PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara pemilihan umum yang independen dan non-partisan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota.
- Anggota DPRD adalah anggota DPRD Propinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Calon adalah calon yang diusulkan untuk mengisi keanggotaan DPRD.
- Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1999.
- Pimpinan Parpol di Daerah adalah Pengurus Parpol di Daerah, yaitu Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD, DPW dan DPC atau sebutan lain yang sejenis di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Panitia Pengisian Keanggotaan DPRD yang selanjutnya disebut PPK DPRD adalah Panitia yang menyelenggarakan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Daftar Calon Tambahan adalah daftar nama-nama calon anggota DPRD yang diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagai tambahan pada DCT Pemilihan Umum 1999.
- Daftar Calon Sementara baru yang selanjutnya disebut DCSB adalah daftar nama-nama calon yang disusun oleh PPK DPRD berdasarkan nama-nama calon DPRD yang tercantum dalam DCT Pemilihan Umum 1999 dan atau ditambah calon tambahan yang diajukan oleh Pimpinan Parpol.
- Daftar Calon Tetap Baru yang selanjutnya disebut DCTB adalah daftar calon tetap anggota DPRD yang ditetapkan oleh PPK DPRD dari DCSB yang telah lulus seleksi.
- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TNI/POLRI.
- Propinsi dan Kabupaten induk adalah Propinsi dan Kabupaten yang belum dimekarkan sebelum berlangsungnya Pemilihan Umum 1999.
- Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk adalah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.
- Panitia Pengawas adalah Panitia yang mengawasi pelaksanaan pengisian keanggotaan DPRD.
- Independen dan non-partisan adalah bebas, mandiri dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik dan/atau Pemerintah.
PRESIDEN
Pasal 2
Keanggotaan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah yang baru dibentuk terdiri dari:
- anggota yang dengan sendirinya pindah dari DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- anggota berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Parpol hasil Pemilihan Umum 1999;
- anggota yang diangkat dari TNI/POLRI.
Pasal 3
(1) Jumlah kursi anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
baru dibentuk ditetapkan berdasarkan perimbangan jumlah penduduk di Daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah kursi anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
baru dibentuk, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
(3) Jumlah kursi anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
berasal dari primbangan hasil perolehan suara Parpol ditetapkan sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(4) Jumlah kursi anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
diangkat dari TNI/POLRI ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Bagian Pertama Pengisian Keanggotaan
Pasal 4
(1) Pengisian calon anggota DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang
baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah komposisi kursi yang pindah dari DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota induk serta perimbangan jumlah kursi yang belum terbagi.
(2) Jumlah kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diisi
berdasarkan perimbangan perolehan suara Parpol hasil Pemilihan Umum 1999.
(3) Pengisian kursi anggota DPRD yang belum terbagi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan Parpol di Propinsi atau Kabupaten/Kota yang baru dibentuk kepada PPK DPRD.
PRESIDEN
(4) Apabila di Propinsi dan di Kabupaten/Kota yang baru dibentuk belum
terdapat kepengurusan Parpol, pengisian keanggotaan DPRD diusulkan oleh Pimpinan Parpol di Propinsi dan di Kabupaten/Kota induk.
(5) Pengisian calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
diangkat dari TNI/POLRI, diusulkan oleh Panglima TNI atau Pejabat yang ditunjuk kepada PPK DPRD.
Pasal 5
(1) Pengisian calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten induk
dilakukan melalui Penggantian Antar Waktu anggota DPRD, dengan tetap menurut jumlah dan komposisi perolehan kursi anggota Parpol sebelum dipindahkan.
(2) Pengisian calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh Pimpinan Parpol dari DCT DPRD Propinsi yang mewakili Kabupaten/Kota dan DCT DPRD Kabupaten/Kota yang mewakili Kecamatan berdasarkan perolehan suara terbanyak yang diperoleh Parpol yang bersangkutan dengan ketentuan mengutamakan Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang belum terwakili secara proporsional.
(3) Pengisian calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten yang
diangkat dari TNI/POLRI, diusulkan oleh Panglima TNI atau Pejabat yang ditunjuk kepada PPK DPRD.
Pasal 6
(1) Calon yang diusulkan oleh Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 5, diambil dari DCT DPRD I/II Pemilihan Umum 1999 di Propinsi atau Kabupaten induk yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol yang bersangkutan.
(2) Apabila DCT pada Pemilihan Umum 1999 tidak mencukupi, Pimpinan
Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mengusulkan calon tambahan yang berasal dari Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan dari Kabupaten/Kota tersebut.
(3) Jumlah calon yang diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat (2), sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing Parpol untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota.
(4) Nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh
Pimpinan Parpol.
Bagian Kedua Persyaratan Calon
Pasal 7
(1) Calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
PRESIDEN
- Dapat berbahasa Indonesia dan cakap membaca dan menulis serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang sederajat serta berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan;
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- Terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum 1999.
(2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diperlukan
kelengkapan persyaratan lainnya, yaitu:
- Pernyataan tentang Daftar Kekayaan Pribadi;
- Bertempat tinggal di Daerah Propinsi bagi calon anggota DPRD Propinsi dan di Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Pernyataan tentang tidak akan merangkap jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8
(1) Pemenuhan syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagi
calon yang dipilih dari Parpol dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan mengenai diri calon sebagai berikut:
- Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- Surat Keterangan Syarat-syarat Calon yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- Surat Pernyataan Daftar Kekayaan Pribadi Calon yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- Daftar Riwayat Hidup Calon yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- Surat Keterangan Nyata-nyata Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya yang dibuat oleh dokter umum/dokter ahli penyakit jiwa dalam bentuk Surat Keterangan Kesehatan;
- Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon yang dibuat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
PRESIDEN
- Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- Pasphoto ukuran 4x6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar.
(2) Pemenuhan syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagi
calon yang diangkat dari TNI/POLRI dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari ABRI.
Bagian Pertama Panitia Pelaksana
Pasal 10
KPU membentuk PPK DPRD pada masing-masing Ibukota Propinsi/ Kabupaten/Kota yang baru dibentuk untuk melaksanakan pengisian keanggotaan DPRD.
Pasal 11
(1) PPK DPRD terdiri dari tokoh masyarakat yang independen dan non partisan
yang bertempat tinggal di masing-masing Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(2) Calon anggota PPK DPRD ditetapkan menjadi anggota PPK DPRD oleh
KPU.
(3) Sebelum menjalankan tugasnya anggota PPK DPRD mengucapkan
sumpah/janji dihadapan Pejabat yang berwenang.
Pasal 12
Anggoya PPK DPRD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Warga Negara Republik Indonesia;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berhak memilih dan dipilih;
- Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan;
- Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu dan kemampuan kepemimpinan;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- Tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan Pegawai Negeri.
Pasal 13
PRESIDEN
Masa kerja PPK DPRD berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah anggota DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 14
PPK DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 3 (tiga) orang anggota.
Bagian Ketiga Tugas Panitia
Pasal 15
PPK DPRD bertugas:
- Menetapkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing Parpol di DPRD Propinsi yang baru dibentuk berdasarkan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh PPD I pada Pemilihan Umum 1999 untuk kabupaten-kabupaten di Propinsi yang baru dibentuk;
- Menetapkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing Parpol di DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk berdasarkan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh PPD II pada Pemilihan Umum 1999 untuk Kecamatan-kecamatan di Kabupaten/Kota yang baru dibentuk;
- Menetapkan bilangan pembagi pemilihan berdasarkan jumlah suara yang sah dibagi jumlah kursi yang dipilih;
- Menyusun, menetapkan dan mengumumkan DCSB;
- Menampung dan menindaklanjuti keberatan masyarakat terhadap DCSB;
- Menyusun, menetapkan dan mengumumkan DCTB;
- Menetapkan dan menyampaikan nama calon terpilih.
Pasal 16
(1) PPK DPRD setelah menerima pengajuan calon yang disampaikan oleh
Pimpinan Parpol yang nama-namanya diambil dari DCT Pemilihan Umum 1999 maupun nama calon baru, menyusun, menetapkan dan mengumumkan DCSB untuk Daerah yang bersangkutan.
(2) Penetapan DCSB dilakukan dalam rapat PPK DPRD yang dihadiri Panitia
Pengawas dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota PPK DRPD.
(3) DCSB yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan
kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diumumkan.
(4) Pengumuman DCSB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang dapat dilihat orang
banyak.
Pasal 17
(1) DCSB yang telah mendapat tanggapan masyarakat, diperiksa dan diverifikasi
oleh PPK DPRD.
(2) Apabila dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terdapat nama-nama calon yang
dipermasalahkan oleh masyarakat, dikonsultasikan dengan Pimpinan Parpol
PRESIDEN
yang mengajukan untuk memperoleh klarifikasi.
(3) Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghasilkan kesepakatan, penyelesaian akhir diserahkan kepada Panitia Pengawas.
(4) Keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.
Pasal 18
Hasil pemeriksaan dan verifikasi DCSB dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan dan penetapan DCSB.
Pasal 19
(1) Penyusunan DCTB anggota dari Parpol, sesuai dengan nama-nama yang
diterima dari Pimpinan Parpol di Daerah yang bersangkutan, yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol masing-masing dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan dan verifikasi DCSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2) Penetapan DCTB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dalam suatu rapat PPK DPRD yang dihadiri oleh Panitia
Pengawas dengan mencantumkan tanda tangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota PPK DPRD pada DCTB.
(3) Pengumuman DCTB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan ditempat umum atau tempat-tempat yang dapat dilihat orang
banyak.
Pasal 20
(1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota
dilakukan oleh PPK DPRD masing-masing dengan mengambil nama-nama yang terdapat dalam DCTB sesuai dengan nomor urut.
(2) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan oleh PPK DPRD Propinsi kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapat peresmian.
(3) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PPK DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur guna mendapat peresmian.
Bagian Keempat Sekretariat
Pasal 21
(1) Dalam melaksanakan tugasnya PPK DRPD dibantu oleh sebuah Sekretariat
yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
(2) Sekretariat PPK DPRD Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi yang
baru dibentuk.
(3) Sekretariat PPK DPRD Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota
Kabupaten/Kota yang baru dibentuk.
Pasal 22
PRESIDEN
(1) Kepala Sekretariat PPK DPRD Propinsi dijabat oleh Pejabat yang
berpengalaman dibidang administrasi Pemilihan Umum dan diangkat oleh Gubernur.
(2) Kepala Sekretariat PPK DPRD Kabupaten/Kota dijabat oleh Pejabat yang
berpengalaman dibidang administrasi Pemilihan Umum dan diangkat oleh Bupati/Walikota.
(3) Staf Sekretariat PPK DPRD Propinsi dan Kabupetan/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dari aparat Pemerintah terkait dengan jumlah anggota masing-masing Sekretariat sebanyak 12 (dua belas) orang.
Pasal 23
(1) Sekretariat PPK DPRD bertugas:
- memfasilitasi pelaksanaan tugas PPK DPRD;
- membantu PPK DPRD dalam melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi syarat calon anggota DPRD;
- menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat secara teknis operasional
bertanggungjawab kepada PPK DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Pejabat yang mengangkat.
Pasal 24
Dalam rangka mengawasi pelaksanaan pengisian keanggotaan DPRD, dibentuk Panitia Pengawas.
Pasal 25
(1) Panitia Pengawas pada tingkat Propinsi dibentuk oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Propinsi induk, beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Hakim pada Pengadilan Tinggi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur Masyarakat.
(2) Panitia Pengawas di Kabupaten/Kota dibentuk oleh Ketua Pengadilan
Negeri Kabupaten induk, beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri, unsur Perguruan Tinggi dan unsur Masyarakat.
Pasal 26
Susunan Organisasi dan tata kerja Panitia Pengawas ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.
PRESIDEN
Pasal 27
(1) Keanggotaan DPRD Propinsi induk dan DPRD Propinsi yang baru
dibentuk, diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
(2) Keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan Kabupaten/Kota yang baru
dibentuk, diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
PEMBIAYAAN
Pasal 28
Pembiayaan untuk pelaksanaan pengisian keanggotaan DPRD dibebankan pada anggaran KPU.
Pasal 29
(1) Pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam, ditentukan berdasarkan
perolehan suara Parpol peserta Pemilihan Umum 1999 yang dilaksanakan di Wilayah Kota Batam dan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Riau yang masuk dalam wilayah Kota Batam.
(2) Perolehan suara Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suara
Parpol yang diperoleh untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi Riau.
Pasal 30
(1) Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika
dan Kabupaten Paniai, ditentukan berdasarkan perolehan suara Parpol peserta Pemilihan Umum 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai.
(2) Perolehan suara Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suara
Parpol yang diperoleh untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi Irian Jaya.
Pasal 31
(1) Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simeuleu, ditentukan berdasarkan
peroleh suara Parpol peserta Pemilihan Umum 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten Simeuleu.
(2) Perolehan suara Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suara
Parpol yang diperoleh untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
Pasal 32
Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bireuen, ditentukan berdasarkan komposisi perolehan suara anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada Pemilihan Umum 1999.
Pasal 33
PRESIDEN
(1) Dalam hal DCT Pemilihan Umum 1999 pada Propinsi atau Kabupaten/Kota
induk tidak mencukupi, dibentuk PPK DPRD dan Sekretariat PPK DPRD.
(2) Pembentukan PPK DPRD dan Sekretariat PPK DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan pembentukan PPK DRPD dan Sekretariat PPK DPRD pada Propinsi atau Kabupaten/Kota yang baru dibentuk.
Pasal 34
Apabila terdapat 2 (dua) versi atau lebih pengajuan calon anggota DPRD dari Parpol, yang dianggap sah adalah pengajuan dari Pengurus Parpol yang diakui oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 35
(1) Sebelum KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terbentuk,
penyelenggaraan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi/ Kabupaten/Kota induk dan yang baru dibentuk, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.
(2) Pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 36
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa dengan ditiadakannya Pemilihan Umum Lokal bagi Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk, maka perlu diatur mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Presiden;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Baggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3967);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sorangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 122).