PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

(1) Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan

ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas:

• Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan Gerbangkartosusila;
• Kawasan Bromo - Tengger - Semeru yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan BTS; dan
• Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

(2) Untuk mendukung dan memberikan nilai tambah

pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengembangan:

• Kawasan Selingkar Ijen; dan
• Kawasan Madura dan Kepulauan.

Pasal 2 ...

PRESIDEN

-3

(1) Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan

Gerbangkartosusila, Kawasan BTS, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) serta pengembangan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Madura dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Induk.

(2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pendampingan atas ketersediaan dokumen perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan.

(3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

• pedoman bagi menteri dan kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan

• pedoman

PRESIDEN

• pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berlaku pula bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan ekonomi di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ...

PRESIDEN

Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
• Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan/atau
• Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas tata kelola percepatan pelaksanaan Rencana Induk sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden ini, dan melaporkan kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diptilukan.

Dalam hal perlu dilakukan perubahan atas daftar proyek dalam Rencana Induk berdasarkan hasil evaluasi pengembangan kawasan, perubahan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pasal 11 ...

PRESIDEN

6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

• Lembaga dan/atau badan usaha yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tetap melakukan kegiatannya;
• Lembaga dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1. dalam menyusun rencana kegiatan pengelolaan .kawasan mengacu pada Rencana Induk dalam Peraturan Presiden ini;
2. dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

• Menteri/ Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/ Walikota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 20 November 2019

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2019

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

g Perekono~pfiian,

akti Parikesit

PRESIDEN