DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

• bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini dan merupakan sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju;
• bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang besar dalam mensejahterakan kehidupan bangsa;
• bahwa teknologi informasi dan komunikasi mampu mendorong terciptanya kemandirian bangsa dan peningkatan daya saing nasional;
• bahwa pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan koordinasi dan sinergi yang terpadu dan teratah dari segenap pemangku kepentingan dibidangnya;
• bahwa Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI NASIONAL

PERTAMA : Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan TIK

Nasional.

KEDUA :

• Susunan keanggotaan Dewan TIK Nasional adalah:

1. Tim Pengarah Ketua : Presiden Republik Indonesia; Wakil Ketua Merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Ketua Harian merangkap Anggota : Menteri Komunikasi dan Informatika; Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Menteri Pendidikan Nasional;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Dalam Negeri;

7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

10. Sekretaris Kabinet;

11. Kemal A. Stamboel.

12. Tim Pelaksana Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika; Wakil Ketua : Kemal A. Stamboel; Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika; Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;

Anggota : 1. Giri Suseno Hadihardjono;

1. Jonathan L. Parapak;

2. Jos Luhukay;

3. Hari Sulistyono;

4. Andi Siswaka Faisal.

5. Tim Penasehat, yang terdiri dari :

• Rektor Institut Teknologi Bandung;
• Rektor Universitas Indonesia;
• Rektor Universitas Gajah Mada;
• Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
• Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harlan.

1. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan

(stakeholders) di bidang industri TIK) akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

• Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.

KETIGA : Dewan TIK Nasional mempunyai tugas:

• Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
• Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
• Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
• Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional, dapat dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (pokja), yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.

KELlMA :

• Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Dewan TIK Nasional dibantu oleh sebuah Sekretariat.
• Struktur keanggotaan dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

KEENAM :

• Dewan TIK Nasional menyelenggarakan Rapat Pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengarah.
• Rapat Koordinasi Teknis dapat diselenggarakan bila diperlukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengarah atau Ketua Harian;
• Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Dewan TIK Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan TIK Nasional dapat meminta bantuan dari pejabat Pemerintah, akademisi, praktisi, atau pihak lainnya yang dipandang perlu; .

KEDELAPAN :

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Komunikasi

dan Informatika.

KESEMBlLAN : Masa kerja Dewan TIK Nasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KESEPULUH :

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

KESEBELAS :

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO