PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

1. Komisi ...

PRESIDEN

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan

Pemilu.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota

yang merupakan bagian dari KPU.

1. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia

Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya

disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.

1. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas

Pemilu Provinsi, Panita Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap

seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.

1. Penduduk adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di

wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

1. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh

belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

1. Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD.

2. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi

persyaratan sebagai peserta Pemilu.

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu dan/atau calon anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para

pemilih dengan menawarkan program-programnya.

1. Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri

yang selanjutnya disebut TPS dan TPSLN adalah tempat pemilih

memberikan suara pada hari pemungutan suara.

1. Bilangan Pembagi Pemilihan yang selanjutnya disingkat dengan BPP

adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah

dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah

perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

1. Tahapan …

PRESIDEN

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang

dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan

peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan

penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan

sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota.

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil.

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang

diliburkan.

(1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten /Kota adalah partai politik.

(2) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar

calon terbuka.

(2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik

berwakil banyak.

(2) BAB II

PRESIDEN

Bagian Pertama

Peserta Pemilihan Umum dari Partai Politik

(1) Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat:

• diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun

2002 tentang Partai Politik;

• memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga)

dari seluruh jumlah provinsi;

• memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam

huruf b;

• memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau

sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada

setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf

c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik;

• pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus

mempunyai kantor tetap;

• mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta Pemilu.

(3) KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian

keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan

keabsahan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh KPU dan bersifat final.

Dalam mengajukan nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, partai politik dilarang menggunakan

nama dan tanda gambar yang sama dengan:

• bendera ...

PRESIDEN

• bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

• lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;

• nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang

lembaga/badan internasional;

• nama dan gambar seseorang; atau

• nama dan tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan nama dan tanda gambar partai politik lain.

(1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu

harus:

• memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;

• memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi

DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah)

jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau

• memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi

DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di ½ (setengah) jumlah

kabupaten/kota seluruh Indonesia.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:

• bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

• bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan

nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung

sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau

• bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik

baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi

perolehan minimal jumlah kursi.

Pasal 10 ...

PRESIDEN

(1) Jadwal waktu pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta Pemilu

ditetapkan oleh KPU.

(2) Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu dilakukan

melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh Partai Politik Peserta

Pemilu.

Bagian Kedua

Peserta Pemilihan Umum dari Perseorangan

(1) Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, peserta Pemilu dari

perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

• provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang

harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu) orang

pemilih;

• provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai

dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung sekurang-

kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih;

• provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai

dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus didukung sekurang-

kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih;

• provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta)

sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung

sekurang-kurangnya oleh 4.000 (empat ribu) orang pemilih;

• provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta)

orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 (lima ribu)

orang pemilih.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di sekurang-

kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di

provinsi yang bersangkutan.

(3) Persyaratan ...

PRESIDEN

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan

dengan tanda tangan atau cap jempol dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atau identitas lain yang sah.

(4) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada

lebih dari satu orang calon anggota DPD.

(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

(6) Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu calon anggota DPD ditetapkan

oleh KPU.

(1) Perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat menjadi peserta

Pemilu.

(2) KPU menetapkan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan penetapan dimaksud bersifat

final.

(3) KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian

keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak

memilih.

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia

harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

• nyata ...

PRESIDEN

• nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam

daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Bagian Pertama

Umum

(1) Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri.

(2) KPU bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilu.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahap

penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR.

(1) Jumlah anggota:

• KPU sebanyak-banyaknya 11 orang;

• KPU Provinsi sebanyak 5 orang;

• KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang.

(2) Keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu

seorang wakil ketua merangkap anggota, dan para anggota.

(3) Ketua dan wakil ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.

(1) Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi,

dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) KPU ...

PRESIDEN

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di

provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota mempunyai sekretariat.

(4) Pola organisasi dan tata kerja KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan

usul KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK dan

PPS.

(6) Dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS, PPS membentuk KPPS.

(7) Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir 2 (dua) bulan

setelah hari pemungutan suara.

(8) Tugas PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir 1

(satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

(9) Dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri, KPU membentuk PPLN dan

selanjutnya PPLN membentuk KPPSLN.

(10) Tugas PPLN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berakhir

1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

(11) Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, KPU membentuk Pengawas

Pemilu.

Syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/

Kota:

• warga negara Republik Indonesia;

• setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;

• mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

• mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya

demokrasi dan keadilan;

• memiliki …

PRESIDEN

• memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian, sistem

dan proses pelaksanaan Pemilu, sistem perwakilan rakyat, serta memiliki

kemampuan kepemimpinan;

• berhak memilih dan dipilih;

• berdomisili dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan

KTP;

• sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari rumah sakit;

• tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;

• tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan

fungsional dalam jabatan negeri;

• bersedia bekerja sepenuh waktu.

(1) Calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan sebagai anggota KPU.

(2) Calon anggota KPU Provinsi diusulkan oleh gubernur untuk mendapat

persetujuan KPU untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi.

(3) Calon anggota KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh bupati/walikota untuk

mendapat persetujuan KPU Provinsi untuk ditetapkan sebagai anggota

KPU Kabupaten/Kota.

(4) Calon anggota KPU yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang

diperlukan.

(5) Penetapan keanggotaan KPU dilakukan oleh:

• Presiden untuk KPU;

• KPU untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah 5

(lima) tahun sejak pengucapan sumpah/janji.

Pasal 20 ...

PRESIDEN

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti

antarwaktu karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri;

• melanggar sumpah/janji;

• melanggar kode etik; atau

• tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

• anggota KPU dilakukan oleh Presiden atas persetujuan dan/atau usul

DPR;

• anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU;

• anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.

(3) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 19.

Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, KPU menyusun kode

etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPU.

(1) Untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh anggota KPU, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang

bersifat ad hoc.

(2) Keanggotaan Dewan Kehormatan KPU sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas

seorang ketua dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota

KPU.

(3) Dewan Kehormatan KPU merekomendasikan tindak lanjut hasil

pemeriksaannya kepada KPU.

(4) Mekanisme kerja Dewan Kehormatan KPU ditetapkan oleh KPU.

PRESIDEN

Keuangan KPU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN mengucapkan

sumpah/janji.

(2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/

PPLN/KPPS/KPPSLN dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk

pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja

dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya

Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan

kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan

pribadi atau golongan”.

Bagian Kedua

Komisi Pemilihan Umum

Tugas dan wewenang KPU adalah:

• merencanakan penyelenggaraan Pemilu;

• menetapkan …

PRESIDEN

• menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;

• mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan pelaksanaan Pemilu;

• menetapkan peserta Pemilu;

• menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

• menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan

pemungutan suara;

• menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

• melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu;

• melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

KPU berkewajiban:

• memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan

Pemilu;

• menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan

dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

• memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris

KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;

• menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

• melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD;

• mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

APBN; dan

• melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

(1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu

oleh Wakil Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris ...

PRESIDEN

(2) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal adalah pegawai negeri

sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

(3) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal dipilih oleh KPU dari

masing-masing 3 (tiga) orang calon yang diajukan oleh pemerintah dan

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(4) Pegawai sekretariat jenderal diisi oleh pegawai negeri sipil.

Bagian Ketiga

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah:

• merencanakan pelaksanaan Pemilu di provinsi;

• melaksanakan Pemilu di provinsi;

• menetapkan hasil Pemilu di provinsi;

• mengkoordinasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan

• melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.

KPU Provinsi berkewajiban:

• memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;

• menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

• menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari

peserta Pemilu dan masyarakat;

• menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggung jawabkan

seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU;

• menyampaikan laporan secara periodik kepada gubernur;

• mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

APBN dan APBD; dan

• melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

(1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris.

(2) Sekretaris ...

PRESIDEN

(2) Sekretaris KPU Provinsi adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan

diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

(3) Sekretaris KPU Provinsi dipilih oleh KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang

calon yang diajukan oleh gubernur dan selanjutnya ditetapkan dengan

keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Bagian Keempat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota:

• merencanakan pelaksanaan Pemilu di kabupaten/kota;

• melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota;

• menetapkan hasil Pemilu di kabupaten/kota;

• membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

• mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu dalam wilayah

kerjanya; dan

• melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

• memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;

• menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

• menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari

peserta Pemilu dan masyarakat;

• menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggung jawabkan

seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU Provinsi;

• menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota;

• mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

APBN dan APBD; dan

• melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur undang-undang.

Pasal 23 …

PRESIDEN

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang sekretaris.

(2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil yang

diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

(3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dipilih oleh KPU Kabupaten/ Kota dari 3

(tiga) orang calon yang diajukan oleh bupati/walikota dan selanjutnya

ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Bagian Kelima

Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara

(1) Untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan,

dibentuk PPK dan PPS.

(2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota.

(1) PPK berkedudukan di pusat pemerintahan kecamatan.

(2) Tugas dan wewenang PPK adalah:

• mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS

dalam wilayah kerjanya; dan

• membantu tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan

Pemilu.

(1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat.

(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota atas

usul camat.

(3) Dalam melaksanakan tugas, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin

oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh camat.

(4) Pegawai sekretariat PPK adalah pegawai kecamatan.

(5) Kepala ...

PRESIDEN

(5) Kepala sekretariat dan personel sekretariat diangkat dan diberhentikan

oleh camat atas usul PPK.

(6) Tugas sekretariat PPK berakhir 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

(1) PPS berkedudukan di desa/kelurahan.

(2) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat.

(3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul kepala

desa/kepala kelurahan.

(4) Tugas dan wewenang PPS adalah:

• melakukan pendaftaran pemilih;

• mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;

• menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

• membentuk KPPS;

• melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS

dalam wilayah kerjanya; dan

• membantu tugas PPK.

(1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

(2) Anggota PPLN sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-

banyaknya 7 (tujuh) orang dan berasal dari wakil masyarakat Indonesia.

(3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala

Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.

(4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua, seorang wakil

ketua, dan anggota.

(5) Tugas dan wewenang PPLN adalah:

• melakukan pendaftaran pemilih warga negara Republik Indonesia;

• mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;

• menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia

kepada KPU;

• membentuk KPPSLN; dan

• melakukan ...

PRESIDEN

• melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN

dalam wilayah kerjanya.

(1) KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara

Pemilu di TPS.

(2) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang.

(3) Untuk melaksanakan tugas KPPS, di setiap TPS diperbantukan petugas

keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sebanyak

2 (dua) orang.

(4) KPPS berkewajiban membuat berita acara pemungutan dan penghitungan

suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara untuk

disampaikan kepada PPS.

(1) KPPSLN bertugas melaksanakan pemungutan suara Pemilu di TPSLN.

(2) Anggota KPPSLN sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

(3) KPPSLN berkewajiban membuat berita acara pemungutan dan

penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara

untuk disampaikan kepada PPLN.

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN adalah

sebagai berikut:

• warga negara Republik Indonesia;

• berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;

• berdomisili di wilayah kerja PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN;

• terdaftar sebagai pemilih; dan

• tidak menjadi pengurus partai politik.

Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN lebih lanjut

ditetapkan oleh KPU.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Keenam

Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan

Pelaksanaan Pemilihan Umum

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan

pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan

mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.

(2) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan

kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak

yang berkualitas.

(3) Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.

(4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksana Pemilu

dilaksanakan oleh KPU.

(1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang

bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang

ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan

keselamatan surat suara.

(2) KPU dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan

pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung,

penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

(3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi,

yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara

yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.

(4) KPU menempatkan petugas KPU di lokasi pencetakan surat suara untuk

menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan

pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.

(5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak

yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah

digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

(6) Tata ...

PRESIDEN

(6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan,

penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat

tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

(1) KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.

(2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU.

(3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah diterima

PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum

pemungutan suara.

(4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS dan

KPPSLN ditetapkan dengan keputusan KPU.

Bagian Pertama

Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, masing-masing ditetapkan Daerah Pemilihan sebagai

berikut:

• Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian

Provinsi;

• Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota

atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah Pemilihan;

• Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan

atau gabungan Kecamatan sebagai daerah Pemilihan.

(2) Penetapan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap daerah

pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12

(dua belas) kursi.

Pasal 47 ...

PRESIDEN

Jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh).

(1) Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan

jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar.

(2) Tata cara perhitungan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

(1) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35

(tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.

(2) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan

ketentuan:

• provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta)

jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;

• provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta)

sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh

lima) kursi;

• provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta)

sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh

lima) kursi;

• provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta)

sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh

lima) kursi;

• provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta)

sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh

puluh lima) kursi;

• provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta)

sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan

puluh lima) kursi;

• provinsi ...

PRESIDEN

• provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas

juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.

(3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

(1) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-

kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh

lima) kursi.

(2) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan

ketentuan:

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000

(seratus ribu) jiwa mendapat 20 (dua puluh) kursi;

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus

ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua

puluh lima) kursi;

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus

ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga

puluh) kursi;

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus

ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa mendapat 35

(tiga puluh lima) kursi;

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat

ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40

(empat puluh) kursi;

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima

ratus ribu) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi.

(3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

PRESIDEN

Bagian Kedua

Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPD

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

Jumlah anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) orang.

(1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan

mendatangi kediaman pemilih dan/atau dapat dilakukan secara aktif oleh

pemilih.

(2) Pendaftaran pemilih bagi warga negara Republik Indonesia yang

berdomisili di luar negeri dilakukan secara aktif oleh pemilih dengan

mendaftarkan diri ke PPLN setempat dan/atau dapat dilakukan oleh

petugas pendaftar pemilih.

(3) Pendaftaran pemilih selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan

sebelum hari pemungutan suara.

(4) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU.

(1) Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar

pemilih.

(2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

• nama lengkap;

• status perkawinan;

• tempat dan tanggal lahir/umur;

• jenis kelamin;

• jenis cacat yang disandang; dan

• alamat …

PRESIDEN

• alamat tempat tinggal.

(3) Formulir daftar pemilih ditetapkan oleh KPU.

Daftar pemilih untuk setiap daerah pemilihan disimpan dan dipelihara oleh

KPU.

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

(2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal,

pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan

sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

(1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54, kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin

menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan

harus melapor kepada PPS setempat.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari

daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.

(3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang

baru.

(4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang

bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan

menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 59 ...

PRESIDEN

(1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, PPS

menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat

mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.

(4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai

daftar pemilih tetap.

(5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota

Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus

memenuhi syarat:

• warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun

atau lebih;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

• berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;

• setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;

• bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung

ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;

• tidak ...

PRESIDEN

• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

• tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari

dokter yang berkompeten; dan

• terdaftar sebagai pemilih.

Seorang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

hanya dapat dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan pada satu daerah

pemilihan.

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selain harus

memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus

terdaftar sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan

kartu tanda anggota.

Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat:

• berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga)

tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal

pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak

berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan;

• tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun

yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Pasal 64 …

PRESIDEN

Calon anggota DPD dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selain harus

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 huruf a,

harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota

(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah

Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30%.

(2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-

banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan

pada setiap Daerah Pemilihan.

(3) Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan dengan ketentuan:

• calon anggota DPR disampaikan kepada KPU;

• calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang

bersangkutan; dan

• calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU

Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pengajuan calon anggota DPD dilakukan dengan ketentuan:

• calon mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan

menyebutkan provinsi yang diwakilinya;

• calon …

PRESIDEN

• calon menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,

Pasal 63, dan Pasal 64 kepada KPU yang batas waktunya ditetapkan oleh

KPU.

(1) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang

diajukan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan hasil seleksi secara

demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan nama-nama calon hasil seleksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan administrasi

calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang batas

waktunya ditetapkan oleh KPU.

(3) Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urut yang

ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

(4) Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPD untuk setiap daerah

pemilihan disusun oleh KPU.

(5) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemungutan suara, KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan dan

mengumumkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.

(6) Prosedur, format kelengkapan administrasi, dan tata cara pengajuan daftar

calon ditetapkan oleh KPU.

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyerahkan:

• surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik

sesuai dengan tingkatannya;

• surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

• daftar riwayat hidup setiap calon;

PRESIDEN

• surat pernyataan bertempat tinggal yang ditandatangani oleh calon

yang bersangkutan;

• fotokopi tanda bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki setiap

calon dari instansi yang berwenang kepada KPU; dan

• surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan

Pasal 62.

(2) Perseorangan yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD wajib

menyerahkan:

• surat pencalonan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh yang

bersangkutan;

• daftar riwayat hidup;

• surat pernyataan bertempat tinggal yang ditandatangani oleh calon

yang bersangkutan;

• fotokopi bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimilikinya dari

instansi yang berwenang kepada KPU;

• keterangan/data berkenaan dengan dukungan pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan

• surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal

63, dan Pasal 64.

(3) Format pengisian data calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) ditetapkan oleh KPU.

(4) Nama calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disampaikan kepada:

• KPU untuk calon anggota DPR dan DPD;

• KPU Provinsi untuk calon anggota DPRD Provinsi; dan

• KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota.

(5) Penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:

• KPU untuk calon anggota DPR dan DPD;

• KPU Provinsi untuk calon anggota DPRD Provinsi; dan

• KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(6) …

PRESIDEN

(6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai penelitian kelengkapan

dan keabsahan data calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)

dan ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

menyampaikan hasil penelitian kepada pengurus Partai Politik Peserta

Pemilu dan calon perseorangan anggota DPD.

(7) Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi syarat calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penolakannya

diberitahukan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu

dan kepada calon perseorangan anggota DPD untuk diberi kesempatan

melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon

lain bagi Partai Politik Peserta Pemilu.

(8) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon atau

mengajukan calon lain dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari setelah pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) diterima.

(1) Nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 67, dan Pasal 68

ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota.

(2) Nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diumumkan dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan

dipublikasikan melalui media massa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal waktu pencalonan

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

ditetapkan dengan keputusan KPU.

Jenis, bentuk, dan ukuran formulir untuk keperluan pencalonan anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan

keputusan KPU.

PRESIDEN

KAMPANYE

Bagian Pertama

Kampanye Pemilihan Umum

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, dapat diadakan kampanye Pemilu yang

dilakukan oleh peserta Pemilu.

(2) Dalam kampanye Pemilu, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri

kampanye.

(3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu selama 3 (tiga) minggu

dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(4) Materi kampanye Pemilu berisi program peserta Pemilu.

(5) Penyampaian materi kampanye Pemilu dilakukan dengan cara yang sopan,

tertib, dan bersifat edukatif.

(6) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan

memperhatikan usul dari peserta Pemilu.

Kampanye Pemilu dilakukan melalui:

• pertemuan terbatas;

• tatap muka;

• penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

• penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

• penyebaran bahan kampanye kepada umum;

• pemasangan alat peraga di tempat umum;

• rapat umum; dan

• kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(1) Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama

kepada peserta Pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye

Pemilu.

(2) Media ...

PRESIDEN

(2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang

sama kepada peserta Pemilu untuk memasang iklan Pemilu dalam rangka

kampanye.

(3) Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama

kepada peserta Pemilu untuk menggunakan fasilitas umum.

(4) Semua pihak yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang

diadakan oleh suatu peserta Pemilu hanya dibenarkan membawa atau

menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang

bersangkutan.

(5) KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi

pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.

(6) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) oleh peserta Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan

etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat-tempat yang

menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat

tersebut.

(8) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 3

(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan

oleh KPU.

Dalam kampanye Pemilu dilarang:

• mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta

Pemilu yang lain;

• menghasut dan mengadu domba antarperseorangan maupun

antarkelompok masyarakat;

• mengganggu ketertiban umum;

• mengancam …

PRESIDEN

• mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan

kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau

peserta Pemilu yang lain;

• merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;

• menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

(1) Dalam kampanye Pemilu, dilarang melibatkan :

• Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Mahkamah Agung/ Hakim

Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim pada semua badan peradilan;

• Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

• Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank

Indonesia;

• Pejabat BUMN/BUMD;

• Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;

• Kepala Desa atau sebutan lain.

(2) Pejabat Negara yang berasal dari partai politik yaitu Presiden/Wakil

Presiden/Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/

Walikota/Wakil Walikota, dalam kampanye harus memenuhi ketentuan :

• tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

• menjalani cuti diluar tanggungan negara;

• pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan

keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

(3) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang melibatkan pegawai negeri

sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam

Pemilu.

(1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaraan ...

PRESIDEN

(2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, huruf f, dan huruf

g, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

• peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye Pemilu melanggar

larangan walaupun belum terjadi gangguan;

• penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau

di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi

gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah

pemilihan lain.

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenai sanksi penghentian

kampanye selama masa kampanye Pemilu oleh KPU/KPU Provinsi/KPU

Kabupaten/Kota.

(1) Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

mempengaruhi pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KPU

Kabupaten/ Kota.

(3) Tata cara pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua

Dana Kampanye Pemilihan Umum

(1) Dana kampanye Pemilu dapat diperoleh peserta Pemilu dari:

• anggota ...

PRESIDEN

• anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan termasuk

calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota;

• pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan hukum

swasta, atau perseorangan, baik yang disampaikan kepada Partai

Politik Peserta Pemilu maupun kepada calon anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

bentuk utang dari perseorangan atau badan hukum swasta tidak boleh

melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Jumlah sumbangan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada

peserta Pemilu wajib dilaporkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU

Kabupaten/Kota mengenai bentuk, jumlah sumbangan, dan identitas

lengkap pemberi sumbangan.

(5) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat

melalui media massa.

(1) Seluruh laporan dana kampanye peserta Pemilu, baik penerimaan maupun

pengeluaran, wajib diserahkan kepada akuntan publik terdaftar selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah hari pemungutan suara.

(2) Akuntan publik terdaftar wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada

KPU dan peserta Pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah

selesainya audit.

(1) Peserta ...

PRESIDEN

(1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk

kampanye Pemilu yang berasal dari:

• pihak asing;

• penyumbang yang tidak jelas identitasnya; dan

• pemerintah, BUMN, dan BUMD.

(2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib

melaporkan kepada KPU selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah

masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada

kas negara.

(3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikenakan sanksi pidana.

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

(1) Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak.

(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk semua daerah

pemilihan ditetapkan oleh KPU.

(1) Untuk memberikan suara dalam Pemilu, dibuat surat suara Pemilu anggota

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan surat suara Pemilu

anggota DPD.

(2) Surat ...

PRESIDEN

(2) Surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota, memuat nomor dan tanda gambar partai politik peserta

Pemilu dan calon untuk setiap daerah pemilihan.

(3) Surat suara Pemilu anggota DPD memuat nama dan foto calon

perseorangan anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.

(4) Jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

(1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 yang

disediakan di setiap daerah pemilihan adalah sama dengan jumlah pemilih

terdaftar di daerah pemilihan yang bersangkutan ditambah 2,5% (dua

setengah persen).

(2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai cadangan di setiap TPS.

(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuatkan berita acara.

(4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

KPU.

(1) Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar

Partai Politik Peserta Pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda

gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam surat suara.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan anggota DPD dilakukan dengan

mencoblos satu calon anggota DPD dalam surat suara.

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain

saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau

orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Petugas ...

PRESIDEN

(2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pemberian suara dilakukan di TPS pada hari pemungutan suara.

Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh KPU.

(1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang

mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap

pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU.

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disediakan kotak suara untuk

tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:

• pembukaan kotak suara;

• pengeluaran seluruh isi kotak suara;

• pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta

• penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan ...

PRESIDEN

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh

peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga

masyarakat.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita

acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2

(dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, KPPS

memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS

berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta

surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat

suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih

dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS

memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh

KPPS.

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

(1) Suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila:

• surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;

• tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan calon anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang

disediakan; atau

• tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang

disediakan;

(2) Teknis ...

PRESIDEN

(2) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut oleh KPU.

(1) Suara untuk pemilihan anggota DPD dinyatakan sah apabila:

• surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;

• tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan;

(2) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut oleh KPU.

(1) Pemungutan suara bagi warga negara Republik Indonesia yang berada di

luar negeri hanya untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan di setiap

kantor perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang

bersamaan dengan waktu pemungutan suara Pemilu di Indonesia.

(2) Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah

ditentukan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara melalui

pos yang disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

(1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/ KPPSLN

setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS/KPPSLN menghitung:

• jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar

pemilih tetap untuk TPS/TPSLN;

• jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain;

• jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

• jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau

keliru dicoblos.

(3) Penggunaan …

PRESIDEN

(3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua KPPS/KPPSLN dan sekurang-kurangnya 2

(dua) anggota KPPS/KPPSLN.

(4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN oleh KPPS/

KPPSLN dan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu,

pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(5) Suara yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki

nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dianggap tidak

sah.

(6) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS/KPPSLN.

(7) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi

peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga

masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses

penghitungan suara.

(8) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu atau warga

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima,

KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS/TPSLN, KPPS/KPPSLN

membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang

ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota

KPPS/KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.

(11) KPPS/KPPSLN memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu yang hadir.

(12) KPPS/KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan

suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara kepada PPS/PPLN segera setelah selesai penghitungan

suara.

Pasal 97 …

PRESIDEN

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS

membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah

suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi peserta

Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(2) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.

(3) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu atau warga

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS

seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua

TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS

membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara

yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.

(6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi

peserta Pemilu yang hadir.

(7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK

setempat.

(8) PPLN melakukan rekapitulasi atas perolehan hasil suara berdasarkan

sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah

kerjanya.

(9) PPLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah

kerjanya kepada KPU.

PRESIDEN

(1) Setelah menerima berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, PPK

membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah

suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi peserta

Pemilu, panitia pengawas, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(2) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.

(3) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu,

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga

mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua

PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat

berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang

ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota

PPK serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.

(6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi

peserta Pemilu yang hadir.

(7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU

Kabupaten/Kota setempat.

(1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu

anggota DPRD Kabupaten/Kota serta hasil penghitungan suara Pemilu

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPD di kabupaten/kota dilakukan

dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota berdasarkan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK.

(2) Pelaksanaan …

PRESIDEN

(2) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh saksi peserta

Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(3) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU Kabupaten/

Kota.

(4) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara

dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir

dapat menyaksikannya secara jelas.

(5) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU

Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(7) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta

ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.

(8) KPU Kabupaten/Kota memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi peserta

Pemilu.

(9) Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara

yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada:

• KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi untuk anggota DPR;

• KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi untuk anggota DPD;

• KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU untuk anggota DPRD

Provinsi;

• KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU untuk anggota DPRD

Kabupaten/Kota.

Pasal 100 …

PRESIDEN

(1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu

anggota DPRD Provinsi dan hasil penghitungan suara Pemilu anggota

DPD di provinsi dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi berdasarkan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten/ Kota.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu,

dan warga masyarakat.

(3) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU Provinsi.

(4) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi

dan anggota DPD dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan

semua yang hadir dapat menyaksikan seluruh proses penghitungan suara.

(5) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh KPU Provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu,

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU Provinsi

seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(7) KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan suara bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPD yang

ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota

KPU Provinsi serta ditandatangani saksi peserta Pemilu.

(8) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota

DPRD Provinsi dan anggota DPD yang dibuat oleh KPU Provinsi

disampaikan kepada KPU.

(9) KPU Provinsi memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi peserta

Pemilu.

Pasal 101 …

PRESIDEN

(1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR

dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPD

dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

(3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno

KPU dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, dan

pemantau Pemilu.

(4) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang

bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU.

(5) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan

DPD dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang

hadir dapat menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara.

(6) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh KPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu,

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, KPU seketika itu

juga mengadakan pembetulan.

(8) KPU membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

anggota DPR dan DPD yang ditandatangani oleh anggota KPU, serta

ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.

(9) KPU memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan rekapitulasi

hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada

saksi peserta Pemilu.

Pasal 102 …

PRESIDEN

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu terhadap proses

rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan

Pemilu.

(1) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan

TPSLN ditetapkan oleh KPU.

(2) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK,

KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU.

(3) Format berita acara penerimaan, format berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN, dan format berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPS, PPLN, PPK, KPU

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 ditetapkan

oleh KPU.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum

(1) Penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota dilakukan secara nasional oleh KPU.

(2) Pengumuman penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan

suara.

Bagian Pertama

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 105 ...

PRESIDEN

(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu

didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai

Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), dan

Pasal 101 ayat (3).

(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh Partai Politik

Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan angka BPP dengan cara membagi jumlah suara sah

seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh

KPU.

Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2),

ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu

daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu

Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP, dengan

ketentuan:

• apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan

atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama

diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang

akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;

• apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil

dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi,

dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan

dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa

kursi didaerah pemilihan yang bersangkutan;

• penghitungan ...

PRESIDEN

• penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih

terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama,

dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada

Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis,

dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara

terbanyak.

(1) Dalam menentukan pembagian jumlah kursi untuk menetapkan calon

terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Partai Politik Peserta Pemilu

tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara.

(2) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada

perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan,

dengan ketentuan :

• nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon

terpilih;

• nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih

ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah

pemilihan yang bersangkutan;

(3) Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.

(1) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD

Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, atau

KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi Partai Politik Peserta

Pemilu dan pengawas Pemilu.

(2) Hasil penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Kedua

Anggota Dewan Perwakilan Daerah

(1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang

memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di

provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara

yang sama, maka calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih

merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut

ditetapkan sebagai calon terpilih.

(3) Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPD ditetapkan

oleh KPU.

(1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya

menetapkan nama calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 107.

(2) KPU menetapkan calon terpilih anggota DPD peringkat pertama sampai

dengan keempat dan calon terpilih pengganti anggota DPD peringkat

kelima sampai dengan kedelapan di setiap daerah pemilihan.

(1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan

tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih.

(2) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD disampaikan oleh KPU kepada

calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama,

kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU

Provinsi yang bersangkutan.

BAB XII ...

PRESIDEN

(1) Penggantian calon terpilih hanya dapat dilakukan apabila calon terpilih

tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon

pengganti dari daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.

(3) Pengganti calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pada peringkat

berikutnya dari daerah pemilihan yang sama.

(1) Penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPD dilakukan oleh KPU.

(2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU

Provinsi.

(3) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh

KPU Kabupaten/Kota.

KPU melaporkan hasil penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113

kepada Presiden.

Bagian Pertama

Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang

Pasal 115 ...

PRESIDEN

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil

penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan

sebagai berikut:

• penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

• penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan

cahaya;

• saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga

masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara

jelas;

• penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu

yang telah ditentukan; dan/atau

• terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan

surat suara yang tidak sah.

(2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi

perbedaan data jumlah suara dari TPS.

(3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi

perbedaan data jumlah suara dari PPS.

(4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dilakukan pengecekan ulang

terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu)

tingkat di bawahnya.

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang

mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau

penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan

pemeriksaan pengawas Pemilu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih

dari keadaan sebagai berikut:

• pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;

• petugas …

PRESIDEN

• petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus,

menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara

yang sudah digunakan;

• lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali

pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

• petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah

digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak

sah; dan/atau

• lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih

mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 115 dan Pasal 116 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-

lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

Pemilihan Umum Lanjutan dan Pemilihan Umum Susulan

(1) Pemilu Lanjutan di suatu daerah pemilihan dilakukan apabila sebagian

tahapan penyelenggaraan Pemilu di daerah pemilihan tersebut tidak dapat

dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan Pemilu Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

(3) Pemilu Susulan di suatu daerah pemilihan dilakukan apabila seluruh

tahapan penyelenggaraan Pemilu di daerah pemilihan tersebut tidak dapat

dilaksanakan.

(4) Pelaksanaan Pemilu Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan sejak tahap awal.

Pasal 119 ...

PRESIDEN

(1) Pemilu Lanjutan dan atau Pemilu Susulan dilakukan apabila di sebagian

atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan,

atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan

penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

(2) Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan dilaksanakan setelah ada penetapan

penundaan pelaksanaan Pemilu.

(3) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu secara nasional dilakukan oleh

Presiden atas usul KPU apabila Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40%

(empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari

jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

(4) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:

• KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu

meliputi satu atau beberapa provinsi;

• KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan

pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;

• KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan

Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;

• KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan

Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan.

(5) Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan keputusan pejabat/lembaga

yang menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Lanjutan atau Pemilu

Susulan ditetapkan oleh KPU.

Bagian Pertama

Pengawasan

Paragraf ...

PRESIDEN

Paragraf Pertama

Pengawas Pemilihan Umum

(1) Untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu,

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu

Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

(2) Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh KPU.

(3) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dibentuk oleh Panitia Pengawas

Pemilu.

(4) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panitia Pengawas

Pemilu Provinsi.

(5) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk oleh Panitia Pengawas

Pemilu Kabupaten/Kota.

(1) Panitia Pengawas Pemilu bertanggung jawab kepada KPU.

(2) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu

Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bertanggung

jawab kepada Panitia Pengawas Pemilu yang membentuknya.

(1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:

• mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;

• menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;

• menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu;

dan

• meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada

instansi yang berwenang.

(2) Uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia

Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,

dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur oleh Panitia Pengawas

Pemilu.

(3) Guna …

PRESIDEN

(3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu

dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada pengawas

Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf Kedua

Organisasi dan Keanggotaan Pengawas Pemilihan Umum

(1) Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu

Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan dibantu

seorang wakil ketua merangkap anggota serta para anggota.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengawas Pemilu, Panitia

Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,

dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibantu oleh sekretariat.

(3) Tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

KPU.

(1) Anggota Panitia Pengawas Pemilu sebanyak-banyaknya 9 (sembilan)

orang, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi sebanyak-banyaknya 7 (tujuh)

orang, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 7

(tujuh) orang, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari unsur kepolisian negara,

kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers.

(2) Apabila dalam suatu kabupaten/kota atau kecamatan tidak terdapat unsur

kejaksaan, perguruan tinggi, atau pers, keanggotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dari unsur tokoh masyarakat.

(3) Tata cara pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 125 ...

PRESIDEN

(1) Ketua dan wakil ketua Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas

Pemilu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.

(2) Setiap anggota pengawas Pemilu memiliki hak suara yang sama.

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas

Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk

sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu

anggota DPR dan/atau DPD atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

selesai.

Bagian Kedua

Penegakan Hukum

Paragraf Pertama

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

(1) Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilu.

(2) Laporan pelanggaran Pemilu dapat diajukan oleh:

• warga negara yang mempunyai hak pilih;

• pemantau Pemilu; dan/atau

• peserta Pemilu.

(3) Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:

• nama dan alamat pelapor;

• waktu dan tempat kejadian perkara;

• nama dan alamat pelanggar;

• nama dan alamat saksi-saksi; dan

• uraian kejadian.

PRESIDEN

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada

pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.

(5) Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

(2) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak

menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

(3) Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari

pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah

laporan diterima.

(4) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana

diselesaikan oleh pengawas Pemilu.

(5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

(1) Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai

berikut:

• mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan

mufakat;

• apabila tidak tercapai kesepakatan, pengawas Pemilu menawarkan

alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;

• apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima

oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan

keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, pengawas

Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.

(2) Penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lama 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa

dipertemukan.

Pasal 130 …

PRESIDEN