PERUBAHAN KEDUA ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG

DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II periode

2009 – 2014, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Nasional;

• bahwa program teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional masih dalam proses

penyelesaian, maka perlu memperpanjang masa kerja Dewan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Nasional;

• bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu

menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG

DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.

Pasal I ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan

Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komuni-

kasi Nasional adalah :

1. Tim Pengarah

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang merangkap anggota Perekonomian;

Ketua Harian : Menteri Komunikasi dan merangkap anggota Informatika;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Perindustrian;

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

1. Menteri Pendidikan Nasional;

2. Menteri Perdagangan;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi;

1. Menteri Riset dan Teknologi;

2. Sekretaris Kabinet;

3. Zainal A. Hasibuan.

4. Tim ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Tim Pelaksana

Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;

Wakil Ketua : Zainal A. Hasibuan;

Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika,

merangkap anggota Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;

merangkap anggota

Anggota : 1. Lambock V. Nahattands;

1. Mudjiono;

2. Rudi Lumanto;

3. Adiseno;

4. Setiadi Yazid;

5. Herry Pansila;

6. Arief Mustain;

7. Yan Rianto;

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Komu-

nikasi dan Informatika;

1. Direktur Jenderal Pos dan Telekomu-

nikasi, Kementerian Komunikasi dan

Informatika;

1. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi

dan Diseminasi Informasi, Kementerian

Komunikasi dan Informatika;

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengem-

bangan Sumber Daya Manusia, Kemen-

terian Komunikasi dan Informatika.

1. Tim ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Tim Penasehat :

• Rektor Institut Teknologi Bandung;

• Rektor Universitas Indonesia;

• Rektor Universitas Gadjah Mada;

• Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

• Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam

maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua

Harian.

1. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku

kepentingan (stakeholders) di bidang industri TIK,

akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua

Harian.

• Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat

menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 2.”

1. Ketentuan Diktum KESEMBILAN diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

“KESEMBILAN : Masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Nasional berlaku selama 8 (delapan)

tahun dan dapat diperpanjang.”

Pasal II ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO