Peraturan Menteri Nomor pm-07-hk-001-m-pek-2012 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

(1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja; c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. melaksanakan pengendalian dan pamantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; e. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; g. mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh PRESIDEN atau melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pemerintahan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

(1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata; c. Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata; d. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; e. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; h. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif; i. Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi; j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; k. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; l. Pusat Data dan Informasi; m. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan n. Pusat Komunikasi Publik.

(2) Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a. Biro Perencanaan dan Organisasi; b. Biro Hukum dan Kepegawaian; c. Biro Keuangan; d. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan e. Biro Umum.

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program; b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan anggaran; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran; d. pelaksanaan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan ketatalaksanaan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas: a. Bagian Rencana Program; b. Bagian Penganggaran; c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Rencana Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan rencana program Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Rencana Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah dan Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Forum Regional Daerah; b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Kerja, Rencana Kerja tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, serta dukungan kegiatan tambahan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Forum Komunikasi, Forum Diskusi, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis/Daerah, Penyelenggaraan Forum Komunikasi Perencanaan Internal dan Eksternal Kementerian, serta Musrenbang.

Bagian Rencana Program terdiri atas: a. Subbagian Rencana Progam I; b. Subbagian Rencana Program II; dan c. Subbagian Rencana Program III.

(1) Subbagian Rencana Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah dan Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Forum Regional Daerah. (2) Subbagian Rencana Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Kerja, Rencana Kerja tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, serta dukungan kegiatan tambahan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (3) Subbagian Rencana Program III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan

dan penyusunan kebijakan, Forum Komunikasi, Forum Diskusi, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis/Daerah, Penyelenggaraan Forum Komunikasi Perencanaan Internal dan Eksternal Kementerian, serta Musrenbang.

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan serta penyesuaian/revisi dokumen anggaran Kementerian; b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran, dan Rancangan Bahan Nota Keuangan, serta Penetapan Kinerja kementerian; dan c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Standar Biaya Khusus, Forum Komunikasi Perencanaan Pusat dan Daerah, serta urusan tata usaha Biro yang meliputi: penyiapan bahan pameran, kepegawaian, rapat-rapat, tata persuratan dan kearsipan, serta urusan rumah tangga Biro.

Bagian Penganggaran terdiri atas: a. Subbagian Penganggaran I; b. Subbagian Penganggaran II; dan c. Subbagian Penganggaran III dan Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan serta penyesuaian/revisi dokumen anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran dan Rancangan Bahan Nota Keuangan serta Penetapan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(3) Subbagian Penganggaran III dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Standar Biaya Khusus, dan Forum Komunikasi Perencanaan Pusat dan Daerah, serta urusan tata usaha Biro.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta penyusunan laporan Kementerian dan penyiapan bahan sidang/rapat pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, Indikator Kinerja Utama, rekomendasi hasil pemantauan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Laporan Kementerian; dan c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan bahan Sidang/Rapat Pimpinan.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program; b. Subbagian Pelaporan Kementerian; dan c. Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan.

(1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, Indikator Kinerja Utama, rekomendasi hasil pemantauan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Subbagian Pelaporan Kementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Laporan Kementerian. (3) Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan bahan Sidang/Rapat Pimpinan.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan norma, standar prosedur kerja/SOP, kriteria, tata cara, dan pedoman kerja, serta pembakuan sarana kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan c. penyiapan bahan pemantauan, dokumentasi, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional; b. Subbagian Tata Laksana; dan c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi.

a. Subbagian Organisasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan organisasi, penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. b. Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan norma, standar prosedur kerja/SOP, kriteria, tata cara, dan pedoman kerja, serta pembakuan sarana kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, dokumentasi, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Biro Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; b. pelaksanaan penelaahan dan bantuan hukum; c. pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, pengembangan serta urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; d. pelaksanaan urusan mutasi pegawai; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum dan Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum; c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; d. Bagian Mutasi Pegawai; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perumusan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi kreatif; dan

c. penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dan ratifikasi di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataan; b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ekonomi Kreatif; dan c. Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi kreatif. (3) Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dan ratifikasi di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 40, Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan hukum di lingkungan Kementerian; b. penyiapan bahan bantuan hukum di lingkungan Kementerian; dan c. pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum; b. Subbagian Bantuan Hukum; dan c. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

(1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang- undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi dan pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (3) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Pasal 44 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan formasi, pengadaan, pengembangan, serta urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan analisis kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai; b. penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, serta pengurusan ijin belajar dan beasiswa; dan c. pelaksanaan urusan disiplin, kesejahteraan, dan pemberian tanda penghargaan pegawai.

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Pegawai; b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan c. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

(1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai. (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, serta pengurusan ijin belajar dan beasiswa.

(3) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan disiplin, kesejahteraan, dan pemberian tanda penghargaan pegawai serta Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pembinaan mental pegawai.

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan urusan pengangkatan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai; b. penyiapan bahan urusan kepangkatan dan peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai; dan c. pelaksanaan urusan dokumentasi, database pegawai, tata usaha pegawai, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai, serta urusan kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan tata usaha Biro.

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian; b. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan; dan c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

(1) Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengangkatan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai. (2) Subbagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepangkatan dan peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai. (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi, database pegawai, tata usaha pegawai, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai, serta urusan kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan tata usaha Biro.

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 52, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi, pengelolaan anggaran, serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian; b. pelaksanaan penataan pengelolaan

perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan Negara, serta penatausahaan keuangan di lingkungan Kementerian; c. pelaksanaan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; d. pelaksanaan verifikasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Keuangan terdiri atas: a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Perbendaharaan; c. Bagian Akuntansi; d. Bagian Verifikasi Anggaran; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi, pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 55, Bagian Pelaksanaan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik; b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Bagian Pelaksanaan Penganggaran terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; dan c. Subbagian Pemantauan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik; (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (3) Subbagian Pemantauan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan negara, serta penatausahaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 59, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian; b. penyiapan bahan

pertimbangan masalah tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian; dan c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluai dan koordinasi penatausahaan keuangan dan peraturan keuangan di lingkungan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan; b. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara; dan c. Subbagian Penatausahaan Keuangan dan Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pertimbangan masalah perbendaharaan, dan penetapan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pertimbangan masalah tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Penatausahaan Keuangan

dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluai dan koordinasi penatausahaan keuangan dan peraturan keuangan di lingkungan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 63, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik; b. penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan koordinasi penyusunan perhitungan anggaran dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Bagian Akuntansi terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi I; b. Subbagian Akuntansi II; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik. (2) Subbagian Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan koordinasi

penyusunan perhitungan anggaran dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan verifikasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 67, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. penyiapan bahan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Verifikasi Pendapatan dan Belanja; dan b. Subbagian Rekonsiliasi.

(1) Subbagian Verifikasi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan kementerian. (2) Subbagian Rekonsiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian.

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama antar negara secara bilateral, regional ASEAN, regional non ASEAN, dan multilateral di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara bilateral;

b. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara regional ASEAN; c. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara regional non ASEAN; d. pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara multilateral; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Kerja Sama Bilateral; b. Bagian Kerja Sama Regional ASEAN; c. Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN; d. Bagian Kerja Sama Multilateral; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara bilateral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama di wilayah Asia Pasifik; b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama di wilayah Amerika dan Eropa; dan c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta urusan tata usaha biro.

Bagian Kerja Sama Bilateral terdiri atas: a. Subbagian Asia Pasifik; b. Subbagian Amerika dan Eropa; dan c. Subbagian Afrika, Timur Tengah, dan Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Asia Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bilateral di wilayah Asia Pasifik. (2) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bilateral di wilayah Amerika dan Eropa. (3) Subbagian Afrika, Timur Tengah, dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bilateral di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kerja Sama Regional ASEAN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Organisasi ASEAN dan Kawasan Pertumbuhan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 78, Bagian Kerja Sama Regional ASEAN menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif pada organisasi ASEAN; b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mitra wicara ASEAN; dan c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pertumbuhan.

Bagian Kerja Sama Regional ASEAN terdiri atas: a. Subbagian ASEAN; b. Subbagian Mitra Wicara ASEAN; dan c. Subbagian Kawasan Pertumbuhan.

(1) Subbagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif pada organisasi ASEAN.

(2) Subbagian Mitra Wicara ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif dengan negara-negara Mitra Wicara ASEAN. (3) Subbagian Kawasan Pertumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pertumbuhan.

Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di luar kawasan ASEAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama intra kawasan Asia Pasifik; b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama antar kawasan I; dan c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama antar kawasan II.

Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN terdiri atas: a. Subbagian Intra Kawasan; b. Subbagian Antar Kawasan I; dan c. Subbagian Antar Kawasan II.

(1) Subbagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam kawasan Asia Pasifik. (2) Subbagian Antar Kawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama di Antar kawasan Asia Pasifik dengan kawasan Amerika Latin, antar kawasan Asia dan Afrika, Antar kawasan kawasan Asia dan Eropa. (3) Subbagian Antar Kawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kerja sama pada kawasan kepulauan Pasifik, dan kerja sama kawasan Indian Ocean, dan pada organisasi-organisasi D-8 dan G-20.

Bagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara multilateral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 86, Bagian Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama UNWTO; b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan WTO dan Organisasi Internasional lainnya.

Bagian Kerja Sama Multilateral terdiri atas: a. Subbagian UNWTO; b. Subbagian Kerja Sama Ekonomi Kreatif; dan c. Subbagian WTO dan OI Lainnya.

(1) Subbagian UNWTO mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan UNWTO. (2) Subbagian Kerja Sama Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan. (3) Subbagian WTO dan OI Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan WTO dan Organisasi internasional lainnya.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga, serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; b. pelaksanaan urusan perlengkapan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga; d. pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang/jasa; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan; b. Bagian Perlengkapan; c. Bagian Rumah Tangga; d. Bagian Layanan Pengadaan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, tata usaha Wakil Menteri, tata usaha Sekretaris Jenderal, tata usaha Staf Ahli, serta urusan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 93, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri; b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Wakil Menteri; c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri; dan e. pelaksanaan urusan keprotokolan;

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri ; b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri; c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan e. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Wakil Menteri. (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal. (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri. (5) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan Barang Milik Negara, serta pemeliharaan, pelaporan, dan analisis kebutuhan pengadaan barang inventaris kantor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 97, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan, serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian; b. pemantauan, pencatataan dan penyusunan daftar inventaris, pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris, serta penghapusan barang inventaris di lingkungan Kementerian; dan c. penyusunan rencana kebutuhan, penyimpanan, dan pendistribusian barang inventaris.

Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Penatausahan Barang Milik Negara (BMN);

b. Subbagian Pemeliharaan; dan c. Subbagian Analisis Kebutuhan.

(1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan, serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pencatatan dan pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris serta penghapusan barang inventaris di lingkungan kementerian. (3) Subbagian Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyimpanan, dan pendistribusian barang inventaris kantor.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan gaji dan kesehatan pegawai, pengamanan, tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Kantor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan kesehatan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan tata usaha Biro; b. pelaksanaan urusan pengamanan terhadap instalasi dan personil di lingkungan kantor; dan c. pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Kantor.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Pengamanan; dan c. Subbagian Tata Persuratan.

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan pembayaran gaji dan kesehatan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal, serta urusan tata usaha Biro. (2) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan terhadap instalasi dan personil di lingkungan kantor.

(3) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan kantor.

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, dan pelaksanaan layanan, serta bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 105, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian; dan b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan; dan b. Subbagian Bimbingan Teknis.

(1) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

(1) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata; c. Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata; d. Direktorat Industri Pariwisata; e. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata; dan f. Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal; b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Umum dan Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran; b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan c. Subbagian Kerja Sama.

(1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal; b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal; b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Persuratan; b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan c. Subbagian Data dan Informasi.

(1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi dan investasi pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata terdiri atas: a. Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; b. Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata; c. Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif; dan d. Subdirektorat Investasi Pariwisata; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kawasan ekonomi khusus pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di kawasan strategis pariwisata wilayah I; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di kawasan strategis pariwisata wilayah II.

Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah I; dan b. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah II.

(1) Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perancangan destinasi dan investasi di kawasan strategi pariwisata di wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan. (2) Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perancangan destinasi dan investasi di kawasan strategi pariwisata di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan kawasan pengembangan destinasi pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi wilayah I; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi wilayah II.

Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Perancangan Destinasi Wilayah I; dan b. Seksi Perancangan Destinasi Wilayah II.

(1) Seksi Perancangan Destinasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi di wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan. (2) Seksi Perancangan Destinasi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis seni dan budaya; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis media, desain, dan iptek.

Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif terdiri atas: a. Seksi Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan b. Seksi Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek.

(1) Seksi Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis seni dan budaya. (2) Seksi Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis media, desain, dan iptek.

Subdirektorat Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Subdirektorat Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan potensi investasi; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi investasi.

Subdirektorat Investasi Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Investasi; dan b. Seksi Promosi Investasi.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan potensi investasi. (2) Seksi Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi investasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I; b. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II; c. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah III; d. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Jawa dan Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Jawa; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sumatera.

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Wilayah Jawa; dan b. Seksi Wilayah Sumatera.

(1) Seksi Wilayah Jawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Jawa. (2) Seksi Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sumatera.

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Bali; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pengembangan daya tarik wisata di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Wilayah Bali; dan b. Seksi Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

(1) Seksi Wilayah Bali mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Bali. (2) Seksi Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Kalimantan; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sulawesi.

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata wilayah III terdiri atas: a. Seksi Wilayah Kalimantan; dan b. Seksi Wilayah Sulawesi.

(1) Seksi Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Kalimantan. (2) Seksi Wilayah Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sulawesi.

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Maluku dan Maluku Utara; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Papua dan Papua Barat.

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Wilayah Maluku dan Maluku Utara; dan b. Seksi Wilayah Papua dan Papua Barat.

(1) Seksi Wilayah Maluku dan Maluku Utara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Maluku dan Maluku Utara. (2) Seksi Wilayah Papua dan Papua Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Papua dan Papua Barat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Direktorat Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Industri Pariwisata terdiri atas: a. Subdirektorat Sarana Pariwisata; b. Subdirektorat Jasa Pariwisata;

c. Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I; d. Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.

Subdirektorat Sarana Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Sarana Pariwisata I; dan b. Seksi Sarana Pariwisata II.

(1) Seksi Sarana Pariwisata I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata. (2) Seksi Sarana Pariwisata II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.

Subdirektorat Jasa Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Jasa Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata yang meliputi: jasa transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata yang meliputi: jasa perjalanan wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Subdirektorat Jasa Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Jasa Pariwisata I; dan b. Seksi Jasa Pariwisata II.

(1) Seksi Jasa Pariwisata I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata meliputi jasa transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. (2) Seksi Jasa Pariwisata II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata meliputi jasa perjalanan wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan

pelayanan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Sumatera dan Jawa; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Wilayah I.A; dan b. Seksi Wilayah I.B.

(1) Seksi Wilayah I.A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Sumatera dan Jawa. (2) Seksi Wilayah I.B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187,

bdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Wilayah II.A; dan b. Seksi Wilayah II.B.

(1) Seksi Wilayah II.A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. (2) Seksi Wilayah II.B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192,

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata terdiri atas: a. Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata; b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa; c. Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat; d. Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemberdayaan pariwisata; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pemberdayaan pariwisata.

Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Pariwisata; dan b. Seksi Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata.

(1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemberdayaan pariwisata. (2) Seksi Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pemberdayaan pariwisata.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah I; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah II.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan dan kelembagaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan masyarakat; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan masyarakat.

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Kemitraan Masyarakat; dan b. Seksi Kelembagaan Masyarakat.

(1) Seksi Kemitraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan masyarakat. (2) Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan masyarakat.

Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi.

Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi terdiri atas: a. Seksi Dokumentasi; dan b. Seksi Komunikasi.

(1) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi.

(2) Seksi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan event.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif, dan event; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif, dan event; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif, dan event; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja; b. Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan;

c. Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya; d. Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan Event; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner dan belanja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata belanja.

Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Wisata Kuliner; dan b. Seksi Pengembangan Wisata Belanja.

(1) Seksi Pengembangan Wisata Kuliner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner. (2) Seksi Pengembangan Wisata Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata belanja.

Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan rekreasi dan hiburan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata spa dan kesehatan; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata olah raga.

Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan; dan b. Seksi Pengembangan Wisata Olah Raga.

(1) Seksi Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata spa dan kesehatan. (2) Seksi Pengembangan Wisata Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata olah raga.

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata alam dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata alam; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata budaya.

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Wisata Alam; dan b. Seksi Pengembangan Wisata Budaya.

(1) Seksi Pengembangan Wisata Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata alam. (2) Seksi Pengembangan Wisata Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata budaya.

Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata konvensi, insentif, dan event.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan Event menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi wisata konvensi, insentif, dan event; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana wisata konvensi, insentif, dan event.

Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan Event terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Wisata Konvensi, Insentif, dan Event; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Konvensi, Insentif, dan Event.

(1) Seksi Fasilitasi Wisata Konvensi, Insentif, dan Event mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi wisata konvensi, insentif, dan event. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Konvensi, Insentif, dan Event mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana wisata konvensi, insentif, dan event.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran pariwisata; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata; c. Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri; d. Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri; e. Direktorat Pencitraan INDONESIA; dan f. Direktorat Konvensi, Insentif, Even, dan Minat Khusus.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerjasama di lingkungan Direktorat Jenderal; b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan

kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Umum dan Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran; b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan c. Subbagian Kerja Sama.

(1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

(2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal; b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

(3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal; b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Persuratan; b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan c. Subbagian Data dan Informasi.

(1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar dan informasi pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata;

b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata terdiri atas: a. Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri; b. Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri; c. Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata; d. Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis pasar dalam negeri; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi pasar dalam negeri.

Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri terdiri atas: a. Seksi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri; dan b. Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri.

(1) Seksi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar pariwisata dalam negeri. (2) Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar pariwisata dalam negeri.

Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar pariwisata luar negeri; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar pariwisata luar negeri.

Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri terdiri atas: a. Seksi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri; dan b. Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri.

(1) Seksi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar pariwisata luar negeri. (2) Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar pariwisata luar negeri.

Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan lembaga pariwisata; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang widya wisata.

Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata terdiri atas: a. Seksi Hubungan Lembaga Pariwisata; dan b. Seksi Widya Wisata.

(1) Seksi Hubungan Lembaga Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan lembaga pariwisata. (2) Seksi Widya Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang widya wisata.

Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran dalam negeri; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran luar negeri.

Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Perancangan Pemasaran Dalam Negeri; dan b. Seksi Perancangan Pemasaran Luar Negeri.

(1) Seksi Perancangan Pemasaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran dalam negeri. (2) Seksi Perancangan Pemasaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran luar negeri.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 275, Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, ASIA, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Wilayah ASEAN; b. Subdirektorat Wilayah Asia; c. Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika; d. Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik; e. Subdirektorat Wilayah Eropa; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Wilayah ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Subdirektorat Wilayah ASEAN menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Vietnam, Kamboja, Philipina, Brunei Darussalam, dan INDONESIA.

Subdirektorat Wilayah ASEAN terdiri atas: a. Seksi Wilayah ASEAN I; dan b. Seksi Wilayah ASEAN II.

(1) Seksi Wilayah ASEAN I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. (2) Seksi Wilayah ASEAN II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Vietnam, Kamboja, Philipina, Brunei Darussalam, dan INDONESIA.

Subdirektorat Wilayah Asia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Wilayah Asia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Selatan dan Barat; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Timur.

Subdirektorat Wilayah Asia terdiri atas: a. Seksi Wilayah Asia Selatan dan Barat; dan b. Seksi Wilayah Asia Timur.

(1) Seksi Wilayah Asia Selatan dan Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Selatan dan Asia Barat. (2) Seksi Wilayah Asia Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Timur.

Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Timur Tengah dan Afrika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Timur Tengah; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Afrika.

Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika terdiri atas: a. Seksi Wilayah Timur Tengah; dan b. Seksi Wilayah Afrika.

(1) Seksi Wilayah Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Timur Tengah. (2) Seksi Wilayah Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Afrika.

Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Amerika dan Pasifik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Amerika; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Pasifik.

Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik terdiri atas: a. Seksi Wilayah Amerika; dan b. Seksi Wilayah Pasifik.

(1) Seksi Wilayah Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Amerika. (2) Seksi Wilayah Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Pasifik.

Subdirektorat Wilayah Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Subdirektorat Wilayah Eropa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Barat; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Subdirektorat Wilayah Eropa terdiri atas: a. Seksi Wilayah Eropa Barat; dan b. Seksi Wilayah Eropa Tengah dan Timur.

