Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang PEMBENIHAN TANAMAN

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.
2. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
3. Habitat tumbuhan adalah lingkungan tempat tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami.
4. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan atau varietas baru yang lebih baik.
5. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
6. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
7. Benih bina adalah benih dari varietas yang telah dilepas yang produksi dan peredarannya diawasi.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman.

Pasal 2…

Pengaturan Perbenihan tanaman bertujuan: a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan; b. Menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya.

(1) Plasma nutfah dikuasai oleh Negara, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2) Segala kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat memusnahkan atau membahayakan kelestarian plasma nutfah, dilarang.

Pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah dapat dilakukan di dalam dan atau di luar habitatnya.

(1) Pemerintah melakukan pencarian, pengumpulan, pemanfaatan, dan atau pelestarian plasma nutfah.

(2) Pencarian... (2) Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan oleh perorangan warga negara INDONESIA atau badan hukum INDONESIA berdasarkan izin Menteri. (3) Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya untuk keperluan pemuliaan tanaman. (4) Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat pula dilakukan dalam rangka kerjasama penelitian dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kegiatan pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah tumbuhan yang dilindungi harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri yang membidangi tumbuhan yang dilindungi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.

(1) Pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah di dalam atau di luar habitatnya harus dilakukan dengan menjaga kelestarian plasma nutfah dan lingkungan hidup. (2) Dalam melaksanakan kegiatan pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah harus didampingi oleh petugas yang ditunjuk Menteri. (3) Hasil pencarian dan atau pengumpulan plasma nutfah dilaporkan dan diserahkan sebagian kepada Menteri yang bertanggung jawab

di bidang perbenihan tanaman. (4) Untuk... (4) Untuk keperluan pelestarian plasma nutfah hasil pencarian dan atau pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah membentuk Bank Plasma Nutfah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan penyerahan serta Bank Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), diatur oleh Menteri.

Untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah, Menteri MENETAPKAN jenis tumbuhan yang populasinya terbatas.

(1) Pemerintah melaksanakan langkah-langkah pelestarian plasma nutfah yang populasinya terbatas, dan menggandakannya di berbagai tempat yang agroklimatnya sesuai. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

(1) Untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah, Pemerintah memberikan penandaan. (2) Setiap orang wajib menjaga dan mengamankan plasma nutfah yang telah diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ketentuan... (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penandaan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

(1) Untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah tertentu, Menteri dengan persetujuan

MENETAPKAN wilayah tertentu sebagai habitatnya. (2) Perubahan peruntukan wilayah habitat plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan PRESIDEN. (3) Perubahan peruntukan wilayah habitat plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat dilakukan, dalam hal tidak ada habitat pengganti yang sesuai bagi plasma nutfah tersebut. (4) Pihak yang berkepentingan dengan perubahan peruntukan wilayah habitat plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus menyediakan wilayah habitat yang sesuai dan memindahkan plasma nutfah ke wilayah dimaksud di bawah pengawasan Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pemindahan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diatur oleh Menteri.

(1) Pelestarian plasma nutfah di luar habitatnya dilakukan dalam bentuk kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan. (2) Kebun... (2) Kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan, badan hukum atau Pemerintah. (3) Kebun Koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah yang diselenggarakan oleh perorangan dan atau badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri. (4) Apabila Kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah yang diselenggarakan perorangan atau badan hukum akan diubah peruntukannya, harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat enam bulan sebelumnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), diatur oleh Menteri.

(1) Untuk keperluan pemuliaan tanaman, Pemerintah dapat memanfaatkan plasma nutfah yang ada pada kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan milik perorangan atau badan hukum dengan memberikan imbalan yang wajar. (2) Apabila dalam kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan milik perorangan atau badan hukum terdapat plasma nutfah yang populasi tumbuhannya terbatas, Pemerintah dapat memanfaatkannya untuk kepentingan penggandaan tanpa memberikan imbalan.

Pasal 13…

(1) Kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan oleh Menteri. (2) Perubahan peruntukan kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri. (3) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10, Menteri dapat MENETAPKAN kebun koleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai wilayah habitat plasma nutfah.

(1) Pengeluaran plasama nutfah dari wilayah negara Republik INDONESIA hanya untuk keperluan penelitian dalam rangka pemuliaan tanaman dan dilakukan secara tukar menukar plasma nutfah. (2) Menteri MENETAPKAN jenis tanaman yang plasma nutfahnya dapat dikeluarkan dari wilayah negara Republik INDONESIA. (3) Pengeluaran plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran dan tukar menukar plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Mentri.

BAB III…

(1) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk dan hanya dilakukan apabila benih atau materi induk tersebut belum ada di wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Introduksi benih atau materi induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, perorangan atau badan hukum. (3) Pihak yang melakukan introduksi benih atau materi induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan dan menyerahkan sebagian hasil introduksi kepada Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur oleh Menteri.

(1) Introduksi benih atau materi induk dari luar negeri dilakukan dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan pemuliaan tanaman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

Pasal 17…

(1) Benih yang diintroduksi dari luar negeri harus dilengkapi dengan deskripsi varietas dari pemulia atau instansi yang berwenang di negara asal. (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai daya hasil, daya adaptasi, serta ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan.

(1) Varietas unggul berasal dari varietas baru atau varietas lokal yang mempunyai potensi tinggi. (2) Terhadap varietas baru maupun varietas lokal harus dilakukan uji adaptasi sebelum dinyatakan sebagai varietas unggul. (3) Uji adaptasi bagi tanaman Tahunan, dapat dilakukan dengan cara observasi. (4) Uji adaptasi atau observasi dilakukan oleh instansi Pemerintah yang ditunjuk atau penyelenggara pemuliaan berdasarkan

persyaratan yang ditetapkan. (5) Persyaratan... (5) Persyaratan uji adaptasi atau observasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), serta pengawasan penyelenggaraannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Terhadap hasil uji adaptasi atau observasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, harus dilakukan penilaian oleh para ahli yang ditunjuk Menteri. (2) Varietas baru atau varietas lokal yang lulus penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai varietas unggul. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

Terhadap varietas yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan selera konsumen, Menteri dapat mengecualikan dari keharusan uji adaptasi atau observasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Benih dari varietas unggul hanya dapat diedarkan setelah dilepas oleh Menteri. Pasal 22…

(1) Pelepasan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dilakukan apabila jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut. (2) Pelepasan varietas unggul dilakukan atas permohonan penyelenggaraan pemuliaan tanaman. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan dan tatacara permohonan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Menteri.

(1) Benih yang diintroduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), apabila akan diedarkan, terlebih dahulu varietasnya harus dilepas oleh Menteri. (2) Pelepasan varietas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan apabila varietas tersebut telah lulus uji adaptasi atau observasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Benih dari varietas unggul yang belum dilepas bukan merupakan benih bina.

Pasal 25…

(1) Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap varietas yang telah dilepas. (2) Menteri dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih dari varietas yang berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya, dan atau lingkungan hidup.

(1) Pengadaan benih bina di dalam negeri dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri. (2) Pengadaan benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah.

Perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang akan memproduksi benih bina pada skala usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri. Pasal 28…

(1) Izin hanya diberikan apabila perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memenuhi persyaratan: a. memiliki sarana yang memadai, dan b. memiliki tenaga terampil. (2) Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Apabila berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi lagi, maka Menteri dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeberian izin, penilaian, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

(1) Dalam rangka pengendalian pemenuhan kebutuhan benih bina, pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA dilakukan berdasarkan izin Menteri. (2) Pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan apabila benih tersebut dapat diproduksi di dalam negeri atau persediaan yang ada belum cukup.

(3) Benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi standar mutu benih bina. (4) Dalam... (4) Dalam hal belum ada standar mutu benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), standar mutu benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (5) Menteri MENETAPKAN jenis dan jumlah kebutuhan benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(1) Produsen benih bina di dalam negeri maupun pemasok benih dari luar negeri, bertanggung jawab atas kebenaran mutu benih yang diproduksi atau dipasoknya sesuai keterangan yang tercantum pada label, serta wajib menyelenggarakan administrasi kegiatan produksi atau pemasokan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Menteri MENETAPKAN standar mutu untuk setiap jenis benih bina. (2) Dalam hal benih bina terdiri lebih dari satu kelas, penetapan standar mutu dilakukan untuk setiap kelas dari masing-masing

jenis. Pasal 32…

Benih bina yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan, produksi benih bina harus melalui sertifikasi yang meliputi: a. Pemeriksaan terhadap:

1. kebenaran benih sumber atau pohon induk;
2. petanaman dan pertanaman;
3. isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
4. alat panen dan pengolahan benih;
5. tercampurnya benih. b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis dan fisik. c. Pengawasan pemasangan label. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.

(1) Menteri dapat MENETAPKAN benih tertentu yang dimasukkan dari luar negeri yang tidak perlu melalui kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a. (2) Terhadap... (2) Terhadap benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus: a. dilakukan pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis dan fisik; b. dilakukan pengawasan pemasangan label. (3) Pengujian laboratorium untuk menguji mutu genetis benih sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tidak perlu dilakukan, apabila mutu genetis varietas dari benih tersebut tidak dapat diuji secara laboratoris.

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Menteri dapat memberikan izin kepada badan hukum tertentu untuk melakukan sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri. (4) Izin hanya diberikan apabila badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi persyaratan.

a. memiliki tenaga terampil; dan b. memiliki sarana pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan. (5) Apabila... (5) Apabila berdasarkan penilaian ternyata persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan ditolak. (6) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan secara tertulis disertai alasannya. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) oleh Menteri.

(1) Instansi Pemerintah dan badan hukum yang melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dan hasil sertifikasi. (2) Instansi Pemerintah dan badan hukum yang melakukan pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dan hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label.

(1) Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). (2) Menteri... (2) Menteri dapat membatalkan sertifikat atau hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label dan melarang peredaran benih sebagai benih bina, apabila terbukti bahwa sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 34 ayat (2). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian atas hasil sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan [pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatalan sertifikat atau hasil pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Benih bina yang akan diedarkan wajib diberi label.

(1) Peredaran benih bina di dalam negeri dilakukan oleh instansi Pemerintah, perorangan atau badan hukum. (2) Instansi Pemerintah, perorangan dan badan hukum sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) harus mendaftarkan kegiatannya kepada Menteri. (3) Untuk dapat menjadi pengedar benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki... a. memiliki pengetahuan di bidang perbenihan tanaman; b. memiliki fasilitas penyimpanan; dan c. menyelenggarakan administrasi mengenai benih yang diedarkan.

(1) Pengedar benih bina wajib mutu menjaga benih bina yang diedarkan. (2) Penjagaan mutu benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan mengenai pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, dan masa edar benih bina. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1) Pengeluaran benih bina dari wilayah negara Republik INDONESIA dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah, perorangan atau badan

hukum berdasarkan izin Menteri. (2) Permohonan untuk mendapatkan izin pengeluaran benih bina diajukan secara tertulis kepada Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri. Pasal 42…

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat diberikan apabila pengeluaran benih tidak mengganggu persediaan benih bina di dalam negeri. (2) Menteri MENETAPKAN jenis atau varietas dan jumlah benih bina yang dapat dikeluarkan dari wilayah negara Republik INDONESIA.

(1) Pengeluaran benih dari tanaman tertentu harus berupa benih hibrida. (2) Menteri MENETAPKAN jenis tanaman tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menteri melakukan pembinaan dibidang perbenihan tanaman, yang meliputi:

a. penyelenggaraan kegiatan penelitian, pelatihan, penyuluhan, dan pelayanan masyarakat; b. peningkatan kemampuan aparat dan sarana pendukung perbenihan tanaman; c. peningkatan… c. peningkatan iklim yang mendorong peran serta organisasi profesi dibidang perbenihan tanaman.

(1) Menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan atau teknologi dibidang perbenihan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibidang perbenihan tanaman, Menteri mengangkat pengawas benih. (2) Menteri MENETAPKAN persyaratan pengawas benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Pengawas benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

(1) Pengawas benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang untuk: a. melakukan... a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi; b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih bina; c. mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu; d. memeriksa dokumen dan catatan produsen, pemasok, dan pengedar benih bina; e. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi; f. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran, pengadaan, perizinan, sertifikasi dan pendaftaran peredaran benih bina. (2) Dalam hal pengawas benih mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan mengenai mutu benih bina tetapi memerlukan waktu untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengawas benih dapat menghentikan sementara peredaran benih bina untuk paling lama tiga puluh hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah terlampaui dan belum terdapat keputusan mengenai adanya penyimpangan, maka tindakan penghentian sementara peredaran benih bina oleh pengawas benih berakhir demi hukum.

(4) Dalam hal ditemukan penyimpanganmengenai proses produksi, standar mutu, kegiatan sertifikasi, sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih bina, pengawas benih dapat mengusulkan penarikan benih bina dari peredaran kepada Menteri. (5) Ketentuan... (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.

(1) Benih yang telah lulus sertifikasi dan beredar sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan sebagai benih bina berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Terhadap varietas hasil pemuliaan yang belum dilepas tetapi benihnya telah beredar sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini dapat dilakukan pelepasan, apabila penyelenggara pemuliaan tanaman mengajukan permohonan pelepasan varietas kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada di bidang perbenihan

tanaman yang tingkatnya dibawah PERATURAN PEMERINTAH tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH ini atau belum ditetapkan penggantinya berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. BAB IX…

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 85