Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2010 tentang JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
2. Pejabat Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.
3. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi disingkat perpusdokinfo.
4. Pustakawan Tingkat Terampil, adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma perpusdokinfo atau diploma bidang lain yang disetarakan.
5. Pustakawan Tingkat Ahli, adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Strata 1 disingkat S-1 perpusdokinfo atau sarjana bidang lain yang disetarakan.
6. Diploma bidang lain yang disetarakan adalah D-2, D-3 selain bidang perpustakaan ditambah lulus Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil yang kualifikasinya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
7. Sarjana bidang lain yang disetarakan adalah Diploma IV/Sarjana Strata 1 (S-1) selain bidang perpusdokinfo ditambah lulus Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli yang kualifikasinya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
8. Unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang selanjutnya disebut perpusdokinfo adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan perpustakaan sekurang-kurangnya

seribu judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan dan dikelola menurut sistem tertentu. 9. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu penetapan angka kredit Pustakawan. 10. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh pustakawan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat. 11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Pustakawan, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. 12. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian organisasi. 13. Tim Penilai Instansi Kementerian Pertahanan adalah Tim Penilai yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan tugas penilaian angka kredit jabatan pustakawan dalam jenjang jabatan Pustakawan Pelaksana, Pustakawan Pelaksana Lanjutan, Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. 14. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pustakawan adalah Menteri Pertahanan atau pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan adalah Perpustakaan Nasional RI. 16. Unit Kerja Teknis Kepustakaan adalah unit kerja yang secara struktural maupun fungsional melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. 17. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan adalah Menteri Pertahanan. 18. Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Pertahanan sekaligus sebagai pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit Pustakawan adalah Menteri Pertahanan dan dapat didelegasikan kepada Sekjen Kemhan atau Kepala Biro Humas Setjen Kemhan.

19. Pejabat Pembina Kepegawaian Satker/Sub Satker adalah Ka Satker/Ka Sub Satker di mana pegawai tersebut berdinas dan sekaligus sebagai Pembina Pustakawan di lingkungannya.
20. Pengembangan profesi adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan bakat yang bermanfaat bagi profesi Pustakawan dalam melaksanakan tugas.

(1) Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. (2) Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Pertahanan terdiri dari Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

(1) Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Terampil meliputi: a. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi; dan b. pemasyarakatan perpusdokinfo. (2) Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Ahli meliputi : a. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/ sumber informasi; b. pemasyarakatan perpusdokinfo; dan c. pengkajian pengembangan perpusdokinfo.

(1) Unsur utama kegiatan pustakawan yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah: a. pendidikan, meliputi :

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan

2. pendidikan dan pelatihan di bidang kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat. b. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/ sumber informasi, meliputi :

3. pengembangan koleksi;

4. pengolahan bahan perpustakaan;

5. penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan; dan

6. pelayanan informasi. c. pemasyarakatan perpusdokinfo, meliputi :

7. penyuluhan;

8. publisitas; dan

9. pameran. d. pengkajian dan pengembangan perpusdokinfo, meliputi :

10. pengkajian;

11. pengembangan perpustakaan;

12. analisis/kritik karya kepustakawanan; dan

13. penelaahan pengembangan di bidang perpusdokinfo. e. pengembangan profesi, meliputi :

14. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpusdokinfo;

15. menyusun pedoman/petunjuk teknis perpusdokinfo;

16. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan–bahan lain di bidang perpusdokinfo;

17. melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan;

18. menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan; dan

19. memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep. (2) Angka kredit untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- masing diatur dalam formulir 2 dan formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

(1) Unsur penunjang kegiatan pustakawan, meliputi : a. mengajar; b. melatih; c. membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo; d. memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo; e. mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan bidang kepustakawanan; f. menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan; g. melakukan lomba kepustakawanan; h. memperoleh penghargaan/tanda jasa; i. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; j. menyunting risalah pertemuan ilmiah; dan k. keikutsertaan dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan.

(1) Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

a. Pustakawan Pelaksana; b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan c. Pustakawan Penyelia. (2) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki pangkat, sebagai berikut: a. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; b. Pengatur, golongan ruang II/c; dan c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. (3) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki pangkat, sebagai berikut: a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. (4) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki pangkat, sebagai berikut: a. Penata, golongan ruang III/c; dan b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(1) Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Ahli dari yang terendah sampai tertinggi, adalah : a. Pustakawan Pertama; b. Pustakawan Muda; c. Pustakawan Madya; dan d. Pustakawan Utama. (2) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki pangkat, sebagai berikut: a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. (3) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki pangkat, sebagai berikut:

a. Penata , golongan ruang III/c; dan b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (4) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki pangkat, sebagai berikut : a. Pembina, golongan ruang IV/a; b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (5) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memiliki pangkat, sebagai berikut: a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(1) Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut : a. Pustakawan Pelaksana, yaitu :

1. menghimpun alat seleksi bahan perpustakaan;

2. melakukan survei bahan perpustakaan;

3. membuat dan menyusun desiderata;

4. meregistrasi bahan perpustakaan;

5. melakukan verifikasi data bibliografi;

6. melakukan katalogisasi sederhana;

7. melakukan katalogisasi salinan;

8. mengalihkan data bibliografi secara manual;

9. mengalihkan data bibliografi secara elektronis;

10. membuat kelengkapan bahan perpustakaan;

11. mengelola jajaran bahan perpustakaan;

12. merawat bahan perpustakaan dalam rangka pencegahan/ preventive;

13. merawat bahan perpustakaan dalam rangka penanganan/ treatment;

14. melakukan layanan sirkulasi;

15. menyediakan bahan perpustakaan koleksi setempat;

16. mengumpulkan data untuk statistik; dan

17. melakukan publisitas. b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan, yaitu :

18. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;

19. mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai;

20. mengidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka penyiangan bahan perpustakaan;

21. mengelola hasil penyiangan;

22. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;

23. melakukan klasifikasi sederhana;

24. mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;

25. mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data;

26. menyusun daftar tambahan pustaka;

27. membuat kliping;

28. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;

29. mengidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka penyimpanan dan pelestarian;

30. mereproduksi bahan perpustakaan kepustakaan kelabu;

31. mereproduksi bahan perpustakaan berupa buku;

32. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;

33. melakukan layanan bahan pandang dengar;

34. menyediakan bahan perpustakaan melalui silang layan;

35. mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan;

36. mengumpulkan data untuk informasi teknis;

37. mengolah dan menyusun data statistik;

38. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;

39. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas;

40. menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur dan leaflet;

41. menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar peraga;

42. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran;

43. menyiapkan materi dan penataan pameran; dan

44. menjadi pemandu penyelenggaraan pameran. c. Pustakawan Penyelia, yaitu:

45. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;

46. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;

47. melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;

48. membuat anotasi;

49. menyunting data bibliografi;

50. menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;

51. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;

52. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;

53. melakukan layanan rujukan cepat;

54. melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;

55. melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;

56. menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas;

57. menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas;

58. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;

59. melaksanakan penyuluhan massal tentang kegunaan dan pemanfaatan Perpusdokinfo kepada pemustaka;

60. melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan;

61. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas;

62. menyusun materi publisitas berbentuk pandang dengar;

63. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran; dan

64. menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran. (2) Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut : a. Pustakawan Pertama, yaitu :

65. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;

66. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;

67. mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemustaka;

68. mengindentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka evaluasi dan penyiangan koleksi;

69. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;

70. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;

71. melakukan klasifikasi yang bersifat sederhana;

72. menentukan kata kunci;

73. membuat sari karangan indikatif;

74. menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;

75. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;

76. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;

77. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;

78. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;

79. melakukan layanan rujukan cepat;

80. melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;

81. melakukan bimbingan pemustaka;

82. menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas;

83. menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas;

84. mengumpulkan data untuk dibuat analisis kepustakaan;

85. mengumpulkan data untuk informasi teknis;

86. mengolah dan menyusun data statistik;

87. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;

88. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;

89. menyusun materi penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo;

90. melakukan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat bantu pandang dengar;

91. melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok;

92. melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan di lingkungan Dephan.

93. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas;

94. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas;

95. menyusun materi publisitas berbentuk cerpen dan artikel;

96. menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, leaflet;

97. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran;

98. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran;

99. menjadi pemandu dalam penyelenggaraan pameran;

100. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengkajian;

101. mengumpulkan data untuk pengkajian yang bersifat sederhana;

102. mengumpulkan data hasil penelitian dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan; dan

103. membuat prototip/model. b. Pustakawan Muda, yaitu:

104. menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;

105. membuat instrumen dalam rangka survei minat pemustaka;

106. mengolah dan menganalisis data dalam rangka survei minat pemustaka;

107. menyeleksi bahan perpustakaan;

108. MENETAPKAN hasil evaluasi dan penyiangan koleksi;

109. menganalisis dan menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;

110. menentukan tajuk subyek;

111. melakukan klasifikasi yang bersifat kompleks;

112. membuat sari karangan informasi;

113. menyunting data bibliografi;

114. menganalisis dan menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;

115. menganalisis dan menyusun rencana operasional layanan informasi;

116. melakukan bimbingan pemustaka sumber rujukan;

117. melakukan penelusuran literatur untuk penelitian dan/atau penulisan ilmiah;

118. membina kelompok pembaca;

119. menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas

120. menyebarkan informasi terseleksi berbentuk paket informasi;

121. membuat resensi/tinjauan buku;

122. menyusun/menganalisis informasi teknis;

123. menganalisis dan menyusun rencana operasional penyuluhan;

124. melakukan identifikasi potensi wilayah dalam rangka penyuluhan;

125. mengolah hasil identifikasi potensi wilayah dalam rangka penyuluhan;

126. menyusun materi penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo;

127. melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan di lingkungan Kemhan;

128. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo di lingkungan Kemhan;

129. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo di lingkungan Kemhan.

130. menganalisis dan menyusun rencana operasional publisitas;

131. menyusun materi publisitas berbentuk slide/pandang dengar;

132. melakukan evaluasi pasca publisitas;

133. menganalisis dan menyusun rencana operasional pameran;

134. membuat rancangan desain pameran;

135. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pameran;

136. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengkajian;

137. menyusun instrumen dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana;

138. mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana;

139. menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat sederhana;

140. mengumpulkan data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;

141. mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;

142. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan; dan

143. melakukan uji coba prototip/model. c. Pustakawan Madya, yaitu :

144. menyusun tinjauan kepustakaan (review);

145. menjadi penanggung jawab/editor dalam pemberian informasi teknis;

146. menyusun program intervensi pengembangan perpusdokinfo;

147. melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan di tingkat Kotama;

148. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo di tingkat Kotama;

149. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi di tingkat Kotama;

150. melakukan evaluasi pasca pameran;

151. menganalisis dan menyusun rencana operasional dalam rangka pelaksanaan pengkajian;

152. mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat sederhana;

153. menyusun instrumen dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;

154. menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat kompleks;

155. menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan;

156. menyusun desain prototip/model;

157. mengevaluasi dan menyempurnakan prototip/model; dan

158. membuat analisis/kritik karya kepustakawanan.

d. Pustakawan Utama, yaitu :

1. menjadi penanggung jawab dalam pembuatan tinjauan kepustakaan (review);
2. melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo, kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat nasional;
3. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo di tingkat nasional;
4. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo di tingkat nasional;
5. mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat kompleks;
6. menyempurnakan karya dalam rangka membuat analisis/kritik terhadap kepustakawanan; dan
7. menelaah pengembangan di bidang perpusdokinfo.

Pustakawan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas pustakawan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam formulir 2 bagi Pustakawan Tingkat Terampil dan formulir 3 bagi Pustakawan Tingkat Ahli pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan pustakawan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pustakawan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan di maksud dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit pustakawan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut : a. Pustakawan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam formulir 2 dan formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

b. Pustakawan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam formulir 2 dan formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Penjabaran Angka Kredit terhadap rincian kegiatan pustakawan dari masing- masing jenjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, sebagai berikut: a. Pustakawan Tingkat Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam formulir 2 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini ; dan b. Pustakawan Tingkat Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan pustakawan adalah telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat berlaku sebagai berikut : a. bagi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir 2 dan formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. b. bagi Pustakawan Tingkat Terampil dalam formulir 4 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini; dan c. bagi Pustakawan Tingkat Ahli dalam formulir 5 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. (3) Kenaikan jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. (4) Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi. (5) Pustakawan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pustakawan Utama, golongan ruang

IV/e, diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (6) Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi. (7) Pustakawan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. (8) Pustakawan yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi.

(1) Pustakawan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut : a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap pustakawan diwajibkan mencatat atau menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarki pustakawan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan dilakukan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit pustakawan adalah sebagai berikut : a. Kepala Perpustakaan Nasional RI bagi Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama; dan b. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan yaitu Menteri Pertahanan atau pejabat lain satu tingkat lebih rendah yang ditunjuk Menhan, bagi Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan. (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh : a. tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Tingkat Pusat bagi Kepala Perpustakaan Nasional RI yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; dan b. tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Instansi bagi Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

(1) Kementerian Pertahanan dapat membentuk Tim Penilai Instansi apabila memiliki pejabat fungsional pustakawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. (2) Pembentukan sebuah Tim Penilai harus mengakomodir unsur-unsur : a. pejabat di bidang Kepegawaian; b. pejabat di bidang Pembinaan Kepustakawanan; dan c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Pejabat Pustakawan. (3) Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Pustakawan Kementerian Pertahanan adalah pustakawan dengan susunan sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

(4) Apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari pustakawan, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja pustakawan. (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim penilai ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. (6) Syarat untuk menjadi anggota tim penilai pustakawan adalah: a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat pustakawan yang dinilai; b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja pustakawan; c. dapat aktif melakukan penilaian; d. masa jabatan tim penilai ditetapkan 3 (tiga) tahun; dan e. dalam hal tertentu Menteri Pertahanan dapat memberhentikan atau mengganti anggota tim penilai sebelum masa jabatan tiga tahun selesai.

(1) Usul penetapan angka kredit pustakawan disampaikan setelah menurut perhitungan sementara pustakawan yang bersangkutan mencapai jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipenuhi. (2) Usulan penetapan angka kredit pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat dibuat sebagaimana contoh formulir, sebagai berikut: a. untuk Pustakawan Tingkat Terampil dalam formulir 6 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini; dan b. untuk Pustakawan Tingkat Ahli dalam formulir 7 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. (3) Setiap usul penetapan angka kredit pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : a. surat pernyataan melakukan kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh formulir dalam formulir 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemasyarakatan perpusdokinfo dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh dalam formulir 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini; c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh formulir dalam formulir 10 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi kepustakawanan dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh formulir dalam formulir 11 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini; e. surat pernyataan telah melakukan kegiatan penunjang tugas kepustakawanan dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh formulir dalam formulir 12 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini ; dan f. salinan ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dan/ atau keterangan/penghargaan, disahkan oleh pejabat berwenang.

(1) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut : a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berjalan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun berjalan. (2) Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh : a. Menteri Pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada Kepala Perpustakaan Pusat Nasional RI bagi Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama Kementerian Pertahanan; dan b. Pimpinan satuan kerja/subsatker pustakawan kepada Menteri Pertahanan, atau kepada Menteri Pertahanan U.p. Sekjen Kemhan bagi Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawaan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan.

(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi pustakawan harus dinilai secara seksama dan objektif oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada formulir 6 dan formulir 7 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana formulir 13 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini, dengan ketentuan : a. asli Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan b. tembusan disampaikan kepada :

1. pustakawan yang bersangkutan;
2. pimpinan Satuan Kerja/Subsatker Pustakawan yang bersangkutan;
3. sekretaris Tim Penilai Pustakawan yang bersangkutan; dan
4. pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Dalam MENETAPKAN hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pertahanan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang membidangi jabatan Fungsional Pustakawan atau yang bertanggung jawab dalam bidang jabatan Fungsional Pustakawan untuk atas namanya menandatangani surat penetapan angka kredit. (4) Untuk pengendalian penetapan angka kredit, spesimen tanda tangan Menteri Pertahanan dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk MENETAPKAN angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. (5) Apabila terdapat penggantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pustakawan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Terampil, adalah: a. berijazah serendah-rendahnya Diploma II (D-2) Perpusdokinfo atau Diploma bidang lain; b. bagi Diploma II (D-2) bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI; c. serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda tingkat I, golongan ruang II/b; d. bertugas pada unit perpusdokinfo sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli, adalah: a. serendah–rendahnya berijazah Strata-1(S-1)/Diploma IV perpusdokinfo atau sarjana bidang lain; b. bagi Strata-1/Diploma IV bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI; c. serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda/golongan ruang III/a; d. bertugas pada unit perpusdokinfo sekurang–kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

(1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan pustakawan, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/ pangkatnya. (2) Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pustakawan dinyatakan batal apabila setelah pengangkatan, persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi dan umur yang bersangkutan telah melampaui umur 50 tahun.

Untuk kepentingan dinas dan guna menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, pustakawan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri dari jabatan lain ke dalam jabatan pustakawan dapat dipertimbangkan, sebagai berikut : a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23; b. memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang didudukinya; dan d. setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang Jabatan Pustakawan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. (3) Bagi pustakawan yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan pustakawan yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setelah 1 (satu) tahun dalam jabatan tersebut.

(4) Pustakawan Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Strata-1 (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli, apabila : a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pustakawan Tingkat Ahli; b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pustakawan Tingkat Ahli; dan c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/ pangkat yang didudukinya.

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila : a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila : a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (4) Kenaikan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan Pustakawan Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai

dengan Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e diusulkan oleh Menteri Pertahanan dan ditetapkan dengan Keputusan

setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. (5) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan : a. Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata golongan ruang III/c; dan b. Pustakawan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pustakawan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b . (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. (7) Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didelegasikan wewenangnya atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungan Kementerian Pertahanan, bagi: a. Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pustakawan Penyelia, Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan b. Pustakawan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pustakawan Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

(1) Pustakawan yang menduduki jabatan Pustakawan Tingkat Terampil dapat beralih ke jabatan Pustakawan Tingkat Ahli setelah yang bersangkutan lulus Strata-1 (S1)/Diploma IV bidang perpusdokinfo atau Strata-1 (S1)/Diploma IV bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Diklat Alih Jalur).

(2) Angka kredit yang dimiliki Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia yang akan digunakan untuk menentukan jabatan pada saat yang bersangkutan beralih ke jabatan Pustakawan Tingkat Ahli dihitung sebesar 100% angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan formal ditambah 75% angka kredit kumulatif yang berasal dari kegiatan unsur utama yaitu tugas pokok (unsur pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi dan unsur pemasyarakatan perpusdokinfo) dan/ Pengatur atau ditambah angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi.

(1) Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pustakawan, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk pengangkatan pertama kali/pengangkatan kembali dalam jabatan pustakawan ditetapkan sebagaimana contoh dalam formulir 14 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini ; b. untuk pembebasan sementara dari jabatan pustakawan ditetapkan sebagaimana contoh dalam formulir 15 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini; dan c. untuk pemberhentian dari jabatan pustakawan ditetapkan sebagaimana contoh dalam formulir 16 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. (2) Untuk menjamin tingkat kinerja pustakawan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat maka dalam pengangkatan pustakawan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah pustakawan sesuai jenjang jabatannya.

(1) Pustakawan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi :

1. Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
2. Pustakawan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d. b. dalam setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya :
3. 10 (sepuluh) bagi Pustakawan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
4. 25 (dua puluh lima) bagi Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e. c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan; e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan pustakawan; f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; dan g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (2) Pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. (3) Pustakawan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara tersebut, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut : a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan disingkat DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pustakawan diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; dan c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

(1) Pustakawan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dapat diangkat kembali dalam jabatannya apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir. (2) Pustakawan yang dibebaskan sementara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dapat diangkat kembali dalam jabatan pustakawan, apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) Pustakawan yang ditugaskan di luar jabatan pustakawan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan pustakawan. (4) Pustakawan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan pustakawan. (5) Pustakawan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan pustakawan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang kepustakawanan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional pustakawan.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menhan sebagai pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, diberikan tunjangan pustakawan setiap bulan. (2) Pemberian tunjangan pustakawan sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang (Sekjen Kemhan) sebagaimana formulir 17 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk MENETAPKAN Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Pustakawan. (4) Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Pustakawan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada : a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; b. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta; c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; d. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pejabat pembuat daftar gaji mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan pustakawan bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara dengan melampirkan: a. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan; b. Surat Keputusan pemberian Tunjangan Pustakawan; dan c. Surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat pernyataan telah menduduki jabatan.

(1) Tunjangan Jabatan Pustakawan bagi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh PRESIDEN yang besarannya sebagaimana terlampir dalam formulir 17 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. (2) Tunjangan Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang. (3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebagaimana formulir 18 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. (4) Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 1 (satu), tunjangan Pustakawannya dibayarkan pada bulan bersangkutan/bulan berjalan. (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, pemberian tunjangan pustakawan dibayar mulai bulan itu juga. (6) Untuk kelancaran pembayaran tunjangan pustakawan, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang, membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi para pustakawan yang bertugas di lingkungannya, dibuat sebagaimana formulir 19 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini. (7) Untuk kelancaran pemberian tunjangan pustakawan, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan atau surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tersebut di atas. (8) Surat pernyataan melaksanakan tugas/surat pernyataan telah menduduki jabatan/surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan tembusannya kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; b. Kepala Perpustakaan Nasional Republik INDONESIA u.p. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan; c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; d. Pustakawan yang bersangkutan; e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

(1) Pembayaran tunjangan jabatan fungsional pustakawan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan : a. dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pustakawan; b. menjalani cuti besar; c. diberhentikan dari jabatan pustakawan; d. berhenti/diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan e. diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya. (2) Surat Keputusan Penghentian Sementara Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan dibuat sebagaimana formulir 21 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

(1) Pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, tunjangan jabatan fungsional pustakawan dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. (2) Tunjangan jabatan dapat dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan Pustakawan dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. (3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dibuat sebagaimana formulir 20 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, tunjangan jabatan fungsional pustakawan dihentikan. (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, tunjangan jabatan fungsional pustakawannya tetap dihentikan. (3) Tunjangan jabatan fungsional pustakawan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang meringankan hukuman tersebut serta diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Pustakawan dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian/ Pembebasan Sementara dari Jabatan dan pemberian surat izin cuti di luar tanggungan negara/cuti besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau surat izin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada : a. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan; c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; dan f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Dalam hal diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut akan diatur dengan petunjuk teknis.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/01/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI PERTAHANAN

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRIALIS AKBAR