Pasal 76

(1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaraan ...

PRESIDEN

(2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, huruf f, dan huruf

g, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

• peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye Pemilu melanggar

larangan walaupun belum terjadi gangguan;

• penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau

di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi

gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah

pemilihan lain.

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenai sanksi penghentian

kampanye selama masa kampanye Pemilu oleh KPU/KPU Provinsi/KPU

Kabupaten/Kota.