Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN

ORGANISASI

DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

KOORDINATOR.

Pasal I…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Menko Perekonomian mengkoordinasikan:

  • Menteri Keuangan;
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  • Menteri Pertanian;
  • Menteri Kehutanan;
  • Menteri Perhubungan;
  • Menteri Kelautan dan Perikanan;
  • Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  • Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  • Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  • Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  • Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  • Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu."

Pasal II…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 100/2001 — KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,
Referensi Silang (1)
KEPPRES 100/2001 — KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN...