PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015
Pasal 3
(1) Dalam rangka percepatan pembangunan untuk
penyelenggaraan perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1),
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat
menugaskan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk
pembangunan prasarana perkeretaapian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf
a.
(2) Pelaksanaan pembangunan prasarana
perkeretaapian oleh Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
www.peraturan.go.id
2016, No.180 -4-
dilaksanakan:
secara bertahap; dan
menggunakan lebar rel standard gauge (ukuran
rel standar 1.435 mm).
(3) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyusun dokumen teknis
dan dokumen anggaran biaya rencana
pembangunan dengan mengacu kepada spesifikasi
teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
(4) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan
badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-
kaidah bisnis yang baik.
(5) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyiapkan dan
menyampaikan Rencana Pembangunan termasuk
kebutuhan detil untuk pendanaan yang dituangkan
dalam:
Rencana Tahunan Kebutuhan Pendanaan; dan
Rencana Komprehensif Pembangunan
Prasarana Perkeretaapian.
(6) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang
meliputi pengoperasian, perawatan, dan
pengusahaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Pendanaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
terdiri atas:
www.peraturan.go.id
2016, No.180
modal perusahaan;
patungan modal perusahaan dengan badan
usaha lainnya yang sah;
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
pinjaman dari lembaga keuangan;
penerbitan surat utang atau obligasi;
pinjaman dari Pemerintah Daerah;
hibah yang sah dan tidak mengikat;
Dana Cadangan Daerah; dan/atau
bentuk pendanaan lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
- Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penyertaan
Modal Daerah, Pinjaman dari Pemerintah Daerah,
dan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1), Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta mengalokasikan anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan
mendapatkan pendanaan yang bersumber dari
Pinjaman dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta mengembalikan Pinjaman dari Pemerintah
Daerah dalam bentuk penyerahan seluruh
prasarana perkeretaapian yang telah dibangun
kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
www.peraturan.go.id
2016, No.180 -6-
- Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal
yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7A
(1) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan
telah menyelesaikan pembangunan prasarana
perkeretaapian dan pendanaannya tidak bersumber
dari Penyertaan Modal Daerah dan/atau Pinjaman
dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta melakukan pembayaran atas
pengalihan prasarana perkeretaapian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembayaran atas pengalihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau
sekaligus melalui Dana Cadangan Daerah dan/atau
sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7B
Sebelum dilakukannya pengembalian pinjaman dalam
bentuk penyerahan seluruh prasarana perkeretaapian
yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) atau pembayaran atas pengalihan prasarana
perkeretaapian yang telah dibangun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1), Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta meminta Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan
pemeriksaan atas kewajaran biaya yang telah
dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan.
www.peraturan.go.id
2016, No.180
- Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Dalam rangka percepatan pemanfaatan hasil
pembangunan prasarana perkeretaapian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
menugaskan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
penyelenggara sarana perkeretaapian.
(2) Pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada awal
tahap pembangunan prasarana perkeretaapian.
(3) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat melakukan penunjukan langsung untuk
pengadaan sarana perkeretaapian.
(4) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya
dalam rangka penyelenggaraan sarana
perkeretaapian dengan memperhatikan kaidah
bisnis yang baik dan saling menguntungkan.
- Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) pasal
yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut
Pasal 8A
(1) Untuk meningkatkan keterjangkauan tarif
Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang dioperasikan oleh
Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1), Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dapat memberikan subsidi dan/atau
bantuan sejenis dalam rangka penyelenggaraan
www.peraturan.go.id
2016, No.180 -8-
Kewajiban Pelayanan Publik/Public Services
Obligation sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Subsidi dan/atau bantuan sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk
Belanja Subsidi.
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016
,
ttd.
www.peraturan.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian
umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, terutama untuk memperkuat dan meningkatkan
pendanaan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan oleh
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta
meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan
terhadap pencapaian pekerjaan pembangunan prasarana
yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang
Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
www.peraturan.go.id
2016, No.180
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 206);
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4);