LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional.
2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan non-bank yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan kepada Eksportir.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Eksportir adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan Ekspor.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2009, No.2

1. Kredit adalah fasilitas pinjaman, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga maupun imbalan jasa.
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
3. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesiaepkumham.go dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.
4. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya.
5. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Bagian Kesatu Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar

Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan atas asas:

• kepentingan nasional;
• kepastian hukum;
• keterbukaan;
• akuntabilitas;
• profesionalisme;
• efisiensi berkeadilan; dan
• keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 4

Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional untuk:

• mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;
• mempercepat peningkatan ekspor nasional;epkumham.goc. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan
• mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Bagian Kedua Bentuk Pembiayaan Ekspor Nasional

(1) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

• Pembiayaan;
• Penjaminan; dan/atau
• Asuransi.

(2) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diberikan kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

5 2009, No.2

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.

Bentuk Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf b meliputi:

• Penjaminan bagi Eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
• Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luarepkumham.go negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak Ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
• Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada Eksportir Indonesia; dan/atau
• Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang Ekspor.

Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:

• Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor;
• Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
• Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
• Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dilakukan oleh lembaga keuangan yang didirikan

khusus untuk itu.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 6

Bagian Kesatu Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Ekspor

Nasional, berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI sebagai lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badanepkumham.go

hukum menurut Undang-Undang ini.

(3) LPEI adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan independen.

(4) LPEI bertanggung jawab kepada Menteri.

(1) LPEI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara

Republik Indonesia.

(2) LPEI dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar

wilayah Republik Indonesia. Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1).

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, LPEI mempunyai tugas:

• memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam rangka Ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam

www.djpp.depkumham.go.id

7 2009, No.2

rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;

• menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan

• membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.epkumham.go(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melakukan:

• bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan

• melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, LPEI berwenang:

• menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional;

• melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional;

• melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

• melakukan penyertaan modal.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 8

LPEI dapat memberikan fasilitas Asuransi kepada Eksportir dalam hal lembaga asuransi ekspor tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi Eksportir atau dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pembeli di luar negeri.

Dalam melakukan kegiatannya, LPEI turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional.

(1) Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkanepkumham.goprinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip

penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

(2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.

(3) Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.

(4) Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan

prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Penugasan Khusus

(1) LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari

Pemerintah untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

9 2009, No.2

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait

dengan penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Permodalan LPEI

(1) Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atasepkumham.go saham.

(3) Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku.

(4) Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan

modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) LPEI dapat membentuk cadangan umum dan cadangan

tujuan.

(2) Dalam hal akumulasi cadangan umum dan cadangan

tujuan telah melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal LPEI, kelebihannya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan untuk kapitalisasi modal dan 25% (dua puluh lima persen) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(3) Kapitalisasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun kegiatan digunakan untuk:

• cadangan umum;

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 10

• cadangan tujuan;
• jasa produksi dan tantiem; dan
• bagian laba Pemerintah.

(2) Persentase alokasi surplus ditetapkan:

• cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus; dan
• jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus.

(3) Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan

tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.epkumham.go Bagian Kelima Sumber dan Penempatan Dana

(1) Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh

dana dari:

• penerbitan surat berharga;
• pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:

1. pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;
3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
4. Pemerintah; dan/atau

• hibah.

(2) Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia.

(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada

LPEI sesuai dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

www.djpp.depkumham.go.id

11 2009, No.2

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) LPEI dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan

untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk pembelian surat berharga dan/atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain dalam bentuk:

• surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;epkumham.go b. Sertifikat Bank Indonesia;
• surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;
• surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
• simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; dan/atau
• simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri.

(3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilakukan dengan mempertimbangkan faktor likuiditas dan risiko.

ORGANISASI Bagian Kesatu Organ LPEI

(1) Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEL

(2) Anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10

(sepuluh) orang, yang terdiri atas:

• 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 12

membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.

• paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEL

(3) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul instansi atau lembaga yang bersangkutan.

(4) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.epkumham.go(5) Salah seorang dari anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

(6) Ketua Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan

Direktur.

(7) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

melakukan tugas secara penuh waktu dan dilarang merangkap jabatan eksekutif di tempat lain.

(8) Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 5

(lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(1) Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan

kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEL

(2) Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas anggota

Dewan Direktur ditetapkan oleh Dewan Direktur.

(3) Gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur

dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri.

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur, paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

13 2009, No.2

• warga negara Indonesia;
• mampu melakukan perbuatan hukum;
• sehat jasmani dan rohani;
• memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;
• tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;
• tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
• memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidangepkumham.go yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan
• tidak pernah dinyatakan pailit.

(1) Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri

apabila:

• berhalangan tetap;
• masa jabatannya berakhir;
• mengundurkan diri;
• kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;
• memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur yang lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri;
• melakukan kejahatan korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, atau pelanggaran moral; dan/atau
• tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h.

(2) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2) huruf a diberhentikan dari jabatannya

karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat di instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 14

(3) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2) sebelum diberhentikan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri kepada Menteri.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(5) Pemberhentian anggota Dewan Direktur dan pengangkatan

anggota yang baru harus dilakukan sehingga jumlah anggota Dewan Direktur paling sedikit 4 (empat) orang.

(6) Dalam hal anggota Dewan Direktur diberhentikan, anggotaepkumham.goDewan Direktur penggantinya ditetapkan dalam waktu

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian.

(7) Masa jabatan anggota Dewan Direktur yang diangkat

untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Direktur yang digantikannya.

(1) Kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur

Eksekutif.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu

oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana.

(3) Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEL

(4) Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif.

(1) Direktur Eksekutif mewakili LPEI, baik di dalam maupun

di luar pengadilan;

(2) Kewenangan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada 2 (dua) orang Direktur Pelaksana.

www.djpp.depkumham.go.id

15 2009, No.2

Bagian Kedua Kepegawaian

(1) Direktur Eksekutif menetapkan sistem kepegawaian,

penggajian, penghargaan, program pensiun, dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPEL

(2) Direktur Eksekutif mengangkat dan memberhentikan

pegawai LPEL

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur

Eksekutif.epkumham.go Bagian Ketiga Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang serta Penghapusbukuan Aktiva Tetap

(1) Kewenangan penghapusbukuan piutang LPEI

dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:

• piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur;
• piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri; dan
• piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Menteri.

(2) Piutang yang dapat dihapusbukukan adalah piutang macet

yang walaupun telah dilakukan upaya restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya.

(3) LPEI wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang

yang telah dihapusbukukan sebelum piutang tersebut dihapus tagih.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 16

(1) Dalam hal upaya penagihan atas piutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, tetapi tetap tidak tertagih dan perkiraan biaya tagih lebih besar dibandingkan dengan hasil tagih, piutang tersebut dapat dihapustagihkan.

(2) Kewenangan penghapustagihan piutang LPEI

dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Direktur.

(1) Aktiva tetap yang dapat dihapusbukukan adalah aktivaepkumham.go yang telah habis umur ekonomisnya atau mengalami

keusangan karena kemajuan teknologi.

(2) Kewenangan penghapusbukuan aktiva tetap dilaksanakan

oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Direktur.

Tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) serta tata cara penghapusbukuan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(1) Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang

sebagai rencana strategis yang memuat sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Direktur Eksekutif menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.

www.djpp.depkumham.go.id

17 2009, No.2

(3) Tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan

Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Bagian Kelima Pelaporan dan Akuntabilitas

(1) LPEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan

yang telah diaudit kepada Menteri paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk olehepkumham.go Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.

(3) LPEI wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah

diaudit melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Bagian Keenam Pembubaran

LPEI hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI dilakukan oleh

Menteri.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI

ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

LPEI memberikan bantuan hukum kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, pegawai,

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 18

mantan Dewan Direktur, mantan Direktur Eksekutif, mantan Direktur Pelaksana, dan mantan pegawai atas tuntutan pidana dan/atau gugatan yang dapat menimbulkan kewajiban dan/atau akibat hukum, sepanjang keputusan dan/atau kebijakan yang diambil dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

(1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur

Pelaksana, dan pegawai yang melanggar ketentuan Pasalepkumham.go17 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat

(3), dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa

teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1) Pegawai LPEI yang dengan sengaja melakukan kegiatan

yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14,

Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24

ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, atau

Direktur Pelaksana yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24

www.djpp.depkumham.go.id

19 2009, No.2

ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

• Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesiaepkumham.gotetap melaksanakan kegiatan operasional sampai dengan beroperasinya LPEL
• Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk mempersiapkan operasional LPEI dan melakukan sosialisasi.
• Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia.

Untuk pertama kali, anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut:

• anggota Dewan Direktur yang merupakan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
• 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
• 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 20

• paling banyak 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang berasal dari luar LPEI yang bukan merupakan Ketua Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
• 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang berasal dari dalam LPEI yang bukan merupakan Ketua Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam melakukan Pembiayaan, Penjaminan, maupun Asuransi, LPEI tundukepkumham.go pada Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank.

(1) Paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini

diundangkan:

• LPEI mulai beroperasi;
• anggota Dewan Direktur telah diangkat; dan
• peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini telah ditetapkan.

(2) Dengan beroperasinya LPEI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a:

• Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia dinyatakan bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI; dan
• semua pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi pegawai LPEL

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id

21 2009, No.2

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009

INDONESIA,

Diundangkan di Jakartaepkumham.go pada tanggal 12 Januari 2009

,

www.djpp.depkumham.go.id