PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Perkeretaapian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Perkeretaapian umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

2. Perkeretaapian khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

3. Perkeretaapian antarkota adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain.

4. Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.

5. Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan perkeretaapian yang meliputi perkeretaapian nasional, perkeretaapian provinsi, dan perkeretaapian kabupaten/kota.

6. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

7. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. 9. Badan Usaha adalah BadanPerundang-undanganUsaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. Peraturan

8. Penyelenggara perkeretaapianditjen khusus adalah badan usaha yang mengusahakan penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

9. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.

10. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

11. Jaringan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

2. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

3. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

4. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

5. Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

6. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

7. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.

8. Lokomotif adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk Perundang-undangan menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus. Peraturan

9. Kereta adalah saranaditjen perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.

10. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif digunakan untuk mengangkut barang.

11. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, misalnya kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.

12. Persyaratan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.

2. Spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.

3. Pengujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi prasarana atau sarana perkeretaapian.

4. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana atau sarana perkeretaapian.

5. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan prasarana atau sarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.

6. Petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan untuk mengoperasikan prasarana perkeretaapian oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.

7. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. Perundang-undangan

8. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung Peraturan jawab sebagai pemimpinditjen perjalanan kereta api.

9. Asisten Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api.

10. Sertifikasi pengujian prasarana atau sarana perkeretaapian adalah proses pemeriksaan, pengujian, untuk menetapkan kelaikan operasi prasarana atau sarana perkeretaapian.

11. Sertifikat uji pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau sarana perkeretaapian.

12. Sertifikat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Sertifikat uji berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau sarana perkeretaapian setelah memiliki sertifikat uji pertama.

2. Sertifikat kecakapan adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian atau tenaga operasi prasarana perkeretaapian.

3. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga penguji, tenaga pemeriksa, dan tenaga perawatan.

4. Kualifikasi adalah tingkat kecakapan atau keahlian sesuai dengan kategori sertifikat untuk kompetensi tertentu.

5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga atau badan hukum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

6. Pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di bidang perkeretaapian sesuai standar kompetensi.

7. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus yang selanjutnya disebut izin pembangunan adalah izin yang harus dimiliki oleh badan usaha yang akan menyelenggarakan perkeretaapianPerundang-undangankhusus.

8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah Peraturan adalah Presiden Republikditjen Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

10. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perkeretapian.

Pasal 2 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Perkeretaapian diselenggarakan untuk memperlancar

perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur, dan efisien.

(2) Penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

(1) Pengaturan perkeretaapian meliputi:

• tatanan perkeretaapian umum;
• penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian;
• sumber daya manusia perkeretaapian;
• perizinan;
• pembinaan; dan
• lalu lintas dan angkutan kereta api.

(2) Pengaturan lalu lintas dan angkutan kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

BAB II Perundang-undangan

TATANAN PERKERETAAPIAN UMUM Peraturan ditjen Bagian Kesatu Umum

(1) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

• perkeretaapian nasional;
• perkeretaapian provinsi; dan
• perkeretaapian kabupaten/kota.

(2) Tatanan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian nasional.

(3) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

(1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan rencana induk perkeretaapian.

(2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antarkota.

(3) Rencana pengembangan perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api yang sudah ada maupun jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.

(1) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

• rencana induk perkeretaapian nasional;
• rencana induk perkeretaapian provinsi; dan c. rencana induk perkeretaapianPerundang-undangankabupaten/kota.

(2) Rencana induk perkeretaapian dibuat untuk jangka Peraturan

waktu paling sedikitditjen20 (dua puluh) tahun.

(3) Rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 5

(lima) tahun.

(4) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis

tertentu rencana jangka panjang perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk perkeretaapian.

Bagian Kedua . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

(1) Rencana induk perkeretaapian nasional meliputi:

• rencana induk perkeretaapian antarkota antarprovinsi dan antarkota antarnegara; dan
• rencana induk perkeretaapian perkotaan antarprovinsi.

(2) Rencana induk perkeretaapian nasional disusun dengan

memperhatikan:

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• rencana induk jaringan moda transportasi lainnya; dan
• kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi nasional.

(1) Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran

transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

• prakiraan jumlah perpindahan penumpang dan barang:

1. antarpusat kegiatan nasional;
2. antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan luar negeri; dan 3) antara pusat kegiatanPerundang-undangannasional dengan pusat kegiatan provinsi.

• prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau Peraturan barang dari danditjenke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian nasional; dan
• prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah provinsi.

Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:

• arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional dalam keseluruhan moda transportasi;

• prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran nasional;

• rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasional;
• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional; dan
• rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

• pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian nasional dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi nasional;
• pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi nasional;
• peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian nasional dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi nasional; dan
• peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi nasional.

Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi: a. prakiraan jumlah perpindahanPerundang-undanganorang dan/atau barang antarpusat kegiatan nasional dan antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatanPeraturanprovinsi;

• prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang ditjen antara pusat kegiatan nasional dan luar negeri;
• prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian nasional; dan
• prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah provinsi.

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:

• rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional;

• rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional; dan
• rencana fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional.

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:

• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian nasional; dan
• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian nasional dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian nasional.

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas rencana kebutuhan sumber daya manusia:

• di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian nasional;
• di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian nasional;
• di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional;
• di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional; e. rencana kebutuhan sumberPerundang-undangandaya manusia penguji prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian; dan
• rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina Peraturan perkeretaapian nasional.ditjen

Rencana induk perkeretaapian nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi

(1) Rencana induk perkeretaapian provinsi terdiri atas:

• rencana induk perkeretaapian antarkota dalam provinsi; dan

• rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam provinsi.

(2) Penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi

harus memperhatikan:

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• rencana tata ruang wilayah provinsi;
• rencana induk perkeretaapian nasional;
• rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi provinsi; dan
• kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi

Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e terdiri atas:

• prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan provinsi dengan pusat kegiatan kabupaten/kota;
• prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan
• prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah kabupaten/kota.

Penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi paling sedikit memuat: Perundang-undangan

• arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi; Peraturan
• prakiraan perpindahanditjen orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;
• rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;
• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi; dan
• rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a, terdiri atas:

• pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran provinsi;

• pilihan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi;
• peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran provinsi; dan
• peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi.

Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:

• prakiraan volume perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota;
• prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan
• prakiraan volume perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah kabupaten/kota.

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam PasalPerundang-undangan18 huruf c, terdiri atas:

• rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; Peraturan
• rencana lokasi dan kelasditjen stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan
• rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi.

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas:

• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian provinsi; dan

• rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian provinsi dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian provinsi.

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:

• rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi;
• rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi;
• rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi;
• rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan
• rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian provinsi.

(1) Rencana induk perkeretaapian provinsi disusun dan

ditetapkan oleh gubernur. (2) Gubernur dalam menyusunPerundang-undanganrencana induk perkeretaapian provinsi wajib berkonsultasi dengan Menteri. Peraturan ditjen Bagian Keempat Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota

(1) Rencana induk perkeretaapian kabupaten terdiri atas:

• rencana induk perkeretaapian antarkota dalam kabupaten; dan
• rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam kabupaten.

(2) Rencana induk perkeretaapian kota merupakan rencana

induk perkeretaapian perkotaan.

(3) Rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota disusun

dengan memperhatikan:

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• rencana tata ruang wilayah provinsi;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• rencana induk perkeretaapian provinsi;
• rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran kebupaten/kota; dan
• kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kabupaten/kota.

(4) Rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada

tataran kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:

• rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota;
• tatanan kepelabuhanan nasional; dan
• tatanan kebandarudaraan nasional.

Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (3) huruf f terdiri atas:

• prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan kabupaten/kota;
• prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian kabupaten/kota; dan c. prakiraan jumlah penumpangPerundang-undangandalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah kabupaten/kota. Peraturan Pasalditjen27 Penyusunan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota paling sedikit memuat:
• arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
• prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran kabupaten/kota;
• rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota;
• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kabupaten/kota; dan
• rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 28 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas:

• pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi kabupaten;
• pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi kabupaten/kota;
• peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi kabupaten; dan
• peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi kabupaten/kota.

Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

• prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan kabupaten/kota;Perundang-undangan
• prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus Peraturan dilayani oleh perkeretaapianditjen kabupaten/kota; dan c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah kabupaten/kota.

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:

• rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kabupaten/kota;

• rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kabupaten/kota; dan
• rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kabupaten/kota.

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas:

• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian kabupaten/kota; dan
• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian kabupaten/kota dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian kabupaten/kota.

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, terdiri atas:

• rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian kabupaten/kota;
• rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian kabupaten/kota; c. rencana kebutuhan sumberPerundang-undangandaya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kabupaten/kota; Peraturan
• rencana kebutuhanditjensumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kabupaten/kota; dan
• rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian kabupaten/kota.

(1) Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota disusun

dan ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Bupati/walikota dalam menyusun rencana induk

perkeretaapian kabupaten/kota wajib berkonsultasi dengan gubernur dan Menteri.

Bagian Kelima . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kelima Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

(1) Penyusunan rencana induk perkeretaapian dilakukan

dengan memperhatikan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan jenis kereta api yang meliputi:

• kereta api kecepatan normal;
• kereta api kecepatan tinggi;
• kereta api monorel;
• kereta api motor induksi linier;
• kereta api gerak udara;
• kereta api levitasi magnetik;
• trem; dan
• kereta gantung.

(2) Penyelenggaraan prasarana dan sarana jenis kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada:

• kecepatan;
• teknologi;
• sarana penggerak;
• jenis jalan rel;
• jenis konstruksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar spesifikasi

teknis pembangunan atau pengadaan, pengoperasian, dan perawatan prasarana dan sarana masing-masing Perundang-undangan jenis kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. Peraturan ditjen Bagian Keenam Rencana Pembangunan Perkeretaapian

(1) Untuk mewujudkan rencana induk perkeretaapian

nasional, rencana induk perkeretaapian provinsi, atau rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota disusun rencana pembangunan perkeretaapian.

(2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana induk perkeretaapian.

(3) Rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(4) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Rencana pembangunan perkeretaapian dapat dievaluasi

setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat

digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan perkeretaapian.

(7) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:

• lokasi jaringan jalur dan stasiun;
• pembangunan prasarana perkeretaapian nasional;
• jenis dan jumlah sarana perkeretaapian nasional;
• kebutuhan sumber daya manusia; dan
• pengoperasian perkeretaapian nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan Perundang-undangan perkeretaapian diatur denganPeraturanperaturan Menteri.

BAB III ditjen

Bagian Kesatu Umum

Perkeretaapian, terdiri atas:

• perkeretaapian umum; dan
• perkeretaapian khusus.

Pasal 38 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 huruf a diselenggarakan untuk melayani

angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

(2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• perkeretaapian perkotaan; dan
• perkeretaapian antarkota

(3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk

menunjang kegiatan pokoknya.

(1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1), terdiri atas:

• penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan/atau
• penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

(2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (3), terdiri atas:

• penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
• penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Bagian Kedua Perundang-undangan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Peraturan Paragrafditjen1 Umum

Prasarana perkeretaapian meliputi:

• jalur kereta api;
• stasiun kereta api; dan
• fasilitas pengoperasian kereta api.

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi kegiatan:

• pembangunan prasarana;

• pengoperasian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• pengoperasian prasarana;
• perawatan prasarana; dan
• pengusahaan prasarana.

Paragraf 2 Jalur Kereta Api

Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

• ruang manfaat jalur kereta api;
• ruang milik jalur kereta api; dan
• ruang pengawasan jalur kereta api.

(1) Ruang manfaat jalur kereta api terdiri atas jalan rel dan

bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.

(2) Jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berada:

• pada permukaan tanah;
• di bawah permukaan tanah; dan
• di atas permukaan tanah. Perundang-undangan

(3) Dalam ruang manfaat jalur terdapat ruang bebas yang harus bebas dari segalaPeraturanrintangan dan benda penghalang

di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel. ditjen

(4) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disesuaikan dengan jenis kereta api yang akan dioperasikan.

Konstruksi jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:

• konstruksi jalan rel bagian atas; dan
• konstruksi jalan rel bagian bawah.

Pasal 45 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Konstruksi jalan rel bagian atas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 huruf a pada jalan rel yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah, paling sedikit terdiri atas:

• rel atau pengarah;
• penambat; dan
• bantalan dan balas, atau slab track.

(2) Dalam hal konstruksi jalan rel bagian atas pada jalan rel

yang berada di atas permukaan tanah untuk jenis kereta api monorel dan kereta gantung paling sedikit terdiri atas rel atau pengarah.

(1) Konstruksi jalan rel bagian bawah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf b pada jalan rel yang berada pada permukaan tanah berupa badan jalan, paling sedikit harus terdiri atas:

• lapis dasar (subgrade); dan
• tanah dasar.

(2) Konstruksi jalan rel bagian bawah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf b pada permukaan tanah yang berada di terowongan, paling sedikit terdiri atas:

• konstruksi penyangga;
• dinding (lining); Perundang-undangan
• lantai dasar (invert); dan
• portal. Peraturan

(3) Konstruksi jalan ditjenrel bagian bawah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf b pada jalan rel yang berada di bawah permukaan tanah yang dapat disebut terowongan, paling sedikit terdiri atas:

• dinding (lining); dan/atau
• lantai dasar (invert).

(4) Konstruksi jalan rel bagian bawah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf b pada jalan rel yang berada di atas permukaan tanah yang dapat disebut jembatan, paling sedikit terdiri atas:

• konstruksi jembatan bagian atas; dan
• konstruksi jembatan bagian bawah.

Pasal 47 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Ruang manfaat jalur kereta api dilengkapi dengan

saluran tepi jalur kereta api untuk penampungan dan penyaluran air agar jalur kereta api bebas dari pengaruh air.

(2) Ukuran saluran tepi jalur kereta api harus disesuaikan

dengan debit air permukaan.

(3) Saluran tepi jalur kereta api dibangun dengan konstruksi

yang mudah dirawat secara berkala.

(1) Penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan

pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• berada di luar ruang bebas; dan
• tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), penempatan bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api tidak mengganggu pandangan bebas masinis.

(1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel

pada permukaan tanah harus diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanahPerundang-undangandi kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel, termasuk bidang tanah untuk penempatanPeraturanfasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya. ditjen

(2) Ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) termasuk tanah bagian bawahnya dan ruang di atasnya setinggi batas tertinggi ruang bebas ditambah ruang konstruksi untuk penempatan fasilitas operasi kereta api.

(1) Dalam hal batas ruang manfaat jalur kereta api untuk

jalan rel pada permukaan tanah yang berada di jembatan, ruang manfaat jalur kereta api diukur dari sisi luar konstruksi jembatan termasuk konstruksi pangkal dan/atau pilar berikut fondasi.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal sisi luar konstruksi jembatan termasuk

konstruksi pangkal dan/atau pilar berikut fondasi lebih kecil dari sisi luar konstruksi jalan rel, maka batas ruang manfaat jalur kereta api diukur dari sisi terluar.

(1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel

pada permukaan tanah yang masuk terowongan diukur dari sisi terluar konstruksi terowongan.

(2) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di

bawah permukaan tanah diukur dari sisi terluar konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah termasuk fasilitas operasi kereta api.

(3) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di

atas permukaan tanah diukur dari sisi luar terjauh di antara konstruksi jalan rel atau konstruksi fasilitas operasi kereta api atau ruang bebas sarana perkeretaapian.

(1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus

memasang tanda batas ruang manfaat jalur kereta api dan tanda larangan.

(2) Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa patok atau pagar yang dapatPerundang-undanganterlihat dengan jelas.

(3) Jarak antara masing-masing tanda batas berupa patok Peraturan

sebagaimana dimaksudditjen pada ayat (2) paling jauh 1 (satu) kilometer atau disesuaikan dengan kondisi jalur kereta api.

(4) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa papan pengumuman atau media lain yang memuat larangan dan sanksi pelanggarannya.

(1) Setiap orang dilarang memasuki atau berada di ruang

manfaat jalur kereta api kecuali petugas di bidang perkeretaapian yang mempunyai surat tugas dari penyelenggara prasarana perkeretaapian.

(2) Surat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan untuk keperluan:

• perawatan;
• pembangunan;
• survei dan penelitian;
• penyidikan;
• pemeriksaan; atau
• pengujian.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

diperlukan apabila dilakukan untuk penanganan kecelakaan dan bencana alam.

(4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), setiap orang yang memasuki daerah manfaat jalur harus mendapat izin dari penyelenggara prasarana perkeretaapian.

(5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus memperhatikan keselamatan dan kelancaran operasi kereta api.

Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus menjaga permukaan tanah yang dibawahnya terdapat terowongan jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dari kegiatan apapun yang dapat mengganggu konstruksi jalan rel. Perundang-undangan

Peraturan

(1) Ruang manfaat jalurditjenkereta api pada permukaan tanah yang berada di bawah jembatan dan di atas permukaan

tanah dapat dipergunakan untuk kepentingan lain dengan syarat:

• tidak mengganggu konstruksi jalan rel;
• tidak menempatkan barang yang mudah terbakar atau meledak; dan
• tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

(2) Penggunaan ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.

Pasal 56 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalur kereta api diatur dengan peraturan Menteri.

Ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.

(1) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang

terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.

(2) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang

terletak di bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.

(3) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang

terletak di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter. (4) Dalam hal jalan rel yang Perundang-undanganterletak di atas permukaan tanah berada di atas atau berhimpit dengan jalan, batas ruang milik jalur kereta api dapat berhimpit dengan Peraturan batas ruang manfaatditjenjalur kereta api.

(1) Ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk

keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.

(2) Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

• pipa gas;

• pipa minyak;

• pipa air;

• kabel . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• kabel telepon;
• kabel listrik; atau
• menara telekomunikasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang milik jalur kereta api diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah

atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.

(2) Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel

yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter.

(3) Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah

berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.

Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur keretaPerundang-undanganapi untuk trem mengikuti ketentuan yang berlaku pada ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan jalan. Peraturan ditjen

(1) Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat

dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api.

(2) Kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta

api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

• penanaman/pembangunan yang tidak menghalangi pandangan bebas masinis, baik di jalur maupun di perlintasan;
• kegiatan yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api.

Pasal 64 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang pengawasan jalur kereta api diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Untuk keperluan pengoperasian dan perawatan jalur

kereta api dikelompokkan dalam beberapa kelas.

(2) Pengelompokan kelas jalur kereta api didasarkan pada:

• kecepatan maksimum yang diizinkan;
• beban gandar maksimum yang diizinkan; dan
• frekuensi lalu lintas kereta api.

(3) Kelas jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas 5 (lima) kelas.

(4) Pengelompokan kelas jalur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diperuntukkan bagi kereta api kecepatan normal.

Kelas jalur dapat ditingkatkan menjadi kelas yang lebih tinggi setelah mendapat izin dari:

• Menteri, untuk jaringan jalur kereta api nasional;
• gubernur, untuk jaringan jalur kereta api provinsi; dan
• bupati/walikota, untuk jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. Perundang-undangan

Peraturan

(1) Jalur kereta api ditjendapat membentuk satu kesatuan jaringan jalur kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• jaringan jalur kereta api umum; dan
• jaringan jalur kereta api khusus.

(1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a meliputi:

• jalur kereta api nasional yang jaringannya melebihi wilayah satu provinsi ditetapkan oleh Menteri;

• jalur . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• jalur kereta api provinsi yang jaringannya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur; dan
• jalur kereta api kabupaten/kota yang jaringannya dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam

menetapkan jaringan jalur kereta api umum harus mengacu pada rencana induk perkeretaapian dan memperhatikan:

• kelas jalur kereta api; dan
• kebutuhan angkutan kereta api.

(1) Keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan

jaringan jalur kereta api lain serta dengan moda transportasi lain dilakukan di stasiun.

(2) Stasiun kereta api merupakan simpul yang memadukan

antara:

• jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lain; dan
• jaringan jalur kereta api dengan moda transportasi lain.

Pasal 70 (1) Jalur kereta api untukPerundang-undanganperkeretaapian yang

diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat saling bersambungan, Peraturan bersinggungan, atauditjenterpisah.

(2) Jalur kereta api untuk perkeretaapian yang

diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara prasarana perkeretaapian yang saling bersambungan, atau bersinggungan dilakukan atas dasar kerja sama antar penyelenggara prasarana perkeretaapian.

(3) Jalur kereta api yang bersambungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan operasi kereta api, serta memenuhi persyaratan:

• dilaksanakan di stasiun;

• memiliki ruang bebas yang sama atau lebih kecil;

• memiliki . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• memiliki lebar jalan rel yang sama;
• beban gandar tidak melebihi yang dipersyaratkan;
• analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL); dan
• dilengkapi dengan peralatan antarmuka (interface) dalam hal sistem persinyalannya berbeda.

(4) Dalam hal bersinggungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan di stasiun, harus memenuhi persyaratan:

• memiliki ruang bebas setiap jalur yang bersinggungan; dan
• memenuhi keselamatan perpindahan orang dan barang.

Dalam satu jalur kereta api umum dapat digunakan oleh beberapa penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan memperhatikan persyaratan operasi prasarana perkeretaapian.

(1) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b meliputi: a. jalur kereta api khususPerundang-undanganyang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) provinsi ditetapkan oleh Menteri;

• jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 Peraturan (satu) wilayahditjenkabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan oleh gubernur; dan
• jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam

menetapkan jaringan jalur kereta api khusus mengacu pada rencana umum tata ruang dan memperhatikan rencana induk perkeretaapian serta kegiatan usaha pokok.

Pasal 73 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kelas jalur kereta api, jaringan jalur kereta api umum dan jalur kereta api khusus diatur dengan peraturan Menteri.

Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum harus dilaksanakan dengan ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Perpotongan jalur kereta api dengan jalan dibuat tidak sebidang.

(1) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 dapat di atas atau di bawah jalur kereta api.

(2) Perpotongan tidak sebidang di atas jalur kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. di luar ruang bebas; Perundang-undangan

• tidak mengganggu pandangan bebas;
• tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel; Peraturan
• sesuai rencana pengembanganditjen jalur kereta api; e. tidak mengganggu fungsi saluran air; dan
• tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.

(3) Perpotongan tidak sebidang di bawah jalur kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

• konstruksi jalan rel harus sesuai dengan persyaratan jembatan kereta api;
• jalan yang berada di bawah jalur kereta api tidak mengganggu konstruksi jalan rel;
• ruang bebas jalan di bawah jalur kereta api sesuai dengan kelas jalan; dan
• dilengkapi alat pengaman konstruksi jembatan.

Pasal 77 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan apabila:

• letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
• tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan; dan
• pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.

(2) Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan

kereta api dan lalu lintas jalan, perpotongan sebidang harus memenuhi persyaratan:

• memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna lalu lintas jalan;
• dilengkapi rambu-rambu lalu lintas jalan dan peralatan persinyalan;
• dibatasi hanya pada jalan kelas III (tiga); dan
• memenuhi standar spesifikasi teknis perpotongan sebidang yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi

perpotongan tidak sebidang apabila:

• salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
• frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
• frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.

Pasal 78 Perundang-undangan

Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perpotongan sebidang, pemakai jalan wajib Peraturan mendahulukan perjalanan kereta api. ditjen

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menteri yang membidangi urusan jalan, gubernur, atau bupati/walikota dapat menutup perpotongan sebidang.

Pasal 80 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pembangunan jalan yang memerlukan persinggungan dengan jalur kereta api harus memenuhi persyaratan:

• di luar ruang manfaat jalur;
• tidak mengganggu pandangan bebas;
• tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel;
• memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api;
• tidak mengganggu fungsi saluran tepi; dan
• tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.

(1) Pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan

perpotongan dengan jalur kereta api umum harus dilakukan tidak sebidang.

(2) Pembangunan jalur kereta api khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• di luar ruang manfaat jalur;
• tidak mengganggu konstruksi jalan rel;
• memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api umum;
• tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya; dan
• konstruksi jalan rel sesuai dengan persyaratan jembatan kereta api.

Pasal 82 Pembangunan terusan, saluran Perundang-undanganair, dan/atau prasarana lain

yang memerlukan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api harus memenuhi persyaratan: Peraturan

• spesifikasi teknis perpotongan;ditjen b. tidak mengganggu konstruksi jalan rel.
• di luar ruang manfaat jalur kereta api;
• memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api;
• tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya; dan
• dilengkapi pengaman jalur kereta api.

(1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.

(2) Pemilik . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebelum memberikan izin harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri.

(3) Pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan

keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis dan persyaratan persambungan, perpotongan dan/atau persinggungan diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3 Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api meliputi:

• jenis stasiun kereta api;
• kelas stasiun kereta api; dan
• kegiatan di stasiun kereta api.

(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

huruf b, menurut jenisnya terdiri atas: a. stasiun penumpang; Perundang-undangan

• stasiun barang; atau
• stasiun operasi. Peraturan ditjen (2) Stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani:
• naik dan turun penumpang;
• bongkar muat barang; dan/atau
• keperluan operasi kereta api.

Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:

• keselamatan;

• keamanan;

• kenyamanan;

• naik . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• naik turun penumpang;
• penyandang cacat;
• kesehatan;
• fasilitas umum;
• fasilitas pembuangan sampah; dan
• fasilitas informasi.

(1) Stasiun penumpang terdiri atas:

• emplasemen stasiun; dan
• bangunan stasiun.

(2) Emplasemen stasiun penumpang paling sedikit meliputi:

• jalan rel;
• fasilitas pengoperasian kereta api; dan
• drainase.

(3) Bangunan stasiun penumpang paling sedikit meliputi:

• gedung;
• instalasi pendukung; dan
• peron.

Stasiun barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat

(1) huruf b paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:

• keselamatan;
• keamanan; c. bongkar muat; Perundang-undangan
• fasilitas umum; dan
• pembuangan sampah. Peraturan ditjen Pasal 90

(1) Stasiun barang terdiri atas:

• emplasemen stasiun; dan
• bangunan stasiun.

(2) Emplasemen stasiun barang paling sedikit meliputi:

• jalan rel;
• fasilitas pengoperasian kereta api; dan
• drainase.

(3) Bangunan stasiun barang paling sedikit meliputi:

• gedung; dan
• instalasi pendukung.

Pasal 91 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun,

dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun dan tempat bongkar muat barang.

(2) Pembangunan jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan

rel dan dilengkapi dengan fasilitas operasi kereta api.

Stasiun operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat

(1) huruf c yang dipergunakan untuk keperluan

pengoperasian kereta api harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan operasi kereta api.

(1) Stasiun operasi terdiri atas:

• emplasemen stasiun; dan
• bangunan stasiun.

(2) Emplasemen stasiun operasi paling sedikit meliputi:

• jalan rel;
• fasilitas pengoperasian kereta api; dan
• drainase.

(3) Bangunan stasiun operasi paling sedikit meliputi:

• gedung; dan
• instalasi pendukung. Perundang-undangan

Pasal 94 Peraturan

Kegiatan di stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ditjen

Pasal 85 huruf c meliputi:

• kegiatan pokok;
• kegiatan usaha penunjang; dan
• kegiatan jasa pelayanan khusus.

Kegiatan pokok di stasiun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94 huruf a meliputi:

• melakukan pengaturan perjalanan kereta api;
• memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api;
• menjaga keamanan dan ketertiban; dan
• menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 96 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Kegiatan usaha penunjang penyelenggaraan stasiun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian.

(2) Kegiatan usaha penunjang dapat dilakukan oleh pihak

lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian.

(1) Kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan

oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan ketentuan:

• tidak mengganggu pergerakan kereta api;
• tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang;
• menjaga ketertiban dan keamanan; dan
• menjaga kebersihan lingkungan.

(2) Penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam

melaksanakan kegiatan usaha penunjang harus mengutamakan pemanfaatan ruang untuk keperluan kegiatan pokok stasiun.

(1) Kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 hurufPerundang-undanganc dapat dilakukan oleh

pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupaPeraturanjasa pelayanan:

• ruang tunggu penumpang; ditjen
• bongkar muat barang;
• pergudangan;
• parkir kendaraan; dan/atau
• penitipan barang.

(2) Penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat

mengenakan tarif kepada pengguna jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Persetujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian apabila fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 89 telah terpenuhi.

Pasal 99 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Stasiun penumpang dikelompokkan dalam:

• kelas besar;
• kelas sedang; dan
• kelas kecil.

(2) Pengelompokan kelas stasiun kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:

• fasilitas operasi;
• jumlah jalur;
• fasilitas penunjang;
• frekuensi lalu lintas;
• jumlah penumpang; dan
• jumlah barang.

(3) Kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan perkalian bobot setiap kriteria dan nilai komponen.

(1) Penetapan kelas stasiun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 dilakukan oleh:

• Menteri, untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api nasional;
• gubernur, untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi; dan
• bupati/walikota, untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

(2) Penetapan kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada Perundang-undangan

ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Peraturan Pasalditjen101

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, kegiatan, dan kelas stasiun kereta api diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4 Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

Fasilitas pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi :

• peralatan persinyalan;
• peralatan telekomunikasi; dan
• instalasi listrik.

Pasal 103 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a terdiri atas:

• sinyal;
• tanda; dan
• marka.

Sinyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a terdiri atas:

• peralatan dalam ruangan; dan
• peralatan luar ruangan.

(1) Peralatan dalam ruangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104 huruf a terdiri atas:

• peralatan elektrik; dan
• peralatan mekanik.

(2) Peralatan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a paling sedikit meliputi:

• interlocking; dan
• panel pelayanan.

(3) Peralatan mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling sedikit meliputi:

• interlocking; dan Perundang-undangan
• pesawat blok. Peraturan Pasal ditjen106

(1) Peralatan luar ruangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104 huruf b terdiri atas:

• peralatan elektrik; dan
• peralatan mekanik.

(2) Peralatan elektrik paling sedikit meliputi:

• peraga sinyal elektrik;
• penggerak wesel elektrik; dan
• pendeteksi sarana perkeretaapian.

(3) Peralatan mekanik paling sedikit meliputi:

• peraga sinyal mekanik; dan
• penggerak wesel mekanik.

Pasal 107 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b

dapat berupa:

• suara;
• cahaya;
• bendera; atau
• papan berwarna.

(2) Dalam hal sistem persinyalan belum elektrik, pemberian

tanda dapat dilakukan oleh pengatur perjalanan kereta api.

(1) Marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c

dapat berupa:

• marka batas;
• marka sinyal;
• marka pengingat masinis;
• marka kelandaian;
• marka lengkung; dan
• marka kilometer.

(2) Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

terbuat dari bahan yang tahan terhadap cuaca dengan bentuk dan ukuran tertentu.

Pasal 109 Perundang-undangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, letak, pemasangan, spesifikasi teknis peralatan persinyalan diatur dengan Peraturan peraturan Menteri. ditjen

(1) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 102 huruf b paling sedikit meliputi:

• pesawat telepon; dan
• perekam suara.

(2) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berfungsi untuk menyampaikan informasi dan/atau berkomunikasi bagi kepentingan pengoperasian kereta api.

Pasal 111 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, letak, pemasangan, spesifikasi teknis peralatan telekomunikasi diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

huruf c terdiri atas:

• catu daya listrik; dan
• peralatan transmisi tenaga listrik.

(2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk:

• menggerakkan kereta api bertenaga listrik;
• memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang bertenaga listrik;
• memfungsikan peralatan telekomunikasi; dan
• memfungsikan fasilitas penunjang lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, letak, pemasangan, spesifikasi teknis instalasi listrik diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5 Pembangunan Prasarana PerkeretaapianPerundang-undangan

Pasal 114 Peraturan

ditjen (1) Pembangunan prasarana perkeretaapian meliputi:

• pembangunan jalur kereta api;
• pembangunan stasiun kereta api; dan
• pembangunan fasilitas pengoperasian kereta api.

(2) Setiap pembangunan prasarana perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 115 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana

perkeretaapian, Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur kereta api sesuai rencana induk perkeretaapian.

(2) Trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

• titik-titik koordinat;
• lokasi stasiun;
• rencana kebutuhan lahan; dan
• skala gambar.

(3) Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan trase

jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan trase jalur kereta api diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 6 Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian

Prasarana perkeretaapian yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan: Perundang-undangan

• kelaikan teknis; dan
• kelaikan operasional. Peraturan ditjen Pasal 118

Kelaikan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a meliputi:

• persyaratan sistem; dan
• persyaratan komponen.

Persyaratan sistem prasarana perkeretaapian meliputi:

• sistem jalan rel;

• sistem jembatan;

• sistem terowongan;

• sistem . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• sistem stasiun;
• sistem peralatan persinyalan;
• sistem peralatan telekomunikasi; dan
• sistem instalasi listrik.

Sistem jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi:

• konstruksi bagian atas; dan
• konstruksi bagian bawah.

(1) Konstruksi bagian atas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 120 huruf a harus memenuhi persyaratan:

• geometri;
• ruang bebas;
• beban gandar; dan
• frekuensi.

(2) Persyaratan geometri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a harus mampu dilewati sarana perkeretaapian

sesuai dengan kecepatan rencana.

(3) Persyaratan ruang bebas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b harus sesuai dengan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan.

(4) Persyaratan beban gandar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan kelas jalur. Perundang-undangan

(5) Persyaratan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d harus memenuhi kapasitas jalur. Peraturan

Pasal 122 ditjen

Konstruksi bagian bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b harus memenuhi persyaratan:

• stabilitas konstruksi; dan
• daya dukung.

Sistem jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b harus memenuhi:

• beban gandar;
• lendutan;
• stabilitas konstruksi; dan
• ruang bebas.

Pasal 124 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Sistem terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c harus memenuhi:

• ruang bebas;
• geometri;
• beban gandar;
• stabilitas konstruksi; dan
• kedap air.

Sistem stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d harus mampu:

• menampung jumlah penumpang dan/atau barang sesuai dengan kelas stasiun; dan
• melayani operasi perjalanan kereta api.

(1) Sistem peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 119 huruf e terdiri atas:

• sistem peralatan persinyalan dalam ruangan; dan
• sistem peralatan persinyalan luar ruangan.

(2) Sistem peralatan persinyalan dalam ruangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

• sistem peralatan persinyalan elektrik; dan
• sistem peralatan persinyalan mekanik. Perundang-undangan

(3) Sistem peralatan persinyalan elektrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit harus Peraturan memenuhi syarat:

• keselamatan; ditjen
• tingkat keandalan tinggi;
• menggunakan teknologi yang terbukti aman;
• mudah perawatannya;
• dilengkapi dengan perekam data; dan
• dilengkapi dengan sistem proteksi terhadap petir.

(4) Sistem peralatan persinyalan mekanik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit harus memenuhi syarat:

• tingkat keandalan tinggi; dan
• mudah perawatannya.

(5) Sistem . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Sistem peralatan persinyalan luar ruangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

• sistem peralatan persinyalan elektrik; dan
• sistem peralatan persinyalan mekanik.

(6) Sistem peralatan persinyalan elektrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memenuhi syarat:

• tahan terhadap cuaca;
• tingkat keandalan tinggi;
• menggunakan teknologi yang terbukti aman;
• keselamatan;
• mudah perawatannya; dan
• dilengkapi dengan sistem proteksi terhadap petir.

(7) Sistem peralatan persinyalan mekanik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b harus memenuhi syarat:

• tahan terhadap cuaca;
• tingkat keandalan tinggi; dan
• mudah perawatannya.

Sistem peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf f harus memenuhi syarat:

• selektif sifat panggilannya;
• terdengar jelas dan bersih informasi yang diterima;
• memiliki tingkat keandalan tinggi;
• dilengkapi dengan alat perekam suara;
• mudah perawatannya; dan
• dilengkapi dengan sistem proteksi terhadap petir. Perundang-undangan

Pasal 128 Peraturan

(1) Sistem instalasi listrikditjen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 119 huruf g terdiri atas:

• sistem catu daya listrik; dan
• sistem peralatan transmisi tenaga listrik.

(2) Sistem catu daya listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat:

• dapat saling berhubungan;
• memiliki tingkat keandalan tinggi;
• menggunakan teknologi yang terbukti aman;
• menghasilkan tegangan yang stabil;
• dilengkapi dengan proteksi terhadap petir; dan
• mudah perawatannya.

(3) Sistem . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Sistem peralatan transmisi tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi syarat:

• memiliki tingkat keandalan tinggi;
• dilengkapi dengan proteksi terhadap petir; dan
• mudah perawatannya.

Persyaratan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b meliputi:

• komponen jalan rel;
• komponen jembatan;
• komponen terowongan;
• komponen stasiun;
• komponen peralatan persinyalan;
• komponen peralatan telekomunikasi; dan
• komponen instalasi listrik.

Komponen jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a terdiri atas:

• tanah dasar;
• lapis dasar (sub grade);
• subbalas;
• balas;
• bantalan;
• penambat; g. rel; dan Perundang-undangan
• wesel. Peraturan

Pasal 131ditjen

(1) Komponen jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

129 huruf b terdiri atas:

• konstruksi jembatan bagian atas;
• konstruksi jembatan bagian bawah; dan
• konstruksi pelindung.

(2) Jembatan dapat dilengkapi dengan fasilitas pendukung

berupa:

• jalan inspeksi;
• tempat berlindung; dan/atau
• tempat kabel.

Pasal 132 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Komponen terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c, terdiri atas:

• portal;
• invert;
• dinding; dan
• fasilitas pendukung.

Komponen stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d terdiri atas:

• emplasemen stasiun; dan
• bangunan stasiun.

Emplasemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a terdiri atas:

• jalan rel;
• fasilitas pengoperasian kereta api; dan
• drainase.

Bangunan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b harus memenuhi persyaratan teknis bangunan dan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang bangunan danPerundang-undangangedung.

Pasal 136 Peraturan

ditjen (1) Komponen peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e terdiri atas:

• komponen peralatan persinyalan dalam ruangan; dan
• komponen peralatan persinyalan luar ruangan.

(2) Komponen peralatan persinyalan dalam ruangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

• komponen peralatan persinyalan elektrik; dan
• komponen peralatan persinyalan mekanik.

(3) Komponen peralatan persinyalan elektrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit harus memenuhi syarat:

• keselamatan (fail safe);

• tingkat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• tingkat keandalan tinggi;
• tahan terhadap suhu;
• dilengkapi dengan indikasi berfungsi tidaknya komponen; dan
• mudah perawatannya.

(4) Komponen peralatan persinyalan mekanik pada ayat (2)

huruf b harus memenuhi syarat:

• tingkat keandalan tinggi; dan
• mudah perawatannya.

(5) Komponen peralatan persinyalan luar ruangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

• persinyalan elektrik; dan
• persinyalan mekanik.

(6) Komponen peralatan persinyalan elektrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memenuhi syarat:

• tahan terhadap cuaca;
• tingkat keandalan tinggi; dan
• mudah perawatannya.

(7) Komponen peralatan persinyalan mekanik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b harus memenuhi syarat:

• tahan terhadap cuaca;
• tingkat keandalan tinggi; dan
• mudah perawatannya. Pasal 137 Perundang-undangan

Komponen peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Peraturan dalam Pasal 129 hurufditjenf, paling sedikit harus memenuhi syarat:

• tingkat keandalan tinggi; dan
• mudah perawatannya.

Komponen instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 129 huruf g, paling sedikit harus memenuhi syarat:

• tingkat keandalan tinggi; dan
• mudah perawatannya.

Pasal 139 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Persyaratan kelaikan operasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 117 huruf b merupakan persyaratan kemampuan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana operasi perkeretaapian.

(2) Kemampuan prasarana perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• beban gandar;
• kecepatan;
• frekuensi; dan
• ruang bebas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan komponen, persyaratan teknis dan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Untuk menjamin kelaikan teknis dan operasional

prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 117, wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• uji pertama; dan
• uji berkala. Pasal 142 Perundang-undangan

(1) Uji pertama sebagaimanaPeraturandimaksud dalam Pasal 141 ayat

(2) huruf a, wajib dilakukan untuk prasarana ditjen

perkeretaapian baru dan prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis.

(2) Uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• uji rancang bangun; dan
• uji fungsi.

Uji rancang bangun sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap setiap jenis prasarana perkeretaapian.

Pasal 144 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Uji rancang bangun tidak perlu dilakukan terhadap tipe struktur dan/atau komponen struktur yang dibangun di tempat lain dengan menggunakan tipe yang sama dengan tipe struktur dan/atau komponen struktur yang telah mendapat sertifikat uji pertama.

(1) Uji fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat

(2) huruf b dilakukan untuk memastikan prasarana

perkeretaapian dapat berfungsi sesuai dengan desain dan persyaratan teknis.

(2) Uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap setiap jenis prasarana perkeretaapian.

(3) Uji fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi uji

fungsi:

• jalan rel;
• jembatan dan terowongan;
• stasiun;
• peralatan persinyalan;
• peralatan telekomunikasi; dan
• instalasi listrik.

Pasal 146 Perundang-undangan

(1) Uji fungsi jalan rel, paling sedikit meliputi uji:

• ruang bebas; Peraturan b. kecepatan;
• beban gandar; danditjen
• drainase.

(2) Uji fungsi jembatan dan terowongan, paling sedikit

meliputi uji:

• ruang bebas; dan
• beban gandar.

(3) Uji fungsi stasiun, paling sedikit meliputi uji:

• ruang bebas;
• kapasitas gedung;
• kapasitas peron;
• kecepatan; dan
• beban gandar.

(4) Uji . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Uji fungsi peralatan persinyalan, paling sedikit meliputi

uji:

• negative check;
• indikasi pelayanan;
• akurasi; dan
• jarak tampak.

(5) Uji fungsi peralatan telekomunikasi, paling sedikit

meliputi uji:

• kejelasan informasi/suara yang diterima; dan
• rekam suara.

(6) Uji fungsi instalasi listrik, paling sedikit meliputi uji:

• tegangan yang dihasilkan harus stabil; dan
• tegangan dan kapasitas harus sesuai dengan keperluan.

(1) Prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan

spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri.

(2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terjadi apabila prasarana perkeretaapian mengalami perubahan:

• kelas jalur;
• desain; atau c. teknologi. Perundang-undangan

Pasal 148 Peraturan

ditjen (1) Prasarana perkeretaapian yang lulus uji pertama diberi sertifikat uji pertama oleh:

• Menteri;
• badan hukum yang mendapat akreditasi dari Menteri; atau
• lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.

(2) Sertifikat uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku untuk selamanya.

(3) Sertifikat uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) gugur apabila mengalami perubahan spesifikasi

teknis.

Pasal 149 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat

(2) huruf b dilakukan untuk menjamin kelaikan

prasarana perkeretaapian.

(2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan terhadap fungsi prasarana perkeretaapian.

(3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilakukan untuk setiap jenis prasarana perkeretaapian yang telah dioperasikan.

(1) Pelaksanaan uji berkala terhadap fungsi prasarana

perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) dilakukan dengan pedoman pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan mengacu pada desain dan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat

(3) wajib dilakukan untuk setiap jenis prasarana

perkeretaapian sesuai dengan jadwal. Perundang-undangan

(2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Menteri berdasarkan spesifikasi teknis, tingkat Peraturan penggunaan, dan ditjenkondisi lingkungan setiap jenis prasarana perkeretaapian.

(1) Dalam hal prasarana perkeretaapian mengalami

perbaikan akibat kerusakan dengan tingkat tertentu, harus dilakukan uji fungsi di luar jadwal.

(2) Menteri menetapkan tingkat kerusakan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 153 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Prasarana perkeretaapian yang telah lulus uji berkala

diberi sertifikat uji berkala.

(2) Sertifikat uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai masa berlaku sesuai dengan jadwal uji

berkala.

(1) Uji pertama dan uji berkala prasarana perkeretaapian

wajib menggunakan peralatan uji sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian.

(2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilakukan tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji pertama dan uji berkala prasarana perkeretaapian dan tata cara pemberian sertifikat diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Pengujian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh

Menteri. (2) Menteri dapat melimpahkanPerundang-undanganpelaksanaan pengujian kepada:

• badan hukum yang mendapat akreditasi dari Menteri; Peraturan atau ditjen b. lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.

(3) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:

• administrasi; dan
• teknis.

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 156 ayat (3) huruf a, paling sedikit memiliki:

• akte pendirian;
• nomor pokok wajib pajak; dan
• keterangan domisili.

(2) Persyaratan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

156 ayat (3) huruf b, paling sedikit memiliki:

• tenaga penguji bersertifikat sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian;
• kantor dan tempat pengujian; dan
• fasilitas dan peralatan pengujian sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian.

(1) Pengujian prasarana perkeretaapian harus dilakukan di

lokasi prasarana perkeretaapian dan/atau di tempat pengujian sesuai dengan jenis atau komponen prasarana perkeretaapian.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Badan hukum atau lembaga pengujian prasarana

perkeretaapian wajib:

• melaksanakan pengujian sesuai dengan sertifikat akreditasi;
• mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan; c. membuat perencanaan Perundang-undangandan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pengujian;
• menggunakan peralatan pengujian; dan Peraturan
• mengikuti tataditjen cara pengujian prasarana perkeretaapian.

(2) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Badan hukum atau lembaga pengujian prasarana

perkeretaapian melaporkan secara berkala pelaksanaan pengujian kepada Menteri.

(2) Laporan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

oleh Menteri sebagai dasar pertimbangan pemberian perpanjangan akreditasi.

(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156

dikenai jasa pengujian.

(2) Besarnya tarif jasa pengujian untuk pengujian yang

dilakukan oleh Menteri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pengujian dilakukan oleh badan hukum atau

lembaga pengujian, besarnya tarif jasa pengujian ditentukan oleh badan hukum atau lembaga pengujian yang bersangkutan berpedoman pada komponen pengujian yang ditetapkan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib

melakukan pemeriksaan untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian. Perundang-undangan

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan berupa pemeriksaanditjen kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.

(3) Pemeriksaan prasarana perkeretaapian meliputi:

• pemeriksaan berkala; dan
• pemeriksaan tidak terjadwal.

(1) Pemeriksaan prasarana perkeretaapian harus dilakukan

oleh tenaga pemeriksa yang memenuhi kualifikasi keahlian.

(2) Pemeriksaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berpedoman pada pedoman pemeriksaan yang disusun oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.

(3) Pedoman pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disusun berdasarkan petunjuk pelaksanaan

pemeriksaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pedoman pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) digunakan oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian.

(1) Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dalam

melaksanakan pemeriksaan harus:

• mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian prasarana perkeretaapian;
• menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
• menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian atau instansi yang berwenang. (2) Berdasarkan laporan dan usulanPerundang-undangantindakan dari tenaga pemeriksa, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melakukan tindakanPeraturanperbaikan. ditjen

Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus melaporkan secara berkala pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian kepada Menteri.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang bersifat teknis dan operasional pelaksanaannya

dilakukan oleh inspektur prasarana perkeretaapian yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Inspektur prasarana perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi keahlian di bidang pengawasan prasarana perkeretaapian.

(4) Kualifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Menteri.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengawasan diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7 Perawatan Prasarana Perkeretaapian

Pasal 171 Perundang-undangan

(1) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana Peraturan dimaksud dalam Pasal 41 huruf c wajib dilakukan oleh

penyelenggara prasaranaditjen perkeretaapian dengan berpedoman pada standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian.

(2) Pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian harus

menggunakan peralatan perawatan sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian.

(3) Standar dan tata cara perawatan prasarana

perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 172 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian harus

dilakukan oleh tenaga perawatan prasarana perkeretaapian.

(2) Tenaga perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi syarat dan kualifikasi keahlian sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian.

(3) Syarat dan kualifikasi keahlian tenaga perawatan

ditetapkan oleh Menteri.

(1) Perawatan prasarana perkeretaapian meliputi:

• perawatan berkala; dan
• perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.

(2) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan secara rutin sesuai dengan standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib

secepatnya melakukan perbaikan prasarana perkeretaapian untuk mengembalikan fungsinya.

Paragraf 8 Pengusahaan Prasarana Perkeretaapian Pasal 174 Perundang-undangan

Pengusahaan prasarana perkeretaapian sebagaimana Peraturan dimaksud dalam Pasal norma, standar, dan kriteriaditjen41 hurufprasaranad dilakukanperkeretaapianberdasarkanyang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

(1) Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang

menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

(2) Penyelenggaraan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un