Pasal 93

(1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan

memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

(2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.