PEMILIHAN UMUM

(1) Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur

dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

(3) Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur

atau hari yang diliburkan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPR, DPRD I, dan DPRD II, kecuali untuk anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

(5) Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (4) juga untuk mengisi

keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selanjutnya disebut MPR.

(6) Pemberian suara dalam Pemilihan Umum adalah hak setiap warga negara

yang memenuhi syarat untuk memilih.

(7) Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional

berdasarkan stelsel daftar.

PRESIDEN

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Pemilihan Umum didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(1) Untuk pemilihan anggota DPRD, DPRD I, dan DPRD II masing-masing

ditetapkan Daerah Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.

(2) a. Untuk pemilihan anggoata DPR, Daerah Pemilihannya adalah Daerah

Tingkat I.

• Untuk pemilihan anggota DPRD I, Daerah Tingkat I merupakan satu Daerah Pemilihan;

• Untuk pemilihan anggota DPRD II, Daerah Tingkat II merupakan satu Daerah Pemilihan.

(1) Jumlah kursi Anggota DPR untuk setiap Daerah Pemilihan ditetapkan

berdasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat I, dengan ketentuan setiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi.

(2) Jumlah kursi Anggota di masing-masing Daerah Pemilihan ditetapkan

oleh KPU.

(1) Jumlah kursi Anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 (empat

puluh lima) dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus).

(2) Jumlah kursi Anggota DPRD I sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan

pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut :

• Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;

• Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 3.000.001 (tiga juta satu) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;

• Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 5.000.001 (lima juta satu) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;

PRESIDEN

• Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 7.000.001 (tujuh juta satu) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;

• Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 9.000.0001 (sembilan juta satu) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;

• Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya di atas 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.

(3) Setiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi

untuk Anggota DPRD I.

(4) Penetapan jumlah kursi Anggota DPRD I untuk setiap Daerah Pemilihan

ditetapkan oleh KPU.

(1) Jumlah kursi Anggota DPRD II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua

puluh) dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima).

(2) Jumlah kursi Anggota DPRD II sebagaimana dimaksud ayat (1)

didasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut :

• Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa mendapat 20 (dua puluh) kursi;

• Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 100.001 (seratus ribu satu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua puluh lima) kursi;

• Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 200.001 (dua ratus satu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi;

• Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 300.001 (tiga ratus ribu satu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;

• Daerah Tingakt II yang jumlah penduduknya 400.001 (empat ratus ribu satu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40 (empat puluh) kursi;

• Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya diatas 500.000 (lima ratus ribu ) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;

(3) Setiap wilayah kecamatan mendapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi

untuk Anggota DPRD II.

(4) Penetapan jumlah kursi untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD II

ditentukan oleh KPU.

PRESIDEN

Jumlah Anggota DPR, DPRD I,dan DPRD II ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(1) Penanggung jawab Pemilihan Umum adalah Presiden.

(2) Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan

Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) yang

selanjutnya disebut KPU, berkedudukan di Ibukota Negara.

(4) Pembentukan KPU diresmikan dengan Keputusan Presiden.

(1) Keanggotaan KPU terdiri dari 1 (satu) orang Wakil dari masing-masing

Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan 5 (lima) orang wakil Pemerintah.

(2) Hak suara dari unsur Pemerintah dan Wakil Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum ditentukan berimbang.

(3) Wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditentukan oleh

masing-masing Pimpinan Pusat Partai dan Wakil Pemerintah ditetapkan oleh Presiden.

(4) KPU terdiri dari seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, dan

Anggota-anggota.

(5) Ketua dan Wakil-wakil Ketua dipilih secara demokratis dari dan oleh

Anggota KPU dalam rapat pleno KPU.

(6) Masa keanggotaan KPU adalah 5 (lima) tahun.

(7) Tata Kerja KPU disusun dan ditetapkan oleh KPU.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya KPU dibantu oleh sebuah Sekretariat

Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum, dibantu seorang Wakil Sekretaris Umum.

(9) Organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU ditetapkan oleh Presiden.

(10) Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud

PRESIDEN

ayat (8) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(11) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud

ayat (8) secara teknis opersional bertanggung jawab kepada KPU dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Pemerintah.

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

• merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

• menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;

• membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;

• menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

• menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;

• mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;

• memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Selain tugas dan kewenangan KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

(1) PPI yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c

berkedudukan di Ibukota Negara dan berfungsi sebagai pelaksana PPI dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

(2) Keanggotaan KPI terdiri dari wakil-wakil Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum dan Pemerintah, dengan susunan seorang Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, dan Anggota-anggota.

(3) Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil-wakil Sekretaris PPI

dipilih secara demokratis oleh anggota KPU dari anggota KPU yang bukan unsur Pimpinan KPU.

PRESIDEN

(4) Susunan dan keanggotaan PPI ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 13.

Tugas dan kewenangan PPI adalah :

• membentuk serta mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya disebut PPD I di seluruh Indonesia;

• menetapkan nama-nama calon anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan;

• melaksanakan Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR;

• menghitung suara hasil Pemilihan Umum untuk menentukan anggota DPR.

(1) PPD I yang dibentuk oleh PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf a, berkedudukan di Ibukota Propinsi dan berfungsi sebagai pelaksana PPI dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

(2) Keanggotaan PPD I terdiri dari Wakil-wakil Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan Pemerintah, dengan susunan Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, dan Anggota-anggota.

(3) Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris dipilih

secara demokratis dari dan oleh anggota PPD I.

(4) Susunan dan keanggotaan PPD I ditetapkan dengan Keputusan PPI.

Tugas dan Kewenangan PPD I adalah :

• membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut PPD II di setiap Daerah Pemilihan;

• menetapkan nama-nama calon anggota DPRD I untuk setiap daerah pemilihan;

• melaksanakan Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD I;

• menghitung suara hasil Pemilihan Umum setiap daerah pemilihan untuk DPR, dan DPRD I;

• membantu tugas-tugas PPI.

PRESIDEN

(1) PPD II yang dibentuk oleh PPD I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf a, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya dan berfungsi sebagai pelaksana PPD I dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

(2) Keanggotaan PPD II terdiri dari Wakil-wakil Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan Pemerintah, dengan susunan Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, dan Anggota-anggota.

(3) Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris dipilih

secara demokratis dari dan oleh anggota PPD II.

(4) Susunan dan keanggotaan PPD II ditetapkan dengan Keputusan PPD I.

Tugas dan Kewenangan PPD II adalah :

• membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK;

• menetapkan nama-nama calon anggota DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

• melaksanakan Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD I, DPRD II di daerahnya;

• menghitung suara hasil Pemilihan Umum setiap daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;

• membantu tugas-tugas PPD I.

(1) PPK yang dibentuk oleh PPD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf a berkedudukan di Kecamatan yang bersangkutan dan berfungsi sebagai pelaksana PPD II dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

(2) Keanggotaan PPK terdiri dari Wakil-wakil Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan Pemerintah, dengan susunan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota-anggota.

(3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris dipilih secara

demokratis dari dan oleh Anggota PPK.

(4) Susunan dan keanggotaan PPK ditetapkan dengan keputusan PPD II.

Tugas dan Kewenangan PPK adalah :

• membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemungutan Suara

PRESIDEN

yang selanjutnya disebut PPS;

• menghitung suara hasil Pemilihan Umum untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II ditingkat Kecamatan.

• membantu tugas-tugas PPD II.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya PPI, PPD I, PPD II, dan PPK dibantu oleh

sebuah Sekretariat yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat.

(2) Susunan, organisasi, dan tata kerja Sekretariat Panitia sebagaimana

dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

(3) Personalia Sekretariat PPI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam

Negeri.

(4) Personalia Sekretariat PPD I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;

(5) Personalia Sekretariat PPD II dan PPK diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati/Walikotamadya.

(1) PPS yang dibentuk oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

a berkedudukan di Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang bersangkutan, dan berfungsi sebagai pelaksana PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

(2) Keanggotaan PPS terdiri dari Wakil-wakil Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum dan Pemerintah, dengan susunan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Anggota-anggota.

(3) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih secara demokratis dari dan oleh

Anggota PPS.

(4) Susunan dan Keanggotaan PPS ditetapkan dengan keputusan PPK.

Tugas dan Kewenangan PPS adalah :

• melakukan pendaftaran pemilih dengan membentuk petugas pendaftaran pemilih;

• membentuk Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS sesuai dengan jumlah TPS;

• membantu tugas-tugas PPK;

PRESIDEN

(1) Keanggotaan KPPS terdiri dari wakil-wakil Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan/atau wakil masyarakat.

(2) Susunan keanggotaan KPPS adalah sebagai berikut :

• Seorang Ketua merangkap Anggota;

• Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

• Anggota-anggota.

(3) Ketua dan Wakil Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.

(4) Susunan dan keanggotaan KPPS ditetapkan dengan keputusan PPS.

(5) Jumlah, tugas, dan kewajiban masing-masing Anggota KPPS sebagaimana

dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

(6) KPPS dilengkapi dengan dua orang anggota Pertahanan Sipil sebagai

petugas keamanan yang diusulkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan ditetapkan oleh KPPS.

(7) Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan yang

bersangkutan dapat mengutus satu orang saksi untuk mengikuti persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara, di setiap TPS.

(8) Saksi utusan setiap Partai Politik peserta Pemilihan Umum di TPS harus

menunjukkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat kepada KPPS.

(1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dibentuk

Panitia Pengawas.

(2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk di Tingkat

Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Tingkat Kecamatan.

(3) Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Pusat, Tingkat I, dan

Tingkat II, terdiri dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat.

(4) Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur

Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat.

(5) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4)

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk Tingkat Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi untuk Tingkat I, Ketua Pengadilan Negeri untuk Tingkat II dan Tingkat Kecamatan.

PRESIDEN

Hubungan dan tata kerja antara Panitia Pengawas dengan KPU dan Panitia Pelaksana mulai dari Tingkat Pusat sampai dengan di TPS, ditur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, berkonsultasi dengan KPU.

Tugas dan kewajiban Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah :

• mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum;

• menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

• menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

(1) Lembaga-lembaga Pemantau Pemilihan Umum baik dari dalam maupun

luar negeri dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan mendaftarkan diri pada KPU.

(2) Tata cara pemantauan Pemilihan Umum oleh lembaga-lembaga

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Warga negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga negara yang pada waktu pemungutan suara untuk Pemilihan Umum sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih seorang warga negara harus

terdaftar sebagai pemilih.

(2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai

berikut :

• nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

• tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PRESIDEN

(3) Seorang warga negara yang setelah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata

tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.

Menteri Kehakiman memberitahukan kepada KPU tiap-tiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan seseorang dicabut hak pilihnya.

(1) Pemberian suara merupakan hak warga negara yang berhak memilih.

(2) Pendaftaran pemilih di tempat yang ditentukan, dilakukan secara aktif

oleh pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya yang sah.

(3) Untuk Desa/Kelurahan/UPT yang secara geografis sulit dijangkau oleh

pemilih dan atau kondisi masyarakatnya masih sulit berprakarsa untuk mendaftarkan diri, PPS berkewajiban aktif melakukan pendaftaran pemilih yang bersangkutan.

(4) Penentuan jadwal waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih

ditentukan oleh KPU.

(1) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, dilakukan

dengan mencatat data pemilih dalam Daftar Pemilih.

(2) Format Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh

KPU.

(1) Pemilih yang namanya telah dicatat dalam Daftar Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33, diberi bukti pendaftaran yang berlaku sebagai surat panggilan.

(2) Format surat panggilan ditetapkan oleh KPU.

PRESIDEN

(1) Warga negara yang berhak memilih dan bertempat tinggal di luar

negeri mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPLN, setempat.

(2) PPLN berkedudukan di kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia

setempat.

(3) PPLN terdiri dari wakil-wakil masyarakat Indonesia yang ditentukan oleh

Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat, dengan mempertimbangkan usulan yang telah masuk dari Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

(4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil

Ketua, seorang Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggaota, selanjutnya diusulkan kepada PPI untuk memperoleh Surat Keputusan.

(1) Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu daftar pemilih.

(2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal,

pemilih tersebut harus menentukan satu di anggaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang tetap.

(3) Apabila kemudian ternyata pemilih tersebut dengan sengaja mendaftarkan

diri dalam lebih dari satu daftar pemilih, maka pemilih yang bersangkutan kehilangan hak pilihnya.

(1) Apabila seorang pemilih telah terdaftar dalam Pasal 33, kemudian

berpindah tempat tinggal, pemilih yang bersangkutan melapor kepada PPS setempat.

(2) Pemilih terdaftar yang telah melaporkan kepindahannya, menerima bukti

tanda pendaftaran dari PPS di tempat tinggal yang baru.

(3) Pemilih terdaftar yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di

tempat yang bersangkutan tercatat dalam daftar pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain yang pengaturan lebih lanjut ditentukan oleh KPU.

(1) Daftar Pemilh Sementara diumumkan oleh PPS guna memberi kesempatan

kepada para pemilih untuk menyempurnakan Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya disahkan oleh PPK.

(2) Daftar Pemilih Sementara yang telah disempurnakan dan disahkan

menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh PPK, diumumkan oleh PPS.

(3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dapat

PRESIDEN

mendaftarkan diri dalam daftar pemilih tembahan.

(4) Jadwal dan jangka waktu kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh KPU.

(5) Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih

Tambahan harus diberikan salinannya kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

(1) Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilihan Umum apabila memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

• diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang tentang Partai Politik;

• memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah propinsi di Indonesia;

• memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya di propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;

• mengajukan nama dan tanda gambar partai politik.

(2) Partai Politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum, namun keberadaannya tetap diakui selama partai tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Partai Politik.

(3) Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus

memiliki sebanyak 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebut sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

(4) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak boleh ikut dalam Pemilihan Umum berikutnya, kecuali bergabung dengan partai politik lain.

(5) Pendaftaran Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilihan Umum, diatur

lebih lanjut dengan keputusan KPU.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tidak boleh menggunakan nama dan tanda gambar yang sama atau mirip dengan :

• lambang negara Republik Indonesia;

• lambang negara asing;

PRESIDEN

• bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih;

• bendera kebangsaan negara asing;

• gambar perseorangan;

• tanda gambar partai politik yang telah ada.

(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mengajukan calon

Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap Daerah Pemilihan.

(2) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mengajukan nama-nama

calon Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah kursi yang telah ditetapkan.

(3) Seorang calon hanya dapat dicalonkan dalam 1 (satu) Lembaga

Perwakilan Rakyat.

(4) Calon-calon yang diajukan oleh masing-masing Partai politik mempunyai

kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

(5) Penyusunan daftar calon Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dilakukan

secara demokratis oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan tertulis dari Pimpinan Partai Politik di Daerah tingkat II.

(6) a. Daftar nama-nama calon Anggota DPR diajukan oleh Pimpinan Pusat

Partai Peserta Pemilihan Umum dengan menyebutkan Daerah Tingkat II dimana yang bersangutan dicalonkan.

• Daftar nama-nama calon Anggota DPRD I diajukan oleh Pimpinan Partai politik Peserta Pemilihan Daerah Tingkat I, dengan menyebutkan Daerah Tingkat II dimana yang bersangkutan dicalonkan.

• Daftar nama-nama calon Anggota DPRD II diajukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dengan menyebutkan Wilayah Kecamatan dimana yang bersangkutan dicalonkan.

Anggota ABRI tidak menggunakan hak untuk dipilih.

(1) Seorang calon anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

PRESIDEN

• warga negara yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau Keterangan Lurah/Kepala Desa tentang alamatnya yang tetap;

• dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis.

• berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpengetahuan yang sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan;

• setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;

• bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "G30S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;

• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

• tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

• terdaftar dalam daftar pemilih.

(2) Anak-anak dan keturunan dari orang yang dimaksud ayat (1) huruf f dapat

menjadi calon Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Untuk keperluan pencalonan Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II,

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum wajib menyerahkan data:

• surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik pada tingkat masing-masing;

• surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota DPR/DPRD I/DPRD II;

• daftar riwayat hidup lengkap;

• daftar kekayaan pribadi;

• daftar keterangan domisili;

• surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(2) Format pengisian data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh

KPU.

(3) Daftar Calon beserta lampiran-lampirannya disampaikan kepada :

• PPI I untuk calon Anggota DPR;

PRESIDEN

• PPD I untuk calon Anggota DPRD I;

• PPD II untuk calon Anggota DPRD II.

(4) Penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data

sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh :

• PPI I untuk calon Anggota DPR;

• PPD I untuk calon Anggota DPRD I;

• PPD II untuk calon Anggota DPRD II.

(5) Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi syarat calon

sebagaimana dimaksud ayat (1), penolakannya diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan calon dan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang jelas, dan kepadanya diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki syarat calon, atau kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk mengajukan calon lain dalam waktu yang ditetapkan oleh PPI/PPD I/PPD II.

(1) Nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 43 dan Pasal 44, disusun dalam Daftar Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II dan disahkan dalam rapat PPI/PPD I/PPD II.

(2) Daftar Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang telah disahkan

sebagaimana dimaksud ayat (1), diumumkan dalam Berita Negara/Lembaran Daerah serta melalui media pengumuman lainnya secara luas dan efektif.

(3) Tata cara dan jadwal waktu pencalonan Anggota DPR/DPRD I/DPRD II

diatur oleh KPU.

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diadakan kampanye

Pemilihan Umum.

(2) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1),

rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadirinya.

(3) Pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum dilakukan sejak

selesainya Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.

(4) Tema kampanye Pemilihan Umum adalah program masing-masing Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum yang disampaikan oleh calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II dan atau juru kampanye dan atau kader Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

(5) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum mempunyai kedudukan, hak, dan

kewajiban yang sama selama melaksanakan kampanye Pemilihan Umum.

(6) Tata cara dan jadwal waktu kampanye Pemilihan Umum diatur oleh KPU.

PRESIDEN

(1) Dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang:

• mempersoalkan ideologi negara Pancasila dan UUD 1945;

• menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, serta Partai politik yang lain;

• menghasut dan mengadu domba kelompok-kelompok masyarakat;

• mengganggu ketertiban umum;

• mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dan/atau Partai Politik yang lain;

• mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;

• menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah;

• menggerakkan massa dari satu daerah ke daerah lain untuk mengikuti kampanye.

(2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye

Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaannya oleh yang berwenang.

(1) Dana kampanye Pemilihan Umum masing-masing Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dapat diperoleh dari:

• Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;

• Pemerintah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

• Pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan-badan swasta, perusahaan, yayasan, atau perorangan.

(2) Batas dana kampanye yang dapat diterima oleh Partai Politik Peserta

Pemilu ditetapkan oleh KPU.

(3) Dana dan bantuan lain untuk kampanye Pemilihan Umum masing-masing

Partai Politik tidak boleh berasal dari pihak asing.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan dana kampanye sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

PRESIDEN

(1) Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 50

diaudit oleh Akuntan Publik, dan hasilnya dilaporkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum kepada KPU 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 (dua puluh lima) hari sesudah hari pemungutan suara.

(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan

sanksi administratif berupa penghentian bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

(3) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang melanggar batas jumlah dana

kampanye dikenakan sanksi administratif tidak boleh mengikuti Pemilihan Umum berikutnya.

(1) Pemungutan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan

DPRD II di tempat pemungutan suara, dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal yang ditetapkan oleh KPU.

(2) Pemunguatan suara bagi warga negara yang berada di luar negeri, hanya

untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, yang dilaksanakan di tiap kantor Perwakilan Republik Indonesia, dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan waktu pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II yang ditetapkan oleh KPU.

(1) PPS menetapkan jumlah dan letak TPS sedemikian rupa, sehingga

pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar.

(2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan di

tempat-tempat yang strategis dan dapat dijangkau dengan mudah serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas.

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPRD I, dan DPRD II dibuat surat suara oleh KPU.

(2) Jumlah surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan

DPRD II pada setiap daerah pemilihan adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di daerah pemilihan yang bersangkutan ditambah 3% (tiga per seratus) dari jumlah pemilih.

(3) Surat suara tambahan sebanyak 3% (tiga per seratus) sebagaimana

dimaksud ayat (2) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak

PRESIDEN

sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan untuk pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya di tempat lain.

(4) Penerimaan dan Penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud

ayat (3), dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan diketahui oleh saksi yang hadir, yang formatnya ditetapkan oleh KPU.

Pemberian dan pemungutan suara dilakukan dengan cara-cara yang akan ditentukan oleh KPU.

(1) Suara dinyatakan sah apabila menggunakan surat suara, yang

ditandatangani oleh Ketua KPPS.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sah atau tidak sahnya suara pada surat

suara ditetapkan oleh KPU.

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara, oleh

KPPS diberi tanda khusus.

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

(1) Segera setelah pemungutan suara berkhir diadakan penghitungan suara di

TPS oleh KPPS.

(2) Para saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, para pemilih,

dan berbagai pihak berhak hadir untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara oleh KPPS.

(3) Saksi Utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus membawa

surat mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

(4) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan masyarakat

melalui saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS, apabuila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi utusan Partai politik Peserta

Pemilihan Umum dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(1) Segera setelah selesai penghitungan surat di TPS, KPPS membuat Berita

PRESIDEN

Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua KPPS serta para saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir.

(2) KPPS wajib memberikan satu lembar Berita Acara dan Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara di TPS kepada saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dan kepada PPS setempat.

(1) PPS setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan

Suara TPS dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan, segera mengadakan Penghitungan Suara untuk tingkat Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan dapat dihadiri oleh masuyarakat setempat.

(2) Saksi Utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus membawa

surat mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat dan menyerahkannya kepada Ketua PPS.

(3) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan masyarakat

melalui saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi utusan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan tabulasi hasil penghitungan suara disemua TPS

dalam wilayah kerja Desa/Kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat Berita Acara dan Tabulasi Hasil Penghitungan Suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPS serta para saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir.

(6) PPS wajib memberikan satu lembar Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi

Hasil Penghitungan Suara di PPS kepada saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dan kepada PPK setempat.

(1) PPK setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil

Penghitungan Surat PPS dalam wilayah kerja PPK yang bersangkutan, segera mengadakan Penghitungan Suara untuk tingkat Kecamatan dan dihadiri oleh saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat setempat.

(2) Saksi Utusan Partai politik Peserta Pemilihan Umum harus membawa

surat mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat dan menyerahkannya kepada Ketua PPK.

(3) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan masyarakat

melalui saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir

PRESIDEN

dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi utusan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan tabulasi hasil penghitungan suara di semua

Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPK serta para saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir.

(6) PPK wajib memberikan satu lembar Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi

Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dan kepada PPD II setempat.

(1) PPD II setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil

Penghitungan Suara PPK dalam wilayah kerja PPD II yang bersangkutan, segera mengadakan Penghitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan dihadiri oleh saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat setempat.

(2) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus membawa surat

mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat dan menyerahkan kepada Ketua PPD II.

(3) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan masyarakat

melalui saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPD II, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi utusan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, PPD II seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan tabulasi hasil penghitungan suara di semua

kecamatan yang terdapat di Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, PPD II membuat Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPD II serta para saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir.

(6) PPD II wajib memberikan satu lembar Berita Acara dan Sertifikat

Tabulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD II kepada saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dan kepada PPD I setempat.

(1) PPD I setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil

Penghitungan Suara PPK dalam wilayah kerja PPD I yang bersangkutan,

PRESIDEN

segera mengadakan Penghitungan suara untuk Tingkat Propinsi dan dihadiri oleh saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat setempat.

(2) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus membawa surat

mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat dan menyerahkan kepada Ketua PPD I.

(3) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan masyarakat

melalui saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPD I, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi utusan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, PPD I seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan tabulasi hasil penghitungan suara di semua

Daerah Tingkat II yang terdapat di Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, PPD I membuat Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPD I serta para saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir.

(6) PPD I wajib memberikan satu lembar Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi

Hasil Penghitungan Suara di PPD I kepada saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dan kepada PPI.

(1) PPI setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil

Penghitungan Suara PPD I seluruh Indonesia, segera mengadakan Penghitungan suara untuk Tingkat Nasional dan dihadiri oleh saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serta dapat dihadiri oleh masyarakat.

(2) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus membawa surat

mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat dan menyerahkan kepada Ketua PPI.

(3) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan masyarakat

melalui saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPI, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi utusan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, PPI seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan tabulasi hasil penghitungan suara di semua

Propinsi Daerah Tingkat I, PPI membuat Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPI serta para saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir.

PRESIDEN

(6) PPI wajib memberikan satu lembar Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi

Hasil Penghitungan Suara tingkat nasional kepada saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dan kepada KPU.

Keberatan yang diajukan oleh saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum terhadap jalannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (4), Pasal 59 ayat (4), Pasal 60 ayat (4), Pasal

61 ayat (4), dan Pasal 62 ayat (4) tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilihan Umum.

Format Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS serta Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, PPK, PPD II, PPD I, dan PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), dan Pasal 62 ayat (5) ditetapkan oleh KPU.

(1) Berdasarkan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara yang

disampaikan oleh PPI, KPU menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum di seluruh Indonesia.

(2) Penetapan keseluruhan hasil Penghitungan Suara yang dimaksud ayat (1)

dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota KPU.

(3) Format Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara

yang dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

(1) Penetapan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD II dilakukan

oleh PPD II.

(2) Penetapan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD I dilakukan

oleh PPD I.

(3) Penetapan hasil penghitungan suara untuk anggota DPR dilakukan oleh

PPI.

(4) Penetapan keseluruhan hasil penghitungan suara untuk DPR, DPRD I, dan

PRESIDEN

DPRD II secara Nasional dilakukan oleh KPU.

(1) Penghitungan suara untuk menentukan perolehan jumlah kursi Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD II, didasarkan atas seluruh hasil suara yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II.

(2) Sisa suara untuk penetapan Anggota DPR habis dihitung di tingkat I untuk

pembagi sisa kursi.

(3) Penentuan calon terpilih atas kursi sisa tersebut, merupakan wewenang

Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.

(1) Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR

Pusat dilakukan oleh :

• PPD II untuk Anggota DPRD II;

• PPD I untuk Anggota DPRD I;

• PPI untuk Anggota DPR.

(2) Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR

sebagaimana dimaksud ayat (1) jadwal waktunya ditentukan lebih lanjut oleh KPU.

(1) Pemberitahuan kepada calon terpilih Anggota DPRD II, DPRD I, dan

DPR dilakukan oleh :

• PPD II untuk Calon Anggota DPRD II terpilih;

• PPD I untuk Calon Anggota DPRD I terpilih;

• PPI untuk Calon Anggota DPR terpilih.

(2) Pemberitahuan kepada calon Anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR

terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1), jadwal waktunya ditentukan lebih lanjut oleh KPU.

PRESIDEN

(1) Barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar

mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Barang siapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu

aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam Pemilihan Umum, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Barang siapa dengan sengaja dan mengetahui bahwa sesuatu surat

dimaksud ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(1) Barang siapa dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau menggangu

jalannya Pemilihan Umum yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut

Undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dengan bebas dan tidak terganggu jalannya kegiatan Pemilihan Umum dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut

Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

(4) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut

Undang-undang ini melakukan tipu muslihat yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau yang menyebabkan partai tertentu mendapatkan tambahan suara, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(5) Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam Pemilihan Umum menurut

Undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1)

huruf f dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(7) Barang siapa memberikan suaranya lebih dari yang ditetapkan dalam

Undang-undang ini dalam satu Pemilihan Umum, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(8) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut

Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang

PRESIDEN

menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain dari yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(9) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada

seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pekerja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(10) Seorang penyelenggara Pemilihan Umum yang melalaikan kewajibannya

dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

(11) Barang siapa memberikan sumbangan dana kampanye melebihi batas yang

ditentukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan Pasal 73 ayat

(1) sampai dengan ayat (9) adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (10) dan ayat

(11) adalah pelangaran.

Dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) dan ayat (3), surat-surat yang dipergunakan dalam tindak pidana itu, beserta benda-benda dan barang yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan, juga kalau surat-surat, benda-benda atau barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.

Apabila di suatu tempat di dalam suatu daerah pemilihan sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan, atau hal-hal lain yang menghambat dalam pemungutan suara, yang mengakibatkan terganggunya penghitungan suara PPD I/PPD II yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan jadwal waktu yang ditetapkan, yang dikuatkan oleh Panitia Pengawas dan Pemerintah Daerah setempat, dapat mengadakan pemungutan suara ulangan di tempat yang bersangkutan.

Apabila di suatu tempat di dalam suatu daerah pemilihan pada waktu yang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan Pemilihan Umum atau penyelenggaraannya terhenti disebabkan oleh keadaan yang memaksa, maka sesudah keadaan memungkinkan, segera diadakan Pemilihan Umum susulan

PRESIDEN

atau Pemilihan Umum ulangan di tempat yang sama dengan memperhatikan ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan pelaksanaan Pemilihan Umum susulan atau Pemilihan Umum ulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.

(1) Sebelum KPU terbentuk, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, melaksanakan tugas KPU sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b dan Pasal 39 ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Undang-undang ini diundangkan.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) KPU harus sudah

dibentuk dan segala hak dan kewajiban LPU menjadi tanggung jawab KPU.

(1) Untuk Pemilihan Umum tahun 1999, Organisasi Peserta Pemilihan Umum

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1997 dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang ini.

(2) Organisasi Peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan

Umum tahun 1997 sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap harus mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 1999.

Khusus pengisian Anggota MPR hasil Pemilihan Umum tahun 1999 dari Utusan Golongan diatur sebagai berikut :

• KPU menetapkan jenis dan jumlah wakil masing-masing golongan;
• Utusan golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diusulkan oleh golongan masing-masing kepada KPU untuk ditetapkan, dan selanjutnya diresmikan secara administratif oleh Presiden sebagai Kepala Negara;
• Tata cara penetapan Anggota MPR dari Utusan Golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatur lebih lanjut oleh KPU.

Untuk Pemilihan Umum tahun 1999, syarat Partai Politik untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan menjadi :

PRESIDEN

• memiliki pengurus di 1/3 (sepertiga) jumlah propinsi di Indonesia;
• memiliki pengurus di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya di propinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Masa kerja KPU untuk Pemilihan Umum 1999 berakhir 1 tahun sebelum Pemilihan Umum 2004.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur di dalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai kebutuhan.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163), dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Pebruari 1999

INDONESIA

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Pebruari 1999

ttd.

PRESIDEN