TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan

telematika guna menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta peningkatan daya saing

bangsa, maka diperlukan koordinasi dan sinergi dalam pengembangan

pembangunan telematika;

• bahwa untuk kesamaan persepsi dan arah pengembangan pembangunan

telematika, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemerintah, dunia

usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan dan mendayagunakan

telematika;

• bahwa perubahan struktur organisasi di dalam Kabinet Gotong Royong,

berimplikasi pada pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Telematika

Indonesia;

• bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, memandang

perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang

Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI TELEMATIKA

INDONESIA.

PERTAMA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang selanjutnya

dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, adalah sebagai berikut :

Pelindung : Presiden Republik Indonesia;

Ketua : Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perhubungan;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

6. Sekretaris Negara;

Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

Bidang-bidang : 1. Bidang Pengembangan Infrastruktur :

Ketua : Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan

Informasi, Menteri Negara Komunikasi dan

Informasi;

Wakil : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi,

Ketua Departemen Perhubungan.

1. Bidang Pengembangan Aplikasi :

Ketua : Deputi Bidang Telematika, Menteri Negara

Komunikasi dan Informasi;

Wakil ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Wakil : Deputi Teknologi Informasi, Energi, Material

Ketua dan Lingkungan, Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT).

1. Bidang Peraturan Perundang-undangan :

Ketua : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan

Perundang-undangan;

Wakil : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Ketua Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia.

1. Bidang Sumber Daya Manusia Telematika :

Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informasi, Menteri Negara

Komunikasi dan Informasi;

Wakil : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Ketua Departemen Pendidikan Nasional.

1. Bidang Pengembangan Industri dan Standarisasi :

Ketua : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin

dan Elektronika, Departemen Perindustrian

dan Perdagangan;

Wakil : Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Ketua

1. Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pembiayaan :

Ketua : Ketua Masyarakat Telematika Indonesia;

Wakil : Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia.

Ketua

KEDUA : Tim Koordinasi bertugas :

• memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijaksanaan nasional

di bidang telematika;

• mendorong ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• mendorong optimalisasi pengembangan sumber daya manusia, industri, dan

pendayagunaan telematika di Indonesia;

• menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan

serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat

pertumbuhan ekonomi;

• meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah,

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha,

lembaga profesional dan komunitas telematika, serta masyarakat dalam

pemanfaatan dan pengembangan telematika.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA, dilaksanakan oleh Sekretariat yang secara fungsional berada di bawah

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua membentuk Kelompok

Kerja yang anggotanya berasal dari instansi terkait, para pakar, pemerhati, dunia

usaha, lembaga profesional, perguruan tinggi, dan komunitas telematika serta

masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan unsur

penunjang lainnya, dibebankan kepada Anggaran Belanja Menteri Negara

Komunikasi dan Informasi.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 50

Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, dinyatakan tidak

berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI