Pasal 43

(1) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya

ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat

dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.

(2) DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-

undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah

pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.

(3) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian

pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta

tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.

(4) Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan

pemerintah.