Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4608) ditetapkan menjadi Undang-Undang) dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2006

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2006

,

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG
  • bahwa keberadaan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai peranan penting dalam kelangsungan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum;
    • bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 belum diatur perpanjangan waktu masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum;
    • bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat mengenai perpanjangan waktu masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah telah
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment UU 12/2003 — PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
amendment UU 1/2006 — BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
amendment UU 20/2004 — PENETAPAN
amendment UU 2/2004 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Referensi Silang (5)
UU 12/2003 — PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
UU 2/2004 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
UU 20/2004 — PENETAPAN
UU 1/2006 — BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
UU 12/2003 — PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, [Pasal 144]