Pasal 164

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian dan

penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian setiap triwulan kepada:

• Menteri, untuk perkeretaapian nasional;
• gubernur, untuk perkeretaapian provinsi; atau
• bupati/walikota, untuk perkeretaapian kabupaten/ kota.

(2) Laporan penyelenggara sarana perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• jumlah kereta api;
• frekuensi perjalanan kereta api;
• jumlah penumpang;
• jumlah lintas yang dilayani;
• data gangguan operasi;
• data kecelakaan;
• keterlambatan keberangkatan dan kedatangan;
• pembatalan perjalanan kereta api;
• kondisi sarana; dan
• laporan keuangan.

(3) Laporan penyelenggara prasarana perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• jumlah kereta api;
• kapasitas lintas;
• frekuensi;
• jumlah lintas yang dilayani;
• data gangguan operasi;
• data kecelakaan;
• keterlambatan keberangkatan dan kedatangan;
• perubahan Gapeka;
• kondisi prasarana;
• pembatasan kecepatan; dan
• laporan keuangan.