. Subbidang Pemantauan; dan b. Subbidang Informasi.

(1) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan melakukan pemantauan di bidang penanggulangan krisis kesehatan. (2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan penyajian informasi di bidang penanggulangan krisis kesehatan.

(1) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 902, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan; b. pelaksanaan tugas di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan; d. pelaksanaan advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas pelaku di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan; dan e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pembiayaan Kesehatan; c. Bidang Jaminan Kesehatan; d. Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 905, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan; b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan data dan evaluasi informasi; dan c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi, Monitoring, dan Evaluasi; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program, penyusunan pedoman, rencana dan anggaran, peningkatan kapasitas pelaku di bidang perencanaan program dan anggaran. (2) Subbagian Sistem Informasi, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pengelolaan data dan informasi serta peningkatan kapasitas pelaku di bidang pelaksanaan program sistem informasi, monitoring, dan evaluasi. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, umum, rumah tangga dan perlengkapan.

Bidang Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan perhitungan dan analisis pemanfaatan biaya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909, Bidang Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan perhitungan biaya kesehatan dan analisis pemanfaatan biaya kesehatan; b. penyiapan advokasi, sosialisasi, koordinasi pelaksanaan perhitungan biaya kesehatan dan analisis pemanfaatan biaya kesehatan; dan c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan perhitungan biaya kesehatan dan analisis pemanfaatan biaya kesehatan.

Bidang Pembiayaan Kesehatan terdiri atas : a. Subbidang Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan; dan b. Subbidang Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan.

(1) Subbidang Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan perhitungan biaya kesehatan seperti perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dan biaya operasional kesehatan, penyiapan masukan teknis perhitungan kebutuhan biaya untuk jaminan kesehatan, penyiapan dan pengembangan instrumen perhitungan pembiayaan kesehatan serta penyiapan advokasi, sosialisasi, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pengembangan perhitungan biaya kesehatan. (2) Subbidang Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan analisis pemanfaatan biaya kesehatan seperti analisis kecukupan biaya kesehatan, analisis mobilisasi sumber dana, analisis kesinambungan biaya kesehatan, analisis kecukupan biaya jaminan kesehatan, penyiapan advokasi, sosialisasi, dan hasil analisis pemanfaatan biaya kesehatan.

Bidang Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengembangan dan pembinaan jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela dan jaminan kesehatan non penerima upah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913, Bidang Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela dan jaminan kesehatan non penerima upah; b. penyiapan advokasi, sosialisasi, dan koordinasi jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela dan jaminan kesehatan non penerima upah; dan c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela dan jaminan kesehatan non penerima upah.

Bidang Jaminan Kesehatan terdiri atas : a. Subbidang Jaminan Kesehatan Penerima Upah dan Sukarela; dan b. Subbidang Jaminan Kesehatan Non Penerima Upah.

(1) Subbidang Jaminan Kesehatan Penerima Upah dan Sukarela mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan, penyusunan kebijakan, pengembangan dan perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela termasuk peningkatan kepuasan dan penanganan keluhan peserta pada kelompok peserta jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela serta penyiapan advokasi, sosialisasi, koordinasi dan evaluasi jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela (2) Subbidang Jaminan Kesehatan Non Penerima Upah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan, penyusunan kebijakan, pengembangan dan perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan non penerima upah termasuk peningkatan kepuasan dan penanganan keluhan peserta pada kelompok peserta jaminan kesehatan non penerima upah serta penyiapan advokasi, sosialisasi, koordinasi dan evaluasi jaminan kesehatan non penerima upah.

Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang kendali mutu dan biaya serta pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917, Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman kendali mutu serta pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan; b. penyiapan advokasi, sosialisasi, dan koordinasi kendali mutu serta pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan; dan c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kendali mutu serta pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan.

Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan terdiri atas : a. Subbidang Kendali Mutu; dan b. Subbidang Pengembangan Jaringan.

(1) Subbidang Kendali Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan, penyusunan kebijakan, dan pedoman, serta instrumen untuk kendali mutu pelayanan dalam jaminan kesehatan mencakup pengembangan paket manfaat jaminan kesehatan, koordinasi manfaat, analisis utilisasi, penanganan keluhan serta kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak pengobatan rasional, standardisasi pelayanan dan jaga mutu pelayanan. (2) Subbidang Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan, penyusunan kebijakan, dan pedoman, serta instrumen untuk pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan mencakup kredensial PPK, Perjanjian Kerja Sama antara PPK dan Badan Penyelenggara, serta kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan prosedur pelayanan, mendorong strukturisasi pelayanan dan sistem rujukan, penguatan PPK di tingkat dasar dan tingkat lanjutan termasuk dokter keluarga dalam jaminan kesehatan .

(1) Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang komunikasi publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik serta hubungan antar lembaga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang komunikasi publik; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi public melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik dan hubungan antar lembaga; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi publik; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Komunikasi Publik terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Media Massa dan Opini Publik; c. Bidang Pelayanan Informasi Publik; d. Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan serta administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan; b. pengelolaan urusan keuangan; dan c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Program dan Evaluasi; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pembayaran gaji. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, umum, rumah tangga dan perlengkapan.

Bidang Media Massa dan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan diseminasi informasi melalui media massa dan penyusunan opini publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 929, Bidang Media Massa dan Opini Publik menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan diseminasi informasi melalui media massa; dan b. pelaksanaan penyusunan opini publik.

Bidang Media Massa dan Opini Publik terdiri atas : a. Subbidang Media Massa; dan b. Subbidang Opini Publik.

(1) Subbidang Media Massa mempunyai tugas melakukan diseminasi informasi berbagai kebijakan kementerian kesehatan dan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat melalui media massa. (2) Subbidang Opini Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan dan analisis opini publik yang bersumber dari media massa, pengelolaan isu strategis.

Bidang Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik, perpustakaan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 933, Bidang Pelayanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan publikasi dan layanan informasi; dan b. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Bidang Pelayanan Informasi Publik terdiri atas : a. Subbidang Publikasi dan Layanan Informasi; dan b. Subbidang Perpustakaan dan Dokumentasi.

(1) Subbidang Publikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan publikasi dan layanan informasi berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan dan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat secara langsung termasuk penerbitan dan pameran. (2) Subbidang Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi data dan informasi komunikasi publik.

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga pemerintah, lembaga tinggi negara dan lembaga non pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga pemerintah dan lembaga tinggi negara; dan b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga swadaya masyarakat, swasta, lingkungan internal dan eksternal.

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas : a. Subbidang Hubungan Kementerian dan Lembaga; dan b. Subbidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah.

(1) Subbidang Hubungan Kementerian dan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan kementerian dan lembaga. (2) Subbidang Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan lembaga swadaya masyarakat, swasta, lingkungan internal dan eksternal.

(1) Pusat Promosi Kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, bimbingan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 942, Pusat Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; b. pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; d. pembinaan advokasi dan kemitraan kesehatan; e. pembinaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan; f. pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan; dan g. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Promosi Kesehatan terdiri atas :

a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Advokasi dan Kemitraan; c. Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat; d. Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 945, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan; b. pengelolaan urusan keuangan; dan c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Program dan Evaluasi; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, rencana, anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bidang Advokasi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan advokasi dan kemitraan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, Bidang Advokasi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan advokasi dan kemitraan di bidang kesehatan; dan b. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan advokasi dan kemitraan di bidang kesehatan.

Bidang Advokasi dan Kemitraan terdiri atas : a. Subbidang Advokasi; dan b. Subbidang Kemitraan.

(1) Subbidang Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan advokasi. (2) Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kemitraan.

Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 953, Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan b. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat terdiri atas : a. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; dan b. Subbidang Peran Serta Masyarakat.

(1) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan bersumber masyarakat di bidang kesehatan. (2) Subbidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.

Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan pembinaan metode dan teknologi di bidang pemberdayaan dan promosi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957, Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; dan b. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.

Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan terdiri atas : a. Subbidang Pengembangan Metode; dan b. Subbidang Pengembangan Teknologi.

(1) Subbidang Pengembangan Metode mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pengembangan metode di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.

(2) Subbidang Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pengembangan teknologi di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.

(1) Pusat Inteligensia Kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang inteligensia kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Inteligensia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Inteligensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemeliharaan, peningkatan kemampuan, dan penanggulangan masalah di bidang inteligensia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 962, Pusat Inteligensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan; b. pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan; d. pengkajian inteligensia kesehatan; dan e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Inteligensia Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan; c. Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; b. pengelolaan urusan keuangan; dan c. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; dan b. Subbagian Keuangan dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan. (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, pembayaran gaji, urusan kepegawaian, tata persuratan, dan kearsipan, serta rumah tangga.

Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 969, Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia; b. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia; dan c. pengkajian inteligensia kesehatan.

Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan, terdiri atas: a. Subbidang Inteligensia Anak;dan b. Subbidang Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia.

(1) Subbidang Inteligensia Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia anak. (2) Subbidang Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia remaja, dewasa, dan lanjut usia.

Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, dan koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, dan sistem persyarafan serta penyakit vaskuler otak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973, Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan upaya penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, dan sistem persyarafan, serta penyakit vaskuler otak. b. penyiapan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, dan sistem persyarafan, serta penyakit vaskuler otak.

Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan, terdiri atas: a. Subbidang Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan; b. Subbidang Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan.

(1) Subbidang Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan kebijakan penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan bawaan. (2) Subbidang Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan kebijakan penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan degeneratif, dan sistem persyarafan, serta penyakit vaskuler otak.

(1) Pusat Kesehatan Haji adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang kesehatan haji yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Kesehatan Haji dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan, pendayagunaan, peningkatan dan pengendalian kesehatan haji dan umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 978, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medis jemaah, pengendalian kesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan lingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit dan musibah massal, pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah; b. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medis jemaah, pengendalian kesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan lingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit dan musibah massal, pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medis jemaah, pengendalian kesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan lingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit dan musibah massal, pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Kesehatan Haji terdiri atas : a. Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji; b. Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan haji dan umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 981, Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelayanan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah; c. pemberian bimbingan teknis pelayanan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah; dan d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah.