Pasal 62

(1) PPI setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil

Penghitungan Suara PPD I seluruh Indonesia, segera mengadakan Penghitungan suara untuk Tingkat Nasional dan dihadiri oleh saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serta dapat dihadiri oleh masyarakat.

(2) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus membawa surat

mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat dan menyerahkan kepada Ketua PPI.

(3) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan masyarakat

melalui saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPI, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi utusan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, PPI seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan tabulasi hasil penghitungan suara di semua

Propinsi Daerah Tingkat I, PPI membuat Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPI serta para saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir.

PRESIDEN

(6) PPI wajib memberikan satu lembar Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi

Hasil Penghitungan Suara tingkat nasional kepada saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dan kepada KPU.