Pasal 143

(1) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh

anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.

(2) Usul rancangan undang-undang disampaikan secara

tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul.

(3) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa:

• persetujuan;
• persetujuan dengan pengubahan; atau
• penolakan.

(4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR

menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut.

(5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh

DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.