PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi

pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor

110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;

Meningat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

2. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

Koordinator sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1

Tahun 2002;

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun

2003;

1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun

2002;

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

1. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun

2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI

DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001

tentang Unit Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 48 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN;

2. Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI;

3. Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN;

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disingkat PERPUSNAS;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat BAPPENAS;

6. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS;

7. Badan Standardisasi Nasional, disingkat BSN;

8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat BAPETEN;

9. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN;

10. Badan Intelijen Negara, disingkat BIN;

11. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG;

12. Badan Urusan Logistik, disingkat BULOG;

13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN;

14. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat LAPAN;

15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, disingkat

BAKOSURTANAL;

1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, disingkat BPKP;

2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI;

3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat BPPT;

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal, disingkat BKPM;

5. Badan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN;

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan, disingkat BPOM;

3. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN;

4. Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat LEMHANNAS;

5. Badan Meteorologi dan Geofisika, disingkat BMG.”

6. Ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51, dihapus.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI