PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelanggara yang independen dan non-partisan;

• bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai penyelenggara pemilihan umum, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 sehingga perlu diadakan perubahan;
• bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan … Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG

PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

(2) Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi

pemilihan Umum yang independen dan non-partisan.”

1. Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) diubah dan ditambah ayat (3a), (3b), (3c) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

(1) Keanggotaan KPU terdiri atas sebelas orang.

(2) Setiap Anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.

(3) Calon Anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi yang berwenang di bidang politik dalam negeri. (3a) Yang dapat dicalonkan sebagai Anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

• sehat jasmani dan rohani;
• berhak memilih dan dipilih;
• mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan;
• mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
• memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu, dan kemampuan kepemimpinan;
• tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
• tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan Pegawai Negeri.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3b) Anggota … (3b) Anggota KPU yang sudah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dengan Keputusan Presiden. (3c) Sebelum menjalankan tugas, Anggota KPU mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden.”

1. Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 83

Masa kerja KPU untuk Pemilihan Umum 1999 berakhir pada tanggal diundangkannya undang-undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundankan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK IDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 71

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG PEMILIHAN UMUM

I. UMUM

Untuk melaksanakan pinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, ditetapkan bahwa agar penyelenggaraan pemilihan umum lebih berkualitas, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab, maka penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu badan yang independen dan nonpartisan. Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelanggara pemilihan umum yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik peserta pemilihan umum dan wakil pemerintah. Ketentuan mengenai keanggotaan Komisi Pemilihan Umum ini tidak sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor IV/MPR/1999 sehingga Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum perlu diubah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Pasal 8

Ayat (2) Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan artinya Komisi Pemilihan Umum yang bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Presiden.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pasal 9 …

2. Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Jumlah calon KPU yang diusulkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya dua puluh dua orang.

Ayat (3a) Cukup jelas

Ayat (3b) Cukup jelas

Ayat (3c) Presiden dalam hal ini adalah Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam hal Presiden berhalangan, Presiden dapat menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan ayat ini. Pengucapan sumpah/janji anggota KPU dilakukan menurut agamanya masing-masing.

1. Pasal 83 Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3959