Pasal 6

(1) Pendanaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

terdiri atas:

www.peraturan.go.id

2016, No.180

• modal perusahaan;

• patungan modal perusahaan dengan badan

usaha lainnya yang sah;

• Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

• pinjaman dari lembaga keuangan;

• penerbitan surat utang atau obligasi;

• pinjaman dari Pemerintah Daerah;

• hibah yang sah dan tidak mengikat;

• Dana Cadangan Daerah; dan/atau

• bentuk pendanaan lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut: