Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013

Pasal 38

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5547

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23

TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, PNBP, ANGGARAN TRANSFER KE

DAERAH, DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

I. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP

  1. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

Semula Menjadi

  1. Pendapatan pajak dalam negeri 1.226.474.170.684.000,00 1.189.826.575.600.000,00 1.1 Pendapatan pajak penghasilan (PPh) 586.306.470.234.000,00 569.866.658.000.000,00 1.1.1 Pendapatan PPh migas 76.073.625.000.000,00 83.889.790.000.000,00 1.1.1.1 Pendapatan PPh minyak bumi 30.311.276.000.000,00 31.834.070.000.000,00 1.1.1.2 Pendapatan PPh gas bumi 45.762.349.000.000,00 52.055.720.000.000,00 1.1.2 Pendapatan PPh nonmigas 510.232.845.234.000,00 485.976.868.000.000,00 1.1.2.1 Pendapatan PPh Pasal 21 116.824.900.384.000,00 105.675.729.000.000,00 1.1.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22 10.370.314.557.000,00 7.954.038.000.000,00 1.1.2.3 Pendapatan PPh Pasal 22 impor 50.014.271.180.000,00 42.706.286.000.000,00 1.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23 37.309.965.250.000,00 26.027.036.000.000,00 1.1.2.5 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi 7.355.441.000.000,00 5.147.365.000.000,00 1.1.2.6 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan 174.763.737.200.000,00 181.663.713.000.000,00 1.1.2.7 Pendapatan PPh Pasal 26 39.022.027.000.000,00 32.877.075.000.000,00 1.1.2.8 Pendapatan PPh final 74.515.960.373.000,00 83.882.211.000.000,00 1.1.2.9 Pendapatan PPh nonmigas lainnya 56.228.290.000,00 43.415.000.000,00 1.2 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 492.950.875.000.000,00 475.587.180.700.000,00 1.3 Pendapatan pajak bumi dan bangunan 25.441.872.000.000,00 21.742.909.000.000,00 1.4 Pendapatan cukai 116.284.000.000.000,00 117.450.217.900.000,00 1.4.1 Pendapatan cukai 116.284.000.000.000,00 117.450.217.900.000,00 1.4.1.1 Pendapatan cukai hasil tembakau 110.700.000.000.000,00 111.363.824.100.000,00 1.4.1.2 Pendapatan cukai ethyl alkohol 200.000.000.000,00 165.482.800.000,00 1.4.1.3 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol 5.384.000.000.000,00 5.920.911.000.000,00 1.5 Pendapatan pajak lainnya 5.490.953.450.000,00 5.179.610.000.000,00

  2. Pendapatan pajak perdagangan internasional 53.914.800.000.000,00 56.280.380.000.000,00 2.1 Pendapatan bea masuk 33.936.600.000.000,00 35.676.020.000.000,00 2.2 Pendapatan bea keluar 19.978.200.000.000,00 20.604.360.000.000,00

  3. RINCIAN PNBP

Semula Menjadi

  1. Penerimaan sumber daya alam 225.954.696.223.000,00 241.114.622.223.000,00 1.1 Penerimaan sumber daya alam migas 196.508.274.000.000,00 211.668.200.000.000,00 1.1.1 Pendapatan minyak bumi 142.943.079.000.000,00 154.750.360.000.000,00 1.1.2 Pendapatan gas alam 53.565.195.000.000,00 56.917.840.000.000,00

1.2 Penerimaan . . .

1.2 Penerimaan sumber daya alam nonmigas 29.446.422.223.000,00 29.446.422.223.000,00 1.2.1 Pendapatan pertambangan mineral dan batubara 23.599.745.000.000,00 23.599.745.000.000,00 1.2.1.1 Pendapatan iuran tetap pertambangan dan energi 1.071.826.000.000,00 1.071.826.000.000,00 1.2.1.2 Pendapatan royalti pertambangan mineral dan batubara 22.527.919.000.000,00 22.527.919.000.000,00 1.2.2 Pendapatan kehutanan 5.017.016.000.000,00 5.017.016.000.000,00 1.2.2.1 Pendapatan dana reboisasi 2.440.000.000.000,00 2.440.000.000.000,00 1.2.2.2 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.790.444.000.000,00 1.790.444.000.000,00 1.2.2.3 Pendapatan IIUPH (IHPH) 146.250.000.000,00 146.250.000.000,00 1.2.2.3.1 Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 1.2.2.3.2 Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam 135.000.000.000,00 135.000.000.000,00 1.2.2.4 Pendapatan penggunaan kawasan hutan 640.322.000.000,00 640.322.000.000,00 1.2.3 Pendapatan perikanan 250.000.001.000,00 250.000.001.000,00 1.2.4 Pendapatan pertambangan panas bumi 579.661.222.000,00 579.661.222.000,00 1.2.4.1 Pendapatan pertambangan panas bumi 564.850.000.000,00 564.850.000.000,00 1.2.4.2 Pendapatan iuran tetap pertambangan panas bumi 14.811.222.000,00 14.811.222.000,00

  1. Pendapatan bagian laba BUMN 40.000.000.000.000,00 40.000.000.000.000,00 2.1 Pendapatan laba BUMN perbankan 10.300.000.000.000,00 8.791.531.732.000,00 2.2 Pendapatan laba BUMN non perbankan 29.700.000.000.000,00 31.208.468.268.000,00

  2. PNBP lainnya 94.087.605.717.000,00 84.968.409.424.000,00 3.1 Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan 31.538.985.208.000,00 32.538.045.491.000,00 3.1.1 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 17.367.147.273.000,00 17.367.147.273.000,00 3.1.1.1 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan 6.848.075.000,00 6.848.075.000,00 3.1.1.2 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan 22.102.468.000,00 22.102.468.000,00 3.1.1.3 Pendapatan penjualan hasil tambang 16.066.526.027.000,00 16.066.526.027.000,00 3.1.1.4 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 3.1.1.5 Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 195.000.000,00 195.000.000,00 3.1.1.6 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya 16.231.482.000,00 16.231.482.000,00 3.1.1.7 Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan 65.792.000,00 65.792.000,00 3.1.1.8 Pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah dalam rangka operasi pasar murni 1.200.000.000.000,00 1.200.000.000.000,00 3.1.1.9 Pendapatan penjualan lainnya 5.178.429.000,00 5.178.429.000,00 3.1.2 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN 129.436.240.000,00 197.424.450.000,00 3.1.2.1 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 50.549.430.000,00 50.549.430.000,00 3.1.2.2 Pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin 33.848.578.000,00 33.848.578.000,00 3.1.2.3 Pendapatan penjualan sewa beli 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 3.1.2.4 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya 25.038.232.000,00 93.026.442.000,00 3.1.3 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas 13.733.362.500.000,00 14.662.012.500.000,00 3.1.3.1 Pendapatan bersih hasil penjualan Bahan bakar minyak 0,00 20.000.000,00 3.1.3.2 Pendapatan minyak mentah (DMO) 13.446.700.000.000,00 14.375.330.000.000,00 3.1.3.3 Pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas 286.662.500.000,00 286.662.500.000,00

3.1.4 Pendapatan . . .

3.1.4 Pendapatan dari pemanfaatan BMN 309.039.195.000,00 311.461.268.000,00 3.1.4.1 Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan 213.557.306.000,00 216.007.283.000,00 3.1.4.2 Pendapatan sewa peralatan dan mesin 69.780.517.000,00 69.780.617.000,00 3.1.4.3 Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan 235.820.000,00 235.820.000,00 3.1.4.4 Pendapatan dari KSP tanah, gedung, dan bangunan 500.000.000,00 500.000.000,00 3.1.4.5 Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya 24.965.552.000,00 24.937.548.000,00 3.2 Pendapatan jasa 30.978.493.357.000,00 31.194.911.095.000,00 3.2.1 Pendapatan jasa I 16.909.228.739.000,00 16.909.228.739.000,00

3.2.1.1 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 44.372.778.000,00 44.372.778.000,00

3.2.1.2 Pendapatan tempat hiburan/taman/ museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 23.109.033.000,00 23.109.033.000,00 3.2.1.3 Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor 2.203.341.600.000,00 2.203.341.600.000,00 3.2.1.4 Pendapatan hak dan perijinan 10.928.806.714.000,00 10.928.806.714.000,00 3.2.1.5 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan 218.028.367.000,00 218.028.367.000,00 3.2.1.6 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan pendapatan DJBC 656.731.300.000,00 656.731.300.000,00 3.2.1.7 Pendapatan jasa kantor urusan agama 82.250.670.000,00 82.250.670.000,00 3.2.1.8 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian 993.151.358.000,00 993.151.358.000,00 3.2.1.9 Pendapatan pelayanan pertanahan 1.759.436.919.000,00 1.759.436.919.000,00 3.2.2 Pendapatan jasa II 984.151.709.000,00 987.059.230.000,00 3.2.2.1 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 58.669.655.000,00 61.577.176.000,00 3.2.2.2 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 745.032.938.000,00 745.032.938.000,00 3.2.2.3 Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa 4.026.275.000,00 4.026.275.000,00 3.2.2.4 Pendapatan Uang Pewarganegaraan 624.000.000,00 624.000.000,00 3.2.2.5 Pendapatan bea lelang 129.438.841.000,00 129.438.841.000,00 3.2.2.6 Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara 40.290.000.000,00 40.290.000.000,00 3.2.2.7 Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi 6.070.000.000,00 6.070.000.000,00 3.2.3 Pendapatan jasa luar negeri 517.382.070.000,00 517.382.070.000,00 3.2.3.1 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia 404.123.083.000,00 404.123.083.000,00 3.2.3.2 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 103.158.086.000,00 103.158.086.000,00 3.2.3.3 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri 10.100.901.000,00 10.100.901.000,00 3.2.4 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 0,00 450.000.000,00 3.2.5 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (treasury single account) dan/ atau jasa penempatan uang negara 6.200.000.000.000,00 6.200.000.000.000,00 3.2.5.1 Pendapatan dari pelaksanaan treasury national pooling 195.000.000.000,00 195.000.000.000,00 3.2.5.2 Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia 6.005.000.000.000,00 6.005.000.000.000,00 3.2.6 Pendapatan jasa kepolisian I 4.329.332.750.000,00 4.329.332.750.000,00 3.2.6.1 Pendapatan surat izin mengemudi (SIM) 1.007.057.710.000,00 1.007.057.710.000,00

3.2.6.2 Pendapatan . . .

3.2.6.2 Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1.202.885.925.000,00 1.202.885.925.000,00 3.2.6.3 Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK) 64.701.800.000,00 64.701.800.000,00 3.2.6.4 Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) 1.171.452.260.000,00 1.171.452.260.000,00 3.2.6.5 Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) 848.808.480.000,00 848.808.480.000,00 3.2.6.6 Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator 32.172.700.000,00 32.172.700.000,00 3.2.6.7 Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak 2.253.875.000,00 2.253.875.000,00 3.2.7 Pendapatan jasa pelayanan tol 0,00 213.050.000.000,00 3.2.8 Pendapatan jasa kepolisian II 403.262.253.000,00 403.262.253.000,00 3.2.8.1 Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah 63.907.725.000,00 63.907.725.000,00 3.2.8.2 Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) 59.241.510.000,00 59.241.510.000,00 3.2.8.3 Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri 11.831.200.000,00 11.831.200.000,00

3.2.8.4 Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas 268.281.818.000,00 268.281.818.000,00 3.2.9 Pendapatan jasa lainnya 1.635.135.836.000,00 1.635.146.053.000,00 3.2.9.1 Pendapatan jasa lainnya 1.615.773.252.000,00 1.615.783.469.000,00

3.2.9.2 Pendapatan bea lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II 2.593.266.000,00 2.593.266.000,00 3.2.9.3 Pendapatan bea lelang pegadaian 16.769.318.000,00 16.769.318.000,00 3.3 Pendapatan bunga 9.089.773.181.000,00 6.113.228.464.000,00 3.3.1 Pendapatan bunga 1.106.494.192.000,00 1.404.038.464.000,00 3.3.1.1 Pendapatan bunga atas investasi dalam obligasi 0,00 267.595.808.000,00 3.3.1.2 Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman 1.106.310.000.000,00 1.136.259.539.000,00 3.3.1.3 Pendapatan bunga lainnya 184.192.000,00 183.117.000,00 3.3.2 Pendapatan premium atas obligasi negara dalam negeri/rupiah 7.983.278.989.000,00 4.709.190.000.000,00 3.4 Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi 137.743.590.000,00 151.609.452.000,00 3.4.1 Pendapatan legalisasi tanda tangan 3.593.255.000,00 3.723.305.000,00 3.4.2 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan 661.385.000,00 661.335.000,00 3.4.3 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) 6.319.345.000,00 2.306.551.000,00 3.4.4 Pendapatan hasil denda dan sebagainya 104.310.770.000,00 104.310.770.000,00 3.4.5 Pendapatan ongkos perkara 732.000,00 18.266.950.000,00 3.4.6 Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.4.7 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 20.858.103.000,00 20.340.541.000,00 3.5 Pendapatan pendidikan 2.775.932.606.000,00 2.776.175.981.000,00 3.5.1 Pendapatan uang pendidikan 1.762.088.665.000,00 1.762.088.665.000,00 3.5.2 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 126.719.701.000,00 126.719.701.000,00 3.5.3 Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik 80.443.041.000,00 80.443.041.000,00 3.5.4 Pendapatan pendidikan lainnya 806.681.199.000,00 806.924.574.000,00 3.6 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 71.343.500.000,00 71.358.500.000,00 3.6.1 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan 38.961.500.000,00 38.961.500.000,00 3.6.2 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00

3.6.3 Pendapatan . . .

3.6.3 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan 29.282.000.000,00 29.282.000.000,00 3.6.4 Pendapatan hasil pengembalian uang negara 0,00 15.000.000,00 3.7 Pendapatan iuran dan denda 672.269.692.000,00 863.131.055.000,00 3.7.1 Pendapatan iuran badan usaha 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 3.7.1.1 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM 480.000.000.000,00 480.000.000.000,00 3.7.1.2 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa 120.000.000.000,00 120.000.000.000,00 3.7.2 Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam 57.964.210.000,00 57.964.210.000,00 3.7.2.1 Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup 9.533.537.000,00 9.533.537.000,00 3.7.2.2 Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA) 1.761.734.000,00 1.761.734.000,00 3.7.2.3 Pungutan masuk obyek wisata alam 46.395.582.000,00 46.395.582.000,00 3.7.2.4 Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA) 273.357.000,00 273.357.000,00 3.7.3 Pendapatan denda I 14.283.932.000,00 205.145.295.000,00 3.7.3.1 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah 10.838.932.000,00 201.700.295.000,00 3.7.3.2 Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 105.000.000,00 105.000.000,00 3.7.3.3 Pendapatan denda pelaksanaan rekening pengeluaran bersaldo nihil dalam rangka TSA 460.000.000,00 460.000.000,00 3.7.3.4 Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pelimpahan penerimaan negara oleh bank/ pos persepsi 2.880.000.000,00 2.880.000.000,00 3.7.4 Pendapatan denda II 21.550.000,00 21.550.000,00 3.7.4.1 Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pelimpahan saldo BO II ke BO I 550.000,00 550.000,00 3.7.4.2 Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pembagian PBB oleh BO III PBB 21.000.000,00 21.000.000,00 3.8 Pendapatan lain-lain 18.823.064.583.000,00 11.259.949.386.000,00 3.8.1 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu 12.911.146.156.000,00 8.032.360.306.000,00 3.8.1.1 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL 2.269.992.898.000,00 2.270.506.334.000,00 3.8.1.2 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL 20.487.000,00 20.487.000,00 3.8.1.3 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL 10.641.129.471.000,00 5.761.830.185.000,00 3.8.1.4 Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL 3.300.000,00 3.300.000,00 3.8.2 Pendapatan pelunasan piutang 12.446.423.000,00 11.180.497.000,00 3.8.2.1 Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara 269.434.000,00 269.434.000,00 3.8.2.2 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) 12.176.989.000,00 10.911.063.000,00 3.8.3 Pendapatan dari selisih kurs 2.090.547.029.000,00 2.090.547.029.000,00 3.8.4 Pendapatan lain-lain 3.808.924.975.000,00 1.125.861.554.000,00 3.8.4.1 Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji 30.245.985.000,00 30.220.000.000,00

3.8.4.2Pendapatan . . .

3.8.4.2 Pendapatan dari biaya pengawasan HET minyak tanah 18.597.000,00 18.597.000,00 3.8.4.3 Pendapatan penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yan tidak diambil oleh yang berhak 107.500.000,00 107.500.000,00 3.8.4.4 Pendapatan anggaran lain-lain 3.778.552.893.000,00 1.095.515.457.000,00

  1. Pendapatan badan layanan umum 25.349.427.015.000,00 20.863.383.798.000,00

4.1 Pendapatan jasa layanan umum 22.033.715.541.000,00 18.930.724.885.000,00

4.1.1 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat 18.721.167.371.000,00 15.618.176.715.000,00 4.1.1.1 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 6.686.892.322.000,00 6.686.892.322.000,00 4.1.1.2 Pendapatan jasa pelayanan pendidikan 8.615.403.419.000,00 5.814.491.817.000,00 4.1.1.3 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi 223.191.345.000,00 223.191.345.000,00 4.1.1.4 Pendapatan jasa pencetakan 2.389.175.000,00 2.389.175.000,00 4.1.1.5 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 2.189.409.337.000,00 2.189.409.337.000,00 4.1.1.6 Pendapatan jasa layanan pemasaran 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 4.1.1.7 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 1.002.471.773.000,00 700.392.719.000,00

4.1.2 Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu 846.538.123.000,00 846.538.123.000,00 4.1.2.1 Pendapatan pengelolaan kawasan otorita 697.807.496.000,00 697.807.496.000,00 4.1.2.2 Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya 148.730.627.000,00 148.730.627.000,00

4.1.3 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat 2.466.010.047.000,00 2.466.010.047.000,00 4.1.3.1 pendapatan program modal ventura 2.137.813.000,00 2.137.813.000,00 4.1.3.2 Pendapatan program dana bergulir sektoral 587.568.130.000,00 587.568.130.000,00 4.1.3.3 Pendapatan program dana bergulir syariah 21.801.775.000,00 21.801.775.000,00 4.1.3.4 Pendapatan investasi 692.502.329.000,00 692.502.329.000,00 4.1.3.5 Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya 1.162.000.000.000,00 1.162.000.000.000,00

4.2 Pendapatan hibah badan layanan umum 128.264.881.000,00 102.524.440.000,00 4.2.1 Pendapatan hibah terikat 125.168.573.000,00 100.428.132.000,00 4.2.1.1 Pendapatan hibah terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha 94.053.761.000,00 69.313.320.000,00 4.2.1.2 Pendapatan hibah terikat dalam negeri – pemda 31.114.812.000,00 31.114.812.000,00

4.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat 3.096.308.000,00 2.096.308.000,00 4.2.2.1 Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha 2.096.308.000,00 2.096.308.000,00 4.2.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat lainnya 1.000.000.000,00 0,00

4.3 Pendapatan hasil kerja sama BLU 2.001.812.105.000,00 678.850.560.000,00 4.3.1 Pendapatan hasil kerja sama perorangan 16.476.598.000,00 5.676.598.000,00 4.3.2 Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha 1.882.753.577.000,00 628.318.962.000,00 4.3.3 Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah 102.581.930.000,00 44.855.000.000,00

4.4 Pendapatan BLU lainnya 1.185.634.488.000,00 1.151.283.913.000,00

II. RINCIAN . . .

II. RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

  1. RINCIAN DANA PERIMBANGAN

Semula Menjadi

  1. Dana Bagi Hasil (DBH) 113.711.676.218.000,00 117.663.562.827.000,00 1.1 DBH Pajak 51.787.157.746.000,00 46.116.018.591.000,00 1.1.1 DBH Pajak Penghasilan (PPh) 25.713.964.277.000,00 23.354.860.959.000,00 1.1.1.1 DBH PPh Pasal 21 24.225.165.077.000,00 22.299.600.837.000,00 1.1.1.1.1 DBH PPh Pasal 21 TA Berjalan 23.364.980.077.000,00 21.135.145.800.000,00 1.1.1.1.2 Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 860.185.000.000,00 1.164.455.037.000,00 1.1.1.2 DBH PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) 1.488.799.200.000,00 1.055.260.122.000,00 1.1.1.2.1 DBH PPh Pasal 25/29 OP TA Berjalan 1.471.088.200.000,00 1.029.473.000.000,00 1.1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PPh

Pasal 25/29 OP 17.711.000.000,00 25.787.122.000,00

1.1.2 DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23.859.193.469.000,00 20.409.806.743.000,00 1.1.2.1 DBH PBB TA Berjalan 23.852.984.469.000,00 20.387.090.923.000,00 1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PBB 6.209.000.000,00 22.715.820.000,00 1.1.3 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2.214.000.000.000,00 2.351.350.889.000,00 1.1.3.1 DBH CHT TA Berjalan 2.214.000.000.000,00 2.227.276.482.000,00 1.1.3.2 Kurang Bayar DBH CHT 0,00 124.074.407.000,00 1.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 61.924.518.472.000,00 71.547.544.236.000,00 1.2.1 DBH SDA Minyak dan Gas Bumi 38.849.199.293.000,00 47.714.633.735.000,00 1.2.1.1 DBH SDA Minyak Bumi 22.511.814.920.000,00 26.458.247.297.000,00 1.2.1.1.1 DBH SDA Minyak Bumi TA Berjalan 22.154.353.920.000,00 23.986.305.800.000,00 1.2.1.1.2 Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi 357.461.000.000,00 2.471.941.497.000,00 1.2.1.2 DBH SDA Gas Bumi 16.337.384.373.000,00 21.256.386.438.000,00 1.2.1.2.1 DBH SDA Gas Bumi TA Berjalan 16.337.384.373.000,00 19.376.644.905.000,00 1.2.1.2.2 Kurang Bayar DBH SDA Gas Bumi 0,00 1.879.741.533.000,00 1.2.2 DBH SDA Pertambangan Umum (PU) 19.835.876.000.000,00 20.593.647.322.000,00 1.2.2.1 DBH SDA PU Iuran Tetap 890.273.800.000,00 939.900.826.000,00 1.2.2.1.1 DBH SDA PU Iuran Tetap TA Berjalan 857.460.800.000,00 857.460.800.000,00 1.2.2.1.2 Kurang Bayar DBH SDA PU Iuran Tetap 32.813.000.000,00 82.440.026.000,00 1.2.2.2 DBH SDA PU Royalti 18.945.602.200.000,00 19.653.566.496.000,00 1.2.2.2.1 DBH SDA PU Royalti TA Berjalan 18.022.335.200.000,00 18.022.335.200.000,00 1.2.2.2.2 Kurang Bayar DBH SDA PU Royalti 923.267.000.000,00 1.631.231.296.000,00 1.2.3 DBH SDA Kehutanan 2.572.331.200.000,00 2.572.331.200.000,00 1.2.3.1 DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1.446.894.200.000,00 1.446.894.200.000,00 1.2.3.1.1 DBH SDA Kehutanan PSDH TA Berjalan 1.432.355.200.000,00 1.432.355.200.000,00 1.2.3.1.2 Kurang Bayar DBH SDA kehutanan PSDH 14.539.000.000,00 14.539.000.000,00 1.2.3.2 DBH SDA Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 136.883.000.000,00 136.883.000.000,00 1.2.3.2.1 DBH SDA IIUPH TA Berjalan 117.000.000.000,00 117.000.000.000,00 1.2.3.2.2 Kurang Bayar DBH SDA IIUPH 19.883.000.000,00 19.883.000.000,00 1.2.3.3 DBH SDA Dana Reboisasi 988.554.000.000,00 988.554.000.000,00 1.2.3.3.1 DBH SDA Dana Reboisasi TA Berjalan 976.000.000.000,00 976.000.000.000,00 1.2.3.3.2 Kurang Bayar DBH SDA Dana Reboisasi 12.554.000.000,00 12.554.000.000,00 1.2.4 DBH SDA Perikanan 200.000.001.000,00 200.000.001.000,00 1.2.5 DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB) 467.111.978.000,00 467.111.978.000,00 1.2.5.1 DBH SDA PPB TA Berjalan 463.728.978.000,00 463.728.978.000,00 1.2.5.2 Kurang Bayar DBH SDA PPB 3.383.000.000,00 3.383.000.000,00

  1. Dana Alokasi Umum (DAU) 341.219.325.651.000,00 341.219.325.651.000,00

  2. Dana Alokasi Khusus (DAK) 33.000.000.000.000,00 33.000.000.000.000,00 3.1 Dana Alokasi Khusus 30.200.000.000.000,00 30.200.000.000.000,00 3.1.1 Pendidikan 10.041.300.000.000,00 10.041.300.000.000,00 3.1.2 Kesehatan 3.129.900.000.000,00 3.129.900.000.000,00 3.1.3 Infrastruktur Jalan 6.105.760.000.000,00 6.105.760.000.000,00 3.1.4 Infrastruktur Irigasi 2.288.960.000.000,00 2.288.960.000.000,00 3.1.5 Infrastruktur Air Minum 885.320.000.000,00 885.320.000.000,00 3.1.6 Infrastruktur Sanitasi 829.260.000.000,00 829.260.000.000,00 3.1.7 Prasarana Pemerintahan Daerah 499.740.000.000,00 499.740.000.000,00 3.1.8 Kelautan dan Perikanan 1.851.910.000.000,00 1.851.910.000.000,00 3.1.9 Pertanian 2.579.560.000.000,00 2.579.560.000.000,00 3.1.10 Lingkungan Hidup 548.100.000.000,00 548.100.000.000,00

3.1.11 Keluarga . . .

3.1.11 Keluarga Berencana 462.910.000.000,00 462.910.000.000,00 3.1.12 Kehutanan 558.460.000.000,00 558.460.000.000,00 3.1.13 Sarana Perdagangan 730.990.000.000,00 730.990.000.000,00 3.1.14 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 754.740.000.000,00 754.740.000.000,00 3.1.15 Energi Perdesaan 467.940.000.000,00 467.940.000.000,00 3.1.16 Perumahan dan Permukiman 234.800.000.000,00 234.800.000.000,00 3.1.17 Keselamatan Transportasi Darat 235.940.000.000,00 235.940.000.000,00 3.1.18 Transportasi Perdesaan 301.340.000.000,00 301.340.000.000,00 3.1.19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 493.070.000.000,00 493.070.000.000,00 3.2 Dana Alokasi Khusus Tambahan 2.800.000.000.000,00 2.800.000.000.000,00 3.2.1 Infrastruktur Jalan 1.691.130.000.000,00 1.691.130.000.000,00 3.2.2 Infrastruktur Irigasi 633.980.000.000,00 633.980.000.000,00 3.2.3 Infrastruktur Air Minum 245.210.000.000,00 245.210.000.000,00 3.2.4 Infrastruktur Sanitasi 229.680.000.000,00 229.680.000.000,00

  1. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

  2. Dana Otonomi Khusus 16.148.773.028.000,00 16.148.773.028.000,00

  3. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 523.875.000.000,00 523.875.000.000,00

  4. Dana Penyesuaian 87.948.647.900.000,00 87.948.647.900.000,00 3.1 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah 60.540.700.000.000,00 60.540.700.000.000,00 3.2 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah 1.853.600.000.000,00 1.853.600.000.000,00 3.3 Dana Insentif Daerah (DID) 1.387.800.000.000,00 1.387.800.000.000,00 3.4 Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2) 91.847.900.000,00 91.847.900.000,00 3.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24.074.700.000.000,00 24.074.700.000.000,00

III. RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

  1. RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

Semula Menjadi

  1. Perbankan dalam
← Pasal 35 Lihat Peraturan Lengkap