PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016

regulation_id: "PERPRES_56_2018" source: "peraturan.go.id"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar Proyek Strategis Nasional; b. bahwa untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu adanya perubahan atas daftar Proyek Strategis Nasional untuk dapat memaksimalkan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. Pasal I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI ti Bidang Perekono ian, k.

ya Bhakti Parikesit PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 107 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL . 1 tii: ;tV t _,... A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 1.

Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6km) Provinsi Banten 2.
Jalan Tol Pandaan - Malang (37,62km) Provinsi Jawa Timur 3.
Jalan Tol Manado - Bitung (39km) Provinsi Sulawesi Utara 4.
Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (99km) Provinsi Kalimantan Timur 5.
Jalan Tol Medan - Binjai (16km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara 6.
Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya (22km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan 7.
Jalan Tol Bakauheni

Terbanggi Besar (140,9km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Provinsi Lampung 8.
Jalan Tol Pekanbaru

Kandis

Dumai (131,5km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Provinsi Riau 9.
Jalan Tol Terbanggi Besar

Pematang Panggang (100km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Provinsi Lampung - Provinsi Sumatera Selatan 10.
Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung (85km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan 11.
Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-Api (70km)

• bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

12. Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi (68,9km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
13. Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (112km) Provinsi Sumatera Selatan
14. Jalan Tol Medan - Kualanamu - Lubuk Pakam

• Tebing Tinggi (62km) Provinsi Sumatera Utara

15. Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (59km) Provinsi Jawa Barat
16. Jalan Tol Pejagan - Pemalang (57,5km) Provinsi Jawa Tengah
17. Jalan Tol Pemalang - Batang (39,2km) Provinsi Jawa Tengah
18. ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1,_ ©.V
19. )11W,, s Mai rMA TOZ_ Jalan Tol Batang - Semarang (75km) Provinsi Jawa Tengah
20. Jalan Tol Semarang - Solo (72,6km) Provinsi Jawa Tengah
21. Jalan Tol Solo - Ngawi (90,1km) Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Jawa Timur
22. Jalan Tol Ngawi - Kertosono (87km) Provinsi Jawa Timur
23. Jalan Tol Kertosono - Mojokerto (40,5km) Provinsi Jawa Timur
24. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang (115km) Provinsi Jawa Barat
25. Jalan Tol Gempol - Pasuruan (34,2km) Provinsi Jawa Timur
26. Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran (14,2km) Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Banten
27. Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,2km) Provinsi Banten
28. Jalan Tol Serpong - Cinere (10,1km) Provinsi Banten - Provinsi Jawa Barat
29. Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,6km) Provinsi Jawa Barat
30. Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,4km) Provinsi Jawa Barat
31. Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34km) Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
32. Jalan Tol Depok - Antasari (21,5km) Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
33. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (21,04km) Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
34. Jalan Tol Bogor Ring Road (11km) Provinsi Jawa Barat
35. Jalan Tol Serpong - Balaraja (30km) Provinsi Banten
36. Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim (25km) bagian dari Trans Sumatera Provinsi Kepulauan Riau
37. Jalan Tol Semanan - Sunter (20,2km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
38. Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang (9,4km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
39. Jalan Tol Duri Pulo

• Kampung Melayu (12,7km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

39. Jalan Tol Kemayoran

• Kampung Melayu (9,6km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

40. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang (8,7km)

• bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 41.... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Provinsi DKI Jakarta

41. Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca (9,2km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
42. Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (45km) Provinsi Jawa Timur
43. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (170,4km) Provinsi Jawa Timur
44. Jalan Tol Krian - Legundi - Sunder - Manyar (38,3km) Provinsi Jawa Timur
45. Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan (64km) Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
46. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated (36,4km) Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
47. Jalan Tol Yogyakarta - Solo (40,5km) Provinsi DI Yogyakarta - Provinsi Jawa Tengah
48. Jalan Tol Semarang - Demak (24,0km) Provinsi Jawa Tengah
49. Jalan Tol Sigli - Banda Aceh (75km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh
50. Jalan Tol Binjai - Langsa (110km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh - Provinsi Sumatera Utara
51. Jalan Tol Bukittinggi

• Padang Panjang
• Lubuk Alung - Padang (80km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

52. Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran (100km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
53. Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe (135km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh
54. Jalan Tol Lhokseumawe

• Sigli (135km)
• bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

55. Jalan Tol Pekanbaru

• Bangkinang
• Payakumbuh - Bukittinggi (185km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau - Provinsi Sumatera Barat

56. Jalan Tol Yogyakarta - Bawen (71km) Provinsi DI Yogyakarta - Provinsi Jawa Tengah
57. Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Parapat - Tarutung - Sibolga (200km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
58. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi (191km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Jambi
59. Jalan Tol Jambi - Rengat (190km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi - Provinsi Riau 60.... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
60. Jalan Tol Rengat

• Pekanbaru (175km)
• bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

61. Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat (175km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau - Provinsi Sumatera Utara
62. Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim (110km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan
63. Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat (125km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan
64. Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (95km) - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Bengkulu B. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol
65. Pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai (231,84km) Provinsi Maluku Utara
66. Jalan Palu - Parigi (83,6km) Provinsi Sulawesi Tengah
67. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong (2,4km) Provinsi Jawa Timur
68. Jalan Penghubung Gorontalo

• Manado (301,7km) Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Utara

69. Jalan Trans Maluku (7 ruas) Provinsi Maluku C. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota
70. Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan) Provinsi Sulawesi Selatan
71. Kereta Api Prabumulih - Kertapati (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Provinsi Sumatera Selatan
72. Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Provinsi Sumatera Utara
73. Kereta Api Purukcahu - Bangkuang Provinsi Kalimantan Tengah
74. Double Track Jawa Selatan Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah - Provinsi DI Yogyakarta - Provinsi Jawa Timur
75. High Speed Railway Jakarta - Bandung Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat 76.... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
76. Kereta Api Rantau Prapat - Dun - Pekanbaru Provinsi Sumatera Utara

• Provinsi Riau

77. Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta, Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta
78. Kereta Api Jakarta - Surabaya Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Jawa Timur D. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota
79. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North - South Provinsi DKI Jakarta
80. Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman) Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Banten
81. Elevated Loop Line Provinsi DKI Jakarta
82. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit- (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
83. Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
84. Light Rapid Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) Provinsi Sumatera Selatan
85. Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Provinsi Jawa Tengah - Provinsi DI Yogyakarta E. Proyek Revitalisasi Bandar Udara
86. Bandara Sultan Babullah, Ternate Provinsi Maluku Utara
87. Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
88. Bandara Syamsuddin Noor Provinsi Kalimantan Selatan F. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru
89. Bandara Kertajati Provinsi Jawa Barat
90. Bandara Internasional di Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta
91. Bandara Kediri Provinsi Jawa Timur G. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya
92. Pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang Provinsi Jawa Tengah H.... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI H. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas
93. Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara
94. Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Bitung Provinsi Sulawesi Utara
95. Pelabuhan KEK Maloy Provinsi Kalimantan Timur
96. Inland Waterways! CBL Cikarang - Bekasi - Laut Jawa Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
97. Pembangunan Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
98. Pembangunan Pelabuhan Sorong Seget Provinsi Papua Barat
99. Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan 100, Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu) Provinsi Sulawesi Tengah
100. Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Provinsi Kalimantan Barat
101. Pengembangan Pelabuhan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur I. Program Satu Juta Rumah
102. Pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi DKI Jakarta
103. Pembangunan Rumah Khusus di Wilayah Perbatasan Nasional
104. Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya Nasional J. Program Pembangunan Kilang Minyak
105. Kilang Minyak Bontang Provinsi Kalimantan Timur
106. Kilang Minyak Tuban (ekspansi) Provinsi Jawa Timur
107. Upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP) Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur K. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA K. Proyek ‹,(4)11r6V • trirle f .......__--= --..f-,•:':_ :.. _

• ,. _ ' t Pipa Gas/Terminal LPG

109. Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa
110. Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM Indonesia Bagian Timur
111. Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG Indonesia Bagian Timur
112. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela Provinsi Maluku
113. Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gahem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development ProjectlIDD) Provinsi Kalimantan Timur
114. Proyek Tangguh LNG Train 3 Provinsi Papua Barat
115. Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru Provinsi Jawa Timur L. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah
116. Energi asal sampah kota-kota besar (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar) Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sulawesi Selatan M. Proyek Penyediaan Air Minum
117. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Provinsi Jawa Tengah
118. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede Provinsi Jawa Barat
119. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Provinsi Jawa Timur
120. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
121. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan
122. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur Provinsi Jawa Barat
123. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas Provinsi Jawa Tengah N.... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO I PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI

N. Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal 124.
Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU) Provinsi DKI Jakarta 0. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir 125.
Tanggul Laut Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten P. Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi 126.
Bendungan Marangkayu Provinsi Kalimantan Timur 127.
Bendungan Kuningan Provinsi Jawa Barat 128.
Bendungan Bendo Provinsi Jawa Timur 129.
Bendungan Gongseng Provinsi Jawa Timur 130.
Bendungan Tukul Provinsi Jawa Timur 131.
Bendungan Gondang Provinsi Jawa Tengah 132.
Bendungan Pidekso Provinsi Jawa Tengah 133. Bendungan Thgu Provinsi Jawa Timur 134.
Bendungan Karalloe Provinsi Sulawesi Selatan 135.
Bendungan Keureuto Provinsi Aceh 136.
Bendungan Muara Sei Gong Provinsi Kepulauan Riau 137.
Bendungan Tapin Provinsi Kalimantan Selatan 138.
Bendungan Passeloreng Provinsi Sulawesi Selatan 139.
Bendungan Lolak Provinsi Sulawesi Utara 140.
Bendungan Raknamo Provinsi Nusa Tenggara Timur 141. Bendungan Rotiklod Provinsi Nusa Tenggara Timur 142. Bendungan Bintang Bano Provinsi Nusa Tenggara Barat 143.
Bendungan Mila

Provinsi Nusa Tenggara Barat 144.... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO e PROYEK STR ATEGIS NASIONAL e f • 1, S 144.
Bendungan Tanju Provinsi Nusa Tenggara Barat 145.
Bendungan Sindang Heula Provinsi Banten 146.
Bendungan Logung Provinsi Jawa Tengah 147.
Bendungan Karian Provinsi Banten 148.
Bendungan Rukoh Provinsi Aceh 149.
Bendungan Way Sekampung Provinsi Lampung 150.
Bendungan Kuwil Kawangkoan Provinsi Sulawesi Utara 151.
Bendungan Ladongi Provinsi Sulawesi Tenggara 152.
Bendungan Ciawi Provinsi Jawa Barat 153.
Bendungan Sukamahi Provinsi Jawa Barat 154.
Bendungan Leuwikeris Provinsi Jawa Barat 155.
Bendungan Cipanas Provinsi Jawa Barat 156.
Bendungan Tiga Dihaji Provinsi Sumatera Selatan 157.
Bendungan Semantok Provinsi Jawa Timur 158.
Bendungan Pamukkulu Provinsi Sulawesi Selatan 159.
Bendungan Bener Provinsi Jawa Tengah 160.
Bendungan Sadawarna Provinsi Jawa Barat 161.
Bendungan Tiro Provinsi Aceh 162.
Bendungan Lausimeme Provinsi Sumatera Utara 163.
Bendungan Kolhua Provinsi Nusa Tenggara Timur 164.
Bendungan Sidan Provinsi Bali 165.
Bendungan Jenelata Provinsi Sulawesi Selatan 166.
Bendungan Matenggeng Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah 167.
Bendungan Marga Tiga Provinsi Lampung 168.
Bendungan Bagong Provinsi Jawa Timur 169.
Bendungan Randugunting Provinsi Jawa Tengah 170.
Bendungan Rokan Kiri Provinsi Riau 171.... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO PROYEK STRATEGIS NASIONAL . LO • SI Provinsi Nusa Tenggara Timur 171. Bendungan Mbay 172. Bendungan Bulango Ulu Provinsi Gorontalo 173. Bendungan Napun Gete Provinsi Nusa Tenggara Timur 174. Bendungan Temef Provinsi Nusa Tenggara Timur 175. Bendungan Way Apu Provinsi Maluku 176. Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat 177. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci Provinsi Aceh 178. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan Provinsi Aceh 179. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang Provinsi Sumatera Selatan 180. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Leuwigoong Kab. Garut Provinsi Jawa Barat 181. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase Provinsi Sulawesi Selatan 182. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa Provinsi Sulawesi Tengah Q. Program Peningkatan Jangkauan Broadband 183. Palapa Ring Broadband di Kab/ Kota melalui Pola KPBU Nasional 184. Palapa Ring Broadband di 457 Kab/Kota melalui Pola non-KPBU Nasional R. Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya 185. Percepatan Pembangunan Technopark Nasional 186. Proyek Satelit Multifungsi Nasional S. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus 187. Kawasan Industri Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara 188. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Provinsi Sumatera Utara 189. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan 190. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Provinsi Banten 191.... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI 191.
Kawasan Industri Landak Provinsi Kalimantan Barat 192.
Kawasan Industri Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 193.
Kawasan Industri Tanggamus Provinsi Lampung 194.
Kawasan Industri Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan 195.
Kawasan Industri Jorong Provinsi Kalimantan Selatan 196.
Kawasan Ekonomi Khusus Malay Batuta Trans Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur 197.
Kawasan Ekonomi Khusus Palu Provinsi Sulawesi Tengah 198.
Kawasan Industri Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 199.
Kawasan Ekonomi Khusus Bitung Provinsi Sulawesi Utara 200.
Kawasan Industri Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 201.
Kawasan Industri Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 202.
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat 203.
Kawasan Industri Buli, Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara 204.
Kawasan Ekonomi Khusus Morotai Provinsi Maluku Utara 205.
Kawasan Industri Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat 206.
Kawasan Ekonomi Khusus Belitung Provinsi Bangka Belitung 207.
Kawasan Industri Kendal Provinsi Jawa Tengah 208.
Kawasan Industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) Gresik Provinsi Jawa Timur 209.
Kawasan Industri Dumai Provinsi Riau 210.
Kawasan Industri Tanjung Buton Provinsi Riau 211.
Kawasan Industri Tanah Kuning Provinsi Kalimantan Utara 212.
Kawasan Industri Wilmar Serang Provinsi Banten 213.
Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Provinsi Papua Barat 214.... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO -s •*.F,:,.,4fq--: Y;. . PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI

214. Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe Provinsi Aceh T. Pariwisata
215. Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, dan 7 (tujuh) KSPN lainnya Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Bangka Belitung U. Proyek Pembangunan Smelter
216. Pembangunan Smelter Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara
217. Pembangunan Smelter Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
218. Pembangunan Smelter Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
219. Pembangunan Smelter Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
220. Pembangunan Smelter Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan
221. Pembangunan Smelter Buli Provinsi Maluku Utara V. Proyek Perikanan dan Kelautan
222. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud Provinsi Sulawesi Utara W. Proyek Infrastruktur Pendidikan
223. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia Provinsi Jawa Barat X. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
224. Daftar Proyek merujuk kepada daftar proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi yang diatur dalam Peraturan Presiders tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Nasional Y.... Salinan sesuai dengan aslinya RETARIAT KABINET RI vtIAT ti Bidang Perekononj.ian, ya Bhakti Parikesit PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO PROYEK STRATEGISliASIONAL LOKASI Y. Program Industri Pesawat
225. Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245 Nasional
226. Program Industri Pesawat Jarak Menengah R- 80 (Pembiayaan bersumber dari non-anggaran Pemerintah dan tanpa jaminan Pemerintah) Nasional Z. Program Pemerataan Ekonomi
227. Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang mencakup: a. Sertifikasi Lahan; b. Perhutanan Sosial; c. Legalisasi Lahan Transmigrasi; d. Peremajaan Perkebunan Rakyat; e. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); dan f. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Nasional PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO