Pasal 82

(1) DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

berhak meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah

kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan

keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan

bangsa dan negara.

(2) Setiap …

PRESIDEN

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum,

atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum,

atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling

lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan

dilepas dari penyanderaan demi hukum.