PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian

Negara, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan

Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

• bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat

Kabinet, perlu menyesuaikan nomenklatur Sekretaris

merangkap Anggota Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi

dan Komunikasi Nasional;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden

Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara;

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010

tentang Sekretariat Kabinet;

1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet

Indonesia Bersatu II;

1. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan

Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38

Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG

DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009, diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah:

1. Tim Pengarah

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang merangkap Anggota Perekonomian;

Ketua Harian : Menteri Komunikasi dan merangkap Anggota Informatika;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Perindustrian;

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Menteri Pendidikan Nasional;

3. Menteri Perdagangan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

7. Menteri Riset dan Teknologi;

8. Sekretaris Kabinet;

9. Zainal A. Hasibuan;

10. Tim Pelaksana Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika; Wakil Ketua : Zainal A. Hasibuan; merangkap anggota Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi merangkap anggota Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet merangkap Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Anggota : 1. Gatot Sudariyono;

1. Sardjoeni Mudjiono;

2. Rudi Lumanto;

3. Adiseno;

4. Setiadi Yazid;

5. Herry Pansila;

6. AriefMustain;

7. Yan Rianto;

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;

9. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

3. Staf Ahli Bidang Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

4. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

5. Tim Penasehat

• Rektor Institut Teknologi Bandung;

• Rektor Universitas Indonesia;

• Rektor Universitas Gadjah Mada;

• Rektor Institut Teknologi Sepuluh November;

• Para pakar dan praktisi lainnya, baik dari dalam

maupun luar negeri, yang ditetapkan oleh Ketua

Harian;

1. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku

kepentingan (stakeholders) di bidang industri teknologi

informasi dan komunikasi, akademisi, dan praktisi

yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

• Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat

menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 2.

www.djpp.kemenkumham.go.id

PASAL II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.kemenkumham.go.id