Pasal 153

(1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-

undang, termasuk pembahasan rancangan undang- undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.

(2) Anggota . . .

(2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan

atau membahas rancangan undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan

masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 2 Penerimaan Pertimbangan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang