PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

3. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

5. Pendapatan . . .

1. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

3. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

4. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

5. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah bagian anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

7. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

8. Dihapus.

9. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

10. Dana . . .

1. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

2. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

4. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

5. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

6. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Pembiayaan . . .

1. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya.

2. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk, penyertaan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan cadangan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

4. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

5. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

6. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

7. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

8. Surat . . .

1. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (Project Based Sukuk/PBS) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

2. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.

3. Dana Investasi Pemerintah adalah alokasi dana investasi Pemerintah untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

4. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disingkat PMN, adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.

5. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

6. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

7. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.

8. Pembiayaan . . .

1. Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

2. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.

3. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.

4. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

5. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

6. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

7. Tahun Anggaran 2014 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

8. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak.

9. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp1.635.378.485.045.000,00 (satu kuadriliun enam ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari sumber:

• Penerimaan Perpajakan;
• PNBP; dan
• Penerimaan Hibah.

1. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.246.106.955.600.000,00 (satu kuadriliun dua ratus empat puluh enam triliun seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

• Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
• Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.189.826.575.600.000,00 (satu kuadriliun seratus delapan puluh sembilan triliun delapan ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan pajak penghasilan;

• pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;

• pendapatan pajak bumi dan bangunan;

• pendapatan . . .

• pendapatan cukai; dan
• pendapatan pajak lainnya.

(3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:

• komoditas panas bumi sebesar Rp937.970.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
• bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp5.057.100.000.000,00 (lima triliun lima puluh tujuh miliar seratus juta rupiah).

(4) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp56.280.380.000.000,00 (lima puluh enam triliun dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan bea masuk; dan
• pendapatan bea keluar.

(5) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a termasuk fasilitas bea masuk ditanggung

Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp518.762.310.000,00 (lima ratus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

(6) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2014

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6)

Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

diperkirakan sebesar Rp386.946.415.445.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

• penerimaan sumber daya alam;
• pendapatan bagian laba BUMN;
• PNBP lainnya; dan
• pendapatan BLU.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp241.114.622.223.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun seratus empat belas miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

• penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
• penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).

(3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun rupiah).

(4) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian

Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:

• sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;

• memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

• Pemerintah . . .

• Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.

(5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c diperkirakan sebesar Rp84.968.409.424.000,00 (delapan puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d diperkirakan sebesar Rp20.863.383.798.000,00 (dua puluh triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(7) Rincian PNBP Tahun Anggaran 2014 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperkirakan sebesar Rp2.325.114.000.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus empat belas juta rupiah).

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp1.876.872.758.707.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

• anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
• anggaran Transfer ke Daerah.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, huruf c ayat (3) dihapus, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.280.368.574.301.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu rupiah).

(2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp2.818.309.614.000 (dua triliun delapan ratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang diterushibahkan ke daerah.

(3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:

• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan
• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;
• Dihapus. (3a) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program.

(4) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun

Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan paling lambat pertengahan bulan Juli 2014.

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar Rp596.504.184.406.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam triliun lima ratus empat miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

• Dana Perimbangan; dan

• Dana . . .

• Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6)

Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf a diperkirakan sebesar Rp491.882.888.478.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

• DBH;
• DAU; dan
• DAK.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diperkirakan sebesar Rp117.663.562.827.000,00 (seratus tujuh belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar Rp341.219.325.651.000,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung

berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan:

• DBH;
• anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga; dan
• subsidi yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

(5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan

PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.

(6) DAK . . .

(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diperkirakan sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun rupiah), yang terdiri atas:

• DAK sebesar Rp30.200.000.000.000,00 (tiga puluh triliun dua ratus miliar rupiah); dan
• DAK tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah).

(7) DAK tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua

triliun delapan ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan kepada kabupaten daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan:

• infrastruktur jalan sebesar Rp1.691.130.000.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
• infrastruktur irigasi sebesar Rp633.980.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
• infrastruktur sanitasi sebesar Rp229.680.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah); dan
• infrastruktur air minum sebesar Rp245.210.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).

(8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

• kemampuan keuangan daerah rendah sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);

• kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen);

• kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan

• kemampuan . . .

• kemampuan keuangan daerah tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen).

(9) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat

(6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

1. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (13) Pasal 14 diubah, ayat (2) sampai dengan ayat (12) dan ayat (14) dihapus, dan di antara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (12a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. Angka 11

(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran

2014 diperkirakan sebesar Rp403.035.574.566.000,00 (empat ratus tiga triliun tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

(9) Dihapus.

(10) Dihapus.

(11) Dihapus.

(12) Dihapus.

(12a) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.

(13) Anggaran . . .

(13) Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian

dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

(14) Dihapus.

1. Ketentuan angka 3 huruf a ayat (1) Pasal 17 diubah, angka 2 dan angka 4 huruf a ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Huruf a

Angka 1

Yang termasuk dalam “dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga” di antaranya:

1. pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga.

2. keperluan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda.

Angka 2

Dihapus.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dihapus.

Angka 5

Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99. Huruf b Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP, sebagai akibat:

1. kelebihan realisasi atas target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;

2. adanya . . .

• 9 –

1. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan;
2. adanya satuan kerja PNBP baru;
3. diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan
4. adanya pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satuan kerja. Huruf c Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri. Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, (b) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, dan (c) pinjaman yang diterushibahkan. Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2014 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

• 10 –

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2014 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 13

Ayat (1) Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset, dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Anggaran . . .

• 11 –

Anggaran Pendidikan sebesar Rp375.374.487.804.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah), terdiri atas:

Semula Menjadi

1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 130.279.572.499.000,00 128.176.450.640.000,00 1.1 Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga 130.279.572.499.000,00 128.176.450.640.000,00 1.1.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 80.661.026.761.000,00 76.557.904.902.000,00 1.1.2 Kementerian Agama 42.566.934.663.000,00 44.566.934.663.000,00 1.1.3 Kementerian Negara/Lembaga lainnya 7.051.611.075.000,00 7.051.611.075.000,00 1.1.3.1 Kementerian Keuangan 678.219.290.000,00 678.219.290.000,00 1.1.3.2 Kementerian Pertanian 55.610.000.000,00 55.610.000.000,00 1.1.3.3 Kementerian Perindustrian 421.438.189.000,00 421.438.189.000,00 1.1.3.4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 78.500.000.000,00 78.500.000.000,00 1.1.3.5 Kementerian Perhubungan 1.700.000.000.000,00 1.700.000.000.000,00 1.1.3.6 Kementerian Kesehatan 1.320.890.800.000,00 1.320.890.800.000,00 1.1.3.7 Kementerian Kehutanan 57.537.000.000,00 57.537.000.000,00 1.1.3.8 Kementerian Kelautan dan Perikanan 252.485.000.000,00 252.485.000.000,00 1.1.3.9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 250.000.000.000,00 250.000.000.000,00 1.1.3.10 Badan Tenaga Nuklir Nasional 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 1.1.3.11 Kementerian Pemuda dan Olahraga 1.103.549.000.000,00 1.103.549.000.000,00 1.1.3.12 Kementerian Pertahanan 131.016.596.000,00 131.016.596.000,00 1.1.3.13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 428.500.000.000,00 428.500.000.000,00 1.1.3.14 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 310.000.000.000,00 310.000.000.000,00 1.1.3.15 Kementerian Koperasi dan UKM 215.000.000.000,00 215.000.000.000,00 1.1.3.16 Kementerian Komunikasi dan Informatika 31.865.200.000,00 31.865.200.000,00

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah 238.619.487.484.000,00 238.838.962.133.000,00 2.1 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH 982.482.550.000,00 1.201.957.199.000,00 2.2 DAK Pendidikan 10.041.300.000.000,00 10.041.300.000.000,00 2.3 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU 135.644.273.026.000,00 135.644.273.026.000,00 2.4 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD 1.853.600.000.000,00 1.853.600.000.000,00 2.5 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 60.540.700.000.000,00 60.540.700.000.000,00 2.6 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus 4.094.631.908.000,00 4.094.631.908.000,00 2.7 Dana Insentif Daerah (DID) 1.387.800.000.000,00 1.387.800.000.000,00 2.8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24.074.700.000.000,00 24.074.700.000.000,00

3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 0,00 8.359.075.031.000,00 3.1 Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 0,00 8.359.075.031.000,00

Ayat (2) Cukup jelas. Angka 14

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

• 12 –

Ayat (2) Beberapa komponen Pembiayaan Dalam Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

• SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

• Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

• Pemerintah menerbitkan SBN dengan kombinasi tenor yang baik serta melakukan reprofiling utang jika diperlukan agar profil jatuh tempo (maturity profile) SBN tetap mendukung keberlanjutan fiskal.

• Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.

• PMN untuk PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

• PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah atau jangka panjang sektor perumahan.

• PMN . . .

• 13 –

  • PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal.
  • PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara- negara ASEAN.
  • PMN kepada International Rubber Consortium Limited (IRCo) digunakan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan modal awal guna mendukung stabilitas harga karet alam pada tingkat harga yang menguntungkan bagi petani karet di Indonesia.
  • PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia digunakan untuk meningkatkan kapasitas modal guna mendukung program ekspor nasional.
  • Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.
  • Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
  • Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) . . .

• 14 –

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 15

(1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui

target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.

(2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL,

penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.

(3) Penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman siaga

dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit

melampaui target serta penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman siaga, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2014 dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2014, apabila terjadi:

• perkembangan . . .

• perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2014;
• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram; dan/atau
• keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah

SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir.

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:

• proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;

• krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk pasar SBN domestik, yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk penanganannya; dan/atau

• kenaikan . . .

• kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014;
2. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program prioritas yang tetap harus tercapai;
4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
5. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau penerbitan SBN; dan
6. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan

penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung penerbitan SBN.

(3) Biaya-biaya yang timbul akibat pengadaan pinjaman

siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 dan ayat (2) merupakan bagian pembayaran bunga utang.

(4) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan krisis

sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berdampak pada APBN dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

(5) Persetujuan . . .

(5) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

(6) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah- langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014

dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

1. Ketentuan huruf c Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5547

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23

TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, PNBP, ANGGARAN TRANSFER KE

DAERAH, DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

I. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP

1. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

Semula Menjadi

1. Pendapatan pajak dalam negeri 1.226.474.170.684.000,00 1.189.826.575.600.000,00 1.1 Pendapatan pajak penghasilan (PPh) 586.306.470.234.000,00 569.866.658.000.000,00 1.1.1 Pendapatan PPh migas 76.073.625.000.000,00 83.889.790.000.000,00 1.1.1.1 Pendapatan PPh minyak bumi 30.311.276.000.000,00 31.834.070.000.000,00 1.1.1.2 Pendapatan PPh gas bumi 45.762.349.000.000,00 52.055.720.000.000,00 1.1.2 Pendapatan PPh nonmigas 510.232.845.234.000,00 485.976.868.000.000,00 1.1.2.1 Pendapatan PPh Pasal 21 116.824.900.384.000,00 105.675.729.000.000,00 1.1.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22 10.370.314.557.000,00 7.954.038.000.000,00 1.1.2.3 Pendapatan PPh Pasal 22 impor 50.014.271.180.000,00 42.706.286.000.000,00 1.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23 37.309.965.250.000,00 26.027.036.000.000,00 1.1.2.5 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi 7.355.441.000.000,00 5.147.365.000.000,00 1.1.2.6 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan 174.763.737.200.000,00 181.663.713.000.000,00 1.1.2.7 Pendapatan PPh Pasal 26 39.022.027.000.000,00 32.877.075.000.000,00 1.1.2.8 Pendapatan PPh final 74.515.960.373.000,00 83.882.211.000.000,00 1.1.2.9 Pendapatan PPh nonmigas lainnya 56.228.290.000,00 43.415.000.000,00 1.2 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 492.950.875.000.000,00 475.587.180.700.000,00 1.3 Pendapatan pajak bumi dan bangunan 25.441.872.000.000,00 21.742.909.000.000,00 1.4 Pendapatan cukai 116.284.000.000.000,00 117.450.217.900.000,00 1.4.1 Pendapatan cukai 116.284.000.000.000,00 117.450.217.900.000,00 1.4.1.1 Pendapatan cukai hasil tembakau 110.700.000.000.000,00 111.363.824.100.000,00 1.4.1.2 Pendapatan cukai ethyl alkohol 200.000.000.000,00 165.482.800.000,00 1.4.1.3 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol 5.384.000.000.000,00 5.920.911.000.000,00 1.5 Pendapatan pajak lainnya 5.490.953.450.000,00 5.179.610.000.000,00

2. Pendapatan pajak perdagangan internasional 53.914.800.000.000,00 56.280.380.000.000,00 2.1 Pendapatan bea masuk 33.936.600.000.000,00 35.676.020.000.000,00 2.2 Pendapatan bea keluar 19.978.200.000.000,00 20.604.360.000.000,00

3. RINCIAN PNBP

Semula Menjadi

1. Penerimaan sumber daya alam 225.954.696.223.000,00 241.114.622.223.000,00 1.1 Penerimaan sumber daya alam migas 196.508.274.000.000,00 211.668.200.000.000,00 1.1.1 Pendapatan minyak bumi 142.943.079.000.000,00 154.750.360.000.000,00 1.1.2 Pendapatan gas alam 53.565.195.000.000,00 56.917.840.000.000,00

1.2 Penerimaan . . .

1.2 Penerimaan sumber daya alam nonmigas 29.446.422.223.000,00 29.446.422.223.000,00 1.2.1 Pendapatan pertambangan mineral dan batubara 23.599.745.000.000,00 23.599.745.000.000,00 1.2.1.1 Pendapatan iuran tetap pertambangan dan energi 1.071.826.000.000,00 1.071.826.000.000,00 1.2.1.2 Pendapatan royalti pertambangan mineral dan batubara 22.527.919.000.000,00 22.527.919.000.000,00 1.2.2 Pendapatan kehutanan 5.017.016.000.000,00 5.017.016.000.000,00 1.2.2.1 Pendapatan dana reboisasi 2.440.000.000.000,00 2.440.000.000.000,00 1.2.2.2 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.790.444.000.000,00 1.790.444.000.000,00 1.2.2.3 Pendapatan IIUPH (IHPH) 146.250.000.000,00 146.250.000.000,00 1.2.2.3.1 Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 1.2.2.3.2 Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam 135.000.000.000,00 135.000.000.000,00 1.2.2.4 Pendapatan penggunaan kawasan hutan 640.322.000.000,00 640.322.000.000,00 1.2.3 Pendapatan perikanan 250.000.001.000,00 250.000.001.000,00 1.2.4 Pendapatan pertambangan panas bumi 579.661.222.000,00 579.661.222.000,00 1.2.4.1 Pendapatan pertambangan panas bumi 564.850.000.000,00 564.850.000.000,00 1.2.4.2 Pendapatan iuran tetap pertambangan panas bumi 14.811.222.000,00 14.811.222.000,00

1. Pendapatan bagian laba BUMN 40.000.000.000.000,00 40.000.000.000.000,00 2.1 Pendapatan laba BUMN perbankan 10.300.000.000.000,00 8.791.531.732.000,00 2.2 Pendapatan laba BUMN non perbankan 29.700.000.000.000,00 31.208.468.268.000,00

2. PNBP lainnya 94.087.605.717.000,00 84.968.409.424.000,00 3.1 Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan 31.538.985.208.000,00 32.538.045.491.000,00 3.1.1 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 17.367.147.273.000,00 17.367.147.273.000,00 3.1.1.1 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan 6.848.075.000,00 6.848.075.000,00 3.1.1.2 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan 22.102.468.000,00 22.102.468.000,00 3.1.1.3 Pendapatan penjualan hasil tambang 16.066.526.027.000,00 16.066.526.027.000,00 3.1.1.4 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 3.1.1.5 Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 195.000.000,00 195.000.000,00 3.1.1.6 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya 16.231.482.000,00 16.231.482.000,00 3.1.1.7 Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan 65.792.000,00 65.792.000,00 3.1.1.8 Pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah dalam rangka operasi pasar murni 1.200.000.000.000,00 1.200.000.000.000,00 3.1.1.9 Pendapatan penjualan lainnya 5.178.429.000,00 5.178.429.000,00 3.1.2 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN 129.436.240.000,00 197.424.450.000,00 3.1.2.1 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 50.549.430.000,00 50.549.430.000,00 3.1.2.2 Pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin 33.848.578.000,00 33.848.578.000,00 3.1.2.3 Pendapatan penjualan sewa beli 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 3.1.2.4 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya 25.038.232.000,00 93.026.442.000,00 3.1.3 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas 13.733.362.500.000,00 14.662.012.500.000,00 3.1.3.1 Pendapatan bersih hasil penjualan Bahan bakar minyak 0,00 20.000.000,00 3.1.3.2 Pendapatan minyak mentah (DMO) 13.446.700.000.000,00 14.375.330.000.000,00 3.1.3.3 Pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas 286.662.500.000,00 286.662.500.000,00

3.1.4 Pendapatan . . .

3.1.4 Pendapatan dari pemanfaatan BMN 309.039.195.000,00 311.461.268.000,00 3.1.4.1 Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan 213.557.306.000,00 216.007.283.000,00 3.1.4.2 Pendapatan sewa peralatan dan mesin 69.780.517.000,00 69.780.617.000,00 3.1.4.3 Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan 235.820.000,00 235.820.000,00 3.1.4.4 Pendapatan dari KSP tanah, gedung, dan bangunan 500.000.000,00 500.000.000,00 3.1.4.5 Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya 24.965.552.000,00 24.937.548.000,00 3.2 Pendapatan jasa 30.978.493.357.000,00 31.194.911.095.000,00 3.2.1 Pendapatan jasa I 16.909.228.739.000,00 16.909.228.739.000,00

3.2.1.1 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 44.372.778.000,00 44.372.778.000,00

3.2.1.2 Pendapatan tempat hiburan/taman/ museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 23.109.033.000,00 23.109.033.000,00 3.2.1.3 Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor 2.203.341.600.000,00 2.203.341.600.000,00 3.2.1.4 Pendapatan hak dan perijinan 10.928.806.714.000,00 10.928.806.714.000,00 3.2.1.5 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan 218.028.367.000,00 218.028.367.000,00 3.2.1.6 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan pendapatan DJBC 656.731.300.000,00 656.731.300.000,00 3.2.1.7 Pendapatan jasa kantor urusan agama 82.250.670.000,00 82.250.670.000,00 3.2.1.8 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian 993.151.358.000,00 993.151.358.000,00 3.2.1.9 Pendapatan pelayanan pertanahan 1.759.436.919.000,00 1.759.436.919.000,00 3.2.2 Pendapatan jasa II 984.151.709.000,00 987.059.230.000,00 3.2.2.1 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 58.669.655.000,00 61.577.176.000,00 3.2.2.2 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 745.032.938.000,00 745.032.938.000,00 3.2.2.3 Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa 4.026.275.000,00 4.026.275.000,00 3.2.2.4 Pendapatan Uang Pewarganegaraan 624.000.000,00 624.000.000,00 3.2.2.5 Pendapatan bea lelang 129.438.841.000,00 129.438.841.000,00 3.2.2.6 Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara 40.290.000.000,00 40.290.000.000,00 3.2.2.7 Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi 6.070.000.000,00 6.070.000.000,00 3.2.3 Pendapatan jasa luar negeri 517.382.070.000,00 517.382.070.000,00 3.2.3.1 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia 404.123.083.000,00 404.123.083.000,00 3.2.3.2 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 103.158.086.000,00 103.158.086.000,00 3.2.3.3 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri 10.100.901.000,00 10.100.901.000,00 3.2.4 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 0,00 450.000.000,00 3.2.5 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (treasury single account) dan/ atau jasa penempatan uang negara 6.200.000.000.000,00 6.200.000.000.000,00 3.2.5.1 Pendapatan dari pelaksanaan treasury national pooling 195.000.000.000,00 195.000.000.000,00 3.2.5.2 Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia 6.005.000.000.000,00 6.005.000.000.000,00 3.2.6 Pendapatan jasa kepolisian I 4.329.332.750.000,00 4.329.332.750.000,00 3.2.6.1 Pendapatan surat izin mengemudi (SIM) 1.007.057.710.000,00 1.007.057.710.000,00

3.2.6.2 Pendapatan . . .

3.2.6.2 Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1.202.885.925.000,00 1.202.885.925.000,00 3.2.6.3 Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK) 64.701.800.000,00 64.701.800.000,00 3.2.6.4 Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) 1.171.452.260.000,00 1.171.452.260.000,00 3.2.6.5 Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) 848.808.480.000,00 848.808.480.000,00 3.2.6.6 Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator 32.172.700.000,00 32.172.700.000,00 3.2.6.7 Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak 2.253.875.000,00 2.253.875.000,00 3.2.7 Pendapatan jasa pelayanan tol 0,00 213.050.000.000,00 3.2.8 Pendapatan jasa kepolisian II 403.262.253.000,00 403.262.253.000,00 3.2.8.1 Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah 63.907.725.000,00 63.907.725.000,00 3.2.8.2 Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) 59.241.510.000,00 59.241.510.000,00 3.2.8.3 Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri 11.831.200.000,00 11.831.200.000,00

3.2.8.4 Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas 268.281.818.000,00 268.281.818.000,00 3.2.9 Pendapatan jasa lainnya 1.635.135.836.000,00 1.635.146.053.000,00 3.2.9.1 Pendapatan jasa lainnya 1.615.773.252.000,00 1.615.783.469.000,00

3.2.9.2 Pendapatan bea lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II 2.593.266.000,00 2.593.266.000,00 3.2.9.3 Pendapatan bea lelang pegadaian 16.769.318.000,00 16.769.318.000,00 3.3 Pendapatan bunga 9.089.773.181.000,00 6.113.228.464.000,00 3.3.1 Pendapatan bunga 1.106.494.192.000,00 1.404.038.464.000,00 3.3.1.1 Pendapatan bunga atas investasi dalam obligasi 0,00 267.595.808.000,00 3.3.1.2 Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman 1.106.310.000.000,00 1.136.259.539.000,00 3.3.1.3 Pendapatan bunga lainnya 184.192.000,00 183.117.000,00 3.3.2 Pendapatan premium atas obligasi negara dalam negeri/rupiah 7.983.278.989.000,00 4.709.190.000.000,00 3.4 Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi 137.743.590.000,00 151.609.452.000,00 3.4.1 Pendapatan legalisasi tanda tangan 3.593.255.000,00 3.723.305.000,00 3.4.2 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan 661.385.000,00 661.335.000,00 3.4.3 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) 6.319.345.000,00 2.306.551.000,00 3.4.4 Pendapatan hasil denda dan sebagainya 104.310.770.000,00 104.310.770.000,00 3.4.5 Pendapatan ongkos perkara 732.000,00 18.266.950.000,00 3.4.6 Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.4.7 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 20.858.103.000,00 20.340.541.000,00 3.5 Pendapatan pendidikan 2.775.932.606.000,00 2.776.175.981.000,00 3.5.1 Pendapatan uang pendidikan 1.762.088.665.000,00 1.762.088.665.000,00 3.5.2 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 126.719.701.000,00 126.719.701.000,00 3.5.3 Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik 80.443.041.000,00 80.443.041.000,00 3.5.4 Pendapatan pendidikan lainnya 806.681.199.000,00 806.924.574.000,00 3.6 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 71.343.500.000,00 71.358.500.000,00 3.6.1 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan 38.961.500.000,00 38.961.500.000,00 3.6.2 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00

3.6.3 Pendapatan . . .

3.6.3 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan 29.282.000.000,00 29.282.000.000,00 3.6.4 Pendapatan hasil pengembalian uang negara 0,00 15.000.000,00 3.7 Pendapatan iuran dan denda 672.269.692.000,00 863.131.055.000,00 3.7.1 Pendapatan iuran badan usaha 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 3.7.1.1 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM 480.000.000.000,00 480.000.000.000,00 3.7.1.2 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa 120.000.000.000,00 120.000.000.000,00 3.7.2 Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam 57.964.210.000,00 57.964.210.000,00 3.7.2.1 Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup 9.533.537.000,00 9.533.537.000,00 3.7.2.2 Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA) 1.761.734.000,00 1.761.734.000,00 3.7.2.3 Pungutan masuk obyek wisata alam 46.395.582.000,00 46.395.582.000,00 3.7.2.4 Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA) 273.357.000,00 273.357.000,00 3.7.3 Pendapatan denda I 14.283.932.000,00 205.145.295.000,00 3.7.3.1 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah 10.838.932.000,00 201.700.295.000,00 3.7.3.2 Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 105.000.000,00 105.000.000,00 3.7.3.3 Pendapatan denda pelaksanaan rekening pengeluaran bersaldo nihil dalam rangka TSA 460.000.000,00 460.000.000,00 3.7.3.4 Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pelimpahan penerimaan negara oleh bank/ pos persepsi 2.880.000.000,00 2.880.000.000,00 3.7.4 Pendapatan denda II 21.550.000,00 21.550.000,00 3.7.4.1 Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pelimpahan saldo BO II ke BO I 550.000,00 550.000,00 3.7.4.2 Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pembagian PBB oleh BO III PBB 21.000.000,00 21.000.000,00 3.8 Pendapatan lain-lain 18.823.064.583.000,00 11.259.949.386.000,00 3.8.1 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu 12.911.146.156.000,00 8.032.360.306.000,00 3.8.1.1 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL 2.269.992.898.000,00 2.270.506.334.000,00 3.8.1.2 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL 20.487.000,00 20.487.000,00 3.8.1.3 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL 10.641.129.471.000,00 5.761.830.185.000,00 3.8.1.4 Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL 3.300.000,00 3.300.000,00 3.8.2 Pendapatan pelunasan piutang 12.446.423.000,00 11.180.497.000,00 3.8.2.1 Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara 269.434.000,00 269.434.000,00 3.8.2.2 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) 12.176.989.000,00 10.911.063.000,00 3.8.3 Pendapatan dari selisih kurs 2.090.547.029.000,00 2.090.547.029.000,00 3.8.4 Pendapatan lain-lain 3.808.924.975.000,00 1.125.861.554.000,00 3.8.4.1 Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji 30.245.985.000,00 30.220.000.000,00

3.8.4.2Pendapatan . . .

3.8.4.2 Pendapatan dari biaya pengawasan HET minyak tanah 18.597.000,00 18.597.000,00 3.8.4.3 Pendapatan penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yan tidak diambil oleh yang berhak 107.500.000,00 107.500.000,00 3.8.4.4 Pendapatan anggaran lain-lain 3.778.552.893.000,00 1.095.515.457.000,00

1. Pendapatan badan layanan umum 25.349.427.015.000,00 20.863.383.798.000,00

4.1 Pendapatan jasa layanan umum 22.033.715.541.000,00 18.930.724.885.000,00

4.1.1 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat 18.721.167.371.000,00 15.618.176.715.000,00 4.1.1.1 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 6.686.892.322.000,00 6.686.892.322.000,00 4.1.1.2 Pendapatan jasa pelayanan pendidikan 8.615.403.419.000,00 5.814.491.817.000,00 4.1.1.3 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi 223.191.345.000,00 223.191.345.000,00 4.1.1.4 Pendapatan jasa pencetakan 2.389.175.000,00 2.389.175.000,00 4.1.1.5 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 2.189.409.337.000,00 2.189.409.337.000,00 4.1.1.6 Pendapatan jasa layanan pemasaran 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 4.1.1.7 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 1.002.471.773.000,00 700.392.719.000,00

4.1.2 Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu 846.538.123.000,00 846.538.123.000,00 4.1.2.1 Pendapatan pengelolaan kawasan otorita 697.807.496.000,00 697.807.496.000,00 4.1.2.2 Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya 148.730.627.000,00 148.730.627.000,00

4.1.3 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat 2.466.010.047.000,00 2.466.010.047.000,00 4.1.3.1 pendapatan program modal ventura 2.137.813.000,00 2.137.813.000,00 4.1.3.2 Pendapatan program dana bergulir sektoral 587.568.130.000,00 587.568.130.000,00 4.1.3.3 Pendapatan program dana bergulir syariah 21.801.775.000,00 21.801.775.000,00 4.1.3.4 Pendapatan investasi 692.502.329.000,00 692.502.329.000,00 4.1.3.5 Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya 1.162.000.000.000,00 1.162.000.000.000,00

4.2 Pendapatan hibah badan layanan umum 128.264.881.000,00 102.524.440.000,00 4.2.1 Pendapatan hibah terikat 125.168.573.000,00 100.428.132.000,00 4.2.1.1 Pendapatan hibah terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha 94.053.761.000,00 69.313.320.000,00 4.2.1.2 Pendapatan hibah terikat dalam negeri – pemda 31.114.812.000,00 31.114.812.000,00

4.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat 3.096.308.000,00 2.096.308.000,00 4.2.2.1 Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha 2.096.308.000,00 2.096.308.000,00 4.2.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat lainnya 1.000.000.000,00 0,00

4.3 Pendapatan hasil kerja sama BLU 2.001.812.105.000,00 678.850.560.000,00 4.3.1 Pendapatan hasil kerja sama perorangan 16.476.598.000,00 5.676.598.000,00 4.3.2 Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha 1.882.753.577.000,00 628.318.962.000,00 4.3.3 Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah 102.581.930.000,00 44.855.000.000,00

4.4 Pendapatan BLU lainnya 1.185.634.488.000,00 1.151.283.913.000,00

II. RINCIAN . . .

II. RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

1. RINCIAN DANA PERIMBANGAN

Semula Menjadi

1. Dana Bagi Hasil (DBH) 113.711.676.218.000,00 117.663.562.827.000,00 1.1 DBH Pajak 51.787.157.746.000,00 46.116.018.591.000,00 1.1.1 DBH Pajak Penghasilan (PPh) 25.713.964.277.000,00 23.354.860.959.000,00 1.1.1.1 DBH PPh Pasal 21 24.225.165.077.000,00 22.299.600.837.000,00 1.1.1.1.1 DBH PPh Pasal 21 TA Berjalan 23.364.980.077.000,00 21.135.145.800.000,00 1.1.1.1.2 Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 860.185.000.000,00 1.164.455.037.000,00 1.1.1.2 DBH PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) 1.488.799.200.000,00 1.055.260.122.000,00 1.1.1.2.1 DBH PPh Pasal 25/29 OP TA Berjalan 1.471.088.200.000,00 1.029.473.000.000,00 1.1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PPh

Pasal 25/29 OP 17.711.000.000,00 25.787.122.000,00

1.1.2 DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23.859.193.469.000,00 20.409.806.743.000,00 1.1.2.1 DBH PBB TA Berjalan 23.852.984.469.000,00 20.387.090.923.000,00 1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PBB 6.209.000.000,00 22.715.820.000,00 1.1.3 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2.214.000.000.000,00 2.351.350.889.000,00 1.1.3.1 DBH CHT TA Berjalan 2.214.000.000.000,00 2.227.276.482.000,00 1.1.3.2 Kurang Bayar DBH CHT 0,00 124.074.407.000,00 1.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 61.924.518.472.000,00 71.547.544.236.000,00 1.2.1 DBH SDA Minyak dan Gas Bumi 38.849.199.293.000,00 47.714.633.735.000,00 1.2.1.1 DBH SDA Minyak Bumi 22.511.814.920.000,00 26.458.247.297.000,00 1.2.1.1.1 DBH SDA Minyak Bumi TA Berjalan 22.154.353.920.000,00 23.986.305.800.000,00 1.2.1.1.2 Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi 357.461.000.000,00 2.471.941.497.000,00 1.2.1.2 DBH SDA Gas Bumi 16.337.384.373.000,00 21.256.386.438.000,00 1.2.1.2.1 DBH SDA Gas Bumi TA Berjalan 16.337.384.373.000,00 19.376.644.905.000,00 1.2.1.2.2 Kurang Bayar DBH SDA Gas Bumi 0,00 1.879.741.533.000,00 1.2.2 DBH SDA Pertambangan Umum (PU) 19.835.876.000.000,00 20.593.647.322.000,00 1.2.2.1 DBH SDA PU Iuran Tetap 890.273.800.000,00 939.900.826.000,00 1.2.2.1.1 DBH SDA PU Iuran Tetap TA Berjalan 857.460.800.000,00 857.460.800.000,00 1.2.2.1.2 Kurang Bayar DBH SDA PU Iuran Tetap 32.813.000.000,00 82.440.026.000,00 1.2.2.2 DBH SDA PU Royalti 18.945.602.200.000,00 19.653.566.496.000,00 1.2.2.2.1 DBH SDA PU Royalti TA Berjalan 18.022.335.200.000,00 18.022.335.200.000,00 1.2.2.2.2 Kurang Bayar DBH SDA PU Royalti 923.267.000.000,00 1.631.231.296.000,00 1.2.3 DBH SDA Kehutanan 2.572.331.200.000,00 2.572.331.200.000,00 1.2.3.1 DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1.446.894.200.000,00 1.446.894.200.000,00 1.2.3.1.1 DBH SDA Kehutanan PSDH TA Berjalan 1.432.355.200.000,00 1.432.355.200.000,00 1.2.3.1.2 Kurang Bayar DBH SDA kehutanan PSDH 14.539.000.000,00 14.539.000.000,00 1.2.3.2 DBH SDA Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 136.883.000.000,00 136.883.000.000,00 1.2.3.2.1 DBH SDA IIUPH TA Berjalan 117.000.000.000,00 117.000.000.000,00 1.2.3.2.2 Kurang Bayar DBH SDA IIUPH 19.883.000.000,00 19.883.000.000,00 1.2.3.3 DBH SDA Dana Reboisasi 988.554.000.000,00 988.554.000.000,00 1.2.3.3.1 DBH SDA Dana Reboisasi TA Berjalan 976.000.000.000,00 976.000.000.000,00 1.2.3.3.2 Kurang Bayar DBH SDA Dana Reboisasi 12.554.000.000,00 12.554.000.000,00 1.2.4 DBH SDA Perikanan 200.000.001.000,00 200.000.001.000,00 1.2.5 DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB) 467.111.978.000,00 467.111.978.000,00 1.2.5.1 DBH SDA PPB TA Berjalan 463.728.978.000,00 463.728.978.000,00 1.2.5.2 Kurang Bayar DBH SDA PPB 3.383.000.000,00 3.383.000.000,00

1. Dana Alokasi Umum (DAU) 341.219.325.651.000,00 341.219.325.651.000,00

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) 33.000.000.000.000,00 33.000.000.000.000,00 3.1 Dana Alokasi Khusus 30.200.000.000.000,00 30.200.000.000.000,00 3.1.1 Pendidikan 10.041.300.000.000,00 10.041.300.000.000,00 3.1.2 Kesehatan 3.129.900.000.000,00 3.129.900.000.000,00 3.1.3 Infrastruktur Jalan 6.105.760.000.000,00 6.105.760.000.000,00 3.1.4 Infrastruktur Irigasi 2.288.960.000.000,00 2.288.960.000.000,00 3.1.5 Infrastruktur Air Minum 885.320.000.000,00 885.320.000.000,00 3.1.6 Infrastruktur Sanitasi 829.260.000.000,00 829.260.000.000,00 3.1.7 Prasarana Pemerintahan Daerah 499.740.000.000,00 499.740.000.000,00 3.1.8 Kelautan dan Perikanan 1.851.910.000.000,00 1.851.910.000.000,00 3.1.9 Pertanian 2.579.560.000.000,00 2.579.560.000.000,00 3.1.10 Lingkungan Hidup 548.100.000.000,00 548.100.000.000,00

3.1.11 Keluarga . . .

3.1.11 Keluarga Berencana 462.910.000.000,00 462.910.000.000,00 3.1.12 Kehutanan 558.460.000.000,00 558.460.000.000,00 3.1.13 Sarana Perdagangan 730.990.000.000,00 730.990.000.000,00 3.1.14 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 754.740.000.000,00 754.740.000.000,00 3.1.15 Energi Perdesaan 467.940.000.000,00 467.940.000.000,00 3.1.16 Perumahan dan Permukiman 234.800.000.000,00 234.800.000.000,00 3.1.17 Keselamatan Transportasi Darat 235.940.000.000,00 235.940.000.000,00 3.1.18 Transportasi Perdesaan 301.340.000.000,00 301.340.000.000,00 3.1.19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 493.070.000.000,00 493.070.000.000,00 3.2 Dana Alokasi Khusus Tambahan 2.800.000.000.000,00 2.800.000.000.000,00 3.2.1 Infrastruktur Jalan 1.691.130.000.000,00 1.691.130.000.000,00 3.2.2 Infrastruktur Irigasi 633.980.000.000,00 633.980.000.000,00 3.2.3 Infrastruktur Air Minum 245.210.000.000,00 245.210.000.000,00 3.2.4 Infrastruktur Sanitasi 229.680.000.000,00 229.680.000.000,00

2. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

3. Dana Otonomi Khusus 16.148.773.028.000,00 16.148.773.028.000,00

4. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 523.875.000.000,00 523.875.000.000,00

5. Dana Penyesuaian 87.948.647.900.000,00 87.948.647.900.000,00 3.1 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah 60.540.700.000.000,00 60.540.700.000.000,00 3.2 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah 1.853.600.000.000,00 1.853.600.000.000,00 3.3 Dana Insentif Daerah (DID) 1.387.800.000.000,00 1.387.800.000.000,00 3.4 Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2) 91.847.900.000,00 91.847.900.000,00 3.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24.074.700.000.000,00 24.074.700.000.000,00

III. RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

1. RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

Semula Menjadi

1. Perbankan dalam