Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001

TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
  3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedu-dukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG

KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

"Pasal 3

(1) Komite Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Negara

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua, dibantu Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dan mengikutsertakan sebagai anggota:

  1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Sosial;
  3. Menteri Kesehatan;
  4. Menteri Pendidikan Nasional;
  5. Menteri Pertanian;
  6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  7. Menteri Keuangan;
  8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  9. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
  11. Kepala Badan Pusat Statistik.

Sekretaris : Prof. Dr. Gunawan Soemadiningrat.

(2) Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan didukung Staf yang

secara fungsional terdiri atas berbagai unsur forum lintaspelaku."

Pasal II…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
  4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedu-dukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 124/2001 — KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Referensi Silang (5)
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 25/2000 — PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004
KEPPRES 124/2001 — KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEPPRES 100/2001 — KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN...
KEPPRES 1/2002 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001