Pasal 21

(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan

Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan

melalui ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan

waktu minimum.

(3) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh

Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat

penugasan dari Pemerintah Pusat atau badan usaha

swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan

pemilik tanah.

(4) Tanah lokasi Proyek Strategis Nasional ditetapkan

oleh gubernur.

(5) Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dilakukan

pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak

kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

(6) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek

www.peraturan.go.id

2017, No.119

Strategis Nasional belum selesai, gubernur

memperbarui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(7) Seluruh dokumen yang telah ada sebelum

pembaruan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek

Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: