SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis …

PRESIDEN

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis

Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan

Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan

Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi

Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

DPD, dan DPRD.

Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan

MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan

umum.

Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Masa jabatan Anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat

Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 5 …

PRESIDEN

(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota MPR mengucapkan sumpah/janji

bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang

Paripurna MPR.

(2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang

dipandu oleh Pimpinan MPR.

(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah

sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua

Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-

undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa

dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili

untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan

Republik Indonesia.”

Bagian Kedua

Pimpinan

(1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang

mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota

MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

(2) Selama …

PRESIDEN

(2) Selama Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

terbentuk, MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.

(3) Pimpinan Sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketua

DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan ketua DPD sebagai Wakil Ketua

Sementara MPR.

(4) Dalam hal ketua DPR dan/atau ketua DPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berhalangan, kedudukannya digantikan oleh salah satu Wakil Ketua DPR

dan/atau wakil ketua DPD.

(5) Ketua dan Wakil Ketua MPR diresmikan dengan Keputusan MPR.

(6) Tatacara pemilihan Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

(1) Tugas Pimpinan MPR adalah:

• memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil

keputusan;

• menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua

dan wakil ketua;

• menjadi juru bicara MPR;

• melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR;

• mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara

lainnya sesuai dengan putusan MPR;

• mewakili MPR dan/atau alat kelengkapan MPR di pengadilan;

• melaksanakan putusan MPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

• menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran

MPR;dan

• mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang

Paripurna MPR.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib

MPR.

Pasal 9 …

PRESIDEN

(1) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti atau

diberhentikan dari jabatannya karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri sebagai pimpinan atas permintaan sendiri secara

tertulis;

• berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD;

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Pimpinan MPR; dan

• melanggar kode etik MPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan

kehormatan MPR.

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan MPR diberhentikan dari jabatannya, para

anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan

pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

(3) Dalam hal Pimpinan MPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak

pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-

sidang MPR dan menjadi juru bicara MPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(4) Dalam hal Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan

tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum,

maka Pimpinan MPR melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib MPR.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Ketiga

Kedudukan

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai

lembaga negara.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

MPR mempunyai tugas dan wewenang:

• mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

• melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum,

dalam Sidang Paripurna MPR;

• memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk

menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;

• melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam

masa jabatannya;

• memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila

terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya

selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;

• memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara

bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil

Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak

pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa

jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

• menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Anggota MPR mempunyai hak:

mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar;

menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan;

memilih dan dipilih;

membela diri;

imunitas;

protokoler; dan

• keuangan dan administratif.

(2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib MPR.

Anggota MPR mempunyai kewajiban:

• mengamalkan Pancasila;

• melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan peraturan perundang-undangan;

• menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan

nasional;

• mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan golongan; dan

• melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Bagian Keenam

Sidang dan Putusan

(1) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara.

(2) Selain …

PRESIDEN

(2) Selain sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPR bersidang untuk

melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Sidang MPR sah apabila dihadiri :

• sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul

DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden;

• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah

dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

• sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah

Anggota MPR untuk selain sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b.

(4) Tata cara penyelenggaraan sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf a

ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota

MPR yang hadir.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf b

ditetapkan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu dari seluruh

jumlah Anggota MPR.

(3) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf c

ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

(4) (4) Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan

dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

RAKYAT

Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 16 …

PRESIDEN

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih

berdasarkan hasil pemilihan umum.

(1) Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang.

(2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

(3) Anggota DPR berdomisili di ibukota negara Republik Indonesia.

Masa jabatan Anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat

Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji

secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam

Sidang Paripurna DPR.

(2) Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang

dipandu oleh Pimpinan DPR.

(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua)

Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-

undangan;

bahwa …

PRESIDEN

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa

dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan

Republik Indonesia.”

Bagian Kedua

Pimpinan

(1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang

dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.

(2) Selama Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

terbentuk, DPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR.

(3) Pimpinan Sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik

yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi

terbanyak sama, ketua dan Wakil Ketua Sementara DPR ditentukan secara

musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR.

(5) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dipandu oleh ketua Mahkamah

Agung.

(6) Ketua dan Wakil Ketua DPR diresmikan dengan Keputusan DPR.

(7) Tata cara pemilihan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

(1) Tugas Pimpinan DPR adalah:

• memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil

keputusan;

• menyusun …

PRESIDEN

• menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua

dan wakil ketua;

• menjadi juru bicara DPR;

• melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR;

• mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara

lainnya sesuai dengan putusan DPR;

• mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan;

• melaksanakan putusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

• menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran

DPR; dan

• mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang

Paripurna DPR.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib

DPR.

(1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berhenti atau

diberhentikan dari jabatannya karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Pimpinan DPR;

• melanggar kode etik DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan

kehormatan DPR;

• dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana

dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara; dan

• ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPR oleh partai politiknya.

(2) Dalam ...

PRESIDEN

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya, para

anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan

pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

(3) Dalam hal Pimpinan DPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak

pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-

sidang DPR dan menjadi juru bicara DPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(4) Dalam hal Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan

tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum,

maka Pimpinan DPR melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagian Ketiga

Kedudukan dan Fungsi

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga

negara.

DPR mempunyai fungsi:

• legislasi;

• anggaran; dan

• pengawasan.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

(1) DPR mempunyai tugas dan wewenang:

• membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk

mendapat persetujuan bersama;

• membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang;

• menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang

diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan

mengikutsertakannya dalam pembahasan;

• memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama;

• menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan

pertimbangan DPD;

• melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,

anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;

• membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh

DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat

dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

• memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan

pertimbangan DPD;

• membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan;

• memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

• memberikan …

PRESIDEN

• memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

• memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan

mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;

• memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta,

menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan

pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;

• memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang,

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta

membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat

yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;

• menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat; dan

• melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam

undang-undang.

(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

DPR mempunyai hak:

interpelasi;

angket; dan

menyatakan pendapat.

Anggota DPR mempunyai hak:

• mengajukan rancangan undang-undang;

• mengajukan pertanyaan;

• menyampaikan …

PRESIDEN

• menyampaikan usul dan pendapat;

• memilih dan dipilih;

• membela diri;

• imunitas;

• protokoler; dan

• keuangan dan administratif.

Anggota DPR mempunyai kewajiban:

• mengamalkan Pancasila;

• melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

• mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara

kesatuan Republik Indonesia;

• memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;

• menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat;

• mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan golongan;

• memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih

dan daerah pemilihannya;

• menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan

• menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang

terkait.

(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat

negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk

memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi

kepentingan bangsa dan negara.

(2) Setiap …

PRESIDEN

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga

masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga

masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling

lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan

dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26,

Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Tata Tertib

DPR.

DAERAH

Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan

DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan

umum.

(1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.

(2) Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR.

(3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.

(4) anggota …

PRESIDEN

(4) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang

bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia.

Masa jabatan Anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat

Anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(1) Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji

secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam

Sidang Paripurna DPD.

(2) Anggota DPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang

dipandu oleh pimpinan DPD.

(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua

Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-

undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa

dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan

Republik Indonesia.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Kedua

Pimpinan

(1) Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua

orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam sidang

paripurna DPD.

(2) Selama pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

terbentuk, DPD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPD.

(3) Pimpinan Sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

seorang ketua sementara dan seorang wakil ketua sementara yang

diambilkan dari anggota tertua dan anggota termuda usianya.

(4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda usianya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota

tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.

(5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan Keputusan DPD.

(6) Tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

(1) Tugas Pimpinan DPD adalah:

• memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk

diambil keputusan;

• menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara

ketua dan wakil ketua;

• menjadi juru bicara DPD;

• melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPD;

• mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga

negara lainnya sesuai dengan putusan DPD;

• mewakili DPD dan/atau alat kelengkapan DPD di pengadilan;

• melaksanakan putusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

• menetapkan …

PRESIDEN

• menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran

DPD; dan

• mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang

Paripurna DPD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib

DPD.

(1) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berhenti atau

diberhentikan dari jabatannya karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai pimpinan DPD;

• melanggar kode etik DPD berdasarkan hasil pemeriksaan badan

kehormatan DPD; atau

• dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana

dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara.

(2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPD diberhentikan dari jabatannya, para

anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan

pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

(3) Dalam hal pimpinan DPD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak

pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-

sidang DPD dan menjadi juru bicara DPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(4) Dalam hal ...

PRESIDEN

(4) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan

tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum,

maka pimpinan DPD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPD.

Bagian Ketiga

Kedudukan dan Fungsi

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga

negara.

DPD mempunyai fungsi :

• pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan

yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;

• pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan

dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam,

dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

(2) DPD …

PRESIDEN

(2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai

tata tertib DPR.

(3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud

pada ayat (1) dengan pemerintah.

(1) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya

ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat

dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.

(2) DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-

undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah

pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.

(3) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian

pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta

tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.

(4) Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan

pemerintah.

(1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi DPR

dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.

Pasal 45 …

PRESIDEN

(1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota

Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan

agama.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan

atas pelaksanaan undang-undang.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa

Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

DPD mempunyai hak:

• mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 ayat (1) dan ayat (2) kepada DPR;

• ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 …

PRESIDEN

Anggota DPD mempunyai hak:

• menyampaikan usul dan pendapat;

• memilih dan dipilih;

• membela diri;

• imunitas;

• protokoler; dan

• keuangan dan administratif.

Anggota DPD mempunyai kewajiban:

• mengamalkan Pancasila;

• melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

• mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara

kesatuan Republik Indonesia;

• memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;

• menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat dan daerah;

• mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan golongan;

• memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih

dan daerah pemilihannya;

• menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan

• menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43,

Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diatur

dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

BAB V …

PRESIDEN

RAKYAT

Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan

DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang

dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

(1) Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan

sebanyak-banyaknya seratus orang.

(2) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri atas nama Presiden.

(3) Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibukota provinsi yang bersangkutan.

Masa jabatan Anggota DPRD Provinsi adalah lima tahun dan berakhir bersamaan

pada saat Anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(1) Anggota DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan

tinggi dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi.

(2) Anggota DPRD Provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji

bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan

sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD Provinsi.

(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

Pasal 56 …

PRESIDEN

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua)

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-

undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa

dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan

Republik Indonesia.”

Bagian Kedua

Pimpinan

(1) Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-

banyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD

Provinsi dalam sidang paripurna DPRD Provinsi.

(2) Selama Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum terbentuk, DPRD Provinsi dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD

Provinsi.

(3) Pimpinan Sementara DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua

partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD

Provinsi.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi

terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi

ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang

ada di DPRD Provinsi.

(5) Pimpinan …

PRESIDEN

(5) Pimpinan DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang dipandu oleh

Ketua Pengadilan Tinggi.

(6) Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

(1) Tugas Pimpinan DPRD Provinsi adalah:

• memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk

diambil keputusan;

• menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara

ketua dan wakil Ketua;

• menjadi juru bicara DPRD Provinsi;

• melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Provinsi;

• mengadakan konsultasi dengan gubernur dan instansi pemerintah

lainnya sesuai dengan putusan DPRD Provinsi;

• mewakili DPRD Provinsi dan/atau alat kelengkapan DPRD Provinsi

di pengadilan;

• melaksanakan putusan DPRD Provinsi berkenaan dengan penetapan

sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

• mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang

Paripurna DPRD Provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib

DPRD Provinsi.

(1) Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)

berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

• tidak dapat ...

PRESIDEN

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Pimpinan DPRD Provinsi;

• melanggar kode etik DPRD Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan

badan kehormatan DPRD Provinsi;

• dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana

dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara;

dan

• ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi oleh partai

politiknya.

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD Provinsi diberhentikan dari

jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk

menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti

definitif.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi dinyatakan bersalah karena melakukan

tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima

tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin

sidang-sidang DPRD Provinsi, dan menjadi juru bicara DPRD Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala

tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRD Provinsi melaksanakan kembali

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur

dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Ketiga

Kedudukan dan Fungsi

DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi.

DPRD Provinsi mempunyai fungsi:

• legislasi;

• anggaran; dan

• pengawasan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

(1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

• membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk

mendapat persetujuan bersama;

• menetapkan APBD bersama dengan gubernur;

• melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD,

kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;

• mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil

gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

• memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut

kepentingan daerah;

• meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam

pelaksanaan tugas desentralisasi.

(2) Selain …

PRESIDEN

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD

Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam

undang-undang lainnya.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

DPRD Provinsi mempunyai hak:

• interpelasi;

• angket; dan

• menyatakan pendapat.

Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak:

• mengajukan rancangan peraturan daerah;

• mengajukan pertanyaan;

• menyampaikan usul dan pendapat;

• memilih dan dipilih;

• membela diri;

• imunitas;

• protokoler; dan

• keuangan dan administratif.

Anggota DPRD Provinsi mempunyai kewajiban:

• mengamalkan Pancasila;

• melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

• mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan

negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah;

PRESIDEN

• memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

• menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat;

• mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan golongan;

• memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih

dan daerah pemilihannya;

• menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi; dan

• menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang

terkait.

(1) DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak

meminta pejabat negara tingkat provinsi, pejabat pemerintah provinsi, badan

hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang

sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan

negara.

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau

warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau

warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling

lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan

dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Pasal 67 …

PRESIDEN

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62,

Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Tata Tertib

DPRD Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

RAKYAT

Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan

DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum

yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh

orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang.

(2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan

gubernur atas nama Presiden.

(3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di kabupaten/kota yang

bersangkutan.

Masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah lima tahun dan berakhir

bersamaan pada saat Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan

sumpah/janji.

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua

pengadilan negeri dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Anggota …

PRESIDEN

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhalangan mengucapkan

sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD

Kabupaten/Kota.

(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua)

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-

undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa

dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan

Republik Indonesia.”

Bab Kedua

Pimpinan

(1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang

wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota

dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Selama Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) belum terbentuk, DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pimpinan

Sementara DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Pimpinan …

PRESIDEN

(3) Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari

dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di

DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi

terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten/Kota

ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang

ada di DPRD Kabupaten/Kota.

(5) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya,

mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dipandu

oleh ketua pengadilan negeri.

(6) Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

Kabupaten/Kota.

(1) Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota adalah:

• memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk

diambil keputusan;

• menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara

ketua dan wakil ketua;

• menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota;

• melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Kabupaten/Kota;

• mengadakan konsultasi dengan bupati/walikota dan instansi

pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Kabupaten/Kota;

• mewakili DPRD Kabupaten/Kota dan/atau alat kelengkapan DPRD

Kabupaten/Kota di pengadilan;

• melaksanakan putusan DPRD Kabupaten/Kota berkenaan dengan

penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

• mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang

Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Ketntuan …

PRESIDEN

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib

DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;

• melanggar kode etik DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil

pemeriksaan badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota;

• dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana

dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara;

• ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh

partai politiknya.

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan

dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah

untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti

definitif.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan bersalah karena

melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-

rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum

mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas,

memimpin sidang-sidang DPRD Kabupaten/Kota, dan menjadi juru bicara

DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)

huruf a dan huruf c.

(4) Dalam ...

PRESIDEN

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala

tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan

kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan

huruf c.

(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur

dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Kedudukan dan Fungsi

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota.

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

• legislasi;

• anggaran; dan

• pengawasan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

(1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:

• membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota

untuk mendapat persetujuan bersama;

• menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan

bupati/walikota;

• melaksanakan …

PRESIDEN

• melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota,

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;

• mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati

atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui

gubernur;

• memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang

menyangkut kepentingan daerah; dan

• meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota

dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD

Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam

undang-undang lainnya.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

• interpelasi;

• angket; dan

• menyatakan pendapat.

Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

• mengajukan rancangan peraturan daerah;

• mengajukan pertanyaan;

• menyampaikan usul dan pendapat;

• memilih dan dipilih;

• membela diri;

• imunitas …

PRESIDEN

• imunitas;

• protokoler; dan

• keuangan dan administratif.

Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban:

• mengamalkan Pancasila;

• melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

• mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara

kesatuan Republik Indonesia dan daerah;

• memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

• menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat;

• mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan golongan;

• memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih

dan daerah pemilihannya;

• menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan

• menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang

terkait.

(1) DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

berhak meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah

kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan

keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan

bangsa dan negara.

(2) Setiap …

PRESIDEN

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum,

atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum,

atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling

lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan

dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78,

Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Tata Tertib

DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bagian Pertama

Penggantian Antarwaktu Anggota MPR

(1) Penggantian antarwaktu Anggota MPR terjadi apabila terjadi penggantian

antarwaktu Anggota DPR atau DPD.

(2) Pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota MPR

diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu Anggota DPR

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara

tertulis; dan

• diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu karena:

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Anggota DPR;

• tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPR sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

• melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan

kewajiban sebagai Anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan

badan kehormatan DPR;

• melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana

dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

(3) Pemberhentian Anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e

langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk

diresmikan.

(4) Pemberhentian Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan

keputusan oleh badan kehormatan DPR atas pengaduan Pimpinan DPR,

masyarakat dan/atau pemilih.

(5) Tata …

PRESIDEN

(5) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan

kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPR.

(1) Anggota DPR yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon

pengganti dengan ketentuan:

• calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih memenuhi bilangan

pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah

bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara

terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara

pada daerah pemilihan yang sama.

• calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih selain pada huruf a

adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari

daftar calon di daerah pemilihan yang sama.

• apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti

pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon

berikutnya.

(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR pada daerah

pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat

mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:

• calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPR dari daerah

pemilihan yang terdekat dalam provinsi yang bersangkutan;

• calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari

Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihannya.

(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR dari daerah

pemilihan di provinsi yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan

dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPR

dari provinsi yang terdekat.

(4) Anggota …

PRESIDEN

(4) Anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota

yang digantikannya.

(1) Pimpinan DPR menyampaikan kepada KPU nama Anggota DPR yang

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh

pengurus partai politik di tingkat pusat yang bersangkutan untuk diverifikasi.

(2) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan

pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPR tersebut setelah menerima

rekomendasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu

Anggota DPR ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR yang diangkat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang

pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPR dengan tata cara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

(5) Penggantian Anggota DPR antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa

jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga

Penggantian Antarwaktu Anggota DPD

(1) Anggota DPD berhenti antarwaktu karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara

tertulis.

(2) Anggota DPD diberhentikan karena:

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Anggota DPD;

• tidak …

PRESIDEN

• tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota DPD sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

• dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPD, dan/atau tidak

melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPD;

• melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

• dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana

dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

(3) Pemberhentian Anggota DPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf d dan e langsung

disampaikan oleh pimpinan DPD kepada Presiden untuk diresmikan.

(4) Pemberhentian Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan

keputusan oleh badan kehormatan DPD atas pengaduan pimpinan DPD,

masyarakat dan/atau pemilih.

(5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPD yang

bersangkutan disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk

diteruskan kepada badan kehormatan DPD.

(1) Anggota DPD yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon

pengganti dengan ketentuan:

• calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak

urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon

Anggota DPD daerah pemilihan di provinsi yang sama dengan yang

digantikan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

• apabila calon pengganti dalam daftar peringkat perolehan suara calon

Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a mengundurkan

diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti yang memperoleh

suara terbanyak urutan berikutnya.

(2) Anggota ...

PRESIDEN

(2) Anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota

yang digantikannya.

(1) (1) Pimpinan DPD menyampaikan kepada KPU nama Anggota DPD yang

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu untuk diverifikasi.

(2) Pimpinan DPD setelah menerima rekomendasi KPU mengenai hasil

verifikasi terhadap persyaratan calon Anggota DPD, mengusulkan kepada

Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPD

tersebut.

(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu

Anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 89 ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya

dipandu oleh ketua/pimpinan DPD dengan tata cara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

(5) Penggantian Anggota DPD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa

jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Bagian Keempat

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi

(1) Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara

tertulis; dan

• diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

(2) Anggota DPRD Provinsi diberhentikan karena:

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Provinsi;

• tidak …

PRESIDEN

• tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan

Umum;

• dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD Provinsi,

dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD

Provinsi;

• melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan;

• dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana

dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

(3) Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi yang telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d

dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada gubernur

untuk diresmikan.

(4) Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan

pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Provinsi atas

pengaduan Pimpinan DPRD Provinsi, masyarakat dan/atau pemilih.

(5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi

yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk

diteruskan kepada badan kehormatan DPRD Provinsi.

(6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan

kehormatan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5)

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

(1) Anggota DPRD Provinsi yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh

calon pengganti dengan ketentuan:

• calon …

PRESIDEN

• calon pengganti dari Anggota DPRD Provinsi yang terpilih memenuhi

bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari

setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh

suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan

suara pada daerah pemilihan yang sama.

• calon pengganti dari Anggota DPRD Provinsi yang terpilih selain

pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut

berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.

• apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti

pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon

berikutnya.

(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi

pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan

dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:

• calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi

dari daerah pemilihan yang terdekat dalam kabupaten/kota yang

bersangkutan;

• calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari

Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihannya.

(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi

dari daerah pemilihan di kabupaten/kota yang sama, pengurus partai politik

yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar

Calon Anggota DPRD Provinsi dari kabupaten/kota yang terdekat.

(4) Anggota DPRD Provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa

jabatan anggota yang digantikannya.

(1) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada KPU Provinsi nama

Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti

antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan

untuk diverifikasi.

(2) Pimpinan …

PRESIDEN

(2) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri

melalui gubernur untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan

Anggota DPRD Provinsi tersebut setelah menerima rekomendasi KPU

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu

Anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri atas nama Presiden.

(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang

pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.

(5) Penggantian Anggota DPRD Provinsi antarwaktu tidak dilaksanakan apabila

sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Kelima

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu sebagai anggota

karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara

tertulis; dan

• diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu, karena:

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

• tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

tentang Pemilihan Umum;

• dinyatakan …

PRESIDEN

• dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD

Kabupaten/Kota, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai

Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

• melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam

ketentuan perundang-undangan; dan

• dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana

dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

(3) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat

(2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD

Kabupaten/Kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk

diresmikan.

(4) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan

pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas

pengaduan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau pemilih.

(5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD

Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan

DPRD Kabupaten/Kota.

(6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan

kehormatan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan

antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2)

digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:

• calon …

PRESIDEN

• calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih

memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih

dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang

memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat

perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.

• calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih

selain pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor

urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.

• apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti

pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon

berikutnya.

(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik

yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan

ketentuan:

• calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan yang terdekat dalam

kecamatan yang bersangkutan;

• calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari

Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah

pemilihannya.

(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan di kabupaten/kota yang sama,

pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru

yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari

kecamatan yang terdekat.

(4) Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa

masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 96 …

PRESIDEN

(1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU

Kabupaten/Kota nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan

dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai

politik di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk diverifikasi.

(2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada gubernur melalui

bupati/walikota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan

Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi

KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu

Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan gubernur atas

nama Presiden.

(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan

sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD

Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal

(5) Penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota antarwaktu tidak dilaksanakan

apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari

masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Tata cara verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota

MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh

KPU.

Bagian Pertama

Alat Kelengkapan dan Pendukung

Pasal 98 …

PRESIDEN

(1) Alat kelengkapan MPR terdiri atas:

• Pimpinan;

• Panitia Ad Hoc; dan

• Badan Kehormatan.

(2) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

• Pimpinan;

• Komisi;

• Badan Musyawarah;

• Badan Legislasi;

• Badan Urusan Rumah Tangga;

• Badan Kerjasama Antar-Parlemen;

• Badan Kehormatan;

• Panitia Anggaran; dan

• Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.

(3) Alat kelengkapan DPD terdiri atas:

• Pimpinan;

• Panitia Ad Hoc;

• Badan Kehormatan; dan

• Panitia-panitia lain yang diperlukan.

(4) Alat kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:

• Pimpinan;

• Panitia Musyawarah;

• Komisi;

• Badan kehormatan;

• Panitia Anggaran; dan

• Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

(5) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota.

(6) Anggota ...

PRESIDEN

(6) Anggota-Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib

berhimpun dalam fraksi.

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MPR, DPR, dan DPD

dibentuk sekretariat jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan

personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.

(2) Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) organisasinya harus disusun sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan

untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan fungsi

dan tugas MPR, DPR, dan DPD.

(3) Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dipimpin seorang sekretaris jenderal dan seorang wakil sekretaris

jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul

Pimpinan MPR, DPR, dan DPD.

(4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Provinsi dibentuk

sekretariat dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan

personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.

(5) Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin

seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan

gubernur atas pertimbangan Pimpinan DPRD Provinsi.

(6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten/Kota

dibentuk sekretariat dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah

kabupaten/kota dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.

(7) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dipimpin seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan

keputusan bupati/walikota atas pertimbangan Pimpinan DPRD

Kabupaten/Kota.

Pasal 100 …

PRESIDEN

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan

fungsi dan tugas MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli

sesuai dengan kebutuhan.

(2) Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok

pakar/ahli di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD,

Sekretariat DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Protokoler dan Keuangan

(1) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota MPR, DPR,

dan DPD diatur oleh masing-masing lembaga bersama-sama pemerintah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan keuangan MPR, DPR, dan DPD dilaksanakan oleh pimpinan

lembaga sesuai dengan undang-undang.

(3) Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Peraturan Tata Tertib

(1) Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing lembaga dan berfungsi

untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja

anggota/lembaga.

(2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk

kepentingan intern masing-masing lembaga.

(3) Peraturan …

PRESIDEN

(3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai

keterkaitan dengan pihak lain/suatu lembaga di luar lembaga MPR, DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus mendapat

persetujuan dari pihak lain/lembaga yang terkait.

(4) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya meliputi tata cara:

• pengucapan sumpah/janji;

• pemilihan dan penetapan pimpinan;

• pemberhentian dan penggantian pimpinan;

• penyelenggaraan sidang/rapat;

• pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang serta hak

anggota/lembaga;

• pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses penggantian

antarwaktu;

• pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat

kelengkapan;

• pembuatan keputusan;

• pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif;

• penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

• pelaksanaan hubungan kerja sekretariat dan pakar/ahli; dan

• pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan lembaga.

(5) Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan

umum.

Bagian Pertama

Kekebalan

Pasal 103 …

PRESIDEN

(1) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan

dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam

rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik

masing-masing lembaga.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal

anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati

dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh

ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau

pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Larangan

(1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak

boleh merangkap jabatan sebagai:

• pejabat negara lainnya;

• hakim pada badan peradilan;

• pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha

milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang

anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

(2) Anggota …

PRESIDEN

(2) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga

pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris,

dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas,

wewenang, dan hak sebagai Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak

boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(4) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota MPR, DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(5) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan badan

kehormatan masing-masing lembaga.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib

menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh

setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,

kehormatan, citra, dan kredibilitas MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

juga memuat jenis sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang

ditetapkan oleh masing-masing lembaga.

(3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan

Tata Tertib masing-masing lembaga.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Ketiga

Penyidikan

(1) Dalam hal Anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan

pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus

mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

(2) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan

pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama

Presiden.

(3) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan

perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya

harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam

Negeri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak

berlaku apabila Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta

tertangkap tangan.

(5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat

yang berwenang agar memberikan ijin selambat-lambatnya dalam dua kali

24 jam.

(6) Selama Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan

administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

BAB X …

PRESIDEN

(1) Pada Provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum tidak diadakan

pemilihan Anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya.

(2) Anggota DPD pada provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk

setelah pemilihan umum.

(1) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada

provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan

dengan cara:

• memindahkan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

dari Provinsi/Kabupaten/Kota induk yang mewakili

kabupaten/kota/kecamatan yang masuk provinsi/ kabupaten/kota baru;

dan

• pengangkatan anggota baru dari daftar calon tetap Anggota DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota induk berdasarkan perimbangan perolehan

suara partai politik peserta pemilihan umum dan peringkat perolehan

suara dari setiap calon pada pemilihan umum sebelumnya di

provinsi/kabupaten/kota induk.

(2) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

(3) Pengisian atas kekosongan Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota induk

sebagai akibat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan sesuai dengan ketentuan penggantian antarwaktu.

(4) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi

provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum

pelaksanaan pemilu berikutnya.

(5) Penetapan dan tata cara pengisian Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota

diatur dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan.

BAB XI …

PRESIDEN

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka susunan, kedudukan,

keanggotaan, dan Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 1999 tetap berlaku sampai dengan

pengucapan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan atau belum ada pengaturan yang baru menurut undang-

undang ini.

Ketentuan mengenai penggantian antarwaktu Anggota MPR, DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan berlaku sejak undang-undang ini

disahkan, kecuali yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi anggota

TNI/POLRI.

Sebelum Sekretariat Jenderal DPD dibentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh

Sekretariat Jenderal MPR.

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 114 …

PRESIDEN

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2003

INDONESIA,

ttd.