(1) Seksi Wilayah Eropa Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Barat. (2) Seksi Wilayah Eropa Tengah dan Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 299, Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, IV, dan V; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, IV, dan V; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, IV, dan V; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I; b. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II; c. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah III; d. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV e. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau; dan b. Seksi Wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

(1) Seksi Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. (2) Seksi Wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan Jambi, Bengkulu, dan Babel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan b. Seksi Wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

(1) Seksi Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Seksi Wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi tujuan wisata wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Subdirektorat Wilayah Promosi Wisata Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Kalimantan; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sulawesi.

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Wilayah Kalimantan; dan b. Seksi Wilayah Sulawesi.

(1) Seksi Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Kalimantan. (2) Seksi Wilayah Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sulawesi.

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur; dan b. Seksi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

(1) Seksi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. (2) Seksi Bali dan Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Papua dan Papua Barat; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Papua dan Papua Barat; dan b. Seksi Maluku dan Maluku Utara.

(1) Seksi Papua dan Papua Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Papua dan Papua Barat. (2) Seksi Maluku dan Maluku Utara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pencitraan INDONESIA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencitraan INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Direktorat Pencitraan INDONESIA menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan INDONESIA; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan INDONESIA;

c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan INDONESIA; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pencitraan INDONESIA terdiri atas: a. Subdirektorat Strategi Pencitraan INDONESIA; b. Subdirektorat Komunikasi Media Cetak; c. Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital; d. Subdirektorat Komunikasi Media Ruang; e. Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Strategi Pencitraan INDONESIA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi pencitraan INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Subdirektorat Strategi Pencitraan INDONESIA menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pencitraan INDONESIA; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi pencitraan INDONESIA.

Subdirektorat Strategi Pencitraan INDONESIA terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Pencitraan INDONESIA; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan INDONESIA.

(1) Seksi Perencanaan Pencitraan INDONESIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pencitraan INDONESIA. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan INDONESIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi pencitraan INDONESIA.

Subdirektorat Komunikasi Media Cetak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencitraan INDONESIA melalui komunikasi media cetak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Subdirektorat Komunikasi Media Cetak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media cetak; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media cetak.

Subdirektorat Komunikasi Media Cetak terdiri atas: a. Seksi Promosi Media Cetak; dan b. Seksi Sarana dan Distribusi Media Cetak.

(1) Seksi Promosi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media cetak. (2) Seksi Sarana dan Distribusi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media cetak.

Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi media elektronik dan digital.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media elektronik dan digital; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media elektronik dan digital.

Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital terdiri atas: a. Seksi Promosi Media Elektronik dan Digital; dan b. Seksi Sarana dan Distribusi Media Elektronik dan Digital.

(1) Seksi Promosi Media Elektronik dan Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media elektronik dan digital. (2) Seksi Sarana dan Distribusi Media Elektronik dan Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media elektronik dan digital.

Subdirektorat Komunikasi Media Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi media ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Komunikasi Media Ruang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media ruang; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media ruang.

Subdirektorat Komunikasi Media Ruang terdiri atas: a. Seksi Promosi Media Ruang; dan b. Seksi Sarana dan Distribusi Media Ruang.

(1) Seksi Promosi Media Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media ruang. (2) Seksi Sarana dan Distribusi Media Ruang mempunyai tugas melakukan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media ruang.

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga pemerintah; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga non pemerintah.

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan terdiri atas: a. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah; dan b. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Non Pemerintah.

(1) Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga pemerintah. (2) Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga non pemerintah.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 347, Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus;

c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus terdiri atas: a. Subdirektorat Promosi KIE Korporasi; b. Subdirektorat Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah; c. Subdirektorat Promosi Minat Khusus; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Promosi KIE Korporasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Subdirektorat Promosi KIE Korporasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi dalam negeri; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi luar negeri.

Subdirektorat Promosi KIE Korporasi terdiri atas: a. Seksi Korporasi Dalam Negeri; dan b. Seksi Korporasi Luar Negeri.

(1) Seksi Korporasi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi dalam negeri. (2) Seksi Korporasi Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi luar negeri.

Subdirektorat Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Subdirektorat Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga pemerintah; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga non pemerintah.

Subdirektorat Pemerintah dan Non Pemerintah terdiri atas: a. Seksi Pemerintah; dan b. Seksi Non Pemerintah.

(1) Seksi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga pemerintah. (2) Seksi Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga non pemerintah.

Subdirektorat Promosi Minat Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi minat khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Subdirektorat Promosi Minat Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata bahari; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata non bahari.

Subdirektorat Promosi Minat Khusus terdiri atas: a. Seksi Wisata Bahari; dan b. Seksi Wisata Non Bahari.

(1) Seksi Wisata Bahari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata bahari. (2) Seksi Wisata Non Bahari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata non bahari.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(2) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pengembangan Industri Perfilman; c. Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik; dan d. Direktorat Pengembangan Seni Rupa.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal; b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Umum dan Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran; b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan c. Subbagian Kerja Sama.

(1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal; b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen

verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal; b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Persuratan; b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan c. Subbagian Data dan Informasi.

(1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Pengembangan Industri Perfilman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri perfilman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Direktorat Pengembangan Industri Perfilman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri perfilman; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri perfilman; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri perfilman; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Industri Perfilman terdiri atas: a. Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman; b. Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film; c. Subdirektorat Produksi; d. Subdirektorat Pemasaran Film; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi industri perfilman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha perfilman; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi kegiatan perfilman.

Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Usaha Perfilman; dan

b. Seksi Fasilitasi Kegiatan Perfilman.

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Perfilman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha perfilman. (2) Seksi Fasilitasi Kegiatan Perfilman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi kegiatan perfilman.

Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang festival dan eksibisi film.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang festival film; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang eksibisi film.

Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film terdiri atas: c. Seksi Festival Film; dan b. Seksi Eksibisi Film.

(1) Seksi Festival Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang festival film. (2) Seksi Eksibisi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang eksibisi film.

Subdirektorat Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi film.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Subdirektorat Produksi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan konten dan lokasi film; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan produksi film.

Subdirektorat Produksi terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Konten dan Lokasi Film; dan b. Seksi Pelayanan Produksi Film.

(1) Seksi Pengembangan Konten dan Lokasi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan konten dan lokasi film. (2) Seksi Pelayanan Produksi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan produksi film.

Subdirektorat Pemasaran Film mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran film.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Subdirektorat Pemasaran Film menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi film; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pertunjukan film.

Subdirektorat Pemasaran Film terdiri atas: a. Seksi Distribusi Film; dan b. Seksi Pertunjukan Film.

(1) Seksi Distribusi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi film. (2) Seksi Pertunjukan Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pertunjukan film.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik;

c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan; b. Subdirektorat Pengembangan Industri Musik; c. Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik; d. Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi seni pertunjukan; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni pertunjukan.

Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan terdiri atas: a. Seksi Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan; dan b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan.

(1) Seksi Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi seni pertunjukan. (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni pertunjukan.

Subdirektorat Pengembangan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri musik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Subdirektorat Pengembangan Industri Musik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi musik; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan industri musik.

Subdirektorat Pengembangan Industri Musik terdiri atas: a. Seksi Kreasi dan Produksi Musik; dan b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Industri Musik.

(1) Seksi Kreasi dan Produksi Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi musik. (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Industri Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan industri musik.

Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran seni pertunjukan dan industri musik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran seni pertunjukan; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran musik.

Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik terdiri atas: a. Seksi Pemasaran Seni Pertunjukan; dan b. Seksi Pemasaran Musik.

(1) Seksi Pemasaran Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran seni pertunjukan. (2) Seksi Pemasaran Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran musik.

Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang infrastruktur dan dokumentasi seni pertunjukan dan industri musik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana pertunjukan; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan publikasi.

Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan; dan b. Seksi Dokumentasi dan Publikasi.

(1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana pertunjukan. (2) Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan publikasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Seni Rupa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Direktorat Pengembangan Seni Rupa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan seni rupa;

b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan seni rupa; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Seni Rupa terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni; b. Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan; c. Subdirektorat Pengembangan Fotografi; d. Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa murni.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa murni; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa murni.

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni terdiri atas: a. Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Murni; dan b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Murni.

(1) Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Murni mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa murni. (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Murni mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa murni.

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa terapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa terapan; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa terapan.

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan terdiri atas: a. Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Terapan; dan b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Terapan.

(1) Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa terapan. (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa terapan.

Subdirektorat Pengembangan Fotografi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fotografi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Subdirektorat Pengembangan Fotografi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya fotografi; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan fotografi.

Subdirektorat Pengembangan Fotografi terdiri atas: a. Seksi Kreasi dan Produksi Karya Fotografi; dan b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Fotografi.

(1) Seksi Kreasi dan Produksi Karya Fotografi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya fotografi. (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Fotografi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan fotografi.

Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran dan pengembangan apresiasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi dan komersialisasi karya seni rupa; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang apresiasi karya seni rupa.

Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi terdiri atas: a. Seksi Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa; dan b. Seksi Apresiasi Karya Seni Rupa.

(1) Seksi Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi dan komersialisasi karya seni rupa. (2) Seks Apresiasi Karya Seni Rupa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang apresiasi karya seni rupa.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(2) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media; c. Direktorat Desain dan Arsitektur; dan d. Direktorat Kerjasama dan Fasilitasi.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal; b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Kerjasama; b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Umum dan Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran; b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan c. Subbagian Kerja Sama.

(1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal; b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal.

(2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal; b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Persuratan; b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan c. Subbagian Data dan Informasi.

(1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik; b. Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi; c. Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video; d. Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan film animasi dan komik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang film animasi; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komik.

Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik terdiri atas: a. Seksi Film Animasi; dan b. Seksi Komik.

(1) Seksi Film Animasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang film animasi. (2) Seksi Komik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komik.

Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi;mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan tulisan fiksi dan non fiksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan fiksi; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan non fiksi.

Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi; terdiri atas: a. Seksi Tulisan Fiksi ; dan b. Seksi Tulisan Non Fiksi.

(1) Seksi Tulisan Fiksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan fiksi. (2) Seksi Tulisan Non Fiksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan non fiksi.

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif audio dan video.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif audio; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif video.

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video terdiri atas: c. Seksi Karya Kreatif Audio; dan b. Seksi Karya Kreatif Video.

(1) Seksi Karya Kreatif Audio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif audio. (2) Seksi Karya Kreatif Video mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif video.

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif periklanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif iklan cetak; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif iklan elektronik.

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan terdiri atas: a. Seksi Iklan Cetak; dan b. Seksi Iklan Elektronik.

(1) Seksi Iklan Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi iklan cetak. (2) Seksi Iklan Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi iklan elektronik.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Desain dan Arsitektur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain dan arsitektur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Direktorat Desain dan Arsitektur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desain dan arsitektur; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang desain dan arsitektur; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain dan arsitektur; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Desain dan Arsitektur terdiri atas: a. Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior; b. Subdirektorat Komunikasi Visual; c. Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan; d. Subdirektorat Mode; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang arsitektur dan desain interior.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang arsitektur; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain interior.

Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior terdiri atas:

a. Seksi Arsitektur; dan b. Seksi Desain Interior.

(1) Seksi Arsitektur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang arsitektur. (2) Seksi Desain Interior mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain interior.

Subdirektorat Komunikasi Visual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi visual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdirektorat Komunikasi Visual menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain grafis ; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi visual.

Subdirektorat Komunikasi Visual terdiri atas: a. Seksi Desain Grafis; dan b. Seksi Komunikasi Visual.

(1) Seksi Desain Grafis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain grafis. (2) Seksi Komunikasi Visual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi visual.

Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain produk dan desain kemasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain produk; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain kemasan.

Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan terdiri atas: a. Seksi Desain Produk; dan b. Seksi Desain Kemasan.

(1) Seksi Desain Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain produk. (2) Seksi Desain Kemasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain kemasan.

Subdirektorat Mode mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mode.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subdirektorat Mode menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain busana; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain non busana.

Subdirektorat Mode terdiri atas: a. Seksi Desain Busana; dan b. Seksi Desain Non Busana.

(1) Seksi Desain Busana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain busana. (2) Seksi Desain Non Busana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain non busana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan fasilitasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan fasilitasi; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan fasilitasi; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan fasilitasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi terdiri atas: a. Subdirektorat Lisensi Teknologi; b. Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis; c. Subdirektorat Sentra Kreatif; d. Subdirektorat Akses Pembiayaan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Lisensi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi kebijakan dan fasilitasi lisensi teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Subdirektorat Lisensi Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pengembangan teknologi ; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pemanfaatan teknologi.

Subdirektorat Lisensi Teknologi terdiri atas: a. Seksi Lisensi Pengembangan Teknologi; dan b. Seksi Lisensi Pemanfaatan Teknologi.

(1) Seksi Lisensi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pengembangan teknologi. (2) Seksi Lisensi Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pemanfaatan teknologi.

Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sentra inovasi dan inkubator bisnis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sentra inovasi; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan inkubator bisnis.

Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sentra Inovasi; dan b. Seksi Pengembangan Inkubator Bisnis.

(1) Seksi Pengembangan Sentra Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sentra inovasi. (2) Seksi Pengembangan Inkubator Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan inkubator bisnis.

Subdirektorat Sentra Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi kebijakan dan fasilitasi sentra kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Subdirektorat Sentra Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sentra kreatif ; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan sentra kreatif.

Subdirektorat Sentra Kreatif terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sentra Kreatif; dan b. Seksi Pengelolaan Sentra Kreatif.

(1) Seksi Pengembangan Sentra Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan Sentra Kreatif. (2) Seksi Pengelolaan Sentra Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan Sentra Kreatif.

Subdirektorat Akses Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Subdirektorat Akses Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan bank ; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan non bank.

Subdirektorat Akses Pembiayaan terdiri atas: a. Seksi Akses Pembiayaan Bank; dan b. Seksi Akses Pembiayaan Non Bank .

(1) Seksi Akses Pembiayaan Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan bank. (2) Seksi Akses Pembiayaan Non Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan non bank.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;

Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I ; c. Inspektorat II; dan d. Inspektorat III.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. pelaksanaan analisis dan pemantauan serta advokasi atas laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pengawasan masyarakat; c. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan dan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; b. Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; c. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; d. Bagian Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran; dan b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan penganggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; dan b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan penganggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan; dan b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan;

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas: a. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan; dan b. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

(1) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan. (2) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan, dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan b. penyiapan bahan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; dan b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiaapan bahan penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengambangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.

(2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan b. Subbagian Keuangan.

(1) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat jenderal. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Inspektorat III terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; b. pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif;dan d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif; d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; dan e. Pusat Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran, perbendaharaan dan gaji, akuntansi dan verifikasi, serta inventarisasi kekayaan milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan d. pengelolaan urusan persuratan, data dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Umum dan Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta fasilitasi kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan c. pelaksanaan fasilitasi kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran; b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan c. Subbagian Kerjasama.

(1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Subbagian Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta pemantauan, evaluasi, perumusan dan penyusunan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b. pelaksanaan perencanaan formasi, pengadaan, dan pengembangan, serta disiplin pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. pelaksanaan penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana; b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan c. Subbagian Mutasi Pegawai.

(1) Subbagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta pemantauan, evaluasi, perumusan dan penyusunan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan dan pengembangan, serta disiplin pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (3) Subbagaian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, data dan informasi, serta rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata persuratan, data dan informasi, serta kearsipan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Persuratan, Data dan Informasi; dan b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Persuratan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, data dan informasi, serta kearsipan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian dan publikasi data penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan terdiri atas: a. Bidang Program dan Evaluasi; b. Bidang Data dan Publikasi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Evaluasi.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan. (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Bidang Data dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan serta penyajian dan publikasi data dan informasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Bidang Data dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan

b. pelaksanaan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Bidang Data dan Publikasi terdiri atas: a. Subbidang Data; dan b. Subbidang Publikasi.

(1) Subbidang Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan. (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif; dan b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian dan publikasi data penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Bidang Program dan Evaluasi; b. Bidang Data dan Publikasi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. kegiatan serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif; dan b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Evaluasi.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif. (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Bidang Data dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan serta penyajian dan publikasi data dan informasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Bidang Data dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif; dan b. pelaksanaan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Bidang Data dan Publikasi terdiri atas: a. Subbidang Data; dan b. Subbidang Publikasi.

(1) Subbidang Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif. (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kepariwisataan; dan b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang ekonomi kreatif.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan; b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan; dan b. penyelenggaraan dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan terdiri atas: a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan b. Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan. (2) Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan dan kerja sama pengembangan sumberdaya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan b. penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan b. Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (2) Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pusat Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Pusat Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dan b. pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Bidang Kompetensi Kepariwisataan; b. Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kompetensi Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Bidang Kompetensi Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dan b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Bidang Kompetensi Kepariwisataan terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. (2) Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi di bidang ekonomi kreatif, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi di bidang ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif; dan b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif. (2) Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

(1) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibantu oleh 4 (empat) Staf Ahli. (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan.

(4) Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal dan sehari-hari dibina oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian pada Biro Umum.

Staf Ahli terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif; b. Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi; c. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan d. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(1) Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah perlindungan keanekaragaman karya kreatif. (2) Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah jasa ekonomi. (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah hubungan antar lembaga. (4) Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala.

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan penyusunan data dan informasi; dan b. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi.

Pusat Data dan Informasi terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan Data; b. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, analisis, evaluasi dan pengolahan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan b. penyimpanan dan pelayanan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bidang Pengelolaan Data terdiri atas: a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan b. Subbidang Penyimpanan dan Pelayanan Data.

(1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan evaluasi data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Subbidang Penyimpanan dan Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pelayanan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, jaringan dan infrastruktur teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Bidang Pengembangan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi; dan b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur.

Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbidang Sistem Aplikasi; dan b. Subbidang Jaringan dan Infrastruktur.

(1) Subbidang Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. (2) Subbidang Jaringan dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi.

(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dipimpin oleh Kepala.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai; b. penyiapan materi pendidikan dan pelatihan;

c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; d. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; f. pelayanan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Kerja Sama; c. Bidang Penyelenggaraan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi keuangan. (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, penyusunan kebijakan dan program, serta hubungan kerja sama pendidikan dan pelatihan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai; b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, sistem dan metoda pendidikan dan pelatihan pegawai; dan c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi dan lembaga.

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Kerja Sama.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, penyusunan program, serta pengembangan kurikulum, sistem, dan metoda pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja sama pendidikan dan pelatihan pegawai.

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pegawai; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural pegawai; dan c. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pegawai. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan diklat pimpinan.

(1) Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala.

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan komunikasi publik melalui publikasi dan analisis berita, pelayanan informasi publik, serta hubungan antar lembaga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan, serta analisis berita dan opini publik; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pelayanan informasi serta dokumentasi; c. pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara/pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam dan luar negeri; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Komunikasi Publik.

Pusat Komunikasi Publik terdiri atas: a. Bidang Publikasi dan Analisis Berita; b. Bidang Informasi Publik; c. Bidang Hubungan Antar Lembaga; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Publikasi dan Analisis Berita mempunyai tugas melaksanakan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan, serta analisis berita dan opini publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bidang Publikasi dan Analisis Berita menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan; dan b. pelaksanaan analisis berita dan opini publik serta pencitraan.

Bidang Publikasi dan Analisis Berita terdiri atas: a. Subbidang Publikasi dan Pemberitaan; dan b. Subbidang Analisis Berita.

(1) Subbidang Publikasi dan Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian pemberitaan, serta hubungan dengan media massa. (2) Subbidang Analisis Berita mempunyai tugas melakukan pameran, publikasi, analisis berita dan opini publik serta pencitraan.

Bidang Informasi Publik mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bidang Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengemasan, penyajian, dan pelayanan pengguna informasi; dan b. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan dokumentasi informasi.

Bidang Informasi Publik terdiri atas: a. Subbidang Pelayanan Informasi; dan b. Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

(1) Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengemasan, penyajian, dan pelayanan pengguna informasi.

(2) Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan dokumentasi informasi.

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan dengan lembaga Negara/Pemerintah dan lembaga dunia usaha dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan hubungan dengan lembaga Negara/Pemerintah; dan b. pelaksanaan hubungan dengan lembaga dunia usaha dan masyarakat.

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas: a. Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah; dan b. Subbidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah.

(1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan hubungan dengan lembaga Negara/Pemerintah. (2) Subbidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan hubungan dengan lembaga dunia usaha dan masyarakat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Komunikasi Publik.

Di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugasnya masing-masing.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(1) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a. (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau serendah- rendahnya eselon II.a. (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a. (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a. (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

(1) Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Perubahan pembagian obyek pengawasan Inspektorat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 697 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2012 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN