MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan . . .

1. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, selanjutnya disingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai penyelenggara pemilihan umum.

4. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang- undang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Hari adalah hari kerja.

MPR

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

MPR mempunyai tugas dan wewenang:

• mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;

• memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

• melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;

• memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan

• memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, MPR menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan MPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.

(3) Pengelolaan anggaran MPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran MPR dalam peraturan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) MPR melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) melalui Sekretariat Jenderal MPR kepada publik pada akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga Keanggotaan

(1) Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan

Presiden.

(2) Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan

berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(1) Anggota MPR sebelum memangku jabatannya

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.

(2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan

sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.

Pasal 8 . . .

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Anggota

Paragraf 1 Hak Anggota

Anggota MPR mempunyai hak:

• mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;

• memilih dan dipilih;

• membela diri;

• imunitas;

• protokoler; dan

• keuangan dan administratif.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Kewajiban Anggota

Anggota MPR mempunyai kewajiban:

• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

• melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang- undangan;

• mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan

• melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Bagian Kelima Fraksi dan Kelompok Anggota MPR

Paragraf 1 Fraksi

(1) Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang

mencerminkan konfigurasi partai politik.

(2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi

ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.

(3) Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus

menjadi anggota salah satu fraksi.

(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan

anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

(5) Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan

fraksi masing-masing.

(6) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Kelompok Anggota

(1) Kelompok Anggota adalah pengelompokan anggota MPR

yang berasal dari seluruh anggota DPD.

(2) Kelompok Anggota dibentuk untuk meningkatkan

optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah.

(3) Pengaturan internal Kelompok Anggota sepenuhnya

menjadi urusan Kelompok Anggota.

(4) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas Kelompok

Anggota.

Bagian Keenam Alat Kelengkapan

Alat kelengkapan MPR terdiri atas:

• pimpinan; dan
• panitia ad hoc MPR.

Paragraf 1 Pimpinan

(1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang

berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

(2) Pimpinan MPR yang berasal dari DPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

(3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

(4) Pimpinan . . .

(4) Pimpinan MPR yang berasal dari DPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPD.

(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPD dipilih dari dan oleh anggota DPD serta ditetapkan dalam sidang paripurna DPD.

(6) Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR.

(7) Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) adalah Ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan Ketua DPD sebagai Wakil Ketua Sementara MPR.

(8) Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.

(1) Pimpinan MPR bertugas:

• memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

• menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;

• menjadi juru bicara MPR;

• melaksanakan putusan MPR;

• mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• mewakili MPR di pengadilan;

• menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran MPR; dan

• menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam sidang paripurna MPR pada akhir masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan

MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.

Pasal 16 . . .

(1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri; atau

• diberhentikan.

(2) Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c apabila:

• diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD; atau

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR.

(3) Dalam hal pimpinan MPR berhenti dari jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan MPR diganti oleh anggota yang berasal dari DPR atau DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pimpinan MPR berhenti dari jabatannya.

(4) Penggantian pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR dan dilaporkan dalam sidang paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota MPR.

(1) Dalam hal salah seorang pimpinan MPR atau lebih

berhenti dari jabatannya, pimpinan MPR lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

(2) Dalam hal pimpinan MPR dinyatakan sebagai terdakwa

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pimpinan MPR yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya.

(3) Dalam hal pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh . . .

memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan MPR yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagai pimpinan MPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.

Paragraf 2 Panitia Ad Hoc MPR

(1) Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling

sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan

oleh unsur DPR dan unsur DPD dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

(1) Panitia ad hoc MPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh

MPR.

(2) Setelah terbentuk, panitia ad hoc MPR segera

menyelenggarakan rapat untuk membahas dan memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh MPR.

(1) Panitia ad hoc MPR bertugas:

• mempersiapkan bahan sidang MPR; dan

• menyusun rancangan putusan MPR.

(2) Panitia . . .

(2) Panitia ad hoc MPR melaporkan pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang paripurna MPR.

(3) Panitia ad hoc MPR dibubarkan setelah tugasnya selesai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan tugas panitia ad hoc MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Paragraf 1 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(1) Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurang- kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR.

(2) Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan

menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.

Pasal 25 . . .

(1) Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR.

(2) Setelah menerima usul pengubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi:

• jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1); dan

• pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul pengubahan diterima.

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2).

(1) Dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi

kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2), pimpinan MPR memberitahukan

penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya.

(2) Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh pimpinan

MPR memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(3) Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang

telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR.

Pasal 28 . . .

Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) dilakukan kegiatan sebagai berikut:

• pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya;

• fraksi dan Kelompok Anggota MPR memberikan pemandangan umum terhadap usul pengubahan; dan

• membentuk panitia ad hoc untuk mengkaji usul pengubahan dari pihak pengusul.

(1) Dalam sidang paripurna MPR berikutnya panitia ad hoc

melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf c.

(2) Fraksi dan Kelompok Anggota MPR menyampaikan

pemandangan umum terhadap hasil kajian panitia ad hoc.

(1) Sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya

2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MPR.

(2) Sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat memutuskan pengubahan pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan terhadap usul pengubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.

(1) Pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk

menghadiri sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.

(2) Pimpinan MPR mengundang pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden terpilih untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR.

(3) Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32, pimpinan MPR membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan

bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.

(5) Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.

(6) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

(7) Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan MPR.

(8) Setelah . . .

(8) Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil

Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan.

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus- lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Paragraf 3 Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya

(1) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau

Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPR.

(1) MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR

untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya

paling . . .

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

(2) Usul DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(1) Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil

Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

(2) Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir

untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1).

(3) Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

(1) Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.

(2) Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan

Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.

(3) Keputusan . . .

(3) Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan dengan ketetapan MPR.

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak dilanjutkan.

Paragraf 4 Pelantikan Wakil Presiden Menjadi Presiden

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.

(1) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera

menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.

(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Sumpah/janji Presiden sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 sebagai berikut:

Sumpah Presiden:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar

dan . . .

dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Presiden:

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan dengan ketetapan MPR.

Setelah mengucapkan sumpah/janji, Presiden menyampaikan pidato pelantikan.

Paragraf 5 Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR

menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden.

(2) Presiden mengusulkan 2 (dua) calon wakil presiden

beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

(3) Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden.

(4) Dua calon wakil presiden yang diusulkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan.

(5) Calon . . .

(5) Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak

dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

(6) Dalam hal suara yang diperoleh tiap-tiap calon sama

banyak, pemilihan diulang 1 (satu) kali lagi.

(7) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden.

(1) MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.

(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang

paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat paripurna

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Sumpah/janji Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 sebagai berikut:

Sumpah Wakil Presiden:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Wakil Presiden:

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh

Undang-Undang . . .

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang- undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dengan ketetapan MPR.

Paragraf 6 Pemilihan dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

(1) Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

(2) Paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak

Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan MPR memberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat

pemberitahuan dari pimpinan MPR, partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) . . .

ayat (2) menyampaikan calon presiden dan wakil presidennya kepada pimpinan MPR.

(4) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan kesediaannya secara tertulis yang tidak dapat ditarik kembali.

(5) Calon presiden dan wakil presiden yang diajukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

(6) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.

(1) Pemilihan 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil

presiden dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan dengan pemungutan suara.

(2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang

memperoleh suara terbanyak dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

(3) Dalam hal suara yang diperoleh setiap pasangan calon

presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama banyak, pemungutan suara diulangi 1 (satu) kali lagi.

(4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tetap sama, MPR memutuskan untuk mengembalikan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk dilakukan pemilihan ulang oleh MPR.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal MPR memutuskan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

(1) MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.

(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang- undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus- lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Pasal 54 . . .

Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditetapkan dengan ketetapan MPR.

Setelah mengucapkan sumpah/janji, Presiden menyampaikan pidato pelantikan.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Imunitas

(1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas.

(2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan

karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR.

(3) Anggota MPR tidak dapat diganti antarwaktu karena

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam sidang atau rapat MPR maupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Hak Protokoler

(1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak protokoler.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak

protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Hak Keuangan dan Administratif

(1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak keuangan

dan administratif.

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota

MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan MPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak anggota MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.

Bagian Kesembilan Persidangan dan Pengambilan Keputusan

Paragraf 1 Persidangan

(1) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di

ibu kota negara.

(2) Persidangan MPR diselenggarakan untuk melaksanakan

tugas dan wewenang MPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4.

Ketentuan mengenai tata cara persidangan diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Pengambilan Keputusan

Sidang MPR dapat mengambil keputusan apabila:

• dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota dari seluruh anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutuskan usul DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden;

• dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota MPR ditambah 1 (satu) anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota MPR yang hadir untuk sidang selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(1) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 terlebih dahulu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara ulang.

(4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hasilnya masih belum memenuhi

ketentuan . . .

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:

• pengambilan keputusan ditangguhkan sampai sidang berikutnya; atau

• usul yang bersangkutan ditolak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan sidang MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.

Bagian Kesepuluh Penggantian Antarwaktu

(1) Penggantian antarwaktu anggota MPR dilakukan apabila

terjadi penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD.

(2) Pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat

penggantian antarwaktu anggota MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.

Bagian Kesebelas Penyidikan

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk

penyidikan terhadap anggota MPR yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku apabila anggota MPR:

• tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

• disangka . . .

• disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
• disangka melakukan tindak pidana khusus.

DPR

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Kedua Fungsi

(1) DPR mempunyai fungsi:

• legislasi;
• anggaran; dan
• pengawasan.

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

(1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang- undang.

(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan

persetujuan . . .

persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

DPR mempunyai tugas dan wewenang:

• membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

• memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;

• menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

• membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

• membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

• memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

• membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas

rancangan . . .

rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang dan APBN;

• membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang- undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

• memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;

• memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;

• memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;

• memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

• membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

• memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

• memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

• memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;

• memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi

kehidupan . . .

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;

• menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan

• melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum,

atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum,

atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71, DPR menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPR dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.

(3) Pengelolaan anggaran DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR di bawah pengawasan Badan Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) DPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran DPR dalam peraturan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) DPR melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada publik dalam laporan kinerja tahunan.

Bagian Keempat Keanggotaan

(1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh)

orang.

(2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan

Presiden.

(3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota Negara Republik

Indonesia.

(4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan

berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.

(2) Anggota . . .

(2) Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan

sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan

sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sebagai berikut: ”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kelima Hak DPR

(1) DPR mempunyai hak:

• interpelasi;

• angket; dan

• menyatakan pendapat.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang

penting . . .

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

• kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

• tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

• dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Anggota

Paragraf 1 Hak Anggota

Anggota DPR mempunyai hak:

• mengajukan usul rancangan undang-undang;

• mengajukan pertanyaan;

• menyampaikan usul dan pendapat;

• memilih dan dipilih;

• membela diri;

• imunitas;

• protokoler . . .

• protokoler; dan

• keuangan dan administratif.

Paragraf 2 Kewajiban Anggota

Anggota DPR mempunyai kewajiban:

• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

• melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang- undangan;

• mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

• memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

• menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

• menaati tata tertib dan kode etik;

• menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;

• menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

• menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

• memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Ketujuh Fraksi

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan

wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan

wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik.

(3) Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu

fraksi.

(4) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi

ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.

(5) Fraksi mempunyai sekretariat.

(6) Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran,

dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan

(1) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

• pimpinan;

• Badan Musyawarah;

• komisi;

• Badan Legislasi;

• Badan Anggaran;

• Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;

• Badan Kehormatan;

• Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;

• Badan Urusan Rumah Tangga;

• panitia khusus; dan

• alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu

oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 1 . . .

Paragraf 1 Pimpinan

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan

4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

(2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai

politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

(3) Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari

partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang

memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang

memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

(1) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh

pimpinan sementara DPR.

(2) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang

memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPR ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR.

(4) Ketua . . .

(4) Ketua dan wakil ketua DPR diresmikan dengan

keputusan DPR.

(5) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya

mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan

pimpinan DPR diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

(1) Pimpinan DPR bertugas:

• memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

• menyusun rencana kerja pimpinan;

• melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;

• menjadi juru bicara DPR;

• melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;

• mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;

• mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;

• mewakili DPR di pengadilan;

• melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

• menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas

pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Pasal 85 . . .

(1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82

ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri; atau

• diberhentikan.

(2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c apabila:

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

• melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR;

• dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;

• melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau

• diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari

jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari

jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantinya berasal dari partai politik yang sama.

(5) Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya

apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(6) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPR diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 2 Badan Musyawarah

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan

Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak

1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Pasal 89 . . .

Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.

(1) Badan Musyawarah bertugas:

• menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

• memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;

• meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

• mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;

• menentukan penanganan suatu rancangan undang- undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;

• mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan

• melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

(2) Badan Musyawarah menyusun rancangan anggaran

untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 91 . . .

Badan Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atas suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan Musyawarah diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 3 Komisi

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna

menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

(1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan

yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan

paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(3) Pemilihan . . .

(3) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.

(1) Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang

adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang- undang.

(2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah:

• mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

• mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

• membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;

• mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

• menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;

• menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan

• menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.

(3) Tugas komisi di bidang pengawasan adalah:

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan

pelaksanaannya . . .

pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

• membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

• melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan

• membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

(4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat mengadakan:

• rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;

• konsultasi dengan DPD;

• rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;

• rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;

• rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau

• kunjungan kerja.

(5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan

tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(6) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi

atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah.

(7) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa

keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

(8) Komisi menyusun rancangan anggaran untuk

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 97 . . .

Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja komisi diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 4 Badan Legislasi

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan

Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat

paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua

dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(3) Pemilihan . . .

(3) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.

(1) Badan Legislasi bertugas:

• menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD;

• mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan Pemerintah;

• menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

• melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;

• memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;

• melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

• mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

• memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

• membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa

keanggotaan . . .

keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

(2) Badan Legislasi menyusun rancangan anggaran untuk

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan Legislasi diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 5 Badan Anggaran

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan

Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

(2) Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.

(1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang

ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan

proporsional . . .

proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap- tiap fraksi.

(3) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.

(1) Badan Anggaran bertugas:

• membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

• menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;

• membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;

• melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

• membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan

• membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang

sudah diputuskan oleh komisi.

(3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

Pasal 108 . . .

Badan Anggaran menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan Anggaran diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 6 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2) Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang

dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas usul fraksi DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(1) Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan

yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan

1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(3) Pemilihan . . .

(3) Pemilihan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.

(1) BAKN bertugas:

• melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;

• menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;

• menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan

• memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

(3) BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK

melakukan pemeriksaan lanjutan.

(4) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf d disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 113 ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli,

analis keuangan, dan/atau peneliti.

BAKN menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 116 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja BAKN diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 7 Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna

menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan

yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan

paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(3) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.

Pasal 120 . . .

(1) BKSAP bertugas:

• membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;

• menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;

• mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan

• memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

(2) BKSAP membuat laporan kinerja pada akhir masa

keanggotaan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.

BKSAP menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja BKSAP diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 8 Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 124 . . .

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan

Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang

dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

(1) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang

ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(3) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

(1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan

verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:

• tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama

3 (tiga) . . .

3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

• tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

• tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau

• melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.

(3) Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait

dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

(4) Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir

masa keanggotaan.

Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 9 Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 131 . . .

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna

menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan

yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang

dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap- tiap fraksi.

(3) Pemilihan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.

BURT bertugas:

• menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;

• melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;

• melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;

• menyampaikan . . .

• menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap anggota DPR; dan

• menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

BURT menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja BURT diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 10 Panitia Khusus

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia

khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(2) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat

paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

(1) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua

dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan

memperhatikan . . .

memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(3) Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.

(1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu

dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

(2) Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR.

(3) Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka

waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

(4) Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja

panitia khusus.

Panitia khusus menggunakan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada pimpinan DPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja panitia khusus diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Paragraf 1 Pembentukan Undang-Undang

(1) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR,

Presiden, atau DPD.

(2) Rancangan . . .

(2) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR,

Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(1) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh

anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.

(2) Usul rancangan undang-undang disampaikan secara

tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul.

(3) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa:

• persetujuan;
• persetujuan dengan pengubahan; atau
• penolakan.

(4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR

menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut.

(5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh

DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.

(1) Pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-

undang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.

(2) Pembahasan . . .

(2) Pembahasan rancangan undang-undang tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang- undang menjadi undang-undang dilakukan melalui tingkat pembicaraan di DPR.

(1) Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau

keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.

(2) Penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD.

(1) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-

undang dari DPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 146 ayat (1) memberitahukan adanya usul

rancangan undang-undang tersebut kepada anggota DPR dan membagikannya kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna.

(2) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna berikutnya, berupa:

• persetujuan;

• persetujuan dengan pengubahan; atau

• penolakan.

(3) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi

persetujuan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR.

(4) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi

persetujuan dengan pengubahan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang- undang usul dari DPR dan untuk selanjutnya DPR

menugaskan . . .

menugaskan penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

(5) Dalam hal rapat paripurna memutuskan menolak usul

rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pimpinan DPR menyampaikan keputusan mengenai penolakan tersebut kepada pimpinan DPD.

(6) Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau rancangan undang-undang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden dan Pimpinan DPD, dengan permintaan kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang serta kepada DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan membahas rancangan undang-undang tersebut.

(7) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum

menunjuk alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembahasan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan.

Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 148 adalah:

• Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.

• Tingkat II dalam rapat paripurna.

(1) Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan

sebagai berikut:

• pengantar musyawarah;

• pembahasan . . .

• pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
• penyampaian pendapat mini.

(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a:

• DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR;

• DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berasal dari DPR;

• Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila rancangan undang- undang berasal dari Presiden; atau

• Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berasal dari Presiden.

(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:

• Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.

• DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.

(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat I oleh:

• fraksi;

• DPD, apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e; dan

• Presiden.

(5) Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, dan/atau pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan.

(6) Dalam . . .

(6) Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan

lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

(1) Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan

keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

• penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

• pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap- tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan

• pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

(1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-

undang, termasuk pembahasan rancangan undang- undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.

(2) Anggota . . .

(2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan

atau membahas rancangan undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan

masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 2 Penerimaan Pertimbangan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang

(1) DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan

tertulis terhadap rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden.

(2) Apabila rancangan undang-undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berasal dari Presiden, pimpinan DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya.

(3) Apabila rancangan undang-undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPR, Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya.

(4) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR, kecuali rancangan undang- undang tentang APBN disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

(5) Pada rapat paripurna berikutnya, pimpinan DPR

memberitahukan kepada anggota DPR perihal diterimanya pertimbangan DPD atas rancangan undang- undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

meneruskannya . . .

meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk diteruskan kepada alat kelengkapan yang akan membahasnya.

Paragraf 3 Penetapan APBN

(1) Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana

kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

(2) Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleh

Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR.

(3) Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dan

disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBN, dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

• pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun rancangan APBN;

• pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden;

• pembahasan:

1. laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

2. penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan

perubahan . . .

perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

• perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;

• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

• keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau

• keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;

• pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang tentang APBN; dan

• pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan

rancangan APBN dilakukan segera se