Peraturan Menteri Nomor p-1-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.

2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.

3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.

4. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.

5. Sumberdaya genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.

6. Areal konservasi sumberdaya genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan sumberdaya genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.

7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

8. Badan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

12. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

13. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

14. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

15. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

Pengaturan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan untuk: a. menjamin kelestarian sumberdaya genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya; dan b. menjamin tersedianya benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik.

Pengaturan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi: a. pembangunan sumberdaya genetik; b. pemuliaan tanaman hutan; c. pengadaan benih, pengedaran benih dan bibit; d. sertifikasi; dan e. pembinaan.

Pembangunan sumberdaya genetik dilakukan untuk melindungi sumberdaya genetik, mempertahankan keragaman genetik, dan menjamin ketersediaan materi genetik.

Pembangunan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

a. penetapan jenis prioritas; b. pengamatan variasi genetik; dan c. konservasi sumberdaya genetik.

(1) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk MENETAPKAN jenis tanaman yang perlu dikembangkan ketersediaan dan pemanfaatannya. (2) Penetapan jenis prioritas disusun berdasarkan: a. nilai produksi; b. lingkup kegunaan; c. potensi pasar; d. pilihan pengguna; dan/atau e. status kelangkaan. (3) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk menentukan luas variasi genetik dari suatu populasi. (2) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis: a. zona gen-ekologis atau zona ekologis; b. uji lapangan; atau c. marka genetik. (3) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

(4) Hasil pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan lebih lanjut dalam konservasi sumberdaya genetik.

(1) Konservasi sumberdaya genetik dilakukan secara in-situ dan ex-situ di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. (2) Konservasi sumberdaya genetik secara in-situ dilaksanakan di lokasi tempat tumbuhnya melalui pemeliharaan areal konservasi sumberdaya genetik. (3) Konservasi sumberdaya genetik secara ex-situ dapat dilaksanakan melalui: a. pembangunan areal konservasi sumberdaya genetik; atau b. pembangunan bank benih, bank tepung sari, atau bank kultur jaringan.

(1) Konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan oleh: a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. b. perorangan; atau c. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi). (2) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan wajib melaksanakan konservasi sumberdaya genetik di wilayah kerjanya.

(1) Lokasi areal konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf a yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri sebagai areal konservasi sumberdaya genetik. (2) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Gubernur.

(3) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: a. deskripsi jenis sumberdaya genetik prioritas yang akan dikonservasi; b. deskripsi calon lokasi areal konservasi sumberdaya genetik; dan c. rencana pembangunan areal konservasi sumberdaya genetik. (4) Pertimbangan teknis dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kelayakan teknis yang meliputi: a. jenis sumberdaya genetik prioritas yang akan dikonservasi berdasarkan nilai sosial ekonomi atau zona ekologis; b. distribusi geografis dan jumlah populasi yang perlu dikonservasi; dan c. tingkat kepadatan populasi dari jenis prioritas sumberdaya genetik yang akan dikonservasi. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan lokasi areal konservasi sumberdaya genetik diatur oleh Direktur Jenderal.

Lokasi areal konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf a yang diselenggarakan oleh perorangan dan badan usaha wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal, dengan dilengkapi: a. jenis sumberdaya genetik yang dikonservasi; dan b. deskripsi lokasi areal konservasi sumberdaya genetik.

Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan areal konservasi sumberdaya genetik.

Pemuliaan tanaman hutan dilaksanakan untuk mempertahankan kemurnian jenis yang sudah ada dan/atau memperoleh sifat-sifat unggul tanaman hutan guna peningkatan produksi dan kualitas hasil.

Pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh: a. perorangan; b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi); atau c. perguruan tinggi.

(1) Benih atau varietas baru hasil pemuliaan yang dinyatakan sebagai benih unggul atau varietas unggul harus melalui uji adaptasi atau uji observasi. (2) Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Pelaksana pemuliaan melaporkan proses dan hasil dari uji adaptasi, atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.

(1) Benih unggul atau varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan pelepasan oleh Menteri. (2) Pelepasan benih unggul atau varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut. (3) Pelepasan benih unggul atau varietas unggul tanaman hutan dilakukan atas permohonan pelaksana pemuliaan. (4) Tata cara pelepasan benih unggul atau varietas unggul tanaman hutan adalah sebagai berikut: a. Pelaksana pemuliaan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan. b. Menteri membentuk tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur- unsur terkait.

c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri. d. Berdasarkan hasil penilaian, Menteri dapat menyetujui atau menolak benih unggul atau varietas unggul. e. Dalam hal Menteri menyetujui maka Menteri menerbitkan surat keputusan pelepasan benih unggul atau varietas unggul. f. Dalam hal Menteri menolak maka Menteri memberitahukan kepada pemohon.

(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan secara berkala terhadap benih unggul atau varietas unggul yang telah dilepas. (2) Direktur Jenderal melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih unggul atau varietas unggul yang berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

(1) Pengadaan benih dimaksudkan untuk menyediakan benih bermutu dalam jumlah yang cukup melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri. (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih. (3) Pengada benih dapat berupa: a. perorangan; atau b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).

(1) Pengadaan benih dari produksi dalam negeri berasal dari sumber benih yang dikelola oleh pengada benih. (2) Sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kualitas genetik dengan klasifikasi sebagai berikut: a. tegakan benih teridentifikasi; b. tegakan benih terseleksi; c. areal produksi benih; d. tegakan benih provenan; e. kebun benih semai; f. kebun benih klon; g. kebun benih pangkas. (3) Urutan kualitas genetik pada klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari yang terendah pada huruf a sampai dengan yang tertinggi pada huruf g. (4) Kelas sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g harus dinyatakan dengan sertifikat sumber benih. (5) Standar sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan standar sumber benih diatur oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, pengadaan benih dapat berasal dari pohon dan/atau tegakan di luar sumber benih.

(2) Menteri MENETAPKAN jenis tanaman tertentu yang benihnya harus diambil dari sumber benih bersertifikat.

(1) Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. (2) Sumber benih dalam Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional hanya untuk Tegakan Benih Teridentifikasi.

(1) Pengadaan benih melalui pemasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik INDONESIA dilakukan dengan syarat: a. kebutuhan benih di dalam negeri belum terpenuhi dari produksi dalam negeri atau belum dapat diproduksi di dalam negeri; b. untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan; atau c. untuk pemberian souvenir kenegaraan. (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan dan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Pemasukan benih dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Direktur Jenderal atau Kepala Badan.

(1) Permohonan izin harus mencantumkan tujuan pemasukan; jenis, kuantitas, dan kualitas benih; dan asal negara. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal dalam hal izin pemasukan untuk tujuan pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Kepala Badan dalam hal izin pemasukan untuk tujuan penelitian dan pengembangan, introduksi, dan pemberian souvenir kenegaraan. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan menyertakan keterangan dari institusi di negara asal benih tentang: a. asal-usul (certificate of origin); b. kualitas (certificate of quality); dan c. kesehatan (certificate of phytosanitary). (4) Keterangan tentang asal-usul, kualitas dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat asli pada saat pemasukan benih.

(1) Permohonan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diajukan pada setiap kali pemasukan benih. (2) Prosedur pemasukan benih dari luar negeri tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemasukan benih dari luar negeri diatur oleh Direktur Jenderal.

Pengedaran benih dan/atau bibit meliputi pengedaran di dalam negeri dan pengeluaran ke luar negeri.

(1) Pengedaran benih dan/atau bibit di dalam negeri dilaksanakan oleh pengedar benih dan/atau bibit. (2) Pengedar benih dan/atau bibit dapat berupa: a. perorangan; atau b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).

Pengedar benih dan/atau bibit wajib menjaga mutu benih dan/atau bibit yang diedarkan.

(1) Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dapat dikeluarkan dari Wilayah Republik INDONESIA adalah: a. benih dan/atau bibit tanaman bermutu yang berasal dari sumber benih yang telah bersertifikat dan telah berkembang di INDONESIA; b. benih dan/atau bibit yang bukan merupakan benih dan/atau bibit dengan mutu terbaik; dan/atau c. benih dan/atau bibit tanaman yang tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. (2) Pengeluaran benih dan/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan di dalam negeri telah dipenuhi.

(1) Pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal. (2) Permohonan izin diajukan kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas dan negara tujuan. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. keterangan asal-usul (certificate of origin) benih atau bibit dari Direktur Jenderal; b. sertifikat mutu benih atau bibit (certificate of quality) dari Dinas atau Balai; dan c. sertifikat kesehatan benih atau bibit (certificate of phytosanitary) dari Instansi Karantina Tumbuhan.

(4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila dibutuhkan oleh pihak pemohon dari luar wilayah Republik INDONESIA.

(1) Pedoman tentang prosedur pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar wilayah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini. (2) Pedoman tentang prosedur sertifikasi asal-usul benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang izin pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sertifikasi asal-usul benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

(1) Pengada benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar. (2) Penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota di mana terdapat pusat kegiatan utama dari pengada dan pengedar.

(1) Penetapan pengada benih terdaftar didasarkan pada kepemilikan sumber benih, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia. (2) Penetapan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar didasarkan pada kepemilikan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia. (3) Penetapan Perum Perhutani sebagai pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(4) Prosedur penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tercantum pada Lampiran 5 Peraturan ini. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar diatur oleh Direktur Jenderal.

Biaya kegiatan lapangan yang dilakukan dalam rangka penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar ditanggung oleh pemohon.

Tata usaha benih dan bibit tanaman hutan mengatur kewajiban semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tata usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit tanaman hutan.

Tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari: a. tata usaha benih; b. tata usaha bibit.

Pedoman tentang tata usaha benih dan/atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Peraturan ini.

(1) Untuk terjaminnya pelaksanaan tata usaha benih dan bibit perlu diselenggarakan pengawasan peredaran benih dan bibit. (2) Pengawasan peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman Hutan.

Pengawas benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memiliki tugas: a. melakukan pengawasan terhadap proses pengunduhan atau pengumpulan benih yang berada di wilayahnya; b. melakukan pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit yang diproduksi di wilayahnya dan/atau digunakan di wilayahnya; dan c. melaporkan hasil pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Balai.

(1) Pengawas benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) adalah pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat. (2) Pengawas benih tanaman hutan diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan rencana calon pengawas benih tanaman hutan kepada Balai. (2) Balai memberikan pertimbangan teknis terhadap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota mengangkat pengawas benih tanaman hutan.

(1) Pengawas benih tanaman hutan diberhentikan apabila: a. mengundurkan diri dari penugasan sebagai petugas pengawas benih; b. diberhentikan dari pegawai negeri sipil; c. pindah tugas ke Satuan Kerja Perangkat Daerah di luar bidang kehutanan atau instansi lainnya; atau d. melakukan pelanggaran.

(2) Pemberhentian pengawas benih tanaman hutan diberitahukan kepada Balai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas benih tanaman hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Sertifikasi sumber benih dilakukan untuk menjamin kebenaran klasifikasi sumber benih.

(1) Sertifikat sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, atau Balai. (2) Prosedur sertifikasi sumber benih adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Peraturan ini. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi sumber benih diatur oleh Direktur Jenderal.

Biaya kegiatan lapangan yang dilakukan dalam rangka sertifikasi sumber benih ditanggung oleh pemohon.

Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan: a. sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat; atau b. surat keterangan pengujian untuk benih dan/atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat.

(1) Sertifikat mutu benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan surat keterangan pengujian benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, atau Balai. (2) Prosedur sertifikasi mutu benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 dan Lampiran 9 Peraturan ini. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi mutu benih dan bibit diatur oleh Direktur Jenderal.

Biaya kegiatan lapangan yang dilakukan dalam rangka sertifikasi mutu benih dan mutu bibit ditanggung oleh pemohon.

(1) Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi Dinas yang melaksanakan sertifikasi harus memenuhi kriteria dan standar pelaksana sertifikasi. (2) Kriteria dan standar pelaksana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 10 Peraturan ini.

(1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan sertifikasi terhadap: a. sumber benih yang berada di wilayahnya; dan b. mutu benih dan/atau bibit yang diproduksi di wilayahnya. (2) Dinas Provinsi melakukan sertifikasi di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Kabupaten/Kota yang belum memiliki Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau tidak memilih urusan perbenihan tanaman hutan. (3) Balai melakukan sertifikasi di wilayah Provinsi terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau Kabupaten/Kota tidak memilih urusan perbenihan tanaman hutan.

(1) Setiap pemanfaatan jasa atau sarana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan dikenakan pungutan jasa perbenihan tanaman hutan. (2) Pungutan jasa perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap: a. penerbitan izin pemasukan benih dari luar negeri; b. penerbitan izin pengeluaran benih atau bibit ke luar negeri; c. penerbitan sertifikat asal-usul; d. penerbitan keputusan menjadi pengada benih atau pengedar benih atau bibit terdaftar; e. penerbitan sertifikat sumber benih; dan f. penerbitan sertifikat mutu benih atau mutu bibit.

(1) Semua penerimaan yang berasal dari pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetor ke Kas Negara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besarnya pungutan jasa perbenihan tanaman hutan diatur dengan peraturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan urusan perbenihan tanaman hutan, Menteri menyelenggarakan pembinaan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan menyelenggarakan:

a. pemberian bimbingan; b. supervisi; c. konsultasi; d. pemantauan dan evaluasi; dan e. pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

(1) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk tercapainya kemampuan dalam memahami, menerima dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan. (2) Dalam menyelenggarakan pemberian bimbingan, Direktur Jenderal menyelenggarakan penyuluhan dan penyebaran pedoman teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

(1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan untuk terwujudnya ketertiban dalam melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan. (2) Dalam menyelenggarakan supervisi, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atas kinerja pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan untuk membangun kesepakatan tentang kebijakan teknis yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan. (2) Dalam menyelenggarakan konsultasi, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan. (2) Dalam menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi, Direktur Jenderal melaksanakan pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria; ketertiban aparat dan lembaga dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan efektifitas norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka mencapai tujuan urusan perbenihan tanaman hutan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagian bahan untuk melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

(1) Pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan untuk menyediakan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyelegarakan urusan perbenihan tanaman hutan. (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya, Direktur Jenderal melaksanakan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan, dan menyediakan pedoman-pedoman teknis yang dibutuhkan.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pembinaan diatur oleh Direktur Jenderal.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.10/Menhut-II/2007 dianggap sah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2009

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA