Pasal 19

(1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,

Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan

secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat

dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penataan ruang.

(3) Terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak

berkesesuaian dengan rencana tata ruang

kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang

kawasan strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

www.peraturan.go.id

2017, No.119 -4-

dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata

ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut: