Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

  2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

  3. Rencana . . .

  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–
  3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
BAB 2 — PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025

dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.

(2) Rincian dari program pembangunan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;

  • bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang- undang;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dengan Undang-Undang;
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A,

Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal

33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang . . .

  1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 26/2009 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008
PERPRES 83/2018 — PENANGANAN SAMPAH LAUT
Referensi Silang (20)
UU 25/2004 — SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UU 10/2004 — PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 8/2005 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 33/2004 — Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat...
UU 31/2002 — PARTAI POLITIK
UU 12/2003 — PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
UU 22/2003 — SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
UU 23/2003 — PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
UU 34/2004 — TENTARA NASIONAL INDONESIA
UU 3/2002 — PERTAHANAN NEGARA
UU 2/2002 — KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 4/2004 — KEKUASAAN KEHAKIMAN
PERPRES 7/2005 — Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang...
UU 25/2004 — SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL [Pasal 13 ayat (1)]
UU 25/2004 — SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL [Pasal 4]