PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan

usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan daerah.

1. Perizinan ...

1. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas

fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk

perseroan terbatas, atau koperasi.

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu

pintu.

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP

Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat

BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di

kabupaten/kota.

Pasal 2 ...

(1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis

Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

(2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

(3) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan

oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Prioritas.

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai

dengan kewenangannya.

(1) Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab

Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian

perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk

memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak

diundangkannya Peraturan Presiden ini.

(2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

(3) Perizinan ...

(3) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk

memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

• Penetapan Lokasi;

• Izin Lingkungan;

• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau

• Izin Mendirikan Bangunan.

(4) Menteri atau kepala lembaga dapat menerbitkan perizinan

dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri atau

kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek

Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan pada

ayat (1).

(1) Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab

Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan

dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai

kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan

Presiden ini.

(2) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk

memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

• Penetapan Lokasi;

• Izin Lingkungan; dan/atau

• Izin Mendirikan Bangunan.

(3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

(4) Perizinan ...

(4) Perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan

pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota

kepada PTSP Pusat.

(1) Badan Usaha selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis

Nasional mengajukan izin prinsip untuk pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat.

(2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP

Pusat menerbitkan izin prinsip sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak

permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

(3) Dalam hal permohonan izin prinsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, PTSP

Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada

Badan Usaha paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima.

(4) Dalam hal izin prinsip telah diberikan, Badan Usaha

mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan

yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional kepada PTSP Pusat, yaitu:

• Izin Lokasi;

• Izin Lingkungan;

• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

• Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau

• Fasilitas fiskal dan non fiskal.

Pasal 7 ...

(1) Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat

memproses perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan ayat

(4), serta Pasal 6 ayat (4).

(2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan

perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh

menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari

kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap

dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam undang-

undang atau peraturan pemerintah.

(3) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan menteri

atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PTSP Pusat

menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan

kepada menteri atau kepala lembaga.

(4) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian

perizinan dan nonperizinan kepada gubernur melalui

BPMPTSP Provinsi atau bupati/walikota melalui BPMPTSP

Kabupaten/Kota.

(5) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati

walikota memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam

pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja

sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan

benar.

(6) PTSP ...

(6) PTSP Pusat melakukan penyelesaian perizinan dan

nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP

Pusat secara lengkap dan benar.

(7) Dalam hal permohonan penyelesaian perizinan dan

nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan

permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling

lambat 4 (empat) hari sejak diterima.

(8) Waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:

• Izin Lingkungan yang diselesaikan paling lama 60

(enam puluh) hari kerja;

• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja;

• Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak

Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) paling

lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau

• yang diatur waktunya dalam undang-undang

dan/atau peraturan pemerintah.

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

menetapkan perizinan dan nonperizinan yang tidak

membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan dan

nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist)

sesuai kewenangannya.

(2) Perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk

daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling kurang untuk:

• Izin ...

• Izin Mendirikan Bangunan;

• izin gangguan; dan

• persetujuan rencana teknis bangunan gedung.

(3) Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar

pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis

yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen

pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan

persyaratan teknis.

(4) Komitmen pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan dan dicatatkan (register) kepada PTSP

Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota

sesuai kewenangannya.

(5) Komitmen pemohonan yang telah dicatatkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan izin yang telah

disetujui oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau

BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

(6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan

nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan

persyaratan (checklist) dan dalam hal terdapat

penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai

ketentuan perundang-undangan.

(7) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

menetapkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis

atas pelaksanaan daftar pemenuhan persyaratan

(checklist) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-

masing paling lama 30 hari sejak Peraturan Presiden ini

diundangkan.

Pasal 9 ...

(1) Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Proyek Strategis

Nasional diberikan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan

pertimbangan teknis pertanahan.

(2) Dalam hal Badan Usaha telah memperoleh hak atas tanah

dan/atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Badan Usaha

tidak disyaratkan memperoleh Izin Lokasi.

(3) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diberikan oleh Kantor Badan Pertanahan

sesuai lokasi proyek.

(1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan, proses

penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah

Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional

menyampaikan komitmen pemohon perizinan dan

nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(2) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan dan

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

belum menetapkan perizinan dan nonperizinan dalam

bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan

persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi

dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin

lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan,

dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung melalui

penggunaan data secara bersama (data sharing).

Pasal 11 ...

(1) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional terdapat pada

beberapa lokasi dalam satu wilayah kabupaten/kota

namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek

Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup

diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis

Nasional oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional terdapat pada

beberapa kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi,

namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek

Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup

diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis

Nasional oleh BPMPTSP Provinsi.

(3) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional bersifat lintas

provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian

Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan

cukup diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek

Strategis Nasional PTSP Pusat.

(1) Dalam hal persyaratan perizinan dan nonperizinan yang

disampaikan kepada bupati/walikota telah terpenuhi dan

perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan

kepada gubernur untuk pemberian sanksi administratif

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pemerintahan daerah.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan

perizinan tidak diterbitkan oleh bupati/walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur

mengambil alih pemberian izin dimaksud.

(1) Dalam hal persyaratan perizinan dan nonperizinan yang

disampaikan kepada gubernur telah terpenuhi dan

perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberian sanksi

administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pemerintahan daerah.

(2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan

perizinan dan nonperizinan tidak diterbitkan oleh

gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

Dalam Negeri mengambil alih pemberian izin dimaksud.

(1) Pembangunan/konstruksi Proyek Strategis Nasional dapat

dimulai setelah memperoleh perizinan paling kurang:

• Penetapan Lokasi atau Izin Lokasi;

• Izin Lingkungan; dan

• Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional berada pada kawasan

hutan, selain mendapatkan perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga perlu mendapatkan Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

(3) PTSP ...

(3) PTSP Pusat menerbitkan Izin Prinsip Pembangunan/

Konstruksi pada Badan Usaha yang telah mendapatkan

perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal percepatan pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan

pembangunan, proses pengurusan permohonan

perpanjangan perizinan dan nonperizinan tidak boleh

mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan.

(2) Perpanjangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP Pusat,

BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangannya.

(3) PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memberikan perpanjangan perizinan dan nonperizinan

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima

secara lengkap dan benar.

(4) Dalam hal PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota tidak menerbitkan perizinan dan

nonperizinan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), perizinan dan nonperizinan perpanjangan

dianggap telah diberikan.

(1) Menteri/kepala lembaga wajib mendelegasikan atau

melimpahkan wewenang pemberian perizinan dan

nonperizinan terkait dengan pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional kepada PTSP Pusat melalui Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal.

(2) Gubernur ...

(2) Gubernur atau bupati/walikota wajib mendelegasikan

wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait

dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP

kabupaten/kota

(3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak didelegasikan atau

dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau pertimbangan teknis

tidak dimungkinkan untuk didelegasikan atau

dilimpahkan.

(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

melaksanakan perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur, kriteria,

dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang

ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.

(5) Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP

Kabupaten/Kota melaksanakan perizinan dan

nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai

dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian

perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan oleh

gubernur atau bupati/walikota.

(6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mencakup:

• kompleksitas;

• keahlian tertentu; dan

• efisiensi dan efektifitas,

dalam pemberian perizinan dan nonperizinan.

(7) Terhadap ...

(7) Terhadap perizinan dan nonperizinan yang dapat tidak

didelegasikan atau dilimpahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), menteri/kepala dan gubernur atau

bupati/walikota:

• menetapkan prosedur, kriteria, dan waktu

penyelesaian perizinan dan nonperizinan; dan

• menugaskan pejabat pada PTSP.

(8) Dalam rangka penetapan prosedur, dan kriteria perizinan

dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ayat (5), dan ayat (7), menteri/kepala lembaga, gubernur,

dan bupati/walikota melakukan penggabungan perizinan,

pengurangan prosedur dan/atau persyaratan perizinan

dan nonperizinan.

(9) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan

yang dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen

perizinan secara lengkap dan benar.

(10) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan

yang dapat tidak dilimpahkan atau didelegasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen perizinan

diterima secara lengkap dan benar.

(1) Izin yang diberikan sebelum Peraturan Presiden ini

diundangkan, tetap berlaku sepanjang kegiatan yang

dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan

perkembangan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan dalam

rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setiap 3

(tiga) bulan sekali.

TATA RUANG

(1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil

Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata

Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan

untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat

dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penataan ruang.

(1) Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan rencana

tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah

kabupaten/kota, dan/atau Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal penyelesaian penetapan rencana tata ruang

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

dapat dilakukan karena belum mendapatkan

persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan

hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

penyelesaian dilakukan melalui Penerapan Kawasan

yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan

Ruangnya (Holding Zone).

(3) Proyek Strategis Nasional yang semula berada pada

lokasi bukan kawasan hutan namun kemudian lokasi

tersebut diubah menjadi kawasan hutan, pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional tersebut tetap dapat

dilanjutkan dengan pemberian Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan.

(4) Proyek Strategis Nasional berupa pemanfaatan energi air,

panas, dan angin, dapat dilakukan pada Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan

Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah

Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum dengan menggunakan waktu minimum.

(3) Proyek ...

(3) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan

Usaha Milik Negara yang tidak mendapat penugasan dari

Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan

tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah

berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.

(4) Tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang telah

ditetapkan lokasinya oleh gubernur, tidak dapat

dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik

hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan

Nasional.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat

memberikan dukungan kepada badan usaha dalam

proses penyediaan tanah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• Prioritas atas penyediaan tanah; dan/atau

• Penggunaan tanah milik Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah, pendanaannya dapat bersumber terlebih dahulu

dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa

berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Pendanaan ...

(2) Pendanaan penyediaan tanah oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar kembali

oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah proses

pengadaan tanah selesai berdasarkan perhitungan

bersama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

(3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berupa perhitungan pengembalian nilai

investasi.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengutamakan

penggunaan komponen dalam negeri.

(1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah

Pusat terhadap Proyek Strategis Nasional yang

dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Daerah

yang bekerjasama dengan Badan Usaha.

(2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan proyek infrastruktur untuk

kepentingan umum.

(3) Jaminan ...

(3) Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang

diambil atau tidak diambil oleh Pemerintah Pusat yang

mengakibatkan terhambatnya Proyek Strategis Nasional

dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan

Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional.

(4) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan berwenang

untuk:

• meminta dan memperoleh data serta informasi yang

diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan

Proyek Strategis Nasional yang diusulkan untuk

diberikan Jaminan Pemerintah Pusat; dan

• menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme

Jaminan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada

suatu Proyek Strategis Nasional diusulkan untuk

diberikan Jaminan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Badan

Usaha yang memintakan Jaminan Pemerintah Pusat,

memberikan jaminan terlebih dahulu atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan

mekanisme Jaminan Pemerintah Pusat diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII ...

(1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,

menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab

Proyek Strategis Nasional dapat melakukan penugasan

kepada BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan

badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-kaidah

bisnis yang baik.

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam

rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

(2) Percepatan pengadaan barang/jasa Proyek Strategis

Nasional dilakukan oleh menteri/kepala lembaga,

gubernur, dan bupati/walikota dengan ketentuan

sebagai berikut:

• pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap

pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling

tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

• penunjukan langsung dapat dilakukan kepada

lembaga keuangan internasional yang melakukan

kerjasama dengan kementerian, lembaga, atau

daerah dalam rangka penyiapan Proyek Strategis

Nasional;

• dapat ...

• dapat dilakukan penunjukan langsung kepada

Penyedia Jasa Konsultansi yang telah

melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik

pada kementerian, lembaga, atau daerah

bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultansi

yang rutin;

• dapat dilakukan penunjukan langsung satu kali

kepada Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang

telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja

baik pada kementerian, lembaga, atau daerah

bersangkutan;

• dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai

dengan akhir tahun anggaran akibat adanya

keadaan kahar, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun

Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran

pada Tahun Anggaran berikutnya;

• dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai

dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan

Penyedia, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun

Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran

pada Tahun Anggaran berikutnya dan Penyedia

dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai

dengan ketentuan Kontrak;

• dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai

dengan akhir Tahun Anggaran akibat kesalahan

kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah,

kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran

berikutnya dengan menyediakan anggaran pada

Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Penyediaan anggaran untuk melanjutkan kontrak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f,

dan huruf g dapat dilakukan melalui re-alokasi anggaran

kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

BAB IX ...

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan

dibidangnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional.

(2) Dalam hal penyelesaian hambatan dan permasalahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak

untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta

pelayanan publik, menteri/kepala lembaga, gubernur,

dan bupati/walikota mengambil diskresi sesuai dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan

alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik

kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik serta

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(3) Pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) termasuk dilakukan dalam rangka penanganan

dampak sosial yang timbul dalam pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional.

(4) Dalam hal tertentu pengambilan diskresi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan

koordinasi dan pembahasan dengan

kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdapat permasalahan hukum terkait

dengan administrasi Pemerintahan, penyelesaiannya

dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang administrasi Pemerintahan.

Pasal 29 ...

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur

atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian

hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota berwenang untuk menetapkan dan/atau

melakukan keputusan dan/atau tindakan yang diperlukan

dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan

dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik.

(1) Pimpinan Badan Usaha melakukan upaya untuk

penyelesaian Proyek Strategis Nasional sesuai dengan

kewenangan.

(2) Pimpinan Badan Usaha wajib mengambil langkah-

langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang

dihadapi dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional sesuai dengan kewenangan.

(3) Dalam hal pengambilan langkah-langkah penyelesaian

hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdapat permasalahan hukum,

penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perseroan terbatas.

BAB X ...

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga,

gubernur, atau bupati/walikota sebagai pelaksana

Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian

dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan

laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan

kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota

untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut

penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan

masyarakat diterima.

(3) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau

bupati/walikota memeriksa laporan dan/atau

pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) baik yang diterima oleh

kementerian/lembaga bersangkutan ataupun laporan

yang diteruskan Kejaksaan Agung atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan

wewenang, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur,

atau bupati/walikota meminta Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih

lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja.

(5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

• kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan

kerugian negara;

• kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian

negara; atau

• tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah disampaikan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi dan pengembalian

kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah disampaikan.

(8) Penyelesaian ...

(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dan ayat (7) disampaikan oleh pimpinan

kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota

kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lama 5 (lima) hari kerja.

(9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

c, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau

bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling

kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

diperlukan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2016

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Agustina Murbaningsih