LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

3. Jaringan pelayanan perkeretaapian adalah gabungan lintas-lintas pelayanan perkeretaapian.

4. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel.

5. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.

6. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api.

7. Petugas pengatur perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya.

8. Petugas pengendali perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengendalian perjalanan kereta api dari beberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya.

9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian.

10. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

1. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

2. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

3. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

4. Stasiun operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan atau langsir dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang

5. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

8. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang.

9. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Bagian Kesatu Umum

(1) Angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur

kereta api dalam lintas pelayanan kereta api yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

• jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota; dan
• jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.

(1) Pelayanan angkutan kereta api merupakan layanan

kereta api dalam satu lintas atau beberapa lintas pelayanan perkeretaapian yang dapat berupa bagian jaringan multimoda transportasi.

(2) Pelayanan angkutan kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:

• jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
• kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;
• kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;
• komposisi jenis pelayanan angkutan kereta api sesuai dengan tingkat pelayanan;
• keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
• jarak waktu antar kereta api (headway), jarak antar stasiun dan perhentian;
• jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap terminal/stasiun; dan
• ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan antar moda.

Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antar moda

Bagian Kedua Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Antarkota

Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang menghubungkan:

• antarkota antarnegara;
• antarkota antarprovinsi;
• antarkota dalam provinsi; dan
• antarkota dalam kabupaten/kota.

(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota

antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan perjanjian antarnegara.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota

antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api nasional ditetapkan oleh Menteri.

(3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan oleh gubernur.

(4) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam

kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3), jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota

dalam kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api nasional ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam

kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4) dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada

jaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan oleh gubernur.

Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:

• menghubungkan beberapa stasiun antarkota;
• tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
• melayani penumpang tidak tetap;
• memiliki jarak dan/atau waktu tempuh panjang;
• memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; dan
• melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota.

Bagian Ketiga Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan

Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dapat:

• melampaui 1 (satu) provinsi;
• melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
• berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang

melampaui 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan lintas pelayanan kereta

api yang berada pada jaringan jalur kereta api nasional ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang

melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan oleh gubernur.

(3) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang

berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang

melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi dan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api nasional ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang

berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan oleh gubernur.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai

kewenangannya menetapkan lintas pelayanan atas permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian.

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai

kewenangannya dapat menolak permohonan penetapan lintas pelayanan dalam hal lintas pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Dalam hal adanya kebutuhan angkutan pada suatu lintas pelayanan tertentu dan tidak terdapat permohonan dari penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menetapkan lintas pelayanan.

Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan diselenggarakan dengan kriteria pelayanan:

• menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan;
• melayani banyak penumpang berdiri;
• memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
• melayani penumpang tetap;
• memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan
• melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jaringan pelayanan dan lintas pelayanan perkeretaapian antarkota dan perkotaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Prinsip Lalu Lintas Kereta Api

(1) Jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta

api dibagi dalam beberapa petak blok.

(2) Petak blok dibatasi oleh dua sinyal berurutan sesuai

dengan arah perjalanan yang terdiri atas :

• sinyal masuk dan sinyal keluar pada 1 (satu) stasiun;
• sinyal keluar dan sinyal blok;
• sinyal keluar dan sinyal masuk di stasiun berikutnya;
• sinyal blok dan sinyal blok berikutnya; atau
• sinyal blok dan sinyal masuk.

(3) Dalam 1 (satu) petak blok pada jalur kereta api hanya

diizinkan dilewati oleh 1 (satu) kereta api.

(4) Dalam keadaan tertentu pada 1 (satu) petak blok pada

jalur kereta api dapat dilewati lebih dari 1 (satu) kereta api berdasarkan izin yang diberikan oleh Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api.

(5) Perjalanan kereta api yang memasuki petak blok yang

didalamnya terdapat kereta api atau sarana perkeretaapian dilakukan dengan kecepatan terbatas dan pengamanan khusus.

(1) Pengoperasian kereta api pada jalur ganda atau lebih

harus menggunakan jalur kanan.

(2) Dalam keadaan tertentu, pengoperasian kereta api

pada jalur ganda atau lebih dapat menggunakan jalur kiri.

(3) Penggunaan jalur kiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

• setelah mendapat perintah dari petugas pengatur perjalanan kereta api; atau
• terdapat sinyal jalur kiri (sinyal berjalan jalur tunggal sementara) yang mengizinkan kereta api untuk berjalan pada jalur kiri dengan kecepatan terbatas.

(1) Kereta api yang berjalan langsung di stasiun

dilewatkan pada jalur kereta api lurus, kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu, di peralihan jalur kereta api dari jalur ganda ke jalur

tunggal dan sebaliknya, atau stasiun yang tidak memiliki jalur lurus sesuai dengan peraturan pengamanan setempat.

(2) Dalam hal jalur kereta api lurus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilewati karena adanya gangguan operasi, kereta api yang berjalan langsung dilewatkan melalui jalur kereta api belok dengan kecepatan terbatas dan pengamanan khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip lalu lintas kereta api diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Kecepatan dan Frekuensi Kereta Api

Kecepatan maksimum kereta api ditentukan berdasarkan:

• kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum sarana perkeretaapian; dan
• sifat barang yang diangkut.

(1) Untuk kepentingan pengoperasian kereta api dan

menjamin keselamatan perjalanan kereta api, pada setiap lintas pelayanan ditentukan frekuensi kereta api yang didasarkan pada:

• kemampuan jalur kereta api yang dapat dilewati kereta api sesuai dengan kecepatan sarana perkeretaapian;
• jarak antar dua stasiun atau petak blok; dan
• fasilitas operasi.

(2) Frekuensi perjalanan kereta api dapat digolongkan

dalam:

• frekuensi rendah;
• frekuensi sedang; dan
• frekuensi tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kecepatan dan frekuensi kereta api diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Ketiga Gapeka

(1) Pelaksanaan perjalanan kereta api yang dimulai dari

stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan Gapeka.

(2) Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

oleh pemilik prasarana perkeretaapian didasarkan pada pelayanan angkutan kereta api yang akan dilaksanakan.

(3) Pembuatan Gapeka oleh pemilik prasarana

perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :

• masukan dari penyelenggara sarana perkeretaapian;
• kebutuhan angkutan kereta api; dan
• sarana perkeretaapian yang ada.

(4) Gapeka dapat berupa:

• Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional;
• Gapeka pada jaringan jalur kereta api provinsi; dan
• Gapeka pada jaringan jalur kereta api kabupaten/ kota.

Gapeka dapat diubah apabila terdapat perubahan pada:

• kebutuhan angkutan
• jumlah sarana perkeretaapian;
• kecepatan kereta api;
• prasarana perkeretaapian;
• keadaan memaksa.

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian harus

mengumumkan jadwal perjalanan kereta api yang termuat dalam Gapeka kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui media massa dan ditempel di stasiun, sebelum pemberlakuan Gapeka.

(1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian melaporkan

pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gapeka.

(3) Dalam hal terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan

Gapeka, penyelenggara prasarana perkeretaapian dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin operasi, dan/atau pencabutan izin.

(1) Perjalanan kereta api luar biasa dapat dilaksanakan

oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian atau penyelenggara sarana perkeretaapian.

(2) Dalam hal perjalanan kereta api luar biasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, harus mendapat persetujuan dari penyelenggara prasarana perkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar pembuatan Gapeka diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengaturan Perjalanan Kereta Api

(1) Pengaturan perjalanan kereta api terdiri atas wilayah

pengaturan:

• setempat;
• daerah; dan
• terpusat.

(2) Pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api sesuai Gapeka.

(3) Petugas pengatur perjalanan kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap keselamatan urusan perjalanan kereta api di wilayah pengaturannya.

Pengaturan perjalanan kereta api setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun yang bersangkutan.

Pengaturan perjalanan kereta api daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun yang ditetapkan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk pengaturan perjalanan kereta api pada 2 (dua) stasiun atau lebih.

Pengaturan perjalanan kereta api terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api di suatu tempat tertentu untuk pengaturan perjalanan kereta api dalam 1 (satu) wilayah pengaturan.

(1) Dalam hal perjalanan kereta api tidak sesuai Gapeka

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pengaturan perjalanan kereta api dilakukan oleh petugas pengendali perjalanan kereta api dan pelaksanaannya oleh petugas pengatur perjalanan kereta api.

(2) Pengaturan oleh petugas pengendali perjalanan kereta

api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui alat komunikasi yang direkam.

(3) Pengaturan perjalanan kereta api yang dilakukan oleh

petugas pengendali perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab petugas pengatur perjalanan kereta api.

Pengaturan perjalanan kereta api dilakukan dengan semboyan berupa:

• isyarat dari petugas pengatur perjalanan kereta api;
• sinyal;
• tanda; atau
• marka.

(1) Sinyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b

terdiri atas:

• sinyal utama;
• sinyal pembantu;
• sinyal pelengkap.

(2) Sinyal utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

• sinyal masuk;
• sinyal keluar;
• sinyal blok;
• sinyal darurat; dan/atau
• sinyal langsir.

(3) Sinyal pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• sinyal muka;

• sinyal pendahulu; dan/atau
• sinyal pengulang.

(4) Sinyal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:

• sinyal penunjuk arah;
• sinyal pembatas kecepatan; dan/atau
• sinyal berjalan jalur tunggal sementara.

Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c berfungsi untuk memberi peringatan atau petunjuk yang harus dipatuhi oleh masinis.

Marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d berfungsi sebagai peringatan, petunjuk, batas, atau pembeda kepada masinis mengenai kondisi tertentu pada suatu tempat tertentu yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perjalanan kereta api diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Persiapan Perjalanan Kereta Api

Paragraf 1 Umum

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian harus

mempersiapkan perjalanan kereta api.

(2) Persiapan perjalanan kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

• menyiapkan sarana dengan atau tanpa rangkaiannya;
• menyiapkan awak sarana perkeretaapian;

• memeriksa sarana perkeretaapian;
• menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal;
• memasang tanda; dan
• menyiapkan dokumen perjalanan kereta api.

Penyiapan sarana dan rangkaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

• menyiapkan lokomotif, kereta atau gerbong, kereta dengan penggerak sendiri, atau peralatan khusus, untuk didinaskan dalam perjalanan kereta api; dan
• menentukan susunan rangkaian sarana perkeretaapian untuk dirangkai oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian menjadi rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai dengan persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan kereta api.

Penyiapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi kegiatan:

• memeriksa sertifikat kecakapan;
• memeriksa kesehatan; dan
• memberi surat tugas.

(1) Pemeriksaan rangkaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (2) huruf c, paling sedikit meliputi

pemeriksaan terhadap:

• perangkat pengereman;
• peralatan keselamatan;
• peralatan perangkai; dan
• kelistrikan.

(2) Pemeriksaan rangkaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), baik untuk kereta api antarkota maupun perkotaan, dilakukan pada saat awal pengoperasian di stasiun awal.

Penyediaan waktu kereta api di stasiun awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk pelayanan kepada pengguna jasa kereta api dengan kegiatan:

• memeriksa dokumen perjalanan kereta api;
• mencocokkan jam yang digunakan masinis dan kondektur dengan jam induk di stasiun;
• mengawasi naiknya penumpang; dan
• memuat barang bawaan dan barang kiriman di kereta bagasi.

Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e dilakukan pada:

• ujung belakang kereta api; dan
• tempat lain di kereta api sesuai dengan kebutuhan.

Penyiapan dokumen perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, meliputi:

• keterangan kelaikan sarana perkeretaapian;
• keterangan tentang rangkaian kereta api, jadwal perjalanan, termasuk tempat bersilang atau penyusulan kereta api;
• dokumen untuk mencatat kejadian selama perjalanan kereta api; dan
• dokumen yang diperlukan untuk masinis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan perjalanan kereta api diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Penempatan Lokomotif dalam Rangkaian

(1) Untuk menjamin keselamatan dan dengan

memperhatikan daya tarik rangkaian, lokomotif ditempatkan pada bagian depan rangkaian kereta api.

(2) Pada tanjakan dengan gradien tertentu dan/atau

kondisi yang mengharuskan, lokomotif dapat ditempatkan di bagian belakang rangkaian sebagai lokomotif pendorong.

(1) Rangkaian kereta api dapat menggunakan 2 (dua)

lokomotif atau lebih.

(2) Rangkaian kereta api dengan 2 (dua) lokomotif atau

lebih, lokomotif kedua atau selebihnya dengan pertimbangan teknis dapat ditempatkan di tengah atau di belakang rangkaian kereta api.

(3) Dalam hal pada 1 (satu) rangkaian kereta api

memerlukan 2 (dua) lokomotif atau lebih, masinis yang berada pada lokomotif paling depan mengendalikan jalannya kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan lokomotif dalam rangkaian diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Pemeriksaan Jalur

(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api, jalur kereta

api harus diadakan pemeriksaan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

(2) Pemeriksaan jalur dilakukan oleh petugas pemeriksa

jalur dengan membawa peralatan yang diperlukan.

(3) Petugas pemeriksa jalur harus melaporkan kondisi

jalur kereta api di wilayah tugasnya kepada petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun akhir tugasnya.

(4) Pelaksanaan dan waktu pemeriksaan jalur diatur oleh

penyelenggara prasarana perkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan jalur kereta api diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Hubungan Blok

(1) Hubungan blok dalam petak blok antar 2 (dua) stasiun

untuk perjalanan kereta api terdiri atas:

• hubungan manual; dan
• hubungan otomatis.

(2) Hubungan manual sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

• telegraf;
• blok elektromekanis; dan
• blok elektris.

(3) Hubungan otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

• otomatis tertutup; dan
• otomatis terbuka.

(1) Hubungan telegraf sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (2) huruf a dilakukan dalam memberi

warta kereta api.

(2) Hubungan blok elektromekanis dan blok elektris

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengoperasikan peralatan sesuai dengan peraturan pengamanan setempat.

(1) Pertukaran warta kereta api harus dilaksanakan antar

petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun terdekat yang bersebelahan yang memiliki faslitas untuk warta kereta api.

(2) Warta kereta api harus terekam/tercatat untuk

keperluan pembuktian.

Apabila terdapat gangguan hubungan blok, hubungan dilakukan dengan hubungan blok darurat setelah petugas pengatur perjalanan kereta api menjamin:

• wesel dalam kondisi aman;
• petak blok dalam kondisi aman; dan
• dari arah berlawanan tidak akan atau sedang menjalankan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan blok diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Pemberangkatan Kereta Api

Penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan kereta api dilakukan melalui tahapan:

• penyiapan pegawai stasiun;
• penyiapan rute kereta api berangkat;
• penyiapan kereta api untuk berangkat;
• pemberian perintah berangkat;
• pengawasan pemberangkatan kereta api;
• mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal; dan
• pemberian warta berangkat kepada stasiun berikutnya.

Penyiapan pegawai stasiun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 huruf a dilakukan untuk pengoperasian kereta

api.

Penyiapan rute kereta api untuk berangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b merupakan kegiatan mengatur kedudukan wesel dan sinyal yang menunjukkan

indikasi aman untuk dilalui kereta api yang akan berangkat.

Penyiapan kereta api berangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

• masinis sudah berada di kabin masinis;
• kondektur di samping kereta api;
• penumpang dan/atau barang berada di kereta atau gerbong; dan
• pengatur perjalanan kereta api berada di tempatnya.

Pemberian perintah berangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api melalui sinyal dan tanda indikasi aman.

(1) Pengawasan pemberangkatan kereta api sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api atau didelegasikan kepada petugas lain yang ditugaskan untuk itu.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sampai kereta api melewati wesel terjauh.

Mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, dilakukan setelah kereta api melewati wesel terjauh di stasiun.

(1) Pemberian warta berangkat kepada stasiun berikutnya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf g, dilakukan dalam waktu secepatnya setelah kereta api berangkat oleh petugas pengatur perjalanan kereta api dengan memberi warta berangkat kepada petugas

pengatur perjalanan kereta api stasiun terdekat berikutnya yang memiliki fasilitas warta kereta api.

(2) Pemberian warta berangkat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku untuk hubungan blok manual.

(1) Pada saat kereta api akan melewati wesel terjauh di

stasiun, masinis harus memperhatikan tanda akhir belakang rangkaian kereta api untuk memastikan tidak terdapat bagian belakang rangkaian kereta api tertinggal atau terlepas.

(2) Dalam hal terdapat rangkaian kereta api yang

tertinggal atau terlepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masinis harus menghentikan kereta api.

(3) Apabila di stasiun dilengkapi dengan sinyal mekanis

atau elektro-mekanis untuk jalur tunggal, masinis harus memperhatikan sinyal masuk untuk kereta api yang berlawanan arah.

(4) Dalam hal sinyal masuk untuk kereta api yang

berlawanan arah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan indikasi jalur tidak aman, masinis harus memberhentikan kereta api dan menunggu perintah petugas pengatur perjalanan kereta api.

Dalam hal tidak memungkinkan masinis memastikan bagian belakang rangkaian kereta api tidak terlihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1), maka masinis dibebaskan atas tanggung jawab memperhatikan tanda ujung belakang rangkaian kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberangkatan kereta api diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Kedelapan Kereta Api dalam Perjalanan

Perjalanan kereta api pada petak blok merupakan perjalanan kereta api dari:

• sinyal keluar sampai sinyal blok;
• sinyal blok sampai sinyal blok berikutnya;
• sinyal blok sampai sinyal masuk; atau
• sinyal keluar pada suatu stasiun sampai sinyal masuk di stasiun berikutnya.

(1) Perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 pada jalur yang menggunakan sinyal blok,

dalam hal sinyal blok mengindikasikan tidak aman, masinis harus mengikuti peraturan yang berlaku.

(2) Pengaturan tentang memasuki sinyal blok tidak aman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri.

(1) Pada jalur kereta api menurun dengan gradien/derajat

tertentu, kereta api yang akan menurun harus berhenti di stasiun terdekat sebelum turunan untuk dilakukan pemeriksaan sistem pengereman dan fasilitas lainnya.

(2) Gradien/derajat tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api.

(3) Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditetapkan dalam Gapeka.

(1) Masinis yang bertugas dalam perjalanan kereta api

harus melaporkan kepada petugas pengendali perjalanan kereta api pada stasiun keberangkatan dan

pada saat perpindahan wilayah pengendalian melalui peralatan telekomunikasi yang direkam.

(2) Dalam hal masinis menemukan kejanggalan pada

jalur yang telah dilewati, masinis harus segera melaporkan kepada petugas pengendali perjalanan kereta api mengenai kejanggalan jalur tersebut disertai laporan mengenai kondisi jalur kereta api, sinyal, perlintasan, dan kondisi catu daya yang telah dilewati, melalui peralatan telekomunikasi.

(1) Pada jalur kereta api bergigi, lebih dari 1 (satu)

rangkaian kereta api dapat berjalan beriringan dalam 1 (satu) kelompok dalam satu petak blok.

(2) Perjalanan kereta api dalam kelompok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jarak dan tenggat waktu yang aman antarkereta api.

(3) Apabila salah satu kereta api dalam kelompok

terlambat, petugas pengatur perjalanan kereta api harus memberitahukan kepada petugas pengatur perjalanan kereta api yang berada di stasiun sebelumnya dan di stasiun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta api dalam perjalanan dan perjalanan kereta api di jalur bergigi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan Kedatangan Kereta Api di Stasiun

Paragraf 1 Kereta Api Memasuki Stasiun

(1) Pada waktu kereta api akan masuk stasiun operasi,

masinis wajib mematuhi indikasi sinyal masuk, indikasi sinyal muka atau indikasi sinyal pendahulu.

(2) Masinis menjalankan kereta api memasuki stasiun

sesuai dengan kecepatan yang diizinkan apabila sinyal masuk, sinyal muka atau sinyal pendahulu menunjukkan indikasi aman.

(3) Masinis wajib mengurangi kecepatan untuk

mempersiapkan kereta api berhenti di muka sinyal masuk apabila sinyal muka menunjukkan indikasi hati-hati.

(4) Masinis wajib memberhentikan kereta api di muka

sinyal masuk apabila sinyal masuk menunjukkan indikasi tidak aman.

(5) Dalam hal sinyal masuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) menunjukkan indikasi hati-hati, kereta api dapat berjalan terus memasuki stasiun untuk berhenti.

Kereta api yang berhenti di muka sinyal masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dapat berjalan kembali setelah sinyal masuk mengindikasikan aman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta api memasuki stasiun diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 2 Menerima Kedatangan Kereta Api Berhenti

(1) Petugas pengatur perjalanan kereta api setempat yang

akan menerima kedatangan kereta api sebelum memberi warta aman, wajib melakukan persiapan menerima kedatangan kereta api berhenti.

(2) Persiapan menerima kedatangan kereta api berhenti

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

• menyiapkan pegawai stasiun; dan
• menyiapkan rute kereta api datang.

(3) Setelah melakukan persiapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) petugas pengatur perjalanan kereta api memberi warta aman kepada petugas pengatur perjalanan kereta api stasiun pemberangkatan dan menerima warta berangkat dari petugas pengatur perjalanan kereta api stasiun pemberangkatan.

(4) Menjelang kereta api masuk stasiun sampai kereta api

keluar stasiun, petugas pengatur perjalanan kereta api harus mengawasi kedatangan kereta api dan kedudukan wesel.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menerima kedatangan kereta api berhenti diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Kereta Api Berhenti dan Berjalan Langsung di Stasiun

(1) Kereta api berhenti dan berjalan langsung di stasiun

sesuai dengan Gapeka.

(2) Kereta api berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berjalan kembali setelah mendapat perintah

berangkat dari petugas pengatur perjalanan kereta api.

(3) Kereta api berjalan langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) apabila sinyal masuk dan sinyal keluar menunjukkan indikasi aman.

Petugas pengatur perjalanan kereta api setempat harus melaporkan setiap kedatangan dan keberangkatan kereta api kepada petugas pengendali perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta api berhenti dan berjalan langsung di stasiun diatur dengan Peraturan Menteri

Paragraf 4 Kereta Api Berhenti di Stasiun Akhir

(1) Setelah kereta api berhenti di stasiun tujuan akhir

harus dilakukan kegiatan penghapusan pendinasan kereta api.

(2) Kegiatan penghapusan pendinasan kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• melapor dan menyerahkan dokumen perjalanan kereta api kepada petugas pengatur perjalanan kereta api atau pembantu petugas pengatur perjalanan kereta api oleh awak sarana perkeretaapian;
• melepas tanda akhiran kereta api di ujung belakang rangkaian kereta api oleh teknisi;
• melepas alat perangkai dan saluran rem di antara lokomotif dan rangkaian gerbong dan/atau kereta oleh teknisi;
• melangsir rangkaian kereta api menjadi beberapa bagian untuk proses pembongkaran, pemuatan, pemeliharaan, dan kegiatan lainnya oleh teknisi apabila diperlukan;
• menempatkan kereta atau gerbong di jalan rel yang ditentukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api; dan
• menempatkan rangkaian di jalur yang aman untuk persiapan perjalanan kereta api selanjutnya oleh petugas pengatur perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta api berhenti di stasiun akhir diatur dengan Paraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh Keterlambatan Kereta Api

(1) Perjalanan kereta api harus sesuai dengan jadwal yang

telah ditentukan dalam Gapeka.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal perjalanan

kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, penyelenggara prasarana perkeretaapian mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api.

(3) Pedoman pelaksanaan untuk mengurangi

keterlambatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi karakterisitik dan jenis fasilitas operasi pada jaringan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Bagian Kesebelas Persilangan dan Penyusulan serta Penutupan dan Pembukaan Stasiun

(1) Persilangan atau penyusulan antarkereta api

dilakukan di stasiun operasi atau tempat yang ada fasilitas untuk itu yang telah ditentukan sesuai dengan Gapeka.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan kereta api,

persilangan atau penyusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan ke stasiun operasi lain atau tempat yang ada fasilitas untuk itu oleh petugas pengendali perjalanan kereta api dan dilaksanakan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api.

(1) Stasiun operasi dapat dibuka atau ditutup sesuai

kebutuhan pelayanan perjalanan kereta api berdasarkan Gapeka.

(2) Pembukaan atau penutupan stasiun operasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

• kebutuhan operasional pada saat itu tidak dibutuhkan;
• untuk efisiensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persilangan dan penyusulan serta penutupan dan pembukaan stasiun operasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keduabelas Kereta Api Berhenti Luar Biasa

(1) Kereta api berhenti luar biasa apabila kereta api yang

menurut Gapeka berjalan langsung di stasiun operasi karena sesuatu hal harus berhenti.

(2) Hal yang menyebabkan kereta api berhenti luar biasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah:

• perpindahan persilangan dan penyusulan;
• kerusakan pada prasarana atau sarana perkeretaapian;
• perawatan prasarana perkeretaapian atau perbaikan sarana perkeretaapian;
• keadaan yang akan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;
• indikasi sabotase;
• bencana alam;
• huru-hara; dan
• adanya sarana perkeretaapian yang tertinggal pada petak blok.

Dalam hal masinis meyakini adanya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h atau terdapat benda yang menghalangi perjalanan kereta api, masinis harus menghentikan kereta

api di luar stasiun tanpa harus menunggu perintah dari petugas pengatur perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta api berhenti luar biasa diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketigabelas Penundaan Keberangkatan Kereta Api

(1) Keberangkatan kereta api dari stasiun dapat ditunda

apabila:

• terjadi kerusakan sarana kereta api; atau
• alasan teknis operasi

(2) Dalam hal penundaan perjalanan kereta api

penumpang antar kota yang memiliki waktu tempuh melebihi dari 6 jam, terjadi penundaan berangkat yang diperkirakan akan berlangsung 3 (tiga) jam atau lebih, penyelenggara sarana perkeretaapian harus menyediakan kompensasi.

(3) Tata cara penundaan keberangkatan kereta api diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Penyelenggara prasarana perkeretaapian dan/atau penyelenggara sarana perkeretaapian harus mengumumkan penundaan kereta api kepada pengguna jasa sebelum jadwal pemberangkatan kereta api.

Bagian Keempatbelas Pembatalan Keberangkatan Kereta Api

(1) Pembatalan keberangkatan kereta api dapat dilakukan

apabila:

• tidak ada angkutan;
• alasan teknis operasi; atau
• terjadi penundaan keberangkatan paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Dalam hal pembatalan keberangkatan kereta api

penumpang antar kota yang memiliki waktu tempuh melebihi dari 6 jam, penyelenggara sarana perkeretaapian harus menyediakan kereta api atau moda angkutan darat lainnya sebagai pengganti dengan kelas pelayanan yang sama.

Penyelenggara sarana perkeretaapian harus mengumumkan pembatalan kereta api kepada masyarakat atau pengguna jasa sebelum jadwal pemberangkatan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan perjalanan kereta api diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelimabelas Pengalihan Perjalanan Kereta Api

Perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengatasi rintang jalan melebihi atau sama dengan waktu tempuh perjalanan kereta api pada jalur kereta api yang akan dialihkan.

Penyelenggara sarana perkeretaapian harus mengumumkan pengalihan perjalanan kereta api kepada pengguna jasa.

Bagian Keenambelas Bagian Kereta Api yang Terputus

(1) Masinis kereta api yang mengetahui rangkaian bagian

belakang terputus dalam perjalanan harus merangkaikan kembali kereta api dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.

(2) Masinis wajib melaporkan kejadian terputusnya

rangkaian dalam perjalanan kepada petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun operasi berikutnya untuk dilakukan pemeriksaan atau tindakan lain yang diperlukan.

(1) Dalam keadaan tertentu masinis dapat meninggalkan

bagian rangkaian kereta api pada satu petak blok.

(2) Pada bagian rangkaian kereta api yang ditinggalkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang tanda tidak aman dan tanda bahaya di ujung belakang dan depan bagian rangkaian kereta api yang diletakkan pada jarak aman sehingga mudah terlihat oleh masinis lokomotif penolong.

(3) Masinis melanjutkan perjalanan kereta api tanpa

tanda akhiran rangkaian dan membunyikan tanda bahaya berulang-ulang sampai kereta api berhenti di stasiun operasi berikutnya.

(1) Petugas pengatur perjalanan kereta api yang

menerima laporan masinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) harus:

• menyatakan dan memberitahukan petak blok tidak aman kepada petugas pengatur perjalanan kereta api stasiun operasi pemberangkatan sebelumnya; dan
• meminta bantuan kepada petugas pengendali perjalanan kereta api untuk menarik bagian rangkaian kereta api yang ditinggal di petak blok.

(2) Setelah petak blok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dinyatakan aman, petugas pengatur

perjalanan kereta api memberitahukan kepada petugas pengatur perjalanan kereta api stasiun operasi pemberangkatan sebelumnya.

Kereta api dengan rangkaian terputus bagian belakang selama dalam perjalanan dan tidak diketahui oleh masinis, pengamanannya dibedakan dalam:

• sistem persinyalan mekanis; dan
• sistem persinyalan elektris.

(1) Petugas pengatur perjalanan kereta api yang

mengetahui kereta api yang melintas tanpa tanda akhiran dalam sistem persinyalan mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a yang tidak diketahui oleh masinis, harus:

• memberitahukan kepada petugas pengatur perjalanan kereta api pada stasiun operasi berikutnya yang akan dilewati agar kereta api diberhentikan luar biasa;
• memberitahukan kepada petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun operasi sebelumnya agar mengambil tindakan pengamanan terhadap kemungkinan bagian rangkaian kereta api yang terputus;
• berusaha menghentikan bagian rangkaian kereta api yang terputus apabila terdapat bagian rangkaian kereta api yang terputus berjalan terus memasuki wilayah stasiun operasi; dan
• membunyikan genta tanda bahaya yang berada pada perlintasan atau menginformasikan kepada petugas penjaga perlintasan untuk menutup pintu perlintasan sampai bagian rangkaian kereta api yang terputus melewati perlintasan.

(2) Apabila tindakan pengamanan yang dilakukan petugas

pengatur perjalanan kereta api sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak

berhasil, petugas pengatur perjalanan kereta api pada stasiun tersebut memberitahukan kepada petugas pengatur perjalanan kereta api stasiun operasi sebelumnya untuk mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

(3) Apabila usaha menghentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c tidak berhasil, pengatur perjalanan kereta api harus memberitahukan kepada petugas pengatur perjalanan kereta api stasiun operasi berikutnya agar berusaha menghentikannya.

(1) Bagian rangkaian kereta api yang terputus dan tidak

diketahui masinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, setelah kereta api melewati petak blok dan dalam indikator petak blok masih menunjukkan indikasi terisi, petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun operasi berikutnya harus menghentikan kereta api dan memberitahukan kepada masinis mengenai ketidakutuhan rangkaian.

(2) Dalam hal petugas pengatur perjalanan kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghentikan kereta api, petugas pengatur perjalanan kereta api yang bersangkutan harus memberitahukan kepada petugas pengatur perjalanan kereta api pada stasiun kereta api sebelumnya untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c dan huruf d.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan bagian kereta api yang terputus diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuhbelas Rintang Jalan

(1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus

menjaga petak blok dari rintang jalan.

(2) Rintang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat disebabkan oleh:

• peristiwa alam;
• kecelakaan;
• gangguan prasarana perkeretaapian; dan/atau
• sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api.

(3) Dalam hal terjadi rintang jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus segera dilakukan tindakan:

• penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib mengumumkan kepada masyarakat dan pengguna jasa;
• penyelenggara sarana perkeretaapian memindahkan penumpang, bagasi, dan barang hantaran ke kereta api lain atau moda angkutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perjalanan penumpang dan/atau barang tetap lancar; dan
• petugas petugas pengatur perjalanan kereta api menghentikan semua kereta api di stasiun terdekat.

(4) Dalam hal rintang jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terjadi pada salah satu jalur pada jalur ganda penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian dapat menggunakan jalur sebelahnya yang tidak terkena rintang jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian rintang jalan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapanbelas Langsiran

(1) Kegiatan langsiran dilakukan untuk:

• menyusun rangkaian kereta api;
• menambah atau mengurangi rangkaian;
• menghapuskan pendinasan kereta api; atau
• keperluan bongkar muat.

(2) Langsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan di stasiun atau di tempat lain dengan ketentuan tidak mengganggu perjalanan kereta api.

(3) Langsiran dilakukan oleh petugas langsir setelah

mendapat perintah petugas pengatur perjalanan kereta api.

(4) Pelaksanaan langsiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) harus dipandu dan dibantu oleh petugas langsir serta dikendalikan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara langsiran diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilanbelas Kewajiban Mendahulukan Perjalanan Kereta Api

(1) Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api

dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

(2) Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu

jalan di perpotongan sebidang.

(3) Dalam hal pelanggaran yang terjadi terhadap ayat (1)

dan ayat (2) pasal ini yang menyebabkan kecelakaan, maka ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian.

(4) Pintu perlintasan pada perpotongan sebidang

berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api.

Bagian Kesatu Awak Sarana Perkeretaapian

(1) Pengoperasian kereta api antarkota dan kereta api

perkotaan dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian.

(2) Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengoperasikan sarana perkeretaapian berdasarkan surat perintah tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian.

(3) Awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan

kereta api yang tidak memiliki surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat kecakapan, atau pencabutan sertifikat kecakapan.

(4) Pembekuan sertifikat kecakapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali atau mengakibatkan kecelakaan yang tidak menimbulkan korban jiwa.

(5) Pencabutan sertifikat kecakapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila awak sarana perkeretaapian pernah dibekukan sertifikatnya sebanyak 3 (tiga) kali atau mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

(1) Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111 terdiri atas:

• masinis;
• asisten masinis.

(2) Pengoperasian kereta api antarkota, masinis dibantu

oleh asisten masinis.

(3) Pengoperasian kereta api perkotaan, masinis dapat

dibantu oleh asisten masinis.

Masinis bertindak sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api.

(1) Masinis dalam mengoperasikan kereta api antarkota

atau kereta api perkotaan, harus berdasarkan Gapeka.

(2) Masinis dalam mengoperasikan kereta api antarkota

dan kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mematuhi perintah atau larangan pengatur perjalanan kereta api, sinyal, tanda, dan marka.

(3) Apabila terdapat lebih dari satu perintah atau

larangan dalam waktu yang bersamaan, masinis dan asisten masinis wajib mematuhi perintah atau larangan yang diberikan berdasarkan prioritas sebagai berikut:

• pengatur perjalanan kereta api;
• sinyal; dan
• tanda dan marka.

(4) Masinis bertanggung jawab terhadap perjalanan kereta

api.

(1) Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 112 ayat (1), dapat dibantu kondektur, teknisi dan/atau petugas lain.

(2) Kondektur, teknisi dan/atau petugas lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berdasarkan penugasan dari penyelenggara sarana perkeretaapian.

Kondektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) bertugas:

• menyiapkan dan membuat dokumen perjalanan kereta api;
• memeriksa dan menertibkan penumpang dan barang;
• membantu awak sarana perkeretaapian dalam pemberangkatan kereta api;
• memandu jalannya kereta api dengan kecepatan terbatas apabila terjadi gangguan pada prasarana dan/atau sarana kereta api; dan
• mengkoordinasikan pelaksanaan tugas petugas lain yang bekerja di kereta api.

Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) bertugas:

• melakukan perbaikan ringan peralatan atau fasilitas sarana perkeretaapian dan/atau sarana perkeretaapian; dan
• mengoperasikan fasilitas sarana perkeretaapian.

Kondektur dan teknisi selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan 117 juga harus membantu masinis dalam perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan awak sarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Angkutan

Paragraf 1 Umum

Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas:

• angkutan orang; dan
• angkutan barang

Paragraf 2 Angkutan Orang

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib

mengangkut orang yang telah memiliki karcis.

(2) Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh

pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang.

Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

• kelas pelayanan;
• nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan;
• tanggal dan waktu pemberangkatan serta kedatangan; dan
• harga karcis.

Penumpang anak yang berumur kurang dari 3 (tiga) tahun tidak dikenai biaya apabila tidak mengambil tempat duduk.

Setiap orang dilarang masuk ke dalam peron stasiun, kecuali petugas, penumpang yang memiliki karcis, dan pengantar/penjemput yang memiliki karcis peron.

(1) Penumpang yang membawa barang harus meletakkan

barang bawaannya di tempat yang ditentukan untuk meletakkan barang.

(2) Dalam hal barang bawaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diletakkan dalam kereta bagasi, barang bawaan dikenai biaya angkutan.

(3) Biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

(1) Atas persetujuan penyelenggara sarana

perkeretaapian, penumpang diperbolehkan membawa binatang peliharaan dengan syarat:

• bebas penyakit;
• tidak memakan tempat;
• tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain; dan
• dimasukkan dalam tempat khusus.

(2) Tanggung jawab terhadap binatang peliharaan yang

dibawa penumpang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penumpang yang bersangkutan.

(1) Setiap orang naik atau berada di dalam kereta api

dilarang:

• dalam keadaan mabuk;
• membawa barang berbahaya;

• membawa barang terlarang;
• berperilaku yang dapat membahayakan keselamatan dan atau mengganggu penumpang lain; atau
• berjudi atau melakukan perbuatan asusila
• membahayakan perjalanan kereta api.

(2) Orang yang melanggar larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus diturunkan di stasiun terdekat berikutnya.

(1) Orang yang tidak memiliki karcis dilarang naik kereta

api kecuali orang yang ditugaskan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

(2) Penyelenggara sarana perkeretaapian dapat

menurunkan orang yang tidak memiliki karcis di stasiun terdekat dan/atau mengenakan denda paling banyak sebesar:

• 500% (lima ratus per seratus) dari harga karcis untuk angkutan kereta api perkotaan; atau
• 200% (dua ratus per seratus) dari harga karcis untuk angkutan kereta api antarkota.

(1) Penumpang yang memiliki karcis dengan kelas

pelayanan yang lebih rendah dari kereta api yang dinaiki, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat mengenakan sanksi berupa denda dengan membayar harga karcis dari stasiun pemberangkatan awal ke stasiun tujuan akhir atau menurunkan di stasiun terdekat.

(2) Penumpang yang memiliki karcis tidak sesuai dengan

jurusan kereta api yang dinaiki, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat mengenakan sanksi sebagaimana Pasal 128 ayat (2) atau menurunkan di stasiun terdekat.

(3) Penumpang yang memiliki karcis dengan kelas

pelayanan yang lebih rendah dalam 1 (satu) rangkaian kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat

mengenakan sanksi berupa denda dengan membayar kekurangan harga karcis atau menurunkan di stasiun terdekat.

(1) Pengangkutan orang dengan kereta api harus

dilakukan dengan menggunakan kereta.

(2) Dalam keadaan tertentu penyelenggara sarana

perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara dengan ketentuan:

• kereta pada jalur yang bersangkutan tidak tersedia atau tidak mencukupi;
• adanya permintaan angkutan yang mendesak; atau
• keadaan darurat.

(3) Gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus tertutup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penumpang serta paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas berupa:

• pintu masuk/keluar;
• ventilasi udara;
• alas untuk duduk yang bersih; dan
• penerangan.

(1) Penggunaan gerbong dan/atau kereta bagasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dapat dilakukan atas persetujuan dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penggunaan gerbong dan/atau kereta bagasi untuk

keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf c dilaporkan segera setelah penggunaan gerbong dan/atau kereta bagasi untuk mengangkut orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angkutan orang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang

(1) Pengoperasian kereta api harus memenuhi standar

pelayanan minimum.

(2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• standar pelayanan minimum di stasiun kereta api; dan
• standar pelayanan minimum dalam perjalanan.

(1) Standar pelayanan minimum di stasiun kereta api

kelas besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a paling sedikit terdapat:

• informasi yang jelas dan mudah dibaca mengenai:

1. nama dan nomor kereta api;
2. jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api;
3. tarif kereta api;
4. stasiun kereta api pemberangkatan, stasiun kereta api pemberhentian dan stasiun kereta api tujuan;
5. kelas pelayanan; dan
6. peta jaringan jalur kereta api.

• loket;
• ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, dan tempat parkir;
• kemudahan naik turun penumpang;
• fasilitas penyandang cacat dan kesehatan; dan
• fasilitas keselamatan dan keamanan.

(2) Standar pelayanan minimum dalam perjalanan kereta

api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• untuk kereta api antarkota, paling sedikit meliputi:

1. pintu dan jendela;
2. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran dan nomor tempat duduk;

1. toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan kebutuhan;
2. lampu penerangan;
3. kipas angin;
4. rak bagasi;
5. restorasi;
6. informasi stasiun yang dilewati/ disinggahi secara berurutan;
7. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
8. fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan;
9. nama dan nomor urut kereta;
10. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan
11. ketepatan jadwal perjalanan kereta api.

• untuk kereta api perkotaan, paling sedikit meliputi:

1. pintu dan jendela;
2. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
3. lampu penerangan;
4. penyejuk udara;
5. rak bagasi;
6. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
7. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri;
8. fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan;
9. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan
10. ketepatan jadwal perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara standar pelayanan minimum angkutan orang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Angkutan Barang

(1) Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan

menggunakan gerbong atau kereta bagasi.

(2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri atas:

• angkutan barang umum;
• angkutan barang khusus;
• angkutan bahan berbahaya dan beracun; dan
• angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi persyaratan:

• pemuatan, pembongkaran dan penyusunan barang pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai dengan klasifikasinya; dan
• keselamatan dan keamanan barang yang diangkut.

(1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a diklasifikasikan atas:

• barang aneka;
• kiriman pos; dan
• jenazah.

(2) Pengangkutan barang aneka sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a menggunakan gerbong tertutup.

(3) Pengangkutan kiriman pos dan jenazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat menggunakan kereta bagasi.

(1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b diklasifikasikan atas:

• barang curah;
• barang cair;
• muatan yang diletakkan di atas palet;
• kaca lembaran;

• barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
• tumbuhan dan hewan hidup;
• kendaraan;
• alat berat;
• barang dengan berat tertentu; dan
• peti kemas.

(2) Pengangkutan barang curah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a menggunakan gerbong terbuka atau gerbong tertutup.

(3) Pengangkutan barang cair sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b menggunakan gerbong tangki sesuai dengan jenis barangnya, kecuali barang cair dalam kemasan dapat menggunakan gerbong tertutup atau kereta bagasi.

(4) Pengangkutan muatan yang diletakkan di atas palet

dan kaca lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dan huruf d menggunakan gerbong

tertutup.

(5) Pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas

pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan gerbong atau kereta bagasi khusus yang dilengkapi dengan alat pendingin.

(6) Pengangkutan tumbuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f menggunakan kereta bagasi atau gerbong terbuka dan harus disediakan air.

(7) Pengangkutan hewan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f menggunakan gerbong hewan harus disediakan air dan makanan hewan, harus diikat dan/atau disekat serta dilengkapi seorang atau lebih pemelihara hewan.

(8) Pengangkutan kendaraan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf g menggunakan gerbong datar atau kereta bagasi.

(9) Pengangkutan alat berat, barang dengan berat

tertentu, peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf h, huruf i, dan huruf j dapat menggunakan

gerbong datar, gerbong lekuk, atau gerbong terbuka.

(1) Angkutan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c, diklasifikasikan atas:

• mudah meledak;
• gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
• cairan mudah terbakar;
• padatan mudah terbakar;
• oksidator, peroksida organik;
• racun dan bahan yang mudah menular;
• radio aktif;
• korosif;
• berbahaya dan beracun lainnya.

(2) Angkutan bahan berbahaya dan beracun dapat

menggunakan gerbong terbuka, gerbong tertutup, atau gerbong khusus setelah dikemas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf d, dapat menggunakan gerbong terbuka, gerbong tertutup, atau gerbong khusus setelah dikemas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkutan bahan berbahaya dan beracun, dan

limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dan Pasal 140 harus memenuhi syarat :

• pengirim merupakan instansi yang berwenang atau pengguna jasa yang telah mendapat izin tertulis dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang terkait;
• bongkar muat dilakukan pada tempat dan/atau stasiun tertentu yang mempunyai fasilitas bongkar muat sesuai dengan kekhususan bahan yang diangkut;
• diangkut dengan gerbong sesuai dengan jenis bahan yang diangkut dan diberikan tanda khusus;

• dilakukan pengawalan dan/atau menyertakan petugas yang memiliki keterampilan dan kualifikasi tertentu sesuai sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut;
• petugas pengawal harus mengambil tindakan apabila terjadi hal-hal yang membahayakan keamanan dan keselamatan barang yang dibawa;
• antara 2 (dua) gerbong yang berisi harus ditempatkan gerbong kosong sebagai penyekat; dan
• perjalanan kereta api menggunakan kecepatan sesuai dengan kecepatan yang ditetapkan.

(2) Awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan

mengangkut bahan berbahaya dan beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun harus mengetahui sifat dan karakteristik barang yang diangkut.

Pemuatan dan penyusunan barang harus memenuhi persyaratan:

• berat barang yang dimuat tidak melebihi beban gandar untuk masing-masing gandar gerbong; dan
• beban gandar gerbong yang dimuat barang tidak melebihi beban gandar jalur kereta api.

Pemuatan dan pembongkaran barang dapat dilakukan di:

• stasiun kereta api; atau
• tempat lain diluar stasiun kereta api yang diperuntukkan untuk bongkar dan muat barang yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pengangkutan barang dengan kereta api dilaksanakan

berdasarkan perjanjian angkutan antara penyelenggara sarana perkeretaapian dan pengguna jasa angkutan kereta api.

(2) Isi perjanjian angkutan barang paling sedikit memuat:

• nama dan alamat pengguna jasa angkutan kereta api;
• nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan;
• tanggal dan waktu keberangkatan dan kedatangan;
• jenis barang yang diangkut; dan
• tarif yang disepakati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuatan, penyusunan, pengangkutan dan pembongkaran barang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Tarif

Paragraf 1 Umum

(1) Tarif angkutan kereta api terdiri atas tarif angkutan

orang dan tarif angkutan barang.

(2) Pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pedoman penetapan tarif angkutan berdasarkan

perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.

Paragraf 2 Tarif Angkutan Orang

(1) Tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 146 ayat (1) merupakan besaran biaya yang

dinyatakan dalam biaya per penumpang per kilometer.

(2) Tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

(3) Tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib diumumkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan.

(4) Pengumuman tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dilakukan di stasiun dan/atau media

cetak/elektronik.

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian melaporkan tarif

yang ditetapkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang mengeluarkan izin operasi.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya melakukan evaluasi penetapan dan pelaksanaan tarif.

(3) Dalam hal penetapan dan pelaksanaan tarif oleh

penyelenggara sarana perkeretaapian tidak sesuai dengan Pedoman Penetapan Tarif yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat

(2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• pembekuan izin operasi;
• pencabutan izin operasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat

menetapkan tarif angkutan apabila:

• masyarakat belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi; atau
• dalam rangka pertumbuhan daerah baru atau dalam rangka pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas pembangunan nasional yang secara ekonomis belum menguntungkan untuk angkutan perintis.

(2) Dalam hal tarif yang ditetapkan oleh Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih rendah dari tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian, selisih tarif menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam bentuk kewajiban pelayanan publik .

(3) Dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

menugaskan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, maka selisihnya menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis paling sedikit harus memenuhi standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2).

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya:

• menetapkan lintas pelayanan untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis; dan

• melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan tarif yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Tarif Angkutan Barang

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) merupakan besaran biaya yang dinyatakan dalam biaya per ton per kilometer.

(1) Dalam hal barang yang diangkut memiliki sifat dan

karakteristik tertentu, besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai Pedoman Penetapan Tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

• kesepakatan yang didahului dengan negosiasi; atau
• kesepakatan atas tarif yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif angkutan barang diatur dengan Peraturan Menteri

Paragraf 4 Pembatalan Perjalanan

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib

mengembalikan jumlah biaya yang telah dibayar oleh penumpang atau pengirim barang apabila terjadi pembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

(2) Apabila pembatalan dilakukan di awal perjalanan,

penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengembalikan seluruh biaya angkutan.

(1) Penumpang dapat membatalkan keberangkatan atas

keinginan sendiri.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus dilaporkan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal keberangkatan.

(3) Dalam hal pembatalan dilakukan 30 (tiga puluh) menit

sebelum jadwal keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penumpang mendapat pengembalian sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari harga karcis.

(4) Dalam hal pembatalan dilakukan kurang dari 30 (tiga

puluh) menit sebelum jadwal keberangkatan, penumpang tidak mendapat pengembalian harga karcis.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan

keberangkatan diatur oleh penyelenggara sarana perkeretaapian

(1) Pengguna jasa angkutan barang dapat membatalkan

pengiriman atas keinginan sendiri.

(2) Ketentuan mengenai pembatalan pengiriman barang

diatur oleh penyelenggara sarana perkeretaapan. Paragraf 5 Biaya Penggunaan Prasarana

(1) Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian

menggunakan prasarana perkeretaapian yang dimiliki atau dioperasikan oleh penyelenggara prasarana

perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian harus membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.

(2) Besarnya biaya penggunaan prasarana perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana

perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan beban penggunaan prasarana yang berdampak pada biaya perawatan, biaya pengoperasian, dan penyusutan prasarana dengan memperhitungkan prioritas penggunaan prasarana perkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggunaan prasarana diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Angkutan Kereta Api Khusus

(1) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus hanya

digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu.

(2) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian umum dan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian khusus lainnya.

(3) Dalam hal terjadi integrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) maka berlaku ketentuan pelayanan perkeretaapian umum

(4) Dalam hal pelayanan angkutan perkeretaapian khusus

diintegrasikan dengan jaringan pelayanan angkutan

perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari:

• Menteri, pada jaringan jalur perkeretaapian nasional;
• gubernur, pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi; atau
• bupati/walikota, pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.

(5) Dalam hal pelayanan angkutan perkeretaapian khusus

diintegrasikan dengan jaringan pelayanan perkeretaapian khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari:

• Menteri, untuk pengintegrasian dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian khusus lainnya yang menghubungkan antarprovinsi;
• gubernur, untuk pengintegrasian dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian khusus lainnya yang menghubungkan antara kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
• bupati/walikota, untuk pengintegrasian dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian khusus lainnya yang menghubungkan pelayanan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pengintegrasian pelayanan angkutan kereta api khusus dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian umum dan/atau jaringan perkeretaapian khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dilaksanakan melalui kerja sama antara badan usaha perkeretaapian khusus dan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha perkeretaapian khusus lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan pengintegrasian pelayanan angkutan perkeretaapian khusus diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian dan

penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian setiap triwulan kepada:

• Menteri, untuk perkeretaapian nasional;
• gubernur, untuk perkeretaapian provinsi; atau
• bupati/walikota, untuk perkeretaapian kabupaten/ kota.

(2) Laporan penyelenggara sarana perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• jumlah kereta api;
• frekuensi perjalanan kereta api;
• jumlah penumpang;
• jumlah lintas yang dilayani;
• data gangguan operasi;
• data kecelakaan;
• keterlambatan keberangkatan dan kedatangan;
• pembatalan perjalanan kereta api;
• kondisi sarana; dan
• laporan keuangan.

(3) Laporan penyelenggara prasarana perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• jumlah kereta api;
• kapasitas lintas;
• frekuensi;
• jumlah lintas yang dilayani;
• data gangguan operasi;
• data kecelakaan;
• keterlambatan keberangkatan dan kedatangan;
• perubahan Gapeka;
• kondisi prasarana;
• pembatasan kecepatan; dan
• laporan keuangan.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan

evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1).

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai dasar melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian serta untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 165 dikenai sanksi administrasi berupa:

• teguran tertulis;
• pembekuan izin operasi; dan
• pencabutan izin operasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengenaan sanksi administratif penyelenggaraan angkutan kereta api diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Terhadap Penumpang yang Diangkut

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung

jawab terhadap penumpang yang mengalami kerugian,

luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi penumpang yang luka-luka; dan
• santunan bagi penumpang yang meninggal dunia.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dimulai sejak penumpang diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang tercantum dalam karcis.

(1) Penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, dan

keluarga dari penumpang yang meninggal dunia sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api harus memberitahukan kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian paling lama 12 (dua belas) jam terhitung sejak kejadian.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada penyelenggara sarana melalui awak sarana perkeretaapian atau petugas pengatur perjalanan kereta api pada stasiun terdekat dengan menunjukkan karcis.

(1) Dalam hal penumpang yang mengalami kerugian,

luka-luka, dan keluarga dari penumpang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) tidak dapat memberitahukan kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib memberitahukan kepada keluarga dari penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka atau meninggal dunia sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api.

(2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian segera

memberikan ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi penumpang yang luka-luka atau santunan penumpang yang meninggal dunia.

(3) Ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi penumpang

yang luka-luka atau santunan penumpang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh penyelenggara sarana perkeretaapian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian.

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian tidak

bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan penyelenggara sarana perkeretaapian atau orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian di atas kereta api.

(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan

ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Penyelenggara sarana perkeretaapian ikut bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang merugikan penumpang yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan secara sah selama pengoperasian kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian santunan, pengobatan dan besarnya ganti kerugian terhadap penumpang dan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Tanggung Jawab terhadap Barang yang Diangkut

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung

jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan karena

kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian dalam pengoperasian angkutan kereta api.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• barang hilang sebagian atau seluruhnya;
• rusak sebagian atau seluruhnya;
• musnah;
• salah kirim; dan/atau
• jumlah dan/atau jenis kiriman barang diserahkan dalam keadaan tidak sesuai dengan surat angkutan.

(3) Besarnya ganti kerugian dihitung berdasarkan

kerugian yang nyata-nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan.

(1) Pada saat barang tiba di tempat tujuan, penyelenggara

sarana perkeretaapian segera memberitahukan kepada penerima barang bahwa barang telah tiba dan dapat segera diambil.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender

terhitung sejak barang tiba di tempat tujuan penyelenggara sarana perkeretaapian tidak memberitahukan kepada penerima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna jasa atau penerima barang berhak mengajukan klaim ganti kerugian.

(3) Pengajuan klaim ganti kerugian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian dimulai sejak 7 (tujuh) hari kalender sejak diberikannya hak pengajuan klaim ganti kerugian.

(4) Apabila penerima barang tidak mengajukan klaim

ganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak untuk mengajukan klaim ganti kerugian kepada penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi gugur.

Pihak penerima barang yang tidak menyampaikan keberatan pada saat menerima barang dari penyelenggara sarana perkeretaapian, dianggap telah menerima barang dalam keadaan baik.

Penyelenggara sarana perkeretaapian dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian apabila:

• penerima barang terlambat dan/atau lalai mengambil barang setelah diberitahukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian;
• kerugian tidak disebabkan kelalaian dalam pengoperasian angkutan kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian; dan
• kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab terhadap barang yang diangkut diatur dengan Peraturan Menteri.

ASURANSI

Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan:

• tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa;
• awak sarana perkeretaapian dan orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian di atas kereta api;
• sarana perkeretaapian; dan
• kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

(1) Asuransi tanggung jawab terhadap pengguna jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a meliputi:

• asuransi penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1); dan
• asuransi barang terhadap kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi tanggung

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Asuransi awak sarana perkeretaapian dan orang yang

dipekerjakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian di atas kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b meliputi asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja.

(2) Besarnya nilai pertanggungan asuransi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Asuransi sarana perkeretaapian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 179 huruf c meliputi risiko kerusakan sarana perkeretaapian.

(2) Besarnya nilai pertanggungan asuransi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai pertanggungan paling sedikit senilai sarana perkeretaapian.

(1) Asuransi kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d meliputi luka-luka, cacat, meninggal dunia, dan kerugian harta benda.

(2) Besarnya nilai pertanggungan asuransi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi.

Ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan kereta api untuk kereta api kecepatan tinggi, monorel, motor induksi linier, gerak udara, levitasi magnetis, trem, kereta gantung, sesuai dengan karakteristiknya diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

semua peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan kereta api yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Peralihan Masinis menjadi pemimpin perjalanan

kereta api dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777) dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2009

INDONESIA,

YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2009

,