Pasal 42

(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan

dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam,

dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

(2) DPD …

PRESIDEN

(2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai

tata tertib DPR.

(3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud

pada ayat (1) dengan pemerintah.