Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJALEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

(1) Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LIPI, adalah Lembaga Pemerintah Non- Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi. (2) LIPI dipimpin oleh seorang Kepala.

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LIPI menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan; b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar; c. penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terforkus; d. pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LIPI mempunyai kewenangan: a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c. penetapan sistem informasi di bidangnya; dan d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
2. penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar;
3. penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan, dan kriteria kelembagaan ilmiah;
4. pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.

LIPI terdiri atas: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Sekretariat Utama; d. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian; e. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati; f. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik; g. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan; h. Deputi Bidang Jasa Ilmiah; i. Inspektorat; www.djpp.kemenkumham.go.id

j. Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan k. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti.

Kepala mempunyai tugas: a. memimpin LIPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIPI; c. MENETAPKAN kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIPI yang menjadi tanggungjawabnya; dan d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala. (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LIPI. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. mewakili Kepala, apabila Kepala berhalangan; b. membantu Kepala dalam pembinaan pengawasan di lingkungan LIPI; c. membantu Kepala dalam pembinaan jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional Non-Peneliti di lingkungan LIPI; d. melakukan tugas lain atas petunjuk Kepala.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LIPI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LIPI; b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LIPI; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga LIPI; d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LIPI; dan e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LIPI.

Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; c. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan d. Biro Umum.

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, serta pengelolaan anggaran, dan perbendaharaan di lingkungan LIPI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran;dan c. pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Bagian Anggaran; dan c. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, serta penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan evaluasi anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran; dan b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pengendalian anggaran.

Bagian Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan b. Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran. (2) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengendaliandan evaluasi anggaran.

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapankoordinasi dan pelaksanaan verifikasi, penyusunan laporan keuangan, pemantauan dan verifikasi penerimaan negara bukan pajak dan anggaran kerja sama, perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi, serta pengelolaan data dan informasi perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan verifikasi, dan penyusunan laporan keuangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyiapan bahan koordinasi penerimaan negara bukan pajak dan anggaran kerjasama; c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan d. pengelolaan data dan informasi perencanaan dan keuangan.

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Verifikasi Laporan Keuangan; b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Anggaran Kerja Sama; c. Subbagian Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan d. Subbagian Data dan Informasi Perencanaan dan Keuangan.

(1) Subbagian Verifikasi Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan keuangan, pembukuan dan analisis pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran; (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Anggaran Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi penerimaan negara bukan pajak dan anggaran kerjasama; (3) Subbagian Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan serta tuntutan ganti rugi; (4) Subbagian Data dan Informasi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan layanan informasi perencanaan dan keuangan.

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, mutasi, serta dokumentasi dan informasi organisasi dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan mutasi;dan d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan dokumentasi dan layanan informasi organisasi dan sumber daya manusia.

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Bagian Organisasi; b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Bagian Mutasi; dan d. Bagian Dokumentasi dan Informasi.

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapankoordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, penilaian kinerja, dan reformasi birokrasi.

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapankoordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapankoordinasi dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan penerapan disiplin pegawai.

Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan layanan informasiorganisasi dan sumber daya manusia.

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, dan pembinaan ilmiah masyarakat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hukum; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat;dan d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ilmiah masyarakat.

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Bagian Kerja Sama; b. Bagian Hukum; c. Bagian Bina Ilmiah Masyarakat; dan d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan urusan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri; dan b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri.

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.

(1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam negeri. (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama luar negeri.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perbantuan hukum, penyusunan peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama, dokumentasi, dan informasi hukum.

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan media massa, hubungan antar lembaga, dan pameran serta informasi ilmiah.

Bagian Bina Ilmiah Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan pembinaan ilmiah remaja dan pengayaan ilmiah masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Bina Ilmiah Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ilmiah bagi remaja; dan b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengayaan ilmiah bagi masyarakat.

Bagian Bina Ilmiah Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Bina Ilmiah Remaja; dan b. Subbagian Pengayaan Ilmiah Masyarakat.

(1) Subbagian Bina Ilmiah Remaja mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ilmiah bagi remaja. (2) Subbagian Pengayaan Ilmiah Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengayaan ilmiah bagi masyarakat.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan rumah tangga, tata usaha dan kearsipan, serta pengelolaan perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Rumah Tangga; b. Bagian Tata Usaha dan Kearsipan; dan c. Bagian Perlengkapan.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan dalam, keamanan dan ketertiban, serta prasarana kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi urusan dalam; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keamanan dan ketertiban; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi prasarana kawasan.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban; dan c. Subbagian Prasarana Kawasan.

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi urusan dalam. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengamanan dan ketertiban. (3) Subbagian Prasarana Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi prasarana kawasan.

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan penggandaan, kearsipan dan dokumentasi, tata usaha pimpinan.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan layanan pengadaan dan distribusi, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan teknologi informasi, serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik megara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi pengadaan dan distribusi; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasipengelolaan dan pemeliharaan jaringan teknologi informasi; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Layanan Pengadaan dan Distribusi; b. Subbagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi; dan c. Subbagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Layanan Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi layanan pengadaan dan distribusi. (2) Subbagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan jaringan teknologi informasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Subbagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang ilmu pengetahuan kebumian; b. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian geoteknologi, oseanografi, laut dalam, limnologi, metalurgi dan material; c. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Deputi Bidang Ilmu Kebumian terdiri atas: a. Pusat Penelitian Geoteknologi; b. Pusat Penelitian Oseanografi; c. Pusat Penelitian Laut Dalam; d. Pusat Penelitian Limnologi; dan e. Pusat Penelitian Metalurgi dan Material.

Pusat Penelitian Geoteknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang geoteknologi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pusat Penelitian Geoteknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang geoteknologi; b. penelitian di bidang geoteknologi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang geoteknologi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Geoteknologi terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasisertapenyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang geoteknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang geoteknologi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang geoteknologi.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan sarana dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sarana dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sarana dan Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan urusan sarana dan prasarana, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Oseanografi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang oseanografi.

Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pusat Penelitian Oseanografi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang oseanografi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penelitian di bidang oseanografi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang oseanografi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha

Pusat Penelitian Oseanografi terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; b. Bidang Sarana Penelitian; dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang oseanografi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang oseanografi. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang oseanografi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengoperasian kapal penelitian, dan peralatan penelitian, laboratorium dan sarana lainnya, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan sarana teknis; dan b. pelaksanaan urusan peralatan penelitian.

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Sarana Teknis; dan b. Subbidang Peralatan Penelitian.

(1) Subbidang Sarana Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemanfaatan, dan pemeliharaan kapal dan laboratorium penelitian. (2) Subbidang Peralatan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemanfaatan, pengembangan, dan pemeliharaan peralatan penelitian.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Umum.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Laut Dalam mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang laut dalam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pusat Penelitian Laut Dalam menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang laut dalam; b. penelitian di bidang laut dalam; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang laut dalam; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Laut Dalam terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; b. Bidang Sarana Penelitian; dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi, serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang laut dalam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang laut dalam. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang laut dalam.

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengoperasian kapal penelitian, dan peralatan penelitian, laboratorium dan sarana lainnya, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan sarana teknis; dan b. pelaksanaan urusan peralatan penelitian.

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Sarana Teknis; dan b. Subbidang Peralatan Penelitian.

(1) Subbidang Sarana Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemanfaatan, dan pemeliharaan kapal dan laboratorium penelitian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbidang Peralatan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemanfaatan, pengembangan, dan pemeliharaan peralatan penelitian.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Limnologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang limnologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pusat Penelitian Limnologi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang limnologi; b. penelitian di bidang limnologi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang limnologi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Limnologi terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang limnologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang limnologi. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang limnologi.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pelaksanaan urusan sarana dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. SubbagianKeuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sarana dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sarana dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Metalurgi dan Material mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang metalurgi dan material.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pusat Penelitian Metalurgi dan Material menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang metalurgi dan material; b. penelitian di bidang metalurgi dan material; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang metalurgi dan material; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Metalurgi dan Material terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan www.djpp.kemenkumham.go.id

penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang metalurgi dan material.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang metalurgi dan material. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang metalurgi dan material.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan sarana dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Subbagian Sarana dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sarana dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati; b. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati; c. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati terdiri atas: a. Pusat Penelitian Biologi; b. Pusat Penelitian Bioteknologi; c. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya; dan d. Pusat Penelitian Biomaterial.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pusat Penelitian Biologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang biologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pusat Penelitian Biologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi; c. penyiapan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi; d. penyiapan penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi; e. penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi; f. implementasi, diseminasi, dan pengelolaan hasil-hasil penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi; g. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi hasil-hasil penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Biologi terdiri atas: a. Bidang Botani; b. Bidang Zoologi; c. Bidang Mikrobiologi; dan d. Bagian Tata Usaha.

Bidang Botani yang selanjutnya disebut Bidang Botani “Herbarium Bogoriense” mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian, diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang botani.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bidang Botani “Herbarium Bogoriense” menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana dan program penelitian di bidang botani; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penelitian di bidang botani; c. penyiapan pelaksanaan penelitian di bidang botani; d. penyiapan pemberian bimbingan penelitian di bidang botani; e. penyiapan pengendalian penelitian di bidang botani; f. diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang botani; dan g. pengelolaan koleksi artefak flora.

Bidang Botani “Herbarium Bogoriense” terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Koleksi Botani; dan b. Subbidang Sarana Botani.

(1) Subbidang Pengelolaan Koleksi Botani yang selanjutnya disebut Subbidang Kuratorium “Herbarium Bogoriense” mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan koleksi “Herbarium Bogoriense”sebagai referensi nasional. (2) Subbidang Sarana Botani yang selanjutnya disebut Subbidang Sarana “Herbarium Bogoriense” mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana “Herbarium Bogoriense”.

Bidang Zoologi yang selanjutnya disebut Bidang Zoologi “Museum Zoologicum Bogoriense” mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian, diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang zoologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bidang Zoologi “Museum Zoologicum Bogoriense” menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penyiapan penyusnan rencana dan program penelitian di bidang zoologi; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penelitian di bidang zoologi; c. penyiapan pelaksanaan penelitian di bidang zoologi; d. penyiapan pemberian bimbingan penelitian di bidang zoologi; e. penyiapan pengendalian penelitian di bidang zoologi; f. diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang zoologi; dan g. pengelolaan koleksi fauna.

Bidang Zoologi “Museum Zoologicum Bogoriense” terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Koleksi Zoologi; dan b. Subbidang Sarana Zoologi.

(1) Subbidang Pengelolaan Koleksi Zoologi yang selanjutnya disebut Subbidang Kuratorium “Museum Zoologicum Bogoriense” mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kuratorium “Museum Zoologicum Bogoriense”. (2) Subbidang Sarana Zoologi yang selanjutnya disebut Subbidang Sarana “Museum Zoologicum Bogoriense” mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sarana “Museum Zoologicum Bogoriense”.

Bidang Mikrobiologi yang selanjutnya disebut Bidang Mikrobiologi INDONESIA Culture Collection (InaCC)mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian, diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang mikrobiologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bidang Mikrobiologi “INDONESIA Culture Collection” (InaCC) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusnan rencana dan program penelitian di bidang mikrobiologi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penelitian di bidang mikrobiologi; c. penyiapan pelaksanaan penelitian di bidang mikrobiologi; d. penyiapan pemberian bimbingan penelitian di bidang mikrobiologi; e. penyiapan pengendalian penelitian di bidang mikrobiologi; f. diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang mikrobiologi; dan g. pengelolaan koleksi mikroba.

Bidang Mikrobiologi “INDONESIA Culture Collection” (InaCC)terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Koleksi Mikrobiologi; dan b. Subbidang Sarana Mikrobiologi.

(1) Subbidang Pengelolaan Koleksi Mikrobiologi yang selanjutnya disebut Subbidang Kuratorium InaCC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kuratorium InaCC. (2) Subbidang Sarana Mikrobiologi yang selanjutnya disebut Subbidang Sarana InaCC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana InaCC.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; c. pelaksanaan urusan kerja sama dan informasi; dan d. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan d. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukanurusan administrasi kerja sama dan penyebarluasan informasi hasil penelitian biologi. (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang bioteknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pusat Penelitian Bioteknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang bioteknologi; b. penelitian di bidang bioteknologi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang bioteknologi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Bioteknologi terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bidang Sarana Penelitian; c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan www.djpp.kemenkumham.go.id

penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang bioteknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang bioteknologi. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang bioteknologi.

