PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

• Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
• Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

PRESIDEN

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
• Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
• Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.
• Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
• Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.
• Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
• Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
• Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
• Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
• Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

PRESIDEN

• Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
• Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

(1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah

Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.

(2) Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi.

Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua batas mil laut

yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun

Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

(2) Daerah-daerah sebagaimana pada ayat (1) masing-masing berdiri

sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

PRESIDEN

(1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi,

potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daeerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

(2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang.

(3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu

Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah

dapat dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain.

(2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah.

(3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran

Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Undang-undang.

(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,

PRESIDEN

pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

(1) Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam

rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

(2) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur

dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

(1) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

(2) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga

kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

(3) Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

(1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di

wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, meliputi :

• eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;

• pengaturan kepentingan administratif;

• pengaturan tata ruang;

• penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan

PRESIDEN

• bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua

kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

(2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu

dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah.

(2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN

Bab Kesatu Umum

(1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan

Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.

(2) Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat

Daerah lainnya.

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-undang.

(1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan

wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan

menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

(1) Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan

panitia-panitia.

(3) DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat

kelengkapan DPRD.

(4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

PRESIDEN

• memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
• memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
• mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;
• bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
• bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
• melaksanakan pengawasan terhadap :

1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
2. pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah.

• memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; dan
• menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

(1) DPRD mempunyai hak :

• meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
• meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
• mengadakan penyelidikan;
• mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
• mengajukan pernyataan pendapat;
• mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
• menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan
• menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPRD.

PRESIDEN

(1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat

negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.

(2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang

menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

(3) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

(1) Anggota DPRD mempunyai hak :

• pengajuan pertanyaan;
• protokoler; dan
• keuangan/administrasi.

(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPRD.

DPRD mempunyai kewajiban :

• mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
• membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
• meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan
• memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

PRESIDEN

(1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam

kali dalam setahun.

(2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan

sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima.

(3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD.

(4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

• pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;

• pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

• pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

• penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi;

• utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;

• Badan Usaha Milik Daerah;

• penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;

• persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; dan

• kebijakan tata ruang.

PRESIDEN

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan ada yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku Kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan

atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Propinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

(2) Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak

pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

Bagian Ketiga Sekretariat DPRD

(1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas

dan kewenangannya.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang

diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD.

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

(4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas

membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

(5) Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan

DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Kepala Daerah

PRESIDEN

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

(1) Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya

adalah juga sebagai wakil Pemerintah.

(2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah,

Gubernur bertanggungjawab kepada DPRD Propinsi.

(3) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah.

(1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.

(2) Kepala Daerah Kota disebut Walikota.

(3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah,

Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

PRESIDEN

• setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
• tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
• berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
• berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
• sehat jasmani dan rohani;
• nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
• tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri;
• mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
• menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
• bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

(1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.

(2) Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan

oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

(3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.

(4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua

dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia

Pemilihan, tetapi bukan anggota.

(1) Panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3),

bertugas :

• melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakat calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33;

PRESIDEN

• melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan
• menjadi penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan.

(2) Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala

Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.

(1) Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon

sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.

(2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan

bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.

(3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan

pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi

memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.

(2) Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk

menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai Kepala Daerah.

(3) Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal

calon.

(4) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian

atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu pasang di antaranya oleh DPRD.

(1) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah

ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.

(2) Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon

Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD

PRESIDEN

ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

(1) Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.

(2) Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum

dicapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan

secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(2) Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu

pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4).

(3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang

memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

(1) Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk

untuk bertindak atas nama Presiden.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucapkan

sumpah/janji.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

PRESIDEN

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala

Daerah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima Kewajiban Kepala Daerah

Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

• mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
• memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
• menghormati kedaulatan rakyat;
• menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
• meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
• memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
• mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

(1) Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

(2) Dalam menjalankan tugas kewajibannya, kepala Daerah

bertanggungjawab kepada DPRD.

(3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden.

PRESIDEN

(1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada

DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

(2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada

DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari.

(2) Kepala Daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan

pertanggungjawabannya menyampaikannya kembali kepada DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk

kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.

(4) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh

Pemerintah.

Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

Bagian Keenam Larangan bagi Kepala Daerah

Kepala Daerah dilarang :

• turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik

PRESIDEN

Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apapun juga;

• membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga dan golongan masyarakat lain;
• melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan;
• menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
• menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Kepala Daerah

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena :

• meninggal dunia;
• mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
• berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
• tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
• melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
• melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan
• mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.

(1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden.

(2) Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

PRESIDEN

dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan

lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.

(2) Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuatan yang

dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, tanpa persetujuan DPRD.

(3) Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak

terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatannya.

(1) DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala

Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.

(2) Dengan adanya perberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Daerah mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggungjawaban tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.

(3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala

Daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.

PRESIDEN

Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedelapan Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan setelah

adanya persetujuan tertulis dari Presiden.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

• tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
• dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang dincam dengan hukuman mati.

(3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan hal itu harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya dalam 2 kali 24 jam.

Bagian Kesembilan Wakil Kepala Daerah

(1) Di setiap Daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah.

(2) Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang

ditunjuk, bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah

mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan

PRESIDEN

mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal

41, Pasal 43, kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil Kepala Daerah.

(6) Wakil Kepala Daerah Propinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil

Kepala Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kota disebut Wakil Walikota.

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

• membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya;
• mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah; dan
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

(3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala

Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

(1) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah

diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.

(2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil

Kepala Daerah tidak diisi.

(3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap,

Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu.

(4) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap,

DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.

Bagian Kesepuluh Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

PRESIDEN

Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas Perangkat Daerah

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan

pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris

Wilayah Administrasi.

(4) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat

oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(5) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam

menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.

(6) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(7) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya,

tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh

Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui

PRESIDEN

Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Propinsi.

(1) Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang

Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh instansi vertikal.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, formasi dan tata laksananya,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah

Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

(2) Kepala Kecamatan disebut Camat.

(3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan

dari Bupati/Walikota.

(5) Camat bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota.

(6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh

Kepala Kelurahan.

(2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.

PRESIDEN

(3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.

(4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan

dari Camat.

(5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

(6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan

biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

(2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling

lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan

PRESIDEN

perundang-undangan.

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan

perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(1) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat

mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai

kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan

Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang

diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Daerah

PRESIDEN

dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Wilayah Propinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari

dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

• pendapatan asli Daerah, yaitu :

1. hasil pajak Daerah;
2. hasil retribusi Daerah;
3. hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

• dana perimbangan;
• pinjaman Daerah; dan
• lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

PRESIDEN

(1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri

atas :

• bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
• dana alokasi umum; dan
• dana alokasi khusus.

(2) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima langsung oleh Daerah penghasil.

(3) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh Daerah penghasil dari Daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Undang-undang.

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam

negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD.

(2) Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan

dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar

negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara peminjaman, sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), ditetapkan oleh Pemerintah.

PRESIDEN

(1) Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintah memberi

intensif fiskal dan nonfiskal tertentu.

(2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

(1) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan

umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

(2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan

keputusan tentang :

• penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
• persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; dan
• tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah

PRESIDEN

berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(4) Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Propinsi untuk diketahui.

(6) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah yang

diatur dengan keputusan bersama.

(2) Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antar Daerah.

(3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur

dengan keputusan bersama.

(4) Keputusan bersama dan/atau kerjasama, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.

(1) Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan

dengan lembaga/badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Pemerintah.

PRESIDEN

(1) Perselisihan antar Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara

musyawarah.

(2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar Daerah, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu ditetapkan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas :

• Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;
• Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan
• Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

(1) Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya

berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan.

(2) Di Kawasan Perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi

Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan

hal-hal lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan,

Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak

PRESIDEN

swasta.

(2) Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan.

(3) Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan.

DESA

Bagian Pertama Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa

(1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan

memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

(2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

(1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dan perangkat Desa.

(2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang

memenuhi syarat.

(3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan

PRESIDEN

suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

• tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

• berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;

• berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

• sehat jasmani dan rohani;

• nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

• berkelakuan baik, jujur, dan adil;

• tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

• tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

• mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;

• bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan

• memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan

sumpah/janji.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

PRESIDEN

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa mencakup :

• kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
• kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
• Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

• memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
• membina kehidupan masyarakat Desa;
• membina perekonomian Desa;
• memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
• mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
• mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa :

• bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan

PRESIDEN

• menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(1) Kepala Desa berhenti karena :

• meninggal dunia;
• mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
• tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
• berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
• melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

(2) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

Bagian Ketiga Badan Perwakilan Desa

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk

Desa yang memenuhi persyaratan.

(2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.

(3) Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan

Peraturan Desa.

(4) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa.

PRESIDEN

Bagian Keempat Lembaga Lain

Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima Keuangan Desa

(1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

• pendapatan asli Desa yang meliputi :

1. hasil usaha Desa;
2. hasil kekayaan Desa;
3. hasil swadaya dan partisipasi;
4. hasil gotong royong; dan
5. lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah.

• bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

• bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
• sumbangan dari pihak ketiga; dan
• pinjaman Desa.

(2) Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

(4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ditetapkan oleh Bupati.

(5) Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa

ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

PRESIDEN

Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kerja Sama Antar-Desa

(1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan

Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.

(2) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.

(2) Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adat istiadat Desa.

(1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi

penyelenggaraan Otonomi Daerah.

(2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PRESIDEN

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

(1) Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.

(4) Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

(1) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan

pertimbangan kepada Presiden mengenai :

• pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Desa;
• perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; dan
• kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk

PRESIDEN

melaksanakan kewenangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam

Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah, dan wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD.

(3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan karena jabatannya

adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

(4) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengadakan rapat

sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.

(5) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggungjawab kepada

Presiden.

(6) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang.

(1) Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat diberikan otonomi

PRESIDEN

khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Undang-undang.

(1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di kawasan otoritas yang terletak di Daerah Otonomi, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.

(2) Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum

serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah.

(2) Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan

kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebutan Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Propinsi Kabupaten, dan Kota.

Keistimewaan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini.

Kewenangan Daerah, baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan Daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar

PRESIDEN

Peraturan Pemerintah dan/atau dasar peraturan perundang-undangan lainnya, penyelenggaraannya disesuaikan dengan Pasal 9, Pasal 10, dan

Pasal 11 undang-undang ini.

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas dan ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan adalah tetap.

(1) Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya,

Kabupaten Mimika, Kabupaten Simuelue, dan semua Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.

(2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya

undang-undang ini, Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU ini.

(3) Kotamadya, Kabupaten dan Kota Administratif, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom.

(1) Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada saat mulai

berlakunya undang-undang ini tetap sebagai, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf m, huruf n, dan huruf o undang-undang ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya

Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n undang-undang ini.

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan

PRESIDEN

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Bupati, Walikotamadya, Walikota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa beserta perangkatnya yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.

(1) Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Lembaga Pembantu

Gubernur, Pembantu Bupati, Pembantu Walikotamadya, dan Badan Pertimbangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dihapus.

(2) Instansi vertikal di Daerah selain yang menangani bidang-bidang

luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi perangkat Daerah.

(3) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah.

(1) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal

daripada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.

(2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat

dari pada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah.

Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

PRESIDEN

• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini

sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

(2) Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif

selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999

NEGARA

ttd.

PRESIDEN