Pasal 25

(1) Rencana induk perkeretaapian kabupaten terdiri atas:

• rencana induk perkeretaapian antarkota dalam kabupaten; dan
• rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam kabupaten.

(2) Rencana induk perkeretaapian kota merupakan rencana

induk perkeretaapian perkotaan.

(3) Rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota disusun

dengan memperhatikan:

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• rencana tata ruang wilayah provinsi;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• rencana induk perkeretaapian provinsi;
• rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran kebupaten/kota; dan
• kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kabupaten/kota.

(4) Rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada

tataran kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:

• rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota;
• tatanan kepelabuhanan nasional; dan
• tatanan kebandarudaraan nasional.