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian dan koleksi kebun plasma nutfah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian; dan b. pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan koleksi kebun plasma nutfah tumbuhan dan hewan.

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Subbidang Peralatan Penelitian; dan b. Subbidang Plasma Nutfah.

(1) Subbidang Peralatan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian. (2) Subbidang Plasma Nutfahmempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan koleksi kebun plasma nutfah tumbuhan dan hewan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Konservasi TumbuhanKebun Raya mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang konservasi tumbuhan kebun raya dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan ex-situ. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang konservasi tumbuhan kebun raya; b. penelitian di bidang konservasi tumbuhan kebun raya; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang konservasi tumbuhan kebun raya; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya terdiri atas: a. Bidang Konservasi Tumbuhan Ex-Situ; b. Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ; dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Konservasi Tumbuhan Ex-Situ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan konservasi tumbuhan Ex-Situ.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bidang Konservasi Tumbuhan Ex-Situ menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan registrasi dan pembibitan; dan b. pelaksanaan urusan pemeliharaan koleksi tumbuhan Ex-Situ.

Bidang Konservasi Tumbuhan Ex-Situ terdiri atas: a. Subbidang Registrasi dan Pembibitan; dan b. Subbidang Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan.

(1) Subbidang Registrasi dan Pembibitan mempunyai tugas melakukan urusan registrasi dan pembibitan. (2) Subbidang Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan koleksi tumbuhan Ex-Situ.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan Ex-Situ.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perencanaan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan Ex-Situ; dan b. pelaksanaan urusan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan konservasi tumbuhan Ex-Situ.

Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ; dan b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ.

(1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan ex-situ. (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan konservasi tumbuhan ex-situ.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pelaksanaan urusankerja sama dan informasi; dan d. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; c. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan d. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan kerja sama dan layanan informasi. (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Biomaterial mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang biomaterial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173,Pusat Penelitian Biomaterial menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang biomaterial; b. penelitian di bidang biomaterial; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang biomaterial; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Biomaterial terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi, serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang biomaterial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: c. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan d. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang biomaterial. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang biomaterial.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusankeuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 184, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian fisika, kimia, informatika, tenaga listrik dan mekatronik, elektronika dan telekomunikasi, serta pengembangan teknologi tepat guna; b. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian fisika, kimia, informatika, tenaga listrik dan mekatronik, elektronika dan telekomunikasi, serta pengembangan teknologi tepat guna;; c. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik terdiri atas: a. Pusat Penelitian Fisika; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pusat Penelitian Kimia; c. Pusat Penelitian Informatika; d. Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik; e. Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi; dan f. Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Pusat Penelitian Fisika mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang fisika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Pusat Penelitian Fisika menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang fisika; b. penelitian di bidang fisika; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang fisika; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Fisika terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; b. Bidang Sarana Penelitian; dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang fisika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang fisika. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang fisika.

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pemanfaatan sarana penelitian fisika khusus dan umum; b. pemantauan dan evaluasi sarana penelitian fisika khusus dan umum; dan c. penyusunan laporan sarana penelitian fisika khusus dan umum.

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Sarana Penelitian Fisika Khusus; dan b. Subbidang Sarana Penelitian Fisika Umum.

(1) Subbidang Sarana Penelitian Fisika Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian fisika khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbidang Sarana Penelitian Fisika Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian fisika umum.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Kimia mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang kimia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Pusat Penelitian Kimia menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang kimia; b. penelitian di bidang kimia; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang kimia; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Kimia terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; b. Bidang Sarana Penelitian; dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kimia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang kimia. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kimia.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian kimia khusus dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pemanfaatan sarana penelitian kimia khusus dan umum; b. pemantauan dan evaluasi sarana penelitian kimia khusus dan umum; dan c. penyusunan laporan sarana penelitian kimia khusus dan umum.

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Sarana Penelitian Kimia Khusus; dan b. Subbidang Sarana Penelitian Kimia Umum.

(1) Subbidang Sarana Penelitian Kimia Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian fisika khusus. (2) Subbidang Sarana Penelitian Kimia Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian fisika umum.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Informatika mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Pusat Penelitian Informatika menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang informatika; b. penelitian di bidang informatika; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang informatika; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Kimia terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang informatika. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang informatika.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik; b. penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; b. Bidang Sarana Penelitian; dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik.

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pemanfaatan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus dan umum; b. pemantauan dan evaluasi sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus dan umum; dan c. penyusunan laporan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus dan umum.

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Sarana Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik Khusus; dan b. Subbidang Sarana Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik Umum.

(1) Subbidang Sarana Penelitian Kimia Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, www.djpp.kemenkumham.go.id

serta penyusunan laporan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus. (2) Subbidang Sarana Penelitian Kimia Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik umum.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaanurusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi; b. penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; b. Bidang Sarana Penelitian; dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi.

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pemanfaatan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum; b. pemantauan dan evaluasi sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum; dan c. penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum.

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Sarana Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Khusus; dan b. Subbidang Sarana Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Umum.

(1) Subbidang Sarana Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus. (2) Subbidang Sarana Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi umum.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna; b. penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaa penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Pengembangan; b. Bidang Sarana Pengembangan; dan c. Bagian Tata Usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Pengembanganterdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Pengembangan; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna.

Bidang Sarana Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna khusus dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Bidang Sarana Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pengembangan peralatan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pengembangan sistem produksi.

Bidang Sarana Pengembangan terdiri atas: a. Subbidang Sarana Pengembangan Peralatan; dan b. Subbidang Sarana Pengembangan Sistem Produksi.

(1) Subbidang Sarana Pengembangan Peralatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan peralatan. (2) Subbidang Sarana Pengembangan Sistem Produksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sistem produksi.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan keuangan; dan b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan; b. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan; c. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan terdiri atas: a. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan; b. Pusat Penelitian Ekonomi; c. Pusat Penelitian Kependudukan; d. Pusat Penelitian Politik; dan e. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional.

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Pusat Penelitian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Pusat Penelitian Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang ekonomi; b. penelitian di bidang ekonomi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Ekonomi terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang ekonomi. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang ekonomi.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Pusat Penelitian Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Pusat Penelitian Kependudukan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang kependudukan; b. penelitian di bidang kependudukan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang kependudukan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Kependudukan terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kependudukan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang kependudukan. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kependudukan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Pusat Penelitian Politik mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Pusat Penelitian Politik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang politik; b. penelitian di bidang politik; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang politik; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Politik terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasidan promosi hasil penelitian di bidang politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang politik. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang politik.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang sumber daya regional.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang sumber daya regional; b. penelitian di bidang sumber daya regional; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang sumber daya regional; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang sumber daya regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak www.djpp.kemenkumham.go.id

kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang sumber daya regional. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang sumber daya regional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Deputi Bidang Jasa Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa ilmiah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 Deputi Bidang Jasa Ilmiah menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. perumusan kebijakan, teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian metrologi, sistem mutu dan teknologi pengujian, dokumentasi dan informasi, manajemen inovasi; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian metrologi, sistem mutu dan teknologi pengujian, dokumentasi dan informasi, manajemen inovasi; c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Deputi Bidang Jasa Ilmiah terdiri atas: a. Pusat Penelitian Metrologi; b. Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian; c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah; dan d. Pusat Inovasi.

Pusat Penelitian Metrologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang metrologi, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Pusat Penelitian Metrologi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang metrologi, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran; b. penelitian dan pengembangan di bidang metrologi; c. pengelolaan standar nasional satuan ukuran; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang metrologi, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pusat Penelitian Metrologi terdiri atas: a. Bidang Metrologi Mekanik; b. Bidang Metrologi Elektro Optik; dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Metrologi Mekanik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, penelitian dan pengembangan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi panjang, metrologi massa, dan metrologi akustik dan vibrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Bidang Metrologi Mekanik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, penelitian dan pengembangan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang metrologi panjang, metrologi massa, serta metrologi akustik dan vibrasi; b. penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian metrologi panjang, metrologi massa, dan metrologi akustik dan vibrasi; c. penyiapan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional untuk satuan ukuran panjang, massa, serta akustik dan vibrasi. d. penyiapan penyusunan program diseminasi dan pelayanan standar nasional untuk satuan ukuran panjang, massa, serta akustik dan vibrasi;

Bidang Metrologi Mekanik terdiri atas: a. Subbidang Metrologi Panjang; b. Subbidang Metrologi Massa; dan c. Subbidang Metrologi Akustik dan Vibrasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Subbidang Metrologi Panjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, dan penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi panjang. (2) Subbidang Metrologi Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, dan penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi massa. (3) Subbidang Metrologi Akustik dan Vibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, dan penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi akustik dan vibrasi.

Bidang Metrologi Elektro Optik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, penelitian dan pengembangan pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi kelistrikan, metrologi waktu dan frekuensi, metrologi suhu, dan metrologi radiometri fotometri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Bidang Metrologi Elektro Optik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, penelitian dan pengembangan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang metrologi kelistrikan, metrologi waktu dan frekuensi, metrologi suhu, dan metrologi radiometri fotometri; b. penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian metrologi kelistrikan, metrologi waktu dan frekuensi, metrologi suhu, dan metrologi radiometrifotometri; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penyiapan penyusunan program diseminasi dan pelayanan standar nasional untuk satuan ukuran kelistrikan, waktu dan frekuensi, suhu, dan radiometri fotometri; d. penyiapan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional untuk satuan ukuran kelistrikan, waktu dan frekuensi, suhu, dan radiometri fotometri.

Bidang Metrologi Elektro Optik terdiri atas: a. Subbidang Metrologi Kelistrikan; b. Subbidang Metrologi Waktu Frekuensi; c. Subbidang Metrologi Suhu; dan d. Subbidang Metrologi Radiometri Fotometri.

(1) Subbidang Metrologi Kelistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi kelistrikan. (2) Subbidang Metrologi Waktu dan Frekuensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi waktu dan frekuensi. (3) Subbidang Metrologi Suhu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi suhu. (4) Subbidang Metrologi Radiometri Fotometri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran www.djpp.kemenkumham.go.id

pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi radiometrifotometri.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan kerja sama; dan d. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Kerja Sama; dan d. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama dan penyebarluasan informasi hasil penelitian metrologi. (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengkajian di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian; b. penelitian dan pengkajian di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian terdiri atas: a. Bidang Pelayanan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pelayanan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bidang Pelayanan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian; b. penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknisdi bidang sistem mutu dan teknologi pengujian; c. penyiapan penyusunan program diseminasi dan pelayanandi bidang sistem mutu dan teknologi pengujian; d. penyiapan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian.

Bidang Pelayanan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian terdiri atas: a. Subbidang Sistem Mutu, dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Subbidang Teknologi Pengujian.

(1) Subbidang Sistem Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan di bidang sistem mutu. (2) Subbidang Teknologi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan di bidang teknologi pengujian.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian informasi ilmiah, menyediakan akses ke informasi ilmiah,dan pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi; b. pendokumentasian informasi ilmiah; c. penyediaan akses ke informasi ilmiah; d. pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendokumentasian informasi ilmiah, penyediaan akses ke informasi ilmiah, pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah terdiri atas: a. Bidang Dokumentasi; b. Bidang Diseminasi Informasi; c. Bidang Sarana Akses Informasi; dan d. Bagian Tata Usaha.

Bidang Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dokumentasi.

Bidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan diseminasi informasi.

Bidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi serta alih media dan preservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Bidang Sarana Akses Informasi menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi serta alih media dan preservasi; b. pelaksanaan pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi serta alih media dan preservasi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi serta alih media dan preservasi;.

Bidang Sarana Akses Informasi terdiri atas: a. Subbidang Pangkalan Data dan Teknologi Informasi; dan b. Subbidang Alih Media dan Preservasi.

(1) Subbidang Pangkalan Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi. (2) Subbidang Alih Media dan Preservasi melakukan pengelolaan alih media dan preservasi.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; dan c. pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaansarana penelitian, persuratan, kearsipan, www.djpp.kemenkumham.go.id

pengelolaanperlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Pusat Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan manajemen kekayaan intelektual serta inkubasi dan alih teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Pusat Inovasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang manajemen kekayaan intelektual serta inkubasi dan alih teknologi; b. pengkajian dan penelitian di bidang manajemen kekayaan intelektual serta inkubasi dan alih teknologi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang manajemen kekayaan intelektual serta inkubasi dan alih teknologi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Inovasi terdiri atas: a. Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual; b. Bidang Inkubasi dan Alih Teknologi; dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan penelitian di bidang perlindungan kekayaan intelektual dan valuasi kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana dan program perlindungan kekayaan intelektual dan valuasi kekayaan intelektual; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pengkajian dsn penelitian di bidang perlindungan kekayaan intelektual dan valuasi kekayaan intelektual; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual dan valuasi kekayaan intelektual.

Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual terdiri atas: a. Subbidang Perlindungan Kekayaan Intelektual; dan b. Subbidang Valuasi Kekayaan Intelektual.

(1) Subbidang Perlindungan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlindungan kekayaan intelektual. (2) Subbidang Valuasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan pengelolaan valuasi kekayaan intelektual.

Bidang Inkubasi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan penelitian di bidang inkubasi dan alih teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Bidang Inkubasi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana dan program perlindungan inkubasi dan alih teknologi; b. pengkajian dan penelitian di bidang inkubasi dan alih teknologi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inkubasi dan alih teknologi.

Bidang Inkubasi dan Alih Teknologi terdiri atas: a. Subbidang Inkubasi Teknologi; dan b. Subbidang Alih Teknologi.

(1) Subbidang Inkubasi Teknologi mempunyai tugas melakukan pengelolaan inkubasi teknologi. (2) Subbidang Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan pengelolaan alih teknologi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengadaan, penatausahaan BMN, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengadaan, penatausahaan barang milik negara, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana.

(1) Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LIPI dan secara admnistratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. penyusunan kebijakan teknis inovasi di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari: a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan b. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

(1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LIPI. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LIPI dan secara www.djpp.kemenkumham.go.id

admnistratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala LIPI; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

(1) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan. (2) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LIPI dan secara admnistratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Pusbindiklat Peneliti LIPI menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, serta kerja sama pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan; b. penyiapan penilaian dan akreditasi peneliti; c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti terdiri atas: a. Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi; b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Penilaian dan Akreditasi; dan d. Bagian Tata Usaha.

Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program; b. pelaksanaan kerja sama dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Program ; b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi; dan c. Subbidang Evaluasi.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program pembinaan administrasi peneliti dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti, nonpeneliti, teknis terkait dan kedinasan. (2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan kerja sama, dokumentasi dan informasi. (3) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti; dan b. penyiapan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional nonpeneliti, teknis terkait dan kedinasan.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti; dan b. Subbidang Pendidikan dan PelatihanTeknis dan Kedinasan.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kedinasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional nonpeneliti, teknis terkait dan kedinasan.

Bidang Penilaian dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian dan akreditasi peneliti jabatan fungsional peneliti.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Bidang Penilaian dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit peneliti; b. penyiapan akreditasi peneliti; dan c. koordinasi dan pelaksanaan pengukuhan Peneliti Utama menjadi Profesor Riset.

Bidang Penilaian dan Akreditasi terdiri atas: a. Subbidang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Peneliti; dan b. Subbidang Akreditasi.

(1) Subbidang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit peneliti; (2) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan akreditasi peneliti.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi di satuan kerja yang ditetapkan oleh Kepala Biro/Pusat/Inspektorat; (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan LIPI serta dengan instansi lain di luar LIPI sesuai dengan tugas masing-masing.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan LIPI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyusun dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(1) Di lingkungan LIPI dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang LIPI. (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LIPI setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a. (2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LIPI. (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LIPI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan LIPI. (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit LPSE di lingkungan LIPI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan LIPI. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala LIPI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan dan peraturan sebagai pelaksanaan dari keputusan : a. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001, tanggal 5 Juni 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; b. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 3212/M/2004,tanggal 28 Oktober 2004, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; c. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 1011/M/2002 tanggal 12 Juni 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Biota Laut Ambon, Maluku; d. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 1020/M/2002 tanggal 12 Juni 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial; e. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 1021/M/2002 tanggal 12 Juni 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala LIPI ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat mulai berlakunya peraturan Kepala LIPI ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan LIPI tetap melaksanakan tugas dan fungsi LIPI sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala LIPI ini.

Bagan Organisasi LIPI sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala LIPI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala LIPI ini.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala LIPI ini, maka: a. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; b. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 3212/M/2004tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; c. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 1011/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Biota Laut Ambon, Maluku; d. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 1020/M/2002 tentang Organisasi dan Tata KerjaBalai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial; dan e. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 1021/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id