Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

(1) Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (2) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) BPOM dipimpin oleh Kepala.

(1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan

kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM; i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. (2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

(3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan: a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; e. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; f. Deputi Bidang Penindakan; g. Inspektorat Utama; h. Pusat; dan

i. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM.

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan BPOM; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Hukum dan Organisasi; c. Biro Kerja Sama; d. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan e. Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;

c. penyiapan koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja; d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Penganggaran; c. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja; d. Bagian Keuangan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang; dan b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana tahunan atau jangka pendek.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan I; dan b. Subbagian Perencanaan II.

(1) Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis

dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana tahunan atau jangka pendek di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat Utama, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. (2) Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana tahunan atau jangka pendek di lingkup instansi BPOM, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan dan analisis pinjaman dan hibah luar negeri.

Bagian Penganggaran terdiri atas: a. Subbagian Penganggaran BPOM Pusat; dan b. Subbagian Penganggaran Unit Pelaksana Teknis BPOM.

(1) Subbagian Penganggaran BPOM Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pada satuan kerja BPOM pusat serta pengelolaan dan analisis pinjaman dan hibah luar negeri. (2) Subbagian Penganggaran Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pada satuan kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM.

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan BPOM; dan b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja terdiri atas: a. Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja I;

b. Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja II; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat Utama, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. (2) Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkup instansi BPOM, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan biro.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan; b. penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan BPOM; c. penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi BPOM; dan d. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh BPOM. (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi, pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja, dan penyusunan laporan keuangan BPOM.

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi, analisis, dan evaluasi hukum; c. pelaksanaan advokasi hukum; d. penataan organisasi dan tata laksana; e. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Advokasi Hukum; c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, rumusan

perjanjian, analisis dan evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, penindakan, pangan olahan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kajian bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan; c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan rumusan perjanjian bidang pengawasan bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan; d. pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan e. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I; b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan rumusan perjanjian di bidang pengawasan pangan olahan, penindakan, inspektorat utama, sekretariat utama, pusat, dan bidang umum lainnya. (3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi produk hukum, dan pelaksanaan urusan perencanaan, dokumentasi, dan informasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum; b. koordinasi dan fasilitasi penanganan perkara hukum/kasus hukum; c. koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum dalam pemberian keterangan saksi/ahli dan pendampingan pejabat/pegawai di lingkungan BPOM dalam perkara hukum/kasus hukum; dan

d. koordinasi dan fasilitasi pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum.

Bagian Advokasi Hukum terdiri atas: a. Subbagian Advokasi Hukum I; b. Subbagian Advokasi Hukum II; dan c. Subbagian Advokasi Hukum III.

(1) Subbagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melakukan advokasi hukum di bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. (2) Subbagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melakukan advokasi hukum di bidang pengawasan pangan olahan dan penindakan. (3) Subbagian Advokasi Hukum III mempunyai tugas melakukan advokasi hukum di bidang pengawasan intern, dukungan administrasi, manajemen sumber daya manusia, data dan informasi, pengujian, riset dan kajian Obat dan Makanan, dan bidang umum lainnya.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. evaluasi dan penataan organisasi; b. fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja; c. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Organisasi; b. Subbagian Tata Laksana; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penataan organisasi serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan biro.

Biro Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Biro Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-

selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri; b. Bagian Kerja Sama Bilateral, Selatan-Selatan, dan Triangular; c. Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dalam negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Kerja Sama Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dengan instansi pemerintah dan/atau nonpemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan dalam negeri dengan instansi pemerintah dan/atau nonpemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri I; b. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri II; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dalam negeri dengan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (2) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dalam negeri dengan instansi nonpemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan biro.

Bagian Kerja Sama Bilateral, Selatan-Selatan, dan Triangular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral, selatan-selatan, dan triangular di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Kerja Sama Bilateral, Selatan-Selatan, dan Triangular menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, dan triangular di kawasan Asia-Pasifik, Afrika dan Timur Tengah, dan

Amerika dan Eropa di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan dan pendanaan luar negeri bilateral, selatan-selatan, dan triangular di kawasan Asia-Pasifik, Afrika dan Timur Tengah, dan Amerika dan Eropa di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Kerja Sama Bilateral, Selatan-Selatan, dan Triangular terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Kawasan Asia-Pasifik; b. Subbagian Kerja Sama Kawasan Afrika dan Timur Tengah; dan c. Subbagian Kerja Sama Kawasan Amerika dan Eropa.

(1) Subbagian Kerja Sama Kawasan Asia-Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dan pendanaan luar negeri bilateral di kawasan Asia-Pasifik di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (2) Subbagian Kerja Sama Kawasan Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dan pendanaan luar negeri bilateral di kawasan Afrika dan Timur Tengah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (3) Subbagian Kerja Sama Kawasan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dan pendanaan luar negeri bilateral di kawasan Amerika dan Eropa di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerja sama dan

fasilitasi hubungan luar negeri regional dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan/atau ASEAN dengan mitra eksternal, non- ASEAN, intrakawasan, dan kerja sama luar negeri multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan dan pendanaan luar negeri regional Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan/atau ASEAN dengan mitra eksternal, non-ASEAN, intrakawasan, dan hubungan luar negeri multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Regional I; b. Subbagian Kerja Sama Regional II; dan c. Subbagian Kerja Sama Multilateral.

(1) Subbagian Kerja Sama Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dan pendanaan luar negeri regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan/atau ASEAN dengan mitra eksternal di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (2) Subbagian Kerja Sama Regional II mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dan pendanaan luar negeri regional non-Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau non-Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan intrakawasan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (3) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dan pendanaan luar negeri multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara, kerumahtanggaan, perencanaan dan pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, dan urusan persuratan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; c. perencanaan dan pengelolaan karier sumber daya manusia; d. pengelolaan kinerja sumber daya manusia; dan e. pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga;

b. Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karier Sumber Daya Manusia; c. Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kearsipan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengadaan, dan penatausahaan Barang Milik Negara, dan urusan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara; b. layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; c. penatausahaan Barang Milik Negara; dan d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara; b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Rumah Tangga.

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara dan

pengendalian atas pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan Barang Milik Negara, penyusunan laporan Barang Milik Negara BPOM, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara.

Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karier Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan penempatan sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia, dan pengelolaan karier jabatan fungsional dan struktural.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karier Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. pengadaan dan penempatan sumber daya manusia; b. fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; c. pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia; d. pengelolaan karier jabatan fungsional; dan e. pengelolaan karier jabatan struktural.

Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karier Sumber Daya Manusia dan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Data Sumber Daya Manusia;

b. Subbagian Pengelolaan Karier Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Pengelolaan Karier Jabatan Struktural.

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Data Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia. (2) Subbagian Pengelolaan Karier Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan jabatan fungsional. (3) Subbagian Pengelolaan Karier Jabatan Struktural mempunyai tugas melakukan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan jabatan struktural.

Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja, disiplin, kesejahteraan, gaji dan tunjangan, dan pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pedoman teknis pengelolaan kinerja dan disiplin sumber daya manusia; b. pengelolaan kinerja dan disiplin sumber daya manusia; c. pengelolaan kesejahteraan, gaji, dan tunjangan; dan d. pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kearsipan terdiri dari: a. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Sumber Daya Manusia;

b. Subbagian Kesejahteraan, Gaji, dan Tunjangan; dan c. Subbagian Persuratan dan Kearsipan.

(1) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman teknis pengelolaan kinerja dan disiplin, penetapan target kinerja individu, monitoring dan evaluasi capaian kinerja individu dan kedisiplinan, pelaporan penilaian prestasi kerja pegawai, serta administrasi cuti. (2) Subbagian Kesejahteraan, Gaji, dan Tunjangan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman teknis dan pengelolaan urusan kesejahteraan, pemberian penghargaan, serta penatausahaan gaji dan tunjangan. (3) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, komunikasi, publikasi, pengaduan masyarakat, koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada pimpinan, keprotokolan, dan urusan kesekretariatan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan hubungan masyarakat, komunikasi, dan publikasi; b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. pengelolaan informasi dan dokumentasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; d. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada pimpinan; dan e. pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan.

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan terdiri atas: a. Bagian Komunikasi dan Publikasi; b. Bagian Pengaduan Masyarakat; c. Bagian Dukungan Strategis Pimpinan; d. Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Komunikasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan publikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Komunikasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pemberitaan dan hubungan media; b. pengelolaan publikasi; dan c. pengelolaan opini publik.

Bagian Komunikasi dan Publikasi terdiri atas: a. Subbagian Pemberitaan dan Hubungan Media; b. Subbagian Publikasi; dan c. Subbagian Pengelolaan Opini Publik.

(1) Subbagian Pemberitaan dan Hubungan Media mempunyai tugas melakukan pemberitaan melalui

peliputan kegiatan, penyelenggaraan hubungan media, dan pelayanan informasi ke media. (2) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan produk informasi dan pengelolaan publikasi di berbagai media. (3) Subbagian Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melakukan monitoring dan analisis berita, pengelolaan isu, dan pembentukan opini publik.

Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan; b. pengelolaan informasi dan dokumentasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan c. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat; b. Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; dan c. Subbagian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

(1) Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan bimbingan teknis layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan kepada masyarakat. (2) Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi

publik dan dokumentasi, analisis data, serta pelaporan layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan. (3) Subbagian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas melakukan komunikasi, informasi, serta edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan.

Bagian Dukungan Strategis Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan substansi, monitoring, dan evaluasi program strategis pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Dukungan Strategis Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan dukungan substansi pimpinan; dan b. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program strategis pimpinan.

Bagian Dukungan Strategis Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Dukungan Substansi Pimpinan; b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan.

(1) Subbagian Dukungan Substansi Pimpinan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan koordinasi dan analisis dan pengkajian substansi bagi pimpinan. (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut program strategis pimpinan.

Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan protokol dan urusan kesekretariatan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan protokol pimpinan; dan b. pelaksanaan urusan kesekretariatan pimpinan.

Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Protokol; b. Subbagian Kesekretariatan Kepala BPOM; c. Subbagian Kesekretariatan Sekretaris Utama; d. Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; e. Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; f. Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan g. Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan.

(1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan protokol pimpinan. (2) Subbagian Kesekretariatan Kepala BPOM mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Kepala BPOM. (3) Subbagian Kesekretariatan Sekretaris Utama mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Sekretaris Utama. (4) Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. (5) Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. (6) Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. (7) Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan.

(1) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas: a. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; b. Direktorat Registrasi Obat; c. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; d. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan e. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi

dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; e. penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan g. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas: a. Subdirektorat Standardisasi Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; b. Subdirektorat Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat; c. Subdirektorat Standardisasi Produksi dan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Standardisasi Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Subdirektorat Standardisasi Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi mutu obat generik, narkotika, psikotropika, prekursor, obat baru, produk biologi, dan produk khusus; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu obat generik, narkotika, psikotropika, prekursor, obat baru, produk biologi, dan produk khusus; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi mutu obat generik, narkotika, psikotropika, prekursor, obat baru, produk biologi, dan produk khusus; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi mutu obat generik, narkotika, psikotropika, prekursor, obat baru, produk biologi, dan produk khusus; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi mutu obat generik, narkotika, psikotropika, prekursor, obat baru, produk biologi, dan produk khusus.

Subdirektorat Standardisasi Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Mutu Obat Generik, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan b. Seksi Standardisasi Mutu Obat Baru, Produk Biologi, dan Produk Khusus.

(1) Seksi Standardisasi Mutu Obat Generik, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi mutu pengujian obat generik, narkotika, psikotropika, dan prekursor. (2) Seksi Standardisasi Mutu Obat Baru, Produk Biologi, dan Produk Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi mutu pengujian obat baru, produk biologi, dan produk khusus.

Subdirektorat Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi khasiat dan keamanan obat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Subdirektorat Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi khasiat dan keamanan obat generik, zat adiktif, obat baru, produk biologi, dan obat pengembangan baru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi khasiat dan keamanan obat generik, zat adiktif, obat baru, produk biologi, dan obat pengembangan baru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi khasiat dan keamanan obat generik, zat adiktif, obat baru, produk biologi, dan obat pengembangan baru; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi khasiat dan keamanan obat generik, zat adiktif, obat baru, produk biologi, dan obat pengembangan baru; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi khasiat dan keamanan obat generik, zat adiktif, obat baru, produk biologi, dan obat pengembangan baru; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Obat Generik dan Zat Adiktif; b. Seksi Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat Baru, Produk Biologi, dan Obat Pengembangan Baru; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Standardisasi Obat Generik dan Zat Adiktif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi khasiat dan keamanan obat generik dan zat adiktif. (2) Seksi Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat Baru, Produk Biologi, dan Obat Pengembangan Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi khasiat dan keamanan obat baru, produk biologi, dan obat pengembangan baru. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional standardisasi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Subdirektorat Standardisasi Produksi dan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Subdirektorat Standardisasi Produksi dan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Subdirektorat Standardisasi Produksi dan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; dan b. Seksi Standardisasi Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

(1) Seksi Standardisasi Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan standardisasi sarana/fasilitas produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. (2) Seksi Standardisasi Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Direktorat Registrasi Obat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi obat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Direktorat Registrasi Obat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik; e. pelaksanaan penilaian uji klinik dan pemasukan khusus; f. pelaksanaan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang; dan h. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Registrasi Obat terdiri atas: a. Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus; b. Subdirektorat Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi; c. Subdirektorat Registrasi Obat Generik; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian uji klinik dan obat pemasukan khusus; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian uji klinik dan obat pemasukan khusus;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian uji klinik dan obat pemasukan khusus; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian uji klinik dan obat pemasukan khusus; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian uji klinik dan obat pemasukan khusus; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus terdiri atas: a. Seksi Penilaian Uji Klinik; b. Seksi Penilaian Obat Pemasukan Khusus; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Penilaian Uji Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian uji klinik. (2) Seksi Penilaian Obat Pemasukan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian obat pemasukan khusus. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional registrasi obat.

Subdirektorat Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi obat baru dan produk biologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Subdirektorat Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang registrasi, registrasi ulang dan variasi obat baru, dan registrasi produk biologi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, registrasi ulang dan variasi obat baru, dan registrasi produk biologi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, registrasi ulang dan variasi obat baru, dan registrasi produk biologi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, registrasi ulang dan variasi obat baru, dan registrasi produk biologi; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi, registrasi ulang dan variasi obat baru, dan registrasi produk biologi.

Subdirektorat Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi terdiri atas:

a. Seksi Registrasi Obat Baru; b. Seksi Registrasi Ulang dan Variasi Obat Baru; dan c. Seksi Registrasi Produk Biologi.

(1) Seksi Registrasi Obat Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi obat baru. (2) Seksi Registrasi Ulang dan Variasi Obat Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi ulang dan variasi obat baru. (3) Seksi Registrasi Produk Biologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi produk biologi.

Subdirektorat Registrasi Obat Generik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi obat generik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdirektorat Registrasi Obat Generik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang registrasi baru, registrasi ulang dan variasi obat generik, dan penilaian uji bioekivalensi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi baru, registrasi ulang dan variasi obat generik, dan penilaian uji bioekivalensi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi baru, registrasi ulang dan variasi obat generik, dan penilaian uji bioekivalensi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi baru, registrasi ulang dan variasi obat generik, dan penilaian uji bioekivalensi; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi baru, registrasi ulang dan variasi obat generik, dan penilaian uji bioekivalensi.

Subdirektorat Registrasi Obat Generik terdiri atas: a. Seksi Registrasi Baru Obat Generik; b. Seksi Registrasi Ulang dan Variasi Obat Generik; dan c. Seksi Penilaian Uji Bioekivalensi.

(1) Seksi Registrasi Baru Obat Generik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi baru obat generik. (2) Seksi Registrasi Ulang dan Variasi Obat Generik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi ulang dan variasi obat generik. (3) Seksi Penilaian Uji Bioekivalensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian uji bioekivalensi.

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus; e. pelaksanaan penilaian cara pembuatan yang baik untuk sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus; f. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus; dan h. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terdiri atas: a. Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; b. Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; c. Subdirektorat Pengawasan Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terdiri atas: a. Seksi Penilaian Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan b. Seksi Inspeksi Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

(1) Seksi Penilaian Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. (2) Seksi Inspeksi Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terdiri atas: a. Seksi Penilaian Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan b. Seksi Inspeksi Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

(1) Seksi Penilaian Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. (2) Seksi Inspeksi Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Pengawasan Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus; dan

f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Pengawasan Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus terdiri atas: a. Seksi Penilaian Sarana Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus; b. Seksi Inspeksi Sarana Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Penilaian Sarana Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus. (2) Seksi Inspeksi Sarana Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional pengawasan produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; e. pelaksanaan penilaian cara distribusi yang baik untuk sarana/fasilitas distribusi obat; f. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan

sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan h. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terdiri atas: a. Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I; b. Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II; c. Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I terdiri atas: a. Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I; dan b. Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I.

(1) Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian sarana distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat di wilayah Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Serang, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. (2) Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat di wilayah Provinsi Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Serang, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat,

narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II terdiri atas: a. Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II; dan b. Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II.

(1) Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika,

prekursor, dan bahan obat di wilayah Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. (2) Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat di wilayah Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat,

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori I Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; b. Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori II Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori I Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat. (2) Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori II Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan praktik dokter atau bidan. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan

promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau; e. pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pelayanan kefarmasian; f. pelaksanaan pengawasan penerapan farmakovigilans; g. pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran, pemasukan, dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor; h. pelaksanaan pengawasan ekspor dan importasi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; i. pelaksanaan pengawasan informasi dan promosi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; j. pelaksanaan pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau; k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau; dan l. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas: a. Subdirektorat Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; b. Subdirektorat Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; c. Subdirektorat Pengawasan Mutu, Informasi, dan Promosi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; d. Subdirektorat Pengawasan Produk Tembakau; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang surveilan keamanan dan pengawasan penerapan farmakovigilans obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilan keamanan dan pengawasan penerapan farmakovigilans obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilan keamanan dan

pengawasan penerapan farmakovigilans obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilan keamanan dan pengawasan penerapan farmakovigilans obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilan keamanan dan pengawasan penerapan farmakovigilans obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, terdiri atas: a. Seksi Surveilan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan b. Seksi Pengawasan Penerapan Farmakovigilans Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

(1) Seksi Surveilan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan surveilan keamanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. (2) Seksi Pengawasan Penerapan Farmakovigilans Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan penerapan farmakovigilans obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas: a. Seksi Penilaian Ekspor Impor Obat; dan b. Seksi Penilaian Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

(1) Seksi Penilaian Ekspor Impor Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian ekspor dan importasi obat. (2) Seksi Penilaian Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian ekspor dan importasi narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Mutu, Informasi, dan Promosi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan mutu, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Pengawasan Mutu, Informasi, dan Promosi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu, promosi, dan informasi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu, promosi, dan informasi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu, promosi, dan informasi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan mutu, promosi, dan informasi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan mutu, promosi, dan informasi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Mutu, Informasi, dan Promosi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan b. Seksi Pengawasan Promosi dan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

(1) Seksi Pengawasan Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. (2) Seksi Pengawasan Promosi dan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan promosi dan informasi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Produk Tembakau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan produk tembakau.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Pengawasan Produk Tembakau menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Pengawasan Produk Tembakau terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Label Produk Tembakau; b. Seksi Pengawasan Promosi dan Iklan Produk Tembakau; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Pengawasan Label Produk Tembakau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan label produk tembakau. (2) Seksi Pengawasan Promosi dan Iklan Produk Tembakau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan promosi dan iklan produk tembakau. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

(1) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan

produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terdiri atas: a. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; b. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; c. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan d. Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; e. penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan g. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terdiri atas: a. Subdirektorat Standardisasi Obat Tradisional; b. Subdirektorat Standardisasi Suplemen Kesehatan; c. Subdirektorat Standardisasi Kosmetik; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Standardisasi Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi obat tradisional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Standardisasi Obat Tradisional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk obat tradisional; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk obat tradisional; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk obat tradisional; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk obat tradisional; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk obat tradisional.

Subdirektorat Standardisasi Obat Tradisional terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Bahan dan Sarana Obat Tradisional; dan b. Seksi Standardisasi Produk Obat Tradisional.

(1) Seksi Standardisasi Bahan dan Sarana Obat Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi bahan

dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional. (2) Seksi Standardisasi Produk Obat Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi produk obat tradisional.

Subdirektorat Standardisasi Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi suplemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Standardisasi Suplemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk suplemen kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk suplemen kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk suplemen kesehatan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk suplemen kesehatan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi

dan/atau distribusi, dan produk suplemen kesehatan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Standarisasi Suplemen Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Bahan dan Sarana Suplemen Kesehatan; b. Seksi Standardisasi Produk Suplemen Kesehatan; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Standardisasi Bahan dan Sarana Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi bahan dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi suplemen kesehatan. (2) Seksi Standardisasi Produk Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi produk suplemen kesehatan. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Subdirektorat Standardisasi Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Standarisasi Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk kosmetik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk kosmetik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk kosmetik; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk kosmetik; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi bahan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, dan produk kosmetik.

Subdirektorat Standardisasi Kosmetik terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Bahan dan Sarana Kosmetik; dan b. Seksi Standardisasi Produk Kosmetik.

(1) Seksi Standardisasi Bahan dan Sarana Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi

bahan dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik. (2) Seksi Standardisasi Produk Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi produk kosmetik.

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, dan penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen informasi produk kosmetik; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, dan penilaian uji pra

klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen informasi produk kosmetik; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, dan penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen informasi produk kosmetik; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, dan penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen informasi produk kosmetik; e. pelaksanaan registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, dan registrasi kosmetik; f. pelaksanaan penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen informasi produk kosmetik;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, dan penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen informasi produk kosmetik; dan h. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terdiri atas: a. Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;

b. Subdirektorat Registrasi Kosmetik; c. Subdirektorat Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Registrasi Obat Tradisional; b. Seksi Registrasi Suplemen Kesehatan; dan c. Seksi Registrasi Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

(1) Seksi Registrasi Obat Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi obat tradisional. (2) Seksi Registrasi Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi suplemen kesehatan. (3) Seksi Registrasi Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Subdirektorat Registrasi Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Registrasi Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang registrasi kosmetik dekoratif dan perawatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi kosmetik dekoratif dan perawatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi kosmetik dekoratif dan perawatan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi kosmetik dekoratif dan perawatan; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi kosmetik dekoratif dan perawatan.

Subdirektorat Registrasi Kosmetik terdiri atas: a. Seksi Registrasi Kosmetik Dekoratif; dan b. Seksi Registrasi Kosmetik Perawatan.

(1) Seksi Registrasi Kosmetik Dekoratif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi registrasi kosmetik dekoratif. (2) Seksi Registrasi Kosmetik Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi registrasi kosmetik perawatan.

Subdirektorat Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan dokumen informasi produk kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen informasi produk kosmetik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen informasi produk kosmetik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen informasi produk kosmetik; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen informasi produk kosmetik; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan, dan dokumen informasi produk kosmetik; dan

f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik terdiri atas: a. Seksi Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; b. Seksi Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional dan suplemen kesehatan. (2) Seksi Penilaian Uji Pra Klinik/Klinik dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian uji pra klinik/klinik dan dokumen informasi produk kosmetik. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; e. pelaksanaan inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan; f. pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan; g. pelaksanaan pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan;

h. pelaksanaan surveilan obat tradisional dan suplemen kesehatan; i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; dan j. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terdiri atas: a. Subdirektorat Pengawasan Sarana Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; b. Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; c. Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Pengawasan Sarana Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan b. Seksi Penilaian Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

(1) Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan.

(2) Seksi Penilaian Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian sarana/fasilitas produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan; dan

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Informasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan b. Seksi Pengawasan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

(1) Seksi Pengawasan Informasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan informasi obat tradisional dan suplemen kesehatan. (2) Seksi Pengawasan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi

dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan dan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; b. Seksi Pengawasan Mutu Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Pengawasan Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan keamanan obat tradisional dan suplemen kesehatan. (2) Seksi Pengawasan Mutu Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Direktorat Pengawasan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik; e. pelaksanaan inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik; f. pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik; g. pelaksanaan pengawasan informasi dan promosi kosmetik; h. pelaksanaan surveilan kosmetik; i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik; dan j. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Pengawasan Kosmetik terdiri atas: a. Subdirektorat Pengawasan Sarana Kosmetik; b. Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik; c. Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Kosmetik mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik.

Pasal 230 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Pengawasan Sarana Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Kosmetik terdiri atas: a. Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik; dan

b. Seksi Penilaian Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik.

(1) Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik. (2) Seksi Penilaian Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik.

Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan informasi dan promosi kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan informasi dan promosi kosmetik;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan informasi dan promosi kosmetik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan informasi dan promosi kosmetik; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan informasi dan promosi kosmetik; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan informasi dan promosi kosmetik.

Subdirektorat Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Informasi Kosmetik; dan b. Seksi Pengawasan Promosi Kosmetik.

(1) Seksi Pengawasan Informasi Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan informasi kosmetik. (2) Seksi Pengawasan Promosi Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan promosi kosmetik.

Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan dan mutu kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan dan mutu kosmetik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan dan mutu kosmetik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan dan mutu kosmetik; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan dan mutu kosmetik; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan dan mutu kosmetik; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Keamanan Kosmetik; b. Seksi Pengawasan Mutu Kosmetik; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Pengawasan Keamanan Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan keamanan kosmetik. (2) Seksi Pengawasan Mutu Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan mutu kosmetik. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional kosmetik.

(1) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi,

pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

Susunan organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri atas: a. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan; b. Direktorat Registrasi Pangan Olahan; c. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang; d. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru; dan e. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan; e. penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu pangan olahan; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan; dan g. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan terdiri atas: a. Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan; b. Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu; c. Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi mutu pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Bahan Baku dan Kategori Pangan; b. Seksi Standardisasi Label, Iklan, Codex, dan Harmonisasi Standar Pangan; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Standardisasi Bahan baku dan Kategori Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi bahan baku dan kategori pangan. (2) Seksi Standardisasi Label, Iklan, Codex, dan Harmonisasi Standar Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi label, iklan, cara ritel yang baik untuk pangan olahan, codex, dan harmonisasi standar pangan. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional standardisasi pangan olahan.

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan pengkajian penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi

khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu.

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus; b. Seksi Standardisasi Klaim dan Informasi Nilai Gizi; dan c. Seksi Standardisasi Proses Tertentu.

(1) Seksi Standardisasi Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus mempunyai tugas melakukan pengkajian penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus. (2) Seksi Standardisasi Klaim dan Informasi Nilai Gizi mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi klaim dan informasi nilai gizi pangan olahan. (3) Seksi Standardisasi Proses Tertentu mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi proses tertentu di bidang pangan iradiasi, pangan produk rekayasa genetik, pangan organik, pangan steril komersial, dan cara produksi yang baik untuk pangan olahan tertentu.

Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya.

Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan; b. Seksi Standardisasi Bahan Penolong dan Kemasan; dan c. Seksi Standardisasi Cemaran dan Bahan Berbahaya.

(1) Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi bahan tambahan pangan dan asumsi konsumsi pangan. (2) Seksi Standardisasi Bahan Penolong dan Kemasan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi bahan penolong dan kemasan pangan. (3) Seksi Standardisasi Cemaran dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi cemaran dan bahan berbahaya.

Direktorat Registrasi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan risiko tinggi, pangan olahan risiko sedang, pangan olahan risiko rendah, dan bahan tambahan pangan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan risiko tinggi, pangan olahan risiko sedang, pangan olahan risiko rendah, dan bahan tambahan pangan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi pangan olahan risiko tinggi, pangan olahan risiko sedang, pangan olahan risiko rendah, dan bahan tambahan pangan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan risiko tinggi, pangan olahan risiko sedang, pangan olahan risiko rendah, dan bahan tambahan pangan; e. pelaksanaan registrasi pangan olahan risiko tinggi, pangan olahan risiko sedang, pangan olahan risiko rendah, dan bahan tambahan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan risiko tinggi, pangan olahan risiko sedang, pangan olahan risiko rendah, dan bahan tambahan pangan; dan g. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Registrasi Pangan Olahan terdiri atas: a. Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Tinggi; b. Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Sedang; c. Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Bahan Tambahan Pangan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan risiko tinggi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Tinggi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan registrasi pangan diet khusus dan medis khusus; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan registrasi pangan diet khusus dan medis khusus; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi pangan diet khusus dan medis khusus; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan diet khusus dan medis khusus; dan

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan diet khusus dan medis khusus.

Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Tinggi terdiri atas: a. Seksi Registrasi Pangan Diet Khusus; dan b. Seksi Registrasi Pangan Keperluan Medis Khusus.

(1) Seksi Registrasi Pangan Diet Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi pangan diet khusus. (2) Seksi Registrasi Pangan Keperluan Medis Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi pangan keperluan medis khusus.

Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Sedang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan risiko sedang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Sedang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan registrasi pangan berklaim dan pangan proses tertentu;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan registrasi pangan berklaim dan pangan proses tertentu; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria registrasi pangan berklaim dan pangan proses tertentu; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi registrasi pangan berklaim dan pangan proses tertentu; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan registrasi pangan berklaim dan pangan proses tertentu.

Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Sedang terdiri atas: a. Seksi Registrasi Pangan Berklaim; dan b. Seksi Registrasi Pangan Proses Tertentu.

(1) Seksi Registrasi Pangan Berklaim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi pangan berklaim. (2) Seksi Registrasi Pangan Proses Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi pangan rekayasa genetika, pangan iradiasi, pangan organik, sterilisasi komersial, pasteurisasi, dan pangan risiko sedang lainnya.

Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan risiko rendah dan bahan tambahan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Bahan Tambahan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan risiko rendah dan bahan tambahan pangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan risiko rendah dan bahan tambahan pangan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi pangan olahan risiko rendah dan bahan tambahan pangan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan risiko rendah dan bahan tambahan pangan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan risiko rendah dan bahan tambahan pangan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Registrasi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Bahan Tambahan Pangan terdiri atas: a. Seksi Registrasi Pangan Olahan Risiko Rendah; b. Seksi Registrasi Bahan Tambahan Pangan; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Registrasi Pangan Olahan Risiko Rendah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi pangan olahan risiko rendah. (2) Seksi Registrasi Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan registrasi bahan tambahan pangan. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional registrasi pangan olahan.

Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pangan risiko rendah dan sedang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi pangan risiko rendah, risiko sedang, bahan tambahan pangan, ekspor impor, dan iklan pangan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi pangan risiko rendah, risiko sedang, bahan tambahan pangan, ekspor impor, dan iklan pangan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi pangan risiko rendah, risiko sedang, bahan tambahan pangan, ekspor impor, dan iklan pangan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi pangan risiko rendah, risiko sedang, bahan tambahan pangan, ekspor impor, dan iklan pangan; e. pelaksanaan inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi pangan risiko rendah dan sedang; f. pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi pangan risiko rendah dan sedang; g. pelaksanaan surveilan pangan risiko rendah dan sedang; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi pangan risiko rendah, risiko sedang, bahan tambahan pangan, ekspor impor, dan iklan pangan; dan i. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang terdiri atas: a. Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Rendah; b. Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan; c. Subdirektorat Inspeksi Ekspor Impor dan Iklan Pangan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Rendah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi pangan risiko rendah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Rendah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko rendah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko rendah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko rendah; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko rendah; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko rendah.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Rendah terdiri atas: a. Seksi Inspeksi Produksi Pangan Risiko Rendah; dan b. Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Risiko Rendah.

(1) Seksi Inspeksi Produksi Pangan Risiko Rendah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi pangan risiko rendah. (2) Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Risiko Rendah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi peredaran pangan risiko rendah.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi pangan risiko sedang dan bahan tambahan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko sedang, bahan tambahan pangan, dan bahan kontak; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko sedang, bahan tambahan pangan, dan bahan kontak; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko sedang, bahan tambahan pangan, dan bahan kontak;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko sedang, bahan tambahan pangan, dan bahan kontak; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko sedang, bahan tambahan pangan, dan bahan kontak.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan terdiri atas: a. Seksi Inspeksi Produksi dan Peredaran Pangan Risiko Sedang; dan b. Seksi Inspeksi Produksi dan Peredaran Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Kontak Pangan.

(1) Seksi Inspeksi Produksi dan Peredaran Pangan Risiko Sedang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan risiko sedang. (2) Seksi Inspeksi Produksi dan Peredaran Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Kontak Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran bahan tambahan pangan dan bahan kontak pangan.

Subdirektorat Inspeksi Ekspor Impor dan Iklan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi ekspor impor dan iklan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Subdirektorat Inspeksi Ekspor Impor dan Iklan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi ekspor impor dan iklan pangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi ekspor impor dan iklan pangan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi ekspor impor dan iklan pangan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi ekspor impor dan iklan pangan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi ekspor impor dan iklan pangan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Inspeksi Ekspor Impor dan Iklan Pangan terdiri atas: a. Seksi Inspeksi Pangan Ekspor dan Impor; b. Seksi Inspeksi Iklan Pangan; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Inspeksi Pangan Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi pangan ekspor dan impor. (2) Seksi Inspeksi Iklan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi iklan pangan. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional pengawasan pangan risiko rendah dan sedang.

Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi pangan olahan tertentu, pangan steril komersial, dan pangan teknologi baru; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi pangan olahan tertentu, pangan steril komersial, dan pangan teknologi baru;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi pangan olahan tertentu, pangan steril komersial, dan pangan teknologi baru; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi pangan olahan tertentu, pangan steril komersial, dan pangan teknologi baru; e. pelaksanaan inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi pangan risiko tinggi dan teknologi baru; f. pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi pangan risiko tinggi dan teknologi baru; g. pelaksanaan surveilan pangan risiko tinggi dan teknologi baru; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi pangan olahan tertentu, pangan steril komersial, dan pangan teknologi baru; dan i. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru terdiri atas: a. Subdirektorat Inspeksi Pangan Olahan Tertentu; b. Subdirektorat Inspeksi Pangan Steril Komersial; c. Subdirektorat Inspeksi Pangan Teknologi Baru; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Olahan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi pangan olahan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Inspeksi Pangan Olahan Tertentu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan olahan tertentu; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan olahan tertentu; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan olahan tertentu; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan olahan tertentu; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan olahan tertentu.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Olahan Tertentu, terdiri atas: a. Seksi Inspeksi Sarana Produksi Pangan Olahan Tertentu; dan b. Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Olahan Tertentu.

(1) Seksi Inspeksi Sarana Produksi Pangan Olahan Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi pangan olahan tertentu. (2) Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Olahan Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi peredaran pangan olahan tertentu.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Steril Komersial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi pangan steril komersial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Inspeksi Pangan Steril Komersial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan steril komersial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan steril komersial; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan steril komersial; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan steril komersial; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi dan peredaran pangan steril komersial.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Steril Komersial terdiri atas: a. Seksi Inspeksi Sarana Produksi Pangan Steril Komersial; dan b. Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Steril Komersial.

(1) Seksi Inspeksi Sarana Produksi Pangan Steril Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi pangan steril komersial. (2) Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Steril Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi peredaran pangan steril komersial.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Teknologi Baru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi pangan teknologi baru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Inspeksi Pangan Teknologi Baru menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi pangan teknologi baru, dan inspeksi peredaran pangan teknologi baru, bioterorisme, dan pertahanan pangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi pangan teknologi baru, dan inspeksi peredaran pangan teknologi baru, bioterorisme, dan pertahanan pangan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi

pangan teknologi baru, dan inspeksi peredaran pangan teknologi baru, bioterorisme, dan pertahanan pangan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi pangan teknologi baru, dan inspeksi peredaran pangan teknologi baru, bioterorisme, dan pertahanan pangan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi sarana/fasilitas produksi pangan teknologi baru, dan inspeksi peredaran pangan teknologi baru, bioterorisme, dan pertahanan pangan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Inspeksi Pangan Teknologi Baru terdiri atas: a. Seksi Inspeksi Sarana Produksi Pangan Teknologi Baru; b. Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Teknologi Baru, Bioterorisme, dan Pertahanan Pangan; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Inspeksi Sarana Produksi Pangan Teknologi Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi pangan teknologi baru. (2) Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Teknologi Baru, Bioterorisme, dan Pertahanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi peredaran pangan teknologi baru, bioterorisme, dan pertahanan pangan.

(3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha terdiri atas: a. Subdirektorat Peningkatan Peran Pemerintah Daerah; b. Subdirektorat Pemberdayaan Pelaku Usaha; c. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Konsumen; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Peningkatan Peran Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah di bidang pengawasan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Peningkatan Peran Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang advokasi pemerintah daerah dan asistensi regulasi pemerintah daerah di bidang pangan olahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi pemerintah daerah dan asistensi regulasi pemerintah daerah di bidang pangan olahan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi pemerintah daerah dan asistensi regulasi pemerintah daerah di bidang pangan olahan;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi pemerintah daerah dan asistensi regulasi pemerintah daerah di bidang pangan olahan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi pemerintah daerah dan asistensi regulasi pemerintah daerah di bidang pangan olahan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Peningkatan Peran Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Seksi Advokasi Pemerintah Daerah; b. Seksi Asistensi Regulasi Pemerintah Daerah; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Advokasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan advokasi pemerintah daerah di bidang pengawasan pangan olahan. (2) Seksi Asistensi Regulasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan asistensi regulasi pemerintah daerah di bidang pangan olahan. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan.

Subdirektorat Pemberdayaan Pelaku Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pelaku usaha di bidang pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Pemberdayaan Pelaku Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha ritel pangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha ritel pangan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha ritel pangan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha ritel pangan; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha ritel pangan.

Subdirektorat Pemberdayaan Pelaku Usaha terdiri atas: a. Seksi Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan b. Seksi Pendampingan Usaha Ritel Pangan.

(1) Seksi Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan olahan. (2) Seksi Pendampingan Usaha Ritel Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan usaha ritel pangan.

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Konsumen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan komunitas pendidikan, serta organisasi sosial dan kemasyarakatan di bidang pangan olahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan komunitas pendidikan, serta organisasi sosial dan kemasyarakatan di bidang pangan olahan;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan komunitas pendidikan, serta organisasi sosial dan kemasyarakatan di bidang pangan olahan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan komunitas pendidikan, serta organisasi sosial dan kemasyarakatan di bidang pangan olahan; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas pendidikan, serta organisasi sosial dan kemasyarakatan di bidang pangan olahan.

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Konsumen terdiri atas: a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Pendidikan; dan b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.

(1) Seksi Pemberdayaan Komunitas Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan komunitas pendidikan di bidang pangan olahan. (2) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan di bidang pangan olahan.

(1) Deputi Bidang Penindakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penindakan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Deputi Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pelaksanaan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Deputi Bidang Penindakan terdiri atas: a. Direktorat Pengamanan; b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan; dan c. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Direktorat Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Direktorat Pengamanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; d. pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Pengamanan terdiri atas: a. Subdirektorat Pengamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; b. Subdirektorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Pengamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan e. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Pengamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas: a. Seksi Pengamanan Obat; b. Seksi Pengamanan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Pengamanan Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat.

(2) Seksi Pengamanan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional pengamanan dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

Subdirektorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Subdirektorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan terdiri atas: a. Seksi Pengamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; b. Seksi Pengamanan Kosmetik; dan c. Seksi Pengamanan Pangan Olahan.

(1) Seksi Pengamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat tradisional dan suplemen kesehatan. (2) Seksi Pengamanan Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana kosmetik. (3) Seksi Pengamanan Pangan Olahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana pangan olahan.

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; d. pelaksanaan intelijen di bidang Obat dan Makanan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan terdiri atas: a. Subdirektorat Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; b. Subdirektorat Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan e. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas: a. Seksi Intelijen Obat; b. Seksi Intelijen Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; dan c. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Intelijen Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan intelijen di bidang obat. (2) Seksi Intelijen Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan intelijen di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional intelijen di bidang Obat dan Makanan.

Subdirektorat Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Subdirektorat Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Subdirektorat Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan terdiri atas: a. Seksi Intelijen Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; b. Seksi Intelijen Kosmetik; dan c. Seksi Intelijen Pangan Olahan.

(1) Seksi Intelijen Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan intelijen di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan. (2) Seksi Intelijen Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan intelijen di bidang kosmetik. (3) Seksi Intelijen Pangan Olahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan intelijen di bidang pangan olahan.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; d. pelaksanaan penyidikan di bidang Obat dan Makanan; e. pelaksanaan pengelolaan barang bukti;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan g. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan terdiri atas: a. Subdirektorat Penyidikan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; b. Subdirektorat Penyidikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan; c. Subdirektorat Barang Bukti; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penyidikan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat Penyidikan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Subdirektorat Penyidikan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas: a. Seksi Penyidikan Obat; dan b. Seksi Penyidikan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

(1) Seksi Penyidikan Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyidikan di bidang obat. (2) Seksi Penyidikan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyidikan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Subdirektorat Penyidikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Penyidikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Subdirektorat Penyidikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan terdiri atas: a. Seksi Penyidikan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; b. Seksi Penyidikan Kosmetik; dan c. Seksi Penyidikan Pangan Olahan.

(1) Seksi Penyidikan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyidikan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan. (2) Seksi Penyidikan Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyidikan di bidang kosmetik. (3) Seksi Penyidikan Pangan Olahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyidikan di bidang pangan olahan.

Subdirektorat Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang bukti.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat Barang Bukti menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan barang bukti; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang bukti; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan barang bukti; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan barang bukti; dan e. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Barang Bukti terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Barang Bukti; dan b. Seksi Tata Operasional.

(1) Seksi Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan barang bukti. (2) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional penyidikan di bidang Obat dan Makanan.

(1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri atas: a. Inspektorat I; b. Inspektorat II; d. Bagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan; b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan; c. pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan; d. pelaporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas; a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, evaluasi, dan pelaporan, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, dokumentasi, dan tata persuratan di lingkup Inspektorat I.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua,

Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara; b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara; c. pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara; d. pelaporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri dari atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat II mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, evaluasi, dan pelaporan,

penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, dokumentasi, dan tata persuratan di lingkup Inspektorat II.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan adminsitrasi Inspektorat Utama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi; dan b. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Evaluasi; b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi. (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Utama. (4) Jumlah tenaga fungsional auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi; b. pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terdiri atas: a. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. Bidang Sistem Informasi; c. Bidang Tata Kelola Data dan Informasi; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan b. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. (2) Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang arsitektur dan pengelolaan sistem informasi serta layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang arsitektur dan pengelolaan sistem informasi serta layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Bidang Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbidang Arsitektur Sistem Informasi; dan b. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi.

(1) Subbidang Arsitektur Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang arsitektur sistem informasi. (2) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sistem informasi serta layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Bidang Tata Kelola Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang tata kelola data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Bidang Tata Kelola Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang arsitektur dan layanan data dan informasi serta layanan perpustakaan dan ruang kendali; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang arsitektur dan layanan data dan informasi serta layanan perpustakaan dan ruang kendali.

Bidang Tata Kelola Data dan Informasi terdiri atas: a. Subbidang Arsitektur Data dan Informasi; dan b. Subbidang Layanan Data dan Informasi.

(1) Subbidang Arsitektur Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang arsitektur data dan informasi. (2) Subbidang Layanan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan data dan informasi serta layanan perpustakaan dan ruang kendali.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan Pusat.

(1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; b. pelaksanaan di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan terdiri atas: a. Bidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia; b. Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Bidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis.

Bidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan b. Subbidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi Teknis. c.

(1) Subbidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. (2) Subbidang Standardisasi dan Penilaian Kompetensi Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi teknis.

Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan manajerial, sosial kultural, dan teknis; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan manajerial, sosial kultural, dan teknis.

Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural; dan b. Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

(1) Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan manajerial dan sosial kultural. (2) Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan teknis.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan Pusat.

(1) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding; b. pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding; dan d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional terdiri atas: a. Bidang Kimia Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; b. Bidang Kimia Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; c. Bidang Kimia Pangan dan Air; d. Bidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler; e. Bidang Baku Pembanding; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kimia Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Bidang Kimia Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Bidang Kimia Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas: a. Subbidang Obat; dan b. Subbidang Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

(1) Subbidang Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian obat. (2) Subbidang Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Bidang Kimia Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Bidang Kimia Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Bidang Kimia Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terdiri atas: a. Subbidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan b. Subbidang Kosmetik.

(1) Subbidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian obat tradisional dan suplemen kesehatan. (2) Subbidang Kosmetik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kosmetik.

Bidang Kimia Pangan dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia pangan dan air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Bidang Kimia Pangan dan Air menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian mutu, gizi, cemaran, residu, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan dalam pangan dan air; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian mutu, gizi, cemaran, residu, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan dalam pangan dan air.

Bidang Kimia Pangan dan Air terdiri atas: a. Subbidang Mutu dan Gizi; dan b. Subbidang Cemaran, Residu, dan Bahan Berbahaya.

(1) Subbidang Mutu dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian mutu dan gizi pangan. (2) Subbidang Cemaran, Residu, dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan penyusunan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian cemaran, residu, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan dalam pangan dan air.

Bidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Bidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan; b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan.

Bidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler terdiri atas: a. Subbidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler Obat dan Suplemen Kesehatan; dan b. Subbidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan.

(1) Subbidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler Obat dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler obat dan suplemen kesehatan. (2) Subbidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian

mikrobiologi dan biologi molekuler obat tradisional, kosmetik, dan pangan.

Bidang Baku Pembanding mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan baku pembanding.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Bidang Baku Pembanding menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan baku pembanding pengujian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengelolaan baku pembanding pengujian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan.

Bidang Baku Pembanding terdiri atas: a. Subbidang Baku Pembanding Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif, dan Obat Tradisional; dan b. Subbidang Baku Pembanding Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan.

(1) Subbidang Baku Pembanding Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif, dan Obat Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan baku pembanding pengujian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, dan obat tradisional.

(2) Subbidang Baku Pembanding Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan baku pembanding pengujian suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan Pusat.

(1) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; b. pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan terdiri atas: a. Bidang Riset dan Kajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; b. Bidang Riset dan Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; c. Bidang Riset dan Kajian Pangan Olahan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Riset dan Kajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Bidang Riset dan Kajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan

b. penyiapan pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Bidang Riset dan Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Bidang Riset dan Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Bidang Riset dan Kajian Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang riset dan kajian pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Bidang Riset dan Kajian Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian pangan olahan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang riset dan kajian pangan olahan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan Pusat.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dibentuk unit pelaksana teknis. (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 akan ditetapkan tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BPOM sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Organisasi. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada Unit Kerja sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing unit kerja pada BPOM melaksanakan penataan jabatan fungsional. (2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menggali pemikiran, saran, pertimbangan, dan rekomendasi dari para pakar/ahli, pemangku kepentingan, dan tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan, dibentuk kelompok ahli.

Kelompok ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 mempunyai tugas memberikan masukan, saran, pertimbangan, dan pandangan kepada Kepala.

Kelompok ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok ahli diatur dengan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat.

BPOM harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di lingkungan BPOM.

Setiap unsur di lingkungan BPOM dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kepala menyampaikan laporan kepada PRESIDEN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya

(1) Unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BPOM. (2) Kepala Bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BPOM. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan BPOM. (2) Kepala Bidang yang menyelenggarakan fungsi layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan BPOM. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan BPOM. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagan organisasi BPOM dan satuan organisasi di bawah BPOM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: a. seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi BPOM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini; b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPOM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Badan ini; c. program dan kegiatan yang ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, tetap dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala BPOM setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA