Pasal 32

(1) Kewenangan penghapusbukuan piutang LPEI

dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:

• piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur;
• piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri; dan
• piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Menteri.

(2) Piutang yang dapat dihapusbukukan adalah piutang macet

yang walaupun telah dilakukan upaya restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya.

(3) LPEI wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang

yang telah dihapusbukukan sebelum piutang tersebut dihapus tagih.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2 16