Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penyertaan

Modal Daerah, Pinjaman dari Pemerintah Daerah,

dan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1), Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta mengalokasikan anggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan

mendapatkan pendanaan yang bersumber dari

Pinjaman dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha

Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta mengembalikan Pinjaman dari Pemerintah

Daerah dalam bentuk penyerahan seluruh

prasarana perkeretaapian yang telah dibangun

kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

www.peraturan.go.id

2016, No.180 -6-

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal

yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B, yang berbunyi sebagai

berikut: