Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan Lembaga penyertaan modal Negara ke dalam modal Pembiayaan Ekspor Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Negara (2) Nilai penambahan penyertaan modal sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 3

tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar

q,D

PRESIOEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

,

ttd'

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Perundang-undangan g Perekonomian,

Silvanna Dj aman

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia guna mendukung program ekspor nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarat 2Ol4 sebagaimana 12 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu tentang
MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2\ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  3. Undang-Undang

PRESIDEN

REPI-]EI..IK INDONESIA

tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angg aran 2074 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);

MEMUTUSI(AN:

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 12/2014 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013
Referensi Silang (5)
UU 23/2013 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 12/2014 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013
UU 2/2009 — LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
UU 23/2013 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA [Pasal 24 ayat (3)]