PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016
Pasal 2
(1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis
Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang
bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau non- anggaran Pemerintah.
(2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(3) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang
dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
www.peraturan.go.id
2017, No.119
(4) Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-
anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
(5) Dalam rangka koordinasi Proyek Strategis Nasional
yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dapat
mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah
kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas.
- Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat
(3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,
Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
(2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan
secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat
dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penataan ruang.
(3) Terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak
berkesesuaian dengan rencana tata ruang
kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang
kawasan strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
www.peraturan.go.id
2017, No.119 -4-
dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata
ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21
(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan
Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan
melalui ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan
waktu minimum.
(3) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh
Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat
penugasan dari Pemerintah Pusat atau badan usaha
swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan
pemilik tanah.
(4) Tanah lokasi Proyek Strategis Nasional ditetapkan
oleh gubernur.
(5) Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dilakukan
pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak
kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.
(6) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek
www.peraturan.go.id
2017, No.119
Strategis Nasional belum selesai, gubernur
memperbarui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(7) Seluruh dokumen yang telah ada sebelum
pembaruan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek
Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
(1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri.
(2) Dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat
bekerja sama dengan badan usaha dalam negeri
dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan
komponen, sumber daya manusia, dan transfer
teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(3) Kerja sama dengan badan usaha dalam negeri
dan/atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan
skema kerja sama antar pemerintah.
(4) Pengembangan peralatan dan komponen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
dalam negeri.
(5) Ketentuan mengenai kerja sama dengan badan
usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
www.peraturan.go.id
2017, No.119 -6-
- Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32
(1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan
melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu
diperlukan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup pula laporan pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional yang bersumber dari non-
anggaran pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator pembiayaan investasi non-
anggaran Pemerintah.
(3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dibantu oleh Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(4) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas dalam pelaksanaan monitoring menerapkan
sistem informasi yang terhubung dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
(5) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan data dan
informasi yang diperlukan oleh Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar Proyek Strategis Nasional;
- bahwa untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional perlu mengatur ketentuan pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran
Pemerintah dan mengatur kembali ketentuan mengenai
penetapan lokasi, tata ruang, dan pